Selasa, 07 Februari 2023

Warga Keluhkan Galian Pasir Type C Ilegal Terus Beroperasi di Bogor, Gubernur Jabar Desak Warga Melapor Agar Dapat Segera Ditindak Tegas

BOGOR, JP- Galian C yang berada di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di sinyalir tidak mengantongi izin usaha. Hal ini disampaikan salah satu warga sekitar, Dede yang telah mengeluhkan dengan adanya galian C yang juga berdampak pada lingkungan sekitar.

Dalam keterangannya kepada awak media, Dede juga menjelaskan bahwa galian tanah merah telah beroperasi lebih dari dua bulan. Dan hal ini sudah dikeluhkan dirinya ke pihak perangkat Desa Ciomas, "Namun hingga saat ini galian C ilegal tersebut masih saja terus beroperasi", jelasnya, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, pengusaha galian C tersebut tidak mengantongi izin IUP, IPR dan izin khusus penjualan hingga pengangkutan, yang tertuang di pasal 161 UU No.4 Tahun 2019.

"Selain tidak berizin, galian C ini cukup membahayakan warga sekitar. Terlebih saat ini telah memasuki musim penghujan, tanah yang berserakan di jalan raya bisa mengakibatkan licinnya jalan dan cukup membahayakan pengguna jalan",terangnya.

"Dan sebaliknya bisa menimbulkan polusi udara disaat musim kering, debu-debu berterbangan saat di angkutnya tanah oleh angkutan pembawa tanah tersebut", keluhnya.

Iapun berharap agar aparatur terkait baik dari Desa, Kecamatan, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bisa bertidak tegas terhadap pengusaha galian C.

 
Gubernur Jawa Barat Segera Menindak Tegas

Ditempat terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan tegas menegaskan akan menindak tegas keberadaan tambang pasir yang tidak memiliki izin. Dan meminta agar masyarakat untuk melaporkan tambang yang berada di lingkungannya.

"Saya menghimbau kepada warga, khususnya di wilayah Bogor yang banyak terdapat tambang pasir dan tanah tipe C tidak berizin untuk segera melaporkan", tegasnya.

Menurutnya Gubernur Jawa Barat, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya banyak galian C yang tidak memiliki izin namun tetap beroperasi di wilayah Bogor.

"Keberadaan tambang pasir tidak berizin, jelas akan merusak lingkungan sekitar dan sosial, sehingga pihaknya akan menindak tegas setiap laporan yang masuk terkait tambang galian C ilegal", imbuhnya. 
 
(@MAB) JP

Carut Marut Fasos Fasum Kota Delta Mas, Cipta Karya Sebut Luas 48 H, Ajo : 38 H, Lokasi Tak Jelas!


KABUPATEN BEKASI, JP - (PT KCIC) PT Kereta Cepat Indonesia China adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta cepat Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk membangun lebih dari sekedar transportasi dan menawarkan lebih dari sekadar bisnis dalam Pembagunan kereta cepat Jakarta - Bandung dimana pembangunan tersebut merupakan ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernisasi transportasi massal di era kemajuan yang sedang berlangsung terus menerus.

Diketahui bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China merupakan perusahaan dengan jenis konsorsium (pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua lembaga atau lebih) antara BUMN Indonesia dengan China Railways dengan skema Business to Business (B2B).

Sementara pekerjaan konstruksi sipil Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) digarap kontraktor dari China yakni China Railway Group Limited dan Sinohydro Corporation Limited, dibantu dari Indonesia oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung membentang sepanjang 142 kilometer (km), menghubungkan Stasiun Halim di Jakarta Timur hingga depo di Kawasan Tegalluar Kabupaten Bandung. Ada 4 stasiun yang dilewati, mulai dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, hingga Stasiun Tegalluar.

Sementara salah satu wilayah yang terlalui oleh Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung adalah Kabupaten Bekasi. Dimana wilayah yang dilintasi oleh Pembangunan proyek tersebut terdapat tanah Fasos fasum yang diberikan Kota Deltamas ke Pemkab Bekasi berdasarkan Master Plan dan Informasi dari berbagai nara sumber berkompeten yang berhasil di jumpai dan dimintai keterangan oleh Awak Media, kendati masih di butuhkan penelusuran lebih dalam lagi, mengingat belum adanya kepastian dalam ukuran maupun lokasi tepatnya yang selalu berubah-ubah (Master Plan) dan keterangan para nara sumber berkompeten berbeda-beda sehingga terkesan penuh kejanggalan dan menjadi mistery serta tanda tanya besar.

Selain itu Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung pun di anggap telah merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, akibat dari sodetan yang dilakukan PT KCIC dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada lokasi Fasos fasum Kota Deltamas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Richen yang saat itu juga didampingi Subkor (Sub Koordinator) Ibu Lemi menjelaskan kepada Awak Media bahwa, "Kemaren itu juga kita di rugikan dengan adanya KCIC dan itu tadinyakan ITB itu di kasih 40 H (Empat Puluh Hektare) karena adanya KCIC itu jadinya kita terpotong jalan," tegas  Subkor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Lemi.

Sedangkan mengenai ukuran dan lokasi Fasos fasum Pemkab Bekasi di Kota Deltamas Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Richen didampingi SubKordinator, Lemi saat di jumpai oleh Tim Awak Media di Hotel Zury Lippo Cikarang dalam satu acara kegiatan yang diadakan Dinas Cipta Karya di lokasi tersebut.

Keduanya juga menegaskan bahwa Fasos-fasum Deltamas berada di dekat Rawa Binong, “Rawa Binong, disitu banyak Fasos-fasum dan yang lain-lain tersebarlah di Cluster-cluster, dengan luas sekitar 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tegas mereka.

Lebih lanjut Lemi mengatakan,” Jadi begini, itu tadinya utuh huruf T, kan ada KCIC, KCICkan Nasional, kitakan harus nurut, kepotong oleh KCIC jadi bentuknya engga bagus, kalau bentuknya segi tiga bisa dipakai apa?, kalau pergantian itu mah ada, karena belum di serah terimakan ke Pemda jadi masih ada hubungannya dengan Delta, sekarang di globalkan lebih gede lagi, jadi 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tutur Subkor.

Berbeda keterangan yang didapat dari mantan Bupati Bekasi Periode 2004-2006, MH Saleh Manaf yang mengatakan bahwa, “Deltamas itu 3000 Hektar, pembangunan ITB itu adalah bagian dari Fasos-fasum 20 Hektar, setelah itu dirubah jadi ITSB setelah saya tidak menjabat, kenapa dirubah bagaimana konstruksinya di rubah ..saya engga faham,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Cipta Karya Beni Saputra saat di konfirmasi Ia menguraikan bahwa, sepengetahuannya dulu yang dijadikan Master Plan pertama untuk jalur Kereta Cepat adalah lahan komersil, bukan fasos fasum. "Cuma saya tahun-tahunnya, agak lupa. Terus ada wacana itu mau dibangun ITB dijadikanlah Fasos-fasum, jadi dirubah Master Plan nya, dan yang bertanda tangannya siapa saya kurang tahu", jelasnya, Selasa (24/1/2023).

Beni Saputra juga menjelaskan bahwa, rencana dengan membangunnya ITB itu adalah atas persetujuan Pemerintah Kabupaten, pada saat Bupati Saleh Manaf atau Sa'duddin dirinya kurang mengetahuinya.

"Kemudian kesininya jaman Bupati Neneng ITB nya tidak jadi, ceritanya ga jadi seperti apa saya juga kurang tahu. Nah jaman pak Tarigan, karena tidak jadi itu yang tadinya Fasos-fasum dirubah lagi menjadi komersil, yang sekarang dijadikan kereta cepat itu. Cuma fasos fasum nya dimana belum ada di peta", jelasnya kepada Awak Media.

Lanjut Beni Saputra,”Nah pada jaman pak Tarigan itu dirubah ke komersil lagi cuma yang fasos fasumnya itu belum tercantum di Master Plan.Tapi di tabulasi itu ada.. kalau saya lihat, jadi kewajiban pengembang itu misalkan sekian hektar.. cuma lokasinya dimana belum ada di Masternya itu. Nah pak Suhup juga mengeluarkan Master Plan Delta juga, sama pak Suhup belum ada juga, belum ada lokasinya dimana di master plan itu,” ungkapnya.

"Di saat saya jadi Plt, saya kan ingin satu-satu selesai lah, biar ada kepastian baik untuk Pemdanya maupun untuk Pengembangnya. Akhirnya dirubah lagi Master Plan, kalau di jaman saya ada, yang 40 hektar itu saya munculkan di Master Plan nya di Rawa Binong, kembali keperencanaan awal dan titiknya berada di samping Tol,” terang Sekdin Cipta Karya.

“Dimaster Plan perubahan itu tertulis fasos fasum garis miring ITB,” imbuh Beni Saputra pada Awak Media.

Dimomen berbeda, menurut Nara Sumber yang berkompeten, Mr D mengungkapkan bahwa, fasos fasum Deltamas terletak pada Aeon Mall dan terkena jalur kereta cepat seluas 40 hektar, dimana rencananya dulu ingin dibuatkan ITB.

 "Siapa yang memindahkan, apa dasar pemindahan lahannya, harus jelas. Itu dipindahkan karena ada jalur kereta cepat, berapa harganya kalau abang pingin tahu 10 juta bang permeter, tetapi dimanfaatkan jadi semuanya", ungkapnya, pada (12/1/2023).

”Sebenarnya tinggal ngeliat Master Plannya saja, kalau sudah melihat Master Plannyakan kelihatan, inikan semua tinggal niatan baik dari Pemkab sendiri untuk mau menyelesaikan asetnya, jangankan aset yang puluhan hektare, yang sudah di gugat ahli waris dan di bayar oleh Pemkab sendiri setelah itu memang diurus untuk di sertifikatkan, kaga bang, entar suatu saat dua puluh, tiga puluh tahun di gugat lagi gimana, jadi itu semua Cuma lips service doang,” tegas Mr D.(26/1/2023).

“Jadi bahasanya gini, oh itu belum diserah terimain, nah secara De facto betul namun secara De jure..secara hukum itu sudah, kan sudah ada Master Plan,” tandasnya.

Lanjutnya,” Sekarang mengenai jumlahnya 48, 40 atau 20, itu saja masih simpang-siur, kan itu sudah berubah-berubah dari dulu dan dari angkanya yang tidak ada kejelasan,” pungkas Mr D.

Nilai Jual Murah Dan Luas Tanah 38 Hektar

Ditempat dan waktu berbeda, Kepala Desa Hegarmukti, Ajo Subarjo saat dijumpai Awak Media dirumah salah satu tokoh di Rawa Binong menjelaskan bahwa, memang sudah ada pertemuan antara pihak Desa, Pemda, dan Deltamas kurang lebih satu bulan ini di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan baru kali ini di adakan rapat semenjak dirinya menjabat sebagai Kepala Desa.

"Sudah dirapatkan, ada pak Pj Bupati Bekasi juga, tinggal pihak Delta menyerahkan saja. Dan itu belum lama, ada satu bulan mah pak", terangnya, Senin (30/1/2023).

“Yang jelas baru kemaren sekali )Dirapatkan-Red), semenjak saya menjabat sejak tahun 2018, kita ngajuin mah sudah berapa kali ngajuin minta Fasos fasum ke Delta dan itu sudah lama waktu saya pertama menjabat juga sudah ngajui, bary kemaren ngajakin rapat Fasos fasum,”terangnya.

Didalam perbincangan, kepala Desa Hegarmukti mengatakan bahwa, jumlah fasos fasum Deltamas berjumlah 38 Ha, dan berada di wilayahnya telah terpakai oleh Krops Brimob Polda Metro Jaya seluas 4 Ha, yang tersisa 34 Ha untuk fasos fasum.

“Kalau engga salah itu 34 Hektar atau 38, yang jelas 38 yang di ambil Delta, yang ama Brimob 4 Hekta, kalau 38 berarti 34 Hektar lagi, itumah sudah jelas tinggal nyerahin Delta ke Pemda..itu saja, kemaren juga hadir Deltanya langsung.. bukan 48 tapi 38,” tegas Ajo Subarjo.

Disinggung mengenai letak Fasos fasum Pemkab Bekasi di Kota Deltamas, Kades Hegar Mukti mengungkapkan bahwa,”Justru itu gambarnya belom ini..gambarnya kemaren itukan belon jelas, maksudnya Deltamas itu mau nyerahkan Fasos fasum Hegarmukti ada 38 Hektar yang 4 Hektar uda di ambil Brimob tinggal 34 Hektar, lokasinya itu entar yang nentuin itu Delta..mana mana dah dia yang ngukur..titiknyakan belon jelas gambarnya, apa daerah sini apa mana gitu belom serah terima ..pak,” ungkap Kades Hegarmukti.

“Belum memang belum jelas, belum jelasnya pihak Delta belum ngasih gambarnya, entar diukur dulu..nih gambarnya..kita ukur dulu dilapangan mana-mana sih tanahnya..belom, belom nyampe situ,” imbuhnya.

Ditanyakan tentang harga jual yang terkena jalur kereta cepat dan yang berada di Rawa Binong, Kepala Desa menjelaskan, harga jualnya jauh berbeda, kalau di NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) permeter Rp.200.000,- ribu, mungkin sama dengan yang terkena jalur kereta cepat tapi harga jual berbeda bisa sepuluh kali lipat.

"Kalau harga jual Fasos fasum yang di sini paling harga sekarang RP 500.000,-/meter(Rawa Binong-Red),orang kaga ada jalan..orang didalem, beda dengan harga yang di dekat ITSB atai Aeon Mall itu bisa sepuluh kali lipat, dia (Masyarakat-Red) jual ke PT aja bisa 4-5 juta/ meter,” ungkap Kades Hegarmukti, Ajo Subarjo.

Ia juga membandingkan dengan beberapa perumahan yang ada di Desa Hegarmukti yang telah menyerahkan Fasos fasumnya ke Pemkab Bekasi.

“Biasanya 4 tahun-5 tahun prosesnya, disini sudah ada ya itu Perumahan Hegar Asih sudah diserahkan,” tandasnya.

Menurut Kades Hegarmukti dan tokoh masyarakat setempat Kota Deltamas mulai membebaskan pada tahun 1994 dan mulai membangun pada Tahun 2000. Namun sampai saat ini Fasos fasum belum diserahkan.

Camat Baru Cikarang Pusat Segera Tindak Lanjuti

Disisi lain Camat Cikarang Pusat, Edward Sutarman saat di jumpai Awak Media di Kantornya pada (1/2/2023) mengatakan bahwa, Fasos fasum itu memang harus segera diurus untuk di serahkan ke Pemkab Bekasi. Namun dikarenakan dirinya baru menjabat  sebagai Camat di Cikarang Pusat serta tidak adanya informasi ataupun hal lain terkait reislagh Fasos fasum Deltamas disaat sertijab, Edward hanya menegaskan akan menindak lanjuti persoalan tersebut agar menjadi jelas dan terang benderang.

“Begini bang, saya belum menyelami permasalahan itu, jujur saja belum ada laporan ke saya tentang masalah itu, saya belum tahu itu bang, saya baru dua minggu menjabat..tapi saya akan menindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi-konsirmasi untuk menanyakan persoalan ini ke pihak Deltamas dan Dinas terkait,” pungkasnya.

(Iwan Joggie) JP

Senin, 30 Januari 2023

BPN Semarang Terbitkan SHGB, Sengketa Tanah TNI AL Dengan PT. Citra Jati Lestari Masuk Babak Baru

JAKARTA, JP - Sengketa tanah yang terjadi antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) dengan pihak Pengembang Perumahan Palm Hill yaitu PT. Citra Jati Lestari (PT. CJL) di wilayah Desa Gajahmungkur, Semarang, saat ini masih dalam proses mediasi, (30 Januari 2023).

Dalam keterangannya pada Awak Media Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Julius Widjojono. memaparkan kronologi persoalan tersebut bahwa,"Sengketa tanah ini bermula dari munculnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. CJL untuk membangun perumahan dengan nama Palm Hill di Desa Gajahmungkur, Semarang yang diterbitkan oleh BPN Semarang pada tahun 1995. TNI AL diwakili oleh Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Semarang sebagai pengelola aset TNI AL wilayah tersebut menyampaikan keberatan atas klaim PT. CJL untuk pembangunan perumahan tersebut, dimana aset TNI AL seluas 11.400 m2 berada di dalam kawasan pembangunan tersebut," paparnya, (29/01/2023).

Menurut Kadispenal Klaim TNI AL atas tanah tersebut berdasarkan surat dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah dengan Nomor 593/13.595 tanggal 16 Juni 1985 tentang Pemberian Tanah Sisa Proyek AKABRI Kepada Daeral – IV/Sional Semarang, dimana waktu itu Lanal Semarang masih bernama Stasion TNI Angkatan Laut (Sional) Semarang.

"Hal tersebut diperkuat dengan surat Walikota Semarang Nomor 590/2033 tanggal 03 Juli 1986 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pengganti Bagi Sional Semarang (Pangdaeral –IV)," tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan bahwa,"TNI AL sebelumnya juga telah menyampaikan keberatan tersebut pada tahun 2012 dimana muncul Surat Lurah Gajahmungkur Nomor 593.1/12/I/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara/Garapan dan surat Nomor 593.2/12/I/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang "Keterangan Tidak Sengketa", namun kemudian pembicaraan tersebut tidak berjalan dengan baik," ungkap Widjojono.

"Sampai saat ini pihak TNI AL yang diwakili oleh Lanal Semarang masih terus mengadakan mediasi baik dengan pihak BPN Semarang dan PT. CJL mengenai permasalahan tersebut. Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 dan mediasi ke-dua dilaksanakan tanggal 26 Januari 2023 namun kedua mediasi tersebut masih belum menemui kesepakatan. Sedangkan mediasi ke-tiga rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-dua bulan Februari 2023 mendatang," terang Kadispenal, Laksma TNI Julius Widjojono.
 
(Pensa) JP

Kamis, 26 Januari 2023

Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia, Lyudmila Vorobieva : Indonesia Tak Perlu Ragu Ambil Langkah Independen Demi Tegaknya Kedaulatan Negara


JAKARTA, JP - Indonesia jangan hanya menonton tapi perlu segera bersiap dan ikut menyusun masa depan dunia Multipolar yang lebih baik dan Adil. Hal ini disampaikan Muhammad Zulfan, Sekretaris Komite Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia kepada pers di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"Kita tidak bisa hanya menonton berpangku tangan atau menutup mata, karena pasca perang di Ukriana, akan ada dunia dalam sistim baru yang menggantikan yang lama, itulah dunia multipolar," tegasnya.
 
Sebelumnya Zulfan menegaskan dunia Multipolar tidak bisa ditolak. "Dunia sudah bergerak ke arah itu. Dan gerakan ini bertujuan untuk membangun tata dunia yang lebih adil.Pasca Uni Soviet, dunia malah lebih berdarah darah, perang makin sering terjadi, Iraq, Afaganistan, Libia, Syria, Yaman dan Program Drone di selurh dunia," Demikian Muhammad Zulfan, Sekretaris Komite Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia, dalam Seminar "Ekonomi Dunia Pasca Konflik Rusia–Ukraina Menuju Multipolarisme", di Bandung, Selasa (24/1) lalu yang diselenggarakan oleh Komite Persahabatan Rakyat Indonesia-Rusia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang dihadiri Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva dan Wakil Ketua DPR-RI, Muhaimin Iskandar.

"Ini yang terjadi ketika dunia jadi Unipolar, Imperium Amerika berkuasa penuh akan dunia, siapa saja yang tidak ikut dengan kepentingan mereka akan dimusnahkan," tegasnya.

Belum lagi menurut Zulfan, aneka sanksi ekonomi terhadap Negara-negara yang dianggap musuh, ribuan orang Iran, Venezuela, Cuba dan Negara lain jadi korban akan Siege Warfare seperti ini.

"Termasuk "Color Revolusion", kudeta yang terhadap semua rezim yang membangkang tuan-tuan nun jauh di puncak kekuasaan," ujarnya.

Akhirnya, ia mengingatkan saat ini dunia bergerak menolak hegemoni ini. Rusia memulai di Syria bersama Iran. Kemudian tensi di Ukraina makin memanas, Imperium ingin menghukum Rusia, mencoba mengisolasi dan memecah Rusia dari dalam.

"Tapi kali ini seluruh dunia melawan bersama. Tidak semua negara mau ikut dalam kerangka barat, malah barat mengisolasi diri sendiri," ungkapnya.

Komite Persahabatan Indonesia - Rusia mengatakan, perubahan ini adalah awal menuju dunia yang lebih adil. Tidak bisa lagi hegemon memaksa yang lain untuk ikut mereka.

"Sangat penting untuk terus mendiskusikan dunia adil untuk menyusun seperti apa yang kita inginkan bersama, negosiasi apa yang bisa kita buat. Maka forum-forum seperti ini sangatlah penting untuk terus dilakukan," katanya.

"Hari ini kita berkumpul untuk berbicara terbuka tentang tantangan dunia kedepan, pasca konflik di ukraina, dan menuju dunia multi polar. Sangat visioner, kita melihat dunia pasca konflik. Setelah damai terjadi dunia akan multipolar. Sebuah statemen yang sangat optimis," tandas Sekretaris Komite Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia,Muhammad Zulfan .

Kerjasama Rusia-Indonesia

Menyambut hal tersebut, Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa, Indonesia tidak perlu ragu untuk mengambil langkah-langkah Independen demi menegakkan kedaulatan Bangsa dan Negara.

"Justru krisis dunia saat ini memberikan kesempatan untuk Indonesia dan Rusia untuk membangun sistim bisnis, industri, tehnologi dan energi baru yang dapat meningkatkan keuntungan bersama kedua negara," tegasnya.

"Banyak pebisnis Rusia ingin bisa bekerjasama masuk ke Indonesia. Bagi kami Indonesia ada kunci kerjasama di Asia Tenggara sejak masa presiden Soekarno," ujarnya.

Saat ini  menurutnya, Rusia berada di tengah sanksi barat yang sangat tidak adil namun tidak efektif.

"Kami bisa membuktikan justru berbagai sanksi ekonomi menjadikan negara kami kuat. Kami ingin berbagi pengalaman untuk membangun sebuah sistim baru yang lebih adil," terangnya.

Perang di Ukraina menurut Lyudmila adalah peramg barat untuk menghancurkan Rusia dengan lokasi di Ukraina.

"Konflik ini bukan tentang Ukraina. Saya lahir di Kyiev, Ukraina. Kami semua bersaudara antara Rusia dan Ukraina. Namun Ukraina menjadi alat politik mengganggu Rusia,"ucapnya.

Hal ini menurutnya karena meraka tidak setuju dengan Pemerintah Rusia selama puluhan tahun. Semua negara menjadi kolonial barat.

"Indonesia paling tahu soal ini. Kami tidak setuju kolonialisme barat. tidak ada negara yang mau menjadi bagiam dari kolonialisme," pungkasnya.

Keluar Dari WTO

Wakil Ketua DPR-Muhaimin Iskandar mengamini pernyataan Ketua Komite dan Duta Besar Federasi Rusia. Menurutnya dibutuhkan kebijakan-kebijakan radikal seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam melawan WTO dan menetapkan Hilirisasi Sumber Daya Alam," tegasnya.

"Kalau perlu kita Indonesia keluar dari WTO," imbuhnya, sontak disambut gegap gempita tepuk tangan ratusan peserta seminar dan Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva.

Menurut Cak Imin, Indonesia saat ini punya kesempatan besar di dunia untuk melakukan perubahan besar-besaran yang hanya bisa dilakukan secara radikal. Selaras dengan sanksi yang dilakukan Barat pada Rusia, WTO melakukan paksa ekspor dengan batas harga,  memaksa Indonesia untuk mengekspor nikel dalam bentuk ore.

"Pak Jokowi sudah melawan,  Indonesia harus bersiap terutama dalam hal kebijakan energi harus diletakkan dengan menghitung secara cermat neraca energi nasional," ujarnya.

Indonesia saat ini memjadi Importir besar untuk minyak, surplus energi adalah Gas dan Batubara. Upaya upaya untuk menutupi kekurangan produksi minyak harus menempatkan kepentingan Nasional sebagai yang utama.

"Yaitu mengusahakan harga terbaik dan supplyer yang handal. Perluasan Struktur Energi Nasional harus berbasis sumber energi dimana kita mengalami surplus," pungkasnya. 
 
(*) JP

Selasa, 24 Januari 2023

Sat Res Narkoba Polres Simalungun Bungkus 2 Orang Pengedar Narkotika Antar Kabupaten di Huta III

SIMALUNGUN, JP - Guna menyapu bersih Peredaran Narkoba di Wilayah Kabupaten Simalungun, Sat Narkoba Polres Simalungun berhasil mengamankan Pengedar Narkoba antat Kabupaten di Huta III, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Selasa(24/1/2023) sekira Pkl.15.00 WIB.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, melalui Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi Haryono, ketika dikonfirmasi Awak Media, pada Rabu(25/1/2023) sekira Pkl.12.30 WIB membenarkan informasi penangkapan tersebut.

"Sat Narkoba Polres Simalungun berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang diduga menjadi pengedar Narkoba antar Kabupaten dan telah tertangkap tangan sedang memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan, diduga narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu, "ujar AKP Adi.

Lebih lanjut Kasat Narkoba menjelaskan bahwa, penagkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat, "Berdasarkan informasi yang diterima dari warga masyarakat ada  melaporkan bahwasanya di Huta III, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten  Simalungun diduga sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika," jelasnya.

"Menindaklanjuti informasi tersebut," lanjutnya,"Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Simalungun yang dipimpin oleh Kanit I IPTU Dian Putra, berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut."

"Saat dilakukan pemeriksaan diketahui kedua pria tersebut berinisial "MH(35)" warga Kampung Keling Gang Makmur, Kelurahan  Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan "OI(48)" warga Lorong VIII, Parluasan Timur, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun," ungkapnya.

"Dari hasil penggeledahan badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut Tim berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana yang dipakai oleh "MH(35)", berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 15,32 gram," terang Kasat Narkoba.

Lanjutnya,"Kemudian dilakukan interogasi terhadap "MH(35)", dan "OI(48)", keduanya menerangkan bahwasanya benar sejumlah barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu  yang diamankan tersebut adalah milik mereka berdua untuk diantarkan kepada pemesan, yang mana sebelumnya diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki di daerah Kampung Mangke, Kabupaten Batubara," katanya.

"Selanjutnya menindaklanjuti keterangan tersebut," sambung
AKP Adi,"Tim langsung berupaya melakukan pengembangan dan pengejaran ke Daerah Kampung Mangke, Kabupaten Batubara, namun sesampainya di lokasi yang dihunjuk oleh "MH(35)", dan "OI(48)" namun pria yang dimaksud belum ditemukan di tempat tersebut dan tetap akan dilakukan penyelidikan dan pencarian."

Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mako Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya,"Kami Sat Narkoba Polres Simalungun telah berkomitmen untuk tetap memberantas, menyapu bersih peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Simalungun, dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung hal tersebut, apabila ada diketahui informasi tentang Narkoba segera hubungi Pihak Kepolisian terdekat atau dapat menyampaikan langsung kepada kami diposko pengaduan masyarakat di no 0811-6501-516,” pungkas
Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi.

(Uchok) JP

 

Kamis, 19 Januari 2023

Master Plan Fasos-fasum Delta Mas Berubah, Ada Apa Dengan Cipta Karya?, Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi : Gak Bisa Janji, Takut Besok Mati!


KABUPATEN BEKASI, JP - Kota Delta Mas Kabupaten Bekasi adalah kawasan terpadu yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 3000 hektar yang berlokasi di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dimana Kota Delta Mas memiliki lahan Fasos - fasum yang cukup lumayan luas, namun disinyalir bahwa lahan tersebut selain tidak ada kejelasan lokasi pergantian pasca sodetan KCIC berjalan serta beberapa lahan di gunakan sebagai “Land And Commercial Activities” oleh Kota Delta Mas.(20/01/2023).

Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi, Sunandar dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) saat diminta untuk luangkan waktu bertemu dengan Tim Awak Media untuk mendapatkan penjelasan langsung terkait berbagai Aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diduga banyak yang terbengkalai dan alih fungsi serta bahkan lenyap tidak diketahui rimbanya pada Kamis (12/1/2023) melalui WhatsApp menegaskan untuk tidak bersedia membuat janji bertemu, kendati sudah di jelaskan Tim Awak Media yang kerap kali datang ke Kantor DPRD untuk bertemu dengan dirinya namun tidak pernah menjumpainya di kantor.

“Tanyain saya di kantor DPRD, Kalau mau ketemu mah di kantor, kapan waktunya saya engga bisa,” katanya dalam Whatsapp komunikasi.

Ditanyakan kenapa waktunya tidak dapat ditentukan, Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi menjawab,” Engga tau pak belum tentu, apakah besok saya mati, apakah besok saya gimana gitu, ini sekarang mau ke DPP dulu, setelah ke DPP Golkar saya mau ke Polda,” terangnya.

Dipastikan kembali oleh Tim Awak Media kalau besok dapat meluangkan waktu untuk bertemu, Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi menjawab ,”Enggak tau, saya takutnya mati, takut atau apa, prosiding atau apa..saya engga bisa janjian pak, silahkan tanyain ke staff Komisi, ke Pak Sekwan dan ke ini, tanyain saya belon pernah janjian sama orang atau apa gitu...memang prinsip saya itu, tanyain ke Pressroom ...anak-anak Pressroom di DPRD..jadi saya engga suka di paksa,pak,” jelasnya.

Dijelaskan bahwa Tim Awak Media melakukan konfirmasi terkait Aset Pemkab.Bekasi kepada DPRD selaku Wakil Rakyat adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan meminta penjelasan tersebut kepada Wakil Rakyat di Kab.Bekasi yang berkompeten di bidangnya, dimana posisi Komisi II tersebut di Ketuai oleh bapak Sunandar dari Fraksi Golkar di Kab.Bekasi.

Ketua Komisi II DPRD Kab.Bekasi, Sunandar dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) tidak menjawab serta langsung menutup Whatsapp Call dengan Awak Media.

Fasos Fasum Dikomersilkan Dan Pergantian Tidak Jelas

Sementara salah satu tokoh Kabupaten Bekasi yang berkompeten berinisial, D menegasan kepada Tim Awak Media bahwa, Fasos Fasum Kota Deltamas yang seluas kurang lebih 40 hektar, tidak tentu rimbanya dikarenakan telah berdiri Aeon Mall dan lokasi tersebut telah dirubah menjadi lahan komersil.

“Deltamas itu bang, Fasos-fasum Pemda itu, 40 H (Empat Puluh Hektare) itu bang, Aeon Mall itu Fasos-fasum bang, Fasos-fasum Delta mas itu disitu bang!,” tegasnya pada Awak Media di kediamannya, Kamis (12/1/2023).

“Fasos-fasum Blok Plan Deltamas itu terbit tahun berapa dan perubahannya tahun berapa?, belum lama kok, hitungan saya belum setahun,” ucapnya meyakinkan Awak Media.

Lanjutnya,”Menurut saya Blok Plan itu belum lama, Kereta Api cepatkan itu ngebebasin tidak dengan serta merta langsung di rubah Blok Plan itu oleh Delta Mas kan, infonya itu 10 juta/meter, kalau di kali 40 Hektare sudah berapa bang..4(Empat) Trilyun bang,”tegasnya penuh semangat seraya acungkan empat jari dengan mata melotot.

"Pertanyaannya siapa yang telah memindahkan, apa dasar pemindahannya, harus jelas, dan patut di pertanyakan,” tandasnya.

“Misalkan telah benar terjadi pemindahan,” sambungnya, “Karena telah ada jalur kereta api cepat, tapi kemana pindahnya...kan harus jelas, dikarenakan tidak ada kejelasan pemindahannya sehingga Fasos-fasum tersebut disinyalir dimanfaatkan oleh pihak Deltamas.Coba tanya, siapa yang merubah SAP lainnya?,” pungkasnya.

Aeon Mall Bukan Fasos – Fasum Dan Belum Ada Serah Terima

Sementara disisi lain Dinas Cipta Karya, Beni Saputra saat dimintai tanggapannya terkait Fasos Fasum Deltamas menjawab melalui telefon Celluler mengatakan bahwa, lahan tersebut dari awal memang komersil, bukan Fasos Fasum.

"Faktanya bukan dan tidak pernah menjadi lahan Fasos Fasum, silahkan ditanya ke bidang aja pak, saya tadikan menyampaikan Aeon Mall", jelasnya kepada Tim Awak Media, pada Kamis (19/1/2023).

Kepala Bidang Distarkimtan, Richen yang juga sebagai Kordinator didampingi SubKordinator, Lemi saat di jumpai oleh Tim Awak Media di Hotel Zury Lippo Cikarang dalam satu acara kegiatan yang diadakan Dinas Cipta Karya di lokasi tersebut.

“Aeon Mall yang sedang di bangun itu bukan lahan Fasos-fasum,ya, karena kitakan mengacu pada Master Plan yang terbarulah, kalau yang lama sudah tidak bisa di gunakan lagi, kalau Master Plan yang disitu tadinyakan di jalur kereta cepat itu kan tadinya ada Fasos-fasum  tapi terpotong jalur Kereta Cepat sehingga tanahnya juga terbelah, jadi itu bukan Fasos-fasum lagi dengan Master Plan yang terbaru, kalau yang Aeon Mall memang dari dulu bukan Fasos-fasum, baik dari Master Plan yang lama maupun yang baru” ungkap Richen.

Keduanya juga menegaskan bahwa Fasos-fasum Deltamas berada di dekat Rawa Binong, “Rawa Binong, disitu banyak Fasos-fasum dan yang lain-lain tersebarlah di Cluster-cluster, dengan luas sekitar 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tegas mereka.

“Begini pak, kalau bahasa Reuslagh kan sudah resmi, mereka itukan belum ada serah terima, merekakan sedang membangun dan kalau yang namanya membangun itu mengganti Master Plan itu biasa...sering itu mereka, kemaren itu juga kita di rugikan dengan adanya KCIC dan itu tadinyakan ITB itu di kasih 40 H (Empat Puluh Hektare) karena adanya KCIC itu jadinya kita terpotong jalan, kalau Aeon itu bukan..itu beda,ya..karena ada KCIC itu kita banyak terpotong bang..potong sini terus potong jalan, jadi bentuknya kaya hurup T, kepotong sini dan kepotong jalan (seraya memerankan lokasi), gimana mau pake dan menurut Bupati Neneng waktu itu “Kalau dijadikan ITB untungnya buat kita Kabupaten Bekasi apa?”, makanya dan itu tidak efektif lagi ditukarlah di Rawa Binong,” papar Lemi, Subkor Kabid Disperkimtan Kab.Bekasi.

“Yang terpotong tadi kita batalin, kita Rowndown jadi lebih bagus, sekarang kalau terpotong bisa di bikin apa untuk Kabupaten Bekasi,” katanya.

Lebih lanjut Lemi mengatakan,” Jadi begini, itu tadinya utuh huruf T, kan ada KCIC, KCICkan Nasional, kitakan harus nurut, kepotong oleh KCIC jadi bentuknya engga bagus, kalau bentuknya segi tiga bisa dipakai apa?, kalau pergantian itu mah ada, karena belum di serah terimakan ke Pemda jadi masih ada hubungannya dengan Delta, sekarang di globalkan lebih gede lagi, jadi 48 H (Empat Puluh Delapan Hektare),” tutur Subkor.

Disinggung tentang siapa yang meminta untuk di lakukan pemindahan dan pengglobalan lokasi terpotong ke Rawa Binong, Lemi menjawab,”Pemda juga dan mereka juga (Deltamas-Red), itukan merintisnya dari jaman bu Neneng, Pak Eka sampai yang sekarang (PJ Dani Ramdan-Red), Sejak Plt Dinas Cipta Karyanya pak Beni, dan diketahui PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan,” jelasnya.

Ditanyakan terkait Master Plan terbaru di buat tahun berapa dan atas prakarsa siapa?, mereka menjawab,”Awal 2022, kalau yang lama jaman bu Neneng, itu kita lagi mau gambar, itu yang di Rawa Binong mau di FS kan, yang pentingkan kita menguasai dulu Fasos-fasum disini dulu, jadi mau di buat kalau melintas di Toll kan kelihatan itu Deltamas atau Lippo, Pemda lah sebagai Icon, jadi kalau ada gosip  Aeon itu Fasos-fasum itu salah besar, mengenai Ruslagh juga bagaimana Reuslagh orang serah terima saja belon, karena belon ada serah terima jadi cuma ganti gambar saja sama lokasi,”kata mereka.

Terkait adanya rumor yang berkembang di masyarakat tentang adanya Fasos-fasum yang sekarang didirikan oleh Aeon Mall dan Kereta Api Cepat dengan adanya dugaan Reuslagh yang tidak ada kejelasannya Tim Awak Media menanyakan tanggapan dari Distarkim terkait hal tersebut.

“Karena yang di Aeon Mall itu bukan Fasos-fasum dan yang Kereta Cepat belum di serah terimakan, jadi masih kewenangan Deltamas, yang sudah serah terima itu mungkin Kecamatan Cikarang Pusat kemudian Kantor Pemda, Limo, kalau yang ini belom,” pungkas Kepala Bidang Distarkimtan Kab.Bekasi, Richen bersama Lemi, Subkor Kabid Disperkimtan.

Keduanya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Awak Media yang telah mengkonfirmasi mereka berdua, sehingga keduanya mengetahui bahwa ada rumor berkembang bernada sumbang di tengah masyarakat terkait Reuslagh Fasos-fasum Kota Deltamas.

Kejati Jabar Panggil Tiga Pejabat Pemkab


Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa pada November 2019, tiga pejabat Pemkab Bekasi dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yakni diantaranya, Sekretaris Daerah Uju, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Iwan Ridwan, serta Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dicky Cahyadi.(Dilansir dari pojoksatu.id).

Ketiga pejabat tersebut dimintai keterangannya karena lahan Fasos fasum milik Pemkab Bekasi terancam keberadaannya oleh rencana pembangunan kereta cepat.

Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengakui telah dimintai keterangan oleh Kejati Jabar terkait persoalan tersebut.
Namun ia mengaku tidak mengetahui ada lahan fasos fasum yang dibebaskan untuk pembangunan kereta cepat.

“Saya memang diperiksa. Tapi saya tidak mengetahui terkait lokasi Fasos fasum milik Delta Mas. Karena sejak pertama menjabat saya tidak mengetahui. Ketika rapat juga tidak ada pembahasannya. Jadi saya jawab kepada kejati tidak mengetahui,” katanya.

Iwan mengatakan mendukung upaya penyelamatan aset daerah termasuk fasos fasum. Namun soal Fasos fasum milik Delta Mas, kata dia, pihaknya belum menerima Berita Serah Terima Aset (BSTA).

“Sepengetahuan saya memang site plan awal ada lahan fasos fasum yang terkena pembebasan lahan. Tapi untuk pastinya saya tidak tahu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tahu,” ungkapnya.

Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Dicky Cahyadi juga mengakui sudah dimintai keterangan oleh Kejati Jawa Barat.

“Ya memang ada pemeriksaan, dan juga ada lahan fasos fasum Pemkab Bekasi yang terkena pembangunan kereta cepat. Tapi untuk teknisnya saya takut salah bicara,” katanya.

Menurut Dicky, pihak Kawasan Delta Mas belum lama ini mengajukan kembali perubahan site plan. Tapi ia mengaku tidak berani memproses karena masih dalam proses pengawasan hukum.

“Kami tidak berani memprosesnya, sebab sedang ada pengawasan hukum,” katanya.

(Tim/Red) JP
 
 
 

 

Senin, 16 Januari 2023

Relawan Al Maun Tolak Tokoh Politik Jadi Ketum PSSI, Rafik : 'Erick Gak Becus Urus BUMN, LaNyalla Ketua DPD, PSSI Mau Dibawa ke Politik?'

JAKARTA, JP -Pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) masih dilalui 16 Februari 2023 melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Dimana tokoh-tokoh politik seperti Erick Thohir Menteri BUMN dan LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI akan maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PSSI periode 2023-2027.

Akan tetapi tampilnya para tokoh-tokoh pejabat pemerintah dan Politiisi ditolak oleh Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun). Penolakan ini disampaikan langsung M Rafik Perkasa Almasyah Ketua Umum Relawan Al Maun kepada media, Senin (16/03/2023) di Jakarta.

"PSSI mau dibawa ke politik sama LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI dan Erick Thohir (Capres) yang gagal memimpin BUMN. Seharusnya mereka tidak masuk dalam hiruk-pikuk sepakbola nasional dan lebih fokus ngurusi rakyat yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan krisis global," kata Rafik menegaskan.

Relawan Al Maun meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan reshuffle kabinet kepada Erick Thohir karena tidak fokus dalam menangani BUMN. Menurutnya, Erick Thohir tidak fokus urus kementerian BUMN, sehingga banyak kebocoran dan dugaan korupsi dan penyimpangan di PT Pertamina.

"Saat ini PT. Pertamina Holding banyak dilanda kasus dugaan korupsi dan penyelewengan jabatan. Sebaiknya Erick Thohir fokus menangani kasus-kasus di PT Pertamina, jika tidak sebaiknya Presiden Jokowi mrresuffle Erick Thohir," tegasnya.

Apalagi kata Rafik, di saat krisis ekonomi dunia, BUMN merupakan salah satu fondasi ekonomi bangsa indonesia. Kalau penanganan BUMN dilakukan dengan tepat terhadap masalah-masalaj yang ada, maka akan menghasilkan laba bagi negara.

"Lah kalau yang ngurus BUMN pada sibuk urus sepakbola demi urusan capres. Maka capaian perbaikan, pemulihan dan peningkatan laba BUMN terkendala. Karena itu kami menolak Erick Thohir maju Ketua PSSI," ucap Rafik.

Dukung Ratu Tisha Calon Ketua Umum PSSI


Menurut Rafik, seharusnya Anggota Peserta KLB PSSI bisa memilih kandidat profesional. Untuk itu Relawan Al Maun mendukung dan mengusulkan Ratu Tisha yang memang Pakar Ahli Sepakbola lulusan luar negri dan menguasai 5 bahasa.

"PSSI serahkan pada ahlinya Ratu Tisha, jangan sampai PSSI hanya jadi ajang politik dan kepentingan pribadi semata. Kalau Erick Thohir bilang mau membersihkan tangan-tangan kotor di PSSI, seharusnya ngaca apakah BUMN sudah bersih," sindirnya.

Ratu Tisha Destria, S.Si., M.A. (lahir 30 Desember 1985) merupakan wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) PSSI.

Nama lengkap Ratu Tisha Destria, lahir 30 Desember 1985 (umur 37) Jakarta, Indonesia. Ia lulusan Almamater Institut Teknologi Bandung dan dikenal atas Wanita pertama yang menjadi Sekjen PSSI.

Kedua orang tua Ratu Tisha adalah Tubagus Adhe (ayah), Venia Maharani (ibu). Lahir dari pasangan Tubagus Adhe dan Venia Maharani, Tisha menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika.

Sejak masih duduk di bangku sekolah sampai kemudian berkuliah, Tisha menggemari olahraga sepak bola bukan sebagai pemain melainkan sebagai manajer yang turut membangun serta membina tim dari dasar.

Setelah lulus dari ITB tahun 2008, Tisha langsung menerima tawaran bekerja pada perusahaan jasa perminyakan Schlumberger. Di sini ia kemudian mendapat banyak tambahan ilmu, terutama dalam eksplorasi data dan konflik manajemen. Ia bahkan harus berpindah-pindah negara dari Kairo, Mesir, ke Houston, Amerika Serikat lalu ke London, Inggris dan Beijing Tiongkok. Oleh sebab itu, Tisha menguasai lima bahasa sekaligus.

Untuk menambah ilmu dan wawasan ia juga mengikuti beragam seminar sepak bola internasional yang diadakan di Jepang, Belgia dan Denmark. Ia juga mendapat informasi tentang program FIFA Master yang disponsori FIFA. Berbekal portofolio dari kegiatan seminar yang dia ikuti, Tisha kemudian mendaftar dan mengikuti tes program FIFA Master.

Dari 6.400 pendaftar, akhirnya hanya 28 orang yang diterima, termasuk Tisha. Setelah menyelesaikan studi selama satu setengah tahun dalam program FIFA Master, Tisha berhak menyandang gelar Master of Art. Tisha lulus dengan hasil memuaskan menduduki peringkat ke-7 dari 28 siswa.

Berbekal ilmu yang ia dapat selama di FIFA, Tisha lantas dipercaya untuk berperan dalam persepak-bolaan Indonesia yang salah satunya adalah menjadi Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) pada tahun 2016.[2] Sukses dari gelaran acara tesebut, Tisha lantas diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017-2020.

Tisha mengundurkan diri sebagai sekjen PSSI pada tanggal 13 April 2020. Sepuluh bulan sebelumnya, Ia terpilih sebagai Wakil Presiden AFF. 

(Syafruddin) JP


JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS

Berita Ter-Update

Warga Keluhkan Galian Pasir Type C Ilegal Terus Beroperasi di Bogor, Gubernur Jabar Desak Warga Melapor Agar Dapat Segera Ditindak Tegas

BOGOR, JP- Galian C yang berada di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di sinyalir tidak mengantongi izin usaha. Hal ...

Berita Terkini

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS

Pilihan Pembaca

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS