JAKARTA, JP - Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan
tahun 2023 sebagai Tahun Merek. DJKI memiliki beragam terobosan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan merek.
Direktur
Jenderal KI, Min Usihen, mengungkapkan salah satu inovasi Tahun Merek
adalah Persetujuan Otomatisasi Pelayanan Merek (POP Merek). Lewat POP
Merek, DJKI telah menerima sekitar 34.000 permohonan dan memberikan
kontribusi (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP lebih dari Rp70 miliar.
"POP
Merek yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 30
Oktober 2022 lalu telah melayani permohonan perpanjangan, pencatatan
lisensi, dan petikan resmi. Saat ini POP Merek telah menerima sekitar
34.000 permohonan dan memberikan kontribusi PNBP lebih dari 70 Miliar
Rupiah,” kata Min Usihen saat membuka Merek Festival di Kemenkumham,
Senin (23/10/2023).
Terobosan lainnya adalah One Village One
Brand (OVOB). Program ini bertujuan membangun kesadaran dan memetakan
potensi merek kolektif di seluruh Indonesia.
Program OVOB
menargetkan pembangunan ekonomi berbasis KI di setiap desa dan
kabupaten, dengan memiliki satu merek secara kolektif.
Min menerangkan DJKI menerima 99 permohonan merek kolektif dan 6 diantaranya telah terdaftar.
"Tujuannya
adalah untuk mendorong ekonomi daerah berbasis kekayaan intelektual di
setiap desa atau pun kabupaten dengan memiliki satu brand secara
kolektif yang dimiliki oleh komunitas yang bergerak di satu bidang
tertentu pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau ekonomi
kreatif,” terang Min.
“Hingga waktu pelaksanaan merek festival
ini, DJKI telah menerima 99 permohonan merek kolektif dan 6 diantaranya
telah terdaftar. Jumlah mengalami peningkatan hampir empat kali lipat
dibandingkan dengan tahun 2022 sejumlah 29 permohonan,” tambahnya.
Selain itu, Tahun Merek 2023 juga didukung oleh program Geographical Indication Drafting Camp dan IP Talks Brand (H)ours.
Program
Geographical Indication Drafting Camp memberikan asistensi dan
pendampingan bagi pemohon indikasi geografis di Papua dengan 4
permohonan, Papua Barat dengan 4 Permohonan, dan Nusa Tenggara Timur
dengan 8 permohonan.
Sementara itu, program IP Talks Brand
(H)ours merupakan sosialisasi bersama 4000 pelaku usaha, pemilik merek,
konsultan KI, instansi terkait yang memangku kepentingan di bidang KI,
sentra-sentra KI, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum.
Merek
Festival 2023 dilaksanakan pada 23 s.d 25 Oktober 2023 di area gedung
Kemenkumham. Sesuai tema "Cinta Lokal Sentuhan Global : Merek Kita,
Cerita Kita Bangga di Panggung Dunia", gelaran ini diwarnai dengan
pameran produk lokal, konsultasi KI, business matching, dan talkshow KI.
“Dengan
dilaksanakannya Merek Festival 2023, diharapkan semakin meningkatkan
kesadaran para pelaku usaha untuk memanfaatkan pelindungan merek,”
pungkas Min.
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar