Membahas Transformasi Inklusi Dan Kesehatan Keuangan, Presiden Prabowo Sambut Kedatangan UNSGSA For Financial Health, Ratu Máxima

JAKARTA, JAYAKARTA POS - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Máxima dari Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Ratu Máxima dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health, dengan fokus pada isu inklusi keuangan dan penguatan ketahanan finansial masyarakat.

Sekitar pukul 12.00 WIB, iring-iringan kendaraan Ratu Máxima memasuki halaman Istana Merdeka. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan meriah, diawali dengan pasukan jajar kehormatan yang telah bersiap menyambut kedatangan Ratu Máxima. 

Selain itu, kehadiran Ratu Máxima turut disambut dengan penampilan Tari Indang dari Sumatera Barat yang dibawakan oleh 12 penari dan pemusik, menghadirkan nuansa budaya Nusantara yang dinamis di halaman istana.

Begitu turun dari kendaraan, Ratu Máxima disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin tampak saling berjabat tangan dan bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo mengajak Ratu Máxima untuk sejenak menyaksikan pertunjukan Tari Indang yang tengah berlangsung. 

Ratu Máxima terlihat menikmati dan mengapresiasi penampilan budaya tersebut, sembari memberikan senyum dan gestur penghargaan kepada para penari usai tarian selesai dipentaskan.

Setelah prosesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Máxima menaiki tangga Istana Merdeka bersama. Di beranda utama, Presiden Prabowo memperkenalkan para anggota delegasi Indonesia yang hadir, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Dewi, Jurnalis Senior Najwa Shihab, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.

Usai sesi perkenalan delegasi, keduanya melanjutkan agenda ke ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama. Kegiatan kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo. 

Dalam suasana yang akrab dan produktif, keduanya bertukar pandangan terkait berbagai isu yang menjadi fokus utama misi UNSGSA.

Setelah pertemuan tersebut, agenda dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dalam format working lunch bersama delegasi masing-masing.

Pertemuan tersebut digelar di ruang oval Istana Merdeka dan berlangsung konstruktif, membahas peluang kolaborasi strategis dalam memajukan ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat arsitektur keuangan inklusif dan sehat agar berdampak nyata bagi masyarakat. 

Selain itu, kunjungan ini juga diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor keuangan digital, inklusi kredit bagi pekerja dan UKM, akses perumahan layak, perlindungan konsumen terhadap penipuan finansial, hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Bahas Transformasi Inklusi Dan Kesehatan Keuangan di Indonesia

Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempercepat agenda besar inklusi keuangan dan kesehatan finansial sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan tinggi atas kontribusi Ratu Máxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Yang Mulia Ratu Máxima, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda disini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia memerlukan strategi nasional yang terstruktur dan kuat, termasuk pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden dan mempercepat implementasi kebijakan.

“Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan kita bisa bergerak sangat cepat,” tegas Kepala Negara.

Menanggapi komitmen tersebut, Ratu Máxima menyampaikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan, sembari menekankan pentingnya tujuan akhir dari inklusi finansial.

“Saya pikir sekarang saatnya melihat alasan di balik inklusi keuangan. Kita ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini dan esok, serta tidak terjerumus dalam masalah. Jadi, saya pikir Itulah inti dari kesehatan finansial,” tutur Ratu Máxima.

Ratu Máxima juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar, namun masih perlu memperkuat implementasi agar manfaat inklusi benar-benar dirasakan masyarakat kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM.

Pertemuan ini menandai babak baru kerja sama strategis antara Indonesia dan komunitas internasional dalam penguatan arsitektur kebijakan keuangan nasional, mendorong layanan keuangan aman dan terjangkau, memperkuat literasi dan ketahanan finansial keluarga, hingga program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pertemuan bilateral ini juga menjadi langkah maju yang sekaligus membuka peluang besar bagi transformasi ekonomi nasional berbasis keadilan, akses setara, dan keberlanjutan sosial. 

(Ir/Njh/TF) JP

Sumber : BPMI Setpres/Humas Kemensetneg RI

Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional Dan HPN 2026, KH. Ma’ruf Amin Resmi Memimpin Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia

JAKARTA, JAYAKARTA POS  — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, menegaskan dukungannya terhadap penguatan ekosistem media siber nasional. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di kediamannya, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, KH. Ma’ruf Amin juga menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Dewan Penasehat SMSI. Menurut beliau, media siber memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga etika, kebenaran, dan moral publik di tengah derasnya arus digitalisasi. 

“Media bukan hanya penyampai kabar, tetapi pembangun karakter bangsa. Saya ingin SMSI terus memperkuat peran media siber yang sehat, profesional, dan berakhlak,” ujar KH. Ma’ruf Amin.

Silaturahmi ini dihadiri oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, bersama sejumlah pengurus pusat, di antaranya Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Dewan Penasehat), H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H. (Wakil Ketua Dewan Pakar), GS Ashok Kumar (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), RPS Aji Waskita (Bendahara Umum), Dyah Kristiningsih (Departemen Administrasi dan Keuangan), Yoga Rifai Hamzah (Direktur Big Data), Hermanto (Direktur Humas dan Pemberitaan), serta dr. Nishal Dillon dari Media Crisis Center (MCC).

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyambut baik dukungan KH. Ma’ruf Amin yang dinilai sebagai energi moral dan spiritual bagi perkembangan SMSI.

“Beliau sosok ulama dan negarawan yang menjadi panutan. Kehadiran KH. Ma’ruf Amin di SMSI memberikan arah moral dalam memperkuat marwah pers yang berintegritas dan bermartabat,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., juga menegaskan bahwa kehadiran KH. Ma’ruf Amin menjadi berkah bagi dunia pers nasional. 

“Beliau bukan hanya penasihat, tapi penuntun arah moral media siber agar tetap berpijak pada nilai kebangsaan dan keadaban publik,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pengurus SMSI juga melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten, yang diharapkan menjadi momentum memperkuat peran media daerah dalam membangun integritas dan profesionalisme.

Silaturahmi ini ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan. Momen tersebut menjadi langkah awal kolaborasi moral antara tokoh bangsa dan insan pers siber menuju HPN 2026 di Banten yang inklusif, bermartabat, dan berkelas nasional.

(RED) JP

Dinilai Program KDMP Tak Jelas Dan Amburadul, Ketua KDMP Satriajaya : Program KDMP Omon-Omon, SKB KDMP Inkonsistensi Alias Plin-Plan!

KABUPATEN BEKASI, JP - Koperasi Merah Putih Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara terlihat belum beroperasi sampat saat ini, kendati berbagai Koperasi Merah Putih lainnya di berbagai Desa se Kabupaten Bekasi khususnya dan seluruh Indonesia umumnya sudah mulai berjalan sesuai aturan yang ada. Koperasi Merah Putih (KMP) sendiri mulai dioperasikan secara nasional mulai pada Oktober 2025, dengan target awal peluncuran pada 28 Oktober 2025. Beberapa KMP secara lokal bahkan sudah mulai beroperasi lebih awal, seperti di Desa Sukaimut pada Juni 2025, sedangkan target operasional penuh seluruh koperasi direncanakan pada Maret 2026, (30/10/2025).

Berdasarkan pantauan Awak Media di lokasi, terlihat Koperasi Merah Putih Desa Satria Jaya selain belum juga terpasang plang koperasi di kantornya serta di tambah tidak adanya aktifitas karyawan koperasi yang bertugas mulai melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (TUPOKSI).

Hal tersebut di utarakan oleh pegawai Desa Satria Jaya, S, M dan L pada Awak Media saat berkunjung ke Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

"Sepengtahuan saya memang Koperasi Merah Putih Satria Jaya belum berjalan optimal sampai saat ini," kata S 

"Sejak selesai renovasi kantornya, plang Koperasi saja belum terpasang, saya tidak tahu kenapa," potong M

"Coba di tanyakan langsung dengan Pak Kamidjo ketuanya," sambung L pada Awak Media di lokasi.

Diketahui bahwa, Program Koperasi Desa Merah Putih ditandatangani oleh Presiden, sementara penandatanganan terkait pembiayaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Koperasi dan UKM, 

Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa, "Kementeriannya bertugas mengawasi dan mengevaluasi program ini,,". Sementara Kemenkeu dan KemenBUMN mengurus aspek pembiayaannya.

 

Saat penandatanganan peluncuran. Ditekankan bahwa program ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Juli 2025. Kemudian penandatanganan pembiayaan di lakukan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyatakan bahwa, "Skema pembiayaan diserahkan kepada dua menteri lain sesuai instruksi presiden, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," tandasnya.

Sarana Dan Prasarana Tak Memadai

Ketika di konfirmasi Ketua KMP Desa Satria Jaya tentang tidak berjalannya Koperasi Merah Putih Desa Satria Jaya menerangkan bahwa, hal tersebut berkaitan dengan Sarana dan Prasarana.

"Yang pertama tidak runningnya KDM di Satria Jaya adalag Sarpras, karena kalau kita mau berjalan tapi sarana dan prasarananya belum ada yang paling utama adalah tempat secara realitas dan standarisasi Sarpras dari pihak atas (Kementerian-Red).. ini berubah. Kalau dulu ketentuan dulu, Sarpras itu.. yang ada aja dulu di manfaatkan..seadanya bisa. Tapi sekarang ini ada ketentuan..ketentuannya contoh..lahan minimal 600 meter dan ataupun 1000 meter dan strategis, boleh menggunakan Fasos, boleh menggunakan Fasum dan boleh menggunakan TKD tinggal kesepakatannya," papar Kamidjo di Desa Satria Jaya, pada Awak Media (30/10/2025) siang.

Lanjutnya," Lha cuman kan gini pak, penggunaan lahan-lahan tersebut kan perlu payung hukum dan Payung Hukumnya belum ada..pihak Desa juga belum di berikan contoh bahwa, lahan ini untuk KDMP..lha belon," sambungnya.

Ia juga menilai program strategis Pemerintah (Presiden-Red) Koperasi Desa Merah Putih dibuat tanpa adanya payung hukum yang seyogyanya dipersiaokan secara matang dan terukur. Maka saat ini adalah program strategis tersebut berjalan sangat Prematur.

"Jadi begini saya katakan Program Prematur dan betul itu, kalau rencana pembangunan jangka menengah saja berubah ditengah jalan apalagi jangka panjang, ini bukan mengkritisi ya. Tapi realitanya demikian," tukasnya.

Pemdes Satria Jaya Responsif Kendati Anggaran Hasil Pinjaman

Adanya anggapan bahwa Pemerintah Desa tidak merespon program strategis nasional KDMP sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Satria Jaya menjelaskan.

"Tapi ini sebetulnya enggak, Pemerintah Desa kami itu respon..respon sekali sampai ibaratnya di perjuangkan sesuai dengan peruntukannya, kalau hari ini kita mau paksakan jalan koperasi seperti apa adanya itukan bahasa saya"Tidak Nendang" pak, ibaratkan sama saja dengan kios yang buka usaha tanpa modal awal," ungkap Kamidjp.

"Biaya Koperasi ini saja pinjeman bang, Kepala Desa minjem saking responsifnya untuk melaksanakan KDMP Satria Jaya ini abang..minjem..dan dari Pemerintah Pusat belum ada," sambungnya.

Tidak adanya informasi terkait mengenai turunnya anggaran penunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih yang dinilainya tidak ada kejelasan sehingga berujung "Membingungkan" bagi pelaksana tugas dilapangkan.

"Kan koperasi begini historinya untuk mengangkat perekonomian masyarakat di Desa diantaranya Presiden kita menyampaikan untuk memangkas Kartel atau Judol ada simpan pinjam melalui Koperasi tapi duitnya belon sampai sampai saat ini. jadi saya bingung sebab setiap hari ada yang nelpon pak.."Pak mau pinjem dana Koperasi Merah Putih" . Nah sedangkan kita dananya belon ada mangkanya kita belon berani pasang plang, selebaran dari Pemerintah Pusat dananya akan turun tanggal sekian juga belum ada," beber Kamidjo.

" Kita prepentif pak, tapi juga tetep saya sampaikan kepada masyarakat bahwa, Koperasi Merah Putih Desa Satria Jaya belum running terkait dengan "Aturan Yang Belum Jelas!", contoh begini...kalau kemaren kami mendapat persentase dari Bank Mandiri itu bunga dari Bank Mandiri 6 persen sedangkan kitakan untuk memangkas rentenir, mau berapa persen kita kasih bunga ke masyarakat, sedangkan KUR saja itukan hanya 5 persen, jadi kami bingung..moso ini Lembaga atau Institusi, Koperasi lagi malah masih ringannan perorangan yang KUR..lha ini konsepnyakan saya bingung juga pak,"tuturnya.

KDMP Berkonsep Tidak Jelas Dan Membingungkan

Terkait mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap berkonsep  tidak jelas, membingungkan, tidak bisa bekerja dikarenakan payung hukumnya juga tidak jelas.

"Mangkanya kami sama Tim itu masih menunggu, ya waitinglah sampai yang bisa kami jalankan. Sebab gini bang..kalau kita menjalankan sesuatu tanpa ada pijakannya gimana sih kejeblos enggak?,"tanyanya.

Dirinya juga beranggapan bahwa, kebijakan pemerintah Pusat belum matang dan mencla-mencle tersebut sehingga membuat para pelaksana program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih kehilangan pegangan dalam mengimplementasikannya.

"Belum matang konsepnya, kalau ungkapan mencla-mencle itu memang dari awal, contoh pejabat itu menyampaikan anggaran Koperasi itu sedah habis sekian kan ternyata belum, tahapan koperasi sudah sampai sekian ternyata realitanya tidak jelas," tandasnya.

Ia juga berharap kepada para Menteri yang terlibat dalam Program Strategis Nasional tersebut agar segera merealisasikan atau menyelesaikan perogram tersebut secara matang dan siap di imoplementasikan alias bukan Omon-omon.

"Harapan saya dengan apa yang disampaikan pejabat atas (Para Menteri dalam SKB-Red) itu segera di realisasikan, jadi bukan omon-omon. Kadang begini yang menjadi masalah di masyarakat itu..ungkapan pimpinan diatas sudah semanis itu tapi kenyataan di bawah belon nyampe, "jadi realita tidak sesuai dengan ucapan"sehingga masyarakat kita kan tau sendiri bang...karena masyarakat yakinnya kepada Tik-tok, kepada Media Sosial bukan pada aturandan realitas..nah korbannya siapa bang..ya saya bersama Tim...ya sedikit kecewa jugalah jadinya," ungkap Kamidjo.

Program KDMP Omon-Omon

Dengan banyaknya anggota yang selalu menghubungi melalui Whatsapp maupun seluler sejak penendatanganan kontrak di bulan Mei 2025 dengan jumlah anggota sebanya 48 orang yang terus bergulir dan bertambah di Desa Satria Jaya membuat Tim pelaksana KDMP kebingungan.Sehingga kesan yang di timbulkan adalah "Omon-Omon.

"Kalau terkait itu kami yang membuat 'Omon-Omon"itu salah pak, justru kamitidak pernah memfreming atau membuat satu pernyataan bahwa Koperasi Desa Merah Putih Satria Jaya sudah running saya jawab, belum. Berarti yang "Omon-Omon" lha yang dari sono bang...yang dari pusat..Koperasi sudah jalan anggaran sudah jalan..lha kita terima buktinya kayak begini..sedikit kecewa dan bukan hanya saya.. jadi Pemerintah Desapun mengalami hal yang sama dari masyarakat. Pemerintah itu seakan-akan tidak mendukung..begitu bang pandangan masyarakat. Padahal kami dengan pihak Desa sudah melakukan hal awal dan itupun pinjaman ditambah kami kesulitan mengambil Fasos-Fasum tidak ada payung hukum.. regulasinya bagaimana?," kata Ketua KDMP Satria Jaya.

SKB KDMP Inkonstisusional Dan Plin-Plan

Tentang animo masyarakat yang kuat namun dengan adanya aturan dan Kebijakan yang dinilai KDMP Satria Jaya Plin-Plan, sedikit Amburadul dan regulasiyang belum pasti.

"Jadi Konsisten ajalah dengan ungkapannya, jadi bikinlah aturan yang sesuai dengan yang pernah di ungkapkan, kalau permasalahan aturankan kesepakan toh, tinggal kesepakatannya bagaimana ...apa memang benerini untuk membangun masyarakat?, apakah ini hanya sebagai freming, ya kan..di freming untuk membuat Presiden senang atau memang betul di buat (ABS) Asal Bapak Senang," jelasnya.

"Kalau saya nilai dari Presiden kita itukan cita-citanya luar biasa bang, yang jadi persoalan Implementasinya ini, ya Eksecutornya ini. Implementasinya tidak sesuai, Inkonstitusional dan Inkonsisten ditambah seolah-olah mengorbankan pihak lain, Amburadul dan Plin-plan. Jadi kalau kita ngobrol dengan sesama Ketua KDMP semua sama keluhannya termasuk Ketua Forumnya pak Tri Wuriantoro saat pertemuan forum terkait aturan yang belum jelas,"sambungnya.

"Jangan menyuruh jalan , tapi pijakannya belum jelas, kalau menyuruh jalan pijakannya harus kuat..jadi intinya aturan tentang Koperasi Desa Merah Putih Inkonstitusional, Inkonsisten alias Plin-Plan," pungkas Ketua KDMP Satria Jaya Kamidjo.

(Joggie) JP

Banyak Daerah Tak Becus Mengelola Program Dan Anggaran, Tito : Alihkan TKD Agar Pembangunan Daerah Lebih Efisien Dan Tepat Sasaran!

JAKARTA, JP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan  bahwa kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) merupakan upaya  mewujudkan realisasi program yang efisien. Pasalnya, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang kurang optimal dalam mengelola program dan  anggarannya.

“Nah [realisasi anggaran yang tidak efisien] ini dikurangi. Kita mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai mengikuti rapat bersama jajaran Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia mencontohkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, sebagai figur Kepala Daerah yang berhasil menerapkan efisiensi. Bursah diketahui memangkas sejumlah pos anggaran, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, biaya perawatan yang tinggi, hingga konsumsi makan-minum.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membangun bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar delapan ribu hektare sawah petani.

Lebih jauh Mendagri  menjelaskan bahwa prinsip efisiensi terbukti dapat diterapkan  oleh pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, pemerintah mengalihkan anggaran TKD untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial, pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah, kesehatan, serta program lain yang mengakomodasi kepentingan rakyat.

“Nah, tapi kami juga melakukan exercise. Kita tahu bahwa daerah-daerah ini kan bermacam-macam. Ada daerah yang PAD-nya kuat seperti Jakarta, Bandung. Tapi ada juga daerah yang PAD-nya cuma 5 persen [dibandingkan dana transfer pusat],” katanya.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan kajian dan evaluasi terkait kapasitas fiskal daerah. Untuk Daerah dengan kapasitas fiskal lemah, Kemendagri telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pengalihan anggaran tidak dilakukan dalam porsi besar. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal kuat dinilai lebih siap sehingga penyesuaian bisa dilakukan.

“Nah kita memiliki exercise dari seluruh kabupaten/kota, saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal berapa belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan perawatan minimal, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur, kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, Mendagri berpesan khusus kepada Pemda agar mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ketika menyusun program, termasuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Daerah diminta melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Apabila kebijakan yang disusun cenderung mendapat penolakan, Mendagri meminta agar Pemda mengurungkannya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut memperoleh respons positif dari publik, Pemda diminta melaksanakannya secara maksimal.

“Nah, ke depan saya minta teman-teman kepala daerah, saya sudah zoom meeting langsung, pertimbangkan dua hal. Sosialisasi dengan elemen masyarakat. Kalau masyarakat setuju, mayoritas, terapkan. Kalau mayoritas tidak setuju, jangan dipaksakan. Sambil lihat juga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tandasnya.

(Taufan) JP

Hadapi Dinamika Sosial-Politik Mengkhawatirkan, SMSI Gelar Rapat Bersama Dewan Pembina Dan Pakar Untuk Segera Rumuskan Sikap Kebangsaan

JAKARTA, JP – Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang cukup mengkhawatirkan. Aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah pada pekan kemarin tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga sempat diwarnai kericuhan.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan memerlukan sikap arif serta solutif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers.Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (2/9/2025).

Rapat tersebut diikuti oleh Dewan Pembina Reda Mathovani, yang merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dewan Penasehat, serta Dewan Pakar SMSI, yang diharapkan dapat memberikan pandangan objektif dalam merespons dinamika bangsa yang tengah terjadi.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan masyarakat pers harus berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.

“Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers,” ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Menurut Firdaus, SMSI ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpijak pada aspirasi yang dihimpun dari berbagai kalangan.

Oleh karena itu, rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar,  sebelum dilanjutkan menyusun pernyataan sikap SMSI secara nasional.

Dalam diskusi tersebut, SMSI mengingatkan pentingnya media tetap menjaga demokratisasi meski di tengah situasi yang penuh ketegangan.

 
Meski menyuarakan kebebasan ekspresi dan aspirasi publik, namun menurut Firdaus, media tidak boleh terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi.

Selain itu, SMSI juga menekankan bahwa media bisa berperan menjadi jembatan  antara rakyat dan pemerintah.

"Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, Pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perbincangan dan mendapatkan atensi publik. Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini," ujar Prof Henri Subiakto, selaku Dewan Pakar SMSI.

Dewan Penasehat, Profesor Taufiqurahman juga menyampaikan pandangannya bahwa gerakan dan aksi-aksi massa yang terjadi harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi.

Meski begitu, SMSI dipandang penting untuk menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi dan agitasi untuk memecah belah bangsa.

"SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan. SMSI memiliki peran strategis untuk memastikan hal itu,” tegas Prof. Taufiq.

Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025). 

Rapat pleno ini akan melibatkan pengurus SMSI dari seluruh daerah untuk menghimpun informasi, pandangan, dan aspirasi terkait situasi di wilayah masing-masing.

Firdaus menambahkan, rapat pleno tersebut akan menjadi forum konsolidasi besar bagi SMSI untuk merumuskan sikap organisasi. 

Dari hasil rapat pleno nasional itu, SMSI akan menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Jumat (5/9/2025).

Pernyataan ini diharapkan menjadi refleksi, sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat pers untuk menata kehidupan berbangsa yang lebih stabil, aman, dan demokratis.

Dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, SMSI berharap pernyataan sikap yang akan lahir bukan sekadar respons sesaat. Melainkan sebuah dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi.

 

(*) JP

Rumah Wakil Rakyat Penghujat Sebut"Orang Tolol Sedunia" Dijarah Massa, Didapati Ijasah Ahmad Sahroni Dengan Nilai Sangat Mengejutkan Publik

JAKARTA, JP – Rumah Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Sahroni, di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa pada Sabtu (30/8/2025).

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa yang datang dengan sepeda motor memasuki gang permukiman dan langsung berkumpul di depan rumah Sahroni. Mereka melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekesalan atas ucapan kontroversial politisi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Pantauan di lokasi, rumah bercat putih dengan pagar hitam tinggi itu tertutup rapat. Hanya terlihat satu mobil terparkir di garasi, sementara seorang pria tampak berjaga di halaman. Massa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.15 WIB setelah menyampaikan orasi singkat.

Nama Ahmad Sahroni tengah menjadi sorotan usai pernyataannya terkait desakan masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan DPR. Dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), ia menyebut tuntutan membubarkan DPR sebagai tindakan “tolol”.

“Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita,” ujar Sahroni kala itu.

Imbas pernyataannya, Sahroni dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan kini hanya menjabat sebagai anggota. Serta seluruh harta kekayaannya ludes dijarah rakyat yang merasa sakit hati atas ulah prilaku buruknya mencemooh masyarakat sebagai "Orang Tolol". Dimana berbanding terbalik dengan ijasah yang ditemukan masyarakat dalam penjarahan dengan nilai ijasah sangat mendasar dan di nilai tidak layak untuk menjadi seorang Wakil Rakyat.

"Akhirnya ketahuan siapa sebenarnya yang TOLOL...eh ternyata orang yang ngatain rakyat TOLOL, alias si TOLOL Ahmad Sahroni," tukas para penjarah setengah berteriak di lokasi kediaman mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Kapasitas tersebut di perkuat dengan klarifikasi dirinya melalui video yang tersebar di berbagai Media Sosial.

"Bagi saya kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol sedunia itu artinya orang terpinter sedunia...paham," tandas mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nas Dem), Ahmad Sahroni.

(Tiem) JP

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Jakarta Selatan Klarifikasi Aksi Demo : Tidak Keluarkan Instruksi Aksi 28 Agustus 2025 di DPR RI

JAKARTA, JP - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Selatan menyampaikan klarifikasi resmi terkait adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025. Dalam pernyataan resminya, Jumat pagi, (29)8/2025) di Jakarta, SEMMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan, bahwa organisasi tersebut tidak menurunkan kader ataupun struktur resminya dalam aksi tersebut.

Ketua Cabang SEMMI Jakarta Selatan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan maupun mengoordinasikan massa aksi untuk turun ke jalan pada tanggal tersebut. Adapun individu-individu yang mengatasnamakan SEMMI Cabang Jakarta Selatan dalam aksi itu, ditegaskan bukan bagian dari kebijakan resmi organisasi.

“Kami menegaskan bahwa SEMMI Cabang Jakarta Selatan sama sekali tidak mengeluarkan instruksi aksi pada 28 Agustus 2025 di DPR RI. Jika terdapat pihak-pihak yang mengaku membawa nama SEMMI Cabang Jakarta Selatan, maka hal tersebut adalah tindakan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris,” tegasnya.

SEMMI Cabang Jakarta Selatan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, media, dan aparat terkait untuk tidak keliru dalam mengaitkan aksi tersebut dengan organisasi secara resmi. SEMMI menilai, klaim sepihak yang mencatut nama organisasi justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta merusak marwah organisasi mahasiswa.

Lebih lanjut, SEMMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten mengawal isu-isu rakyat melalui jalur yang terstruktur, terukur, dan bertanggung jawab, baik dalam bentuk diskusi publik, kajian akademis, maupun aksi nyata yang diputuskan secara sah melalui mekanisme organisasi.

 

(Budi) JP

Ribuan Buruh Terdampak PHK Besar-Besaran, Akibat 11 Perusahaan Mengalami Suspend/ Penangguhan Ekspor Sarang Walet ke RRT

JAKARTA, JP - Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) melalui Ketua Dewan Pembina, Benny Suryo Sabath Hutapea meminta perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, terkait persoalan ekspor bisnis Sarang Walet. PPSWN sebagai petani budidaya dan eksportir berharap pemerintah melakukan negosiasi protokoler perdagangan liur walet ke Pemerintah Tiongkok.

"Dengan penuh kerendahan hati memohon perhatian Bapak Presiden RI, atas permasalahan serius yang sedang dihadapi petani (red-bisnis sarang walet). Yaitu suspend (red-penangguhan) ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak Juli 2024, yang diberlakukan secara mendadak oleh General Administration of Customs of China (GACC) terhadap 11 perusahaan terregistrasi," kata Benny Hutapea sapaan akrabnya kepada Gus Din wartawan Senior, Senin (25/8/2025) di Jakarta.

Menurut pengusaha muda ini, kebijakan suspend atau penangguhan ini menetapkan parameter baru terkait kandungan aluminium <100mg/kg, yang sebelumnya tidak pernah tercantum dalam MoU protokol impor antara Indonesia–Tiongkok.

"Indonesia adalah penghasil Sarang Burung Walet terbesar di dunia, dengan produksi ±1.900 ton per tahun (laporan 2023) dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Dengan harga rata-rata Rp 25 juta/kg (nilai 2025), potensi nilai komoditas ini setara dengan Rp 47,5 triliun per tahun (±USD 2,9 miliar)," terang Benny Hutapea.

Katanya, posisi strategis ini menjadikan Sarang Burung Walet sebagai komoditas unggulan yang bernilai devisa tinggi, dimana pada masa covid 19 sebagi penyumbang devisa nomor 2.

Dengan penangguhan tersebut menimbulkan dampak yang sangat luas bagi perputaran perekonomian.

Diantaranya, terjadi penurunan volume ekspor sekitar 250 ton/tahun atau setara Rp 6,25 triliun (±USD 386 juta), padahal pasar utama dan terbesar adalah Tiongkok (78% dari total ekspor). Kemudian, ancaman PHK bagi Ratusan ribu tenaga kerja pabrik, UMKM, dan rantai pasok.

"Jutaan petani walet di seluruh Indonesia kesulitan menyalurkan hasil panen, karena menurunnya serapan pasar. Sehingga pendapatan masyarakat di daerah terpukul keras," ungkap Benny Hutapea.

Selanjutnya berdampak, pada harga sarang walet jatuh signifikan dari Rp 45 juta/kg (±USD 2.780/kg) menjadi Rp 25 juta/kg (±USD 1.540/kg). Dan berpotensi terus melemah jika kebijakan ini tidak segera dicabut.

"Kepercayaan konsumen global menurun, sehingga berisiko meluas menjadi hambatan ekspor bagi seluruh perusahaan Indonesia, bukan hanya 11 perusahaan yang terkena suspend. Kontribusi devisa negara menurun drastis serta menghambat Asta Cita Bapak Presiden terkait hilirisasi industri sarang walet yang berpotensi besar di sektor pangan, farmasi, nutraceutical, herbal, dan kosmetik," lanjutnya.

Terakhir berdampak pada Industri sarang walet menjadi terpuruk, sehingga tidak dapat berkontribusi optimal pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing global, dan penciptaan lapangan kerja baru.

"Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia hanya akan berperan sebagai pengekspor bahan mentah yang belum diolah ke Tiongkok. Akibatnya, produk sarang burung walet dunia berisiko didominasi label Made in China. Sehingga nilai tambah, lapangan kerja, serta citra produk yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia berpindah ke negara lain," ujar Benny Hutapea.

Mengingat posisi strategis Indonesia sebagai penghasil Sarang Burung Walet terbesar dunia, dengan tren produksi yang terus meningkat. Serta pentingnya komoditas ini bagi devisa negara dan keberlangsungan hidup jutaan masyarakat.

Kami Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) memohon kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat:

1. Mengupayakan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Tiongkok agar suspend ekspor segera dipulihkan.
2. Memperbarui protokol perdagangan bilateral agar lebih adil dan berbasis
kesepahaman bersama.
3. Memberikan jaminan keberlanjutan ekspor Sarang Burung Walet Indonesia, sekaligus mendukung peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri.

"Ada 11 Daftar Perusahaan Sarang Burung Walet Terregistrasi yang terkena suspend/penangguhan impor sementara ke RRT. Adanya kebijakan ini menyebabkan banyak PHK bagi para buruh pabrik dan pekerja paruh waktu. Termasuk kerugian negara dalam pemasukan keuangan di sektor devisa dan pajak. Kami berharap perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden agar menjadi atensi," pungkas Benny Hutapea yang juga Ketua Umum Relawan Pos Gibran.

(Budiman) JP

Ahmad Sahroni Nasdem: Pembubar DPR Orang Tolol Sedunia!, Khozinudin : Bubarkan DPR Tak Berguna!, Negara Tetap Bisa Berjalan Tanpa DPR!

JAYAKARTA POS - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut orang yang menyerukan pembubaran DPR itu adalah orang tolol sedunia. "Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ujar Sahroni, (22/8/2025).

Kader Partai NasDem ini, tak cukup memiliki ruang kenegarawanan dalam batinnya untuk bersikap bijak dalam menanggapi kritik masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat.

Alih-alih berempati, memberikan kesejukan dan ruang pengertian atas kinerja DPR yang sedang dikritik rakyat, terlebih setelah gaji wakil rakyat dinaikan hingga 100 juta per bulan, berkebalikan dengan rakyat yang diwakili makin sulit. 

Saroni, justru mengumbar sikap jumawa atas kuasa yang dimiliknya, padahal jabatan sebagai anggota DPR itu diperoleh dari dukungan rakyat.

Penulis meyakini, apa yang disampaikan oleh Sahroni tidak sekedar sikap pribadi.

Malahan, itu dapat dipahami sebagai representasi sikap dari anggota DPR secara umum, yang nir empati atas kesusahan yang saat ini dialami oleh rakyat.

Jangankan mendapat gaji ratusan juta seperti walinya di DPR, rakyat saat ini hanya untuk sekedar menyambung hidup saja harus bekerja bertaruh nyawa.

Lihatlah ! Bagaimana kebutuhan hidup yang mahal dan mencekik leher rakyat, belum lagi pungutan pajak yang tidak mengenal kondisi rakyat, mau kaya maupun miskin semuanya dicekik oleh pajak.

Lalu, apa manfaat DPR ?

Jika kita kembalikan pada fungsi DPR, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja DPR UNFAEDAH!. "Negara, masih bisa berjalan tanpa DPR ".

Pertama : Fungsi legislasi DPR sejatinya hanya menjalankan fungsi stempel UU. Mayoritas UU ajuannya dari eksekutif. RUU dari eksekutif itulah, yang kemudian di stempel dan dilegalisasi sebagai UU, yang dicatatkan diLlembaran Negara sebagai produk DPR bersama Presiden.

Bahkan, mayoritas pruduk aturan yang diberlakukan kepada rakyat tidak butuh DPR. Peraturan Pemerintah (PP) berlaku tak butuh DPR, Perppu cukup oleh Presiden, Peraturan Menteri juga tak butuh DPR. 

Padahal, aturan pelaksana inilah seperti PP dan Permen yang eksekusiable dan praktis digunakan untuk mengelola pemerintahan.

Sementara fungsi legislasi DPR hanya menambah deret perdebatan tak substansi, dan menjadi tambang suap untuk memuluskan sejumlah kebijakan. Jika DPR dihilangkan, maka korupsi dalam pembentukan UU bisa hilang dengan sendirinya.

Kedua : Fungsi budgeting lebih parah. Hanya berfungsi menjadi tukang palak, pada sejumlah pagu anggaran. DPR hanya menaruh bintang, pada sejumlah mata anggaran agar dibekukan, dan proses pencairannya sudah diketahui lazim harus dengan suap kepada DPR.

Fungsi budgeting DPR hanya menambah panjang alur anggaran, banyak tikungan, dan dalam setiap alur perjalanan anggaran itulah, sejumlah 'jatah preman' harus digelontorkan agar anggaran mulus. DPR, hanya jadi tukang palak dalam alur ini.

Ketiga : Fungsi kontrol lebih mirip fungsi minta jatah, jika tidak baru DPR akan ribut. Jika jatah sudah digelontorkan, tak akan ada kontrol dari DPR. Kadangkala, kontrol dilakukan hanya untuk motif dapat jatah memalak eksekutif.

Dalam isu yang menyita publik, dimana rakyat butuh DPR mengontrol eksekutif, DPR hanya jadi penonton. Kalaupun ikut terlibat, hanya jadi badut politik.

Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, sebenarnya DPR bisa ajukan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Namun, sepanjang kasus ijazah palsu Jokowi, DPR tak melakukan kontrol apapun.

Dalam kasus pagar laut, DPR hanya jadi badut politik. Mengundang rakyat untuk RDP, tapi tak ada faedahnya. 

Pagar laut tetap jalan, proyek perampasan kedaulatan negara oleh Aguan dan Anthony Salim jalan terus. DPR hanya mengorkestrasi isu untuk pamer kepada rakyat, seolah-olah DPR telah bekerja.

Rakyat yang tanahnya dirampas, sungainya ditimbun, sawahnya diurug, jalannya dirampas, sungainya dirampas, dijadikan asas industri properti, tak berdaya. Hanya berteriak sendirian, dan sebagiannya malah menjadi korban kriminalisasi Aguan.

Lihatlah nasib Charlie Chandra? Nasib Haji Fuad Efendi Zarkasi? Charlie sudah mengadu ke DPR, apakah ada hasilnya?
Masih adakah manfaat DPR?

Kalau Sahroni menyatakan orang yang ingin DPR dibubarkan itu tolol sedunia, maka penulis nyatakan penulis adalah salah satu dari orang tolol sedunia itu.

Bersama seluruh rakyat, penulis tegaskan DPR memang layak dibubarkan!, DPR unfaedah! (DPR Tak Berguna!/ Tak Bermanfaat!)..

Puncak, Jawa Barat, 24 Agustus 2025, 

(Ahmad Khozinudin, S.H) JP

               Advokat 

(Ditulis dengan penuh khidmat diantara dinginnya suasana pagi yang menembus tulang)

Ratas Penanganan Krhutla, Menko Polkam: Cegah Karhutla, Presiden Fasilitasi Pembukaan Lahan Dengan Teknologi Modern Dan Ramah Lingkungan

JAKARTA, JP - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi khususnya terhadap korporasi yang lahannya terbakar. Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara terkait, antara lain, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan. Hal ini dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan. Namun demikian, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” tegas Menko Polkam.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait

“Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” jelas Menko Polkam.

Program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, hotspot saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” ungkap Menko Polkam.

Operasi pemadaman karhutla dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup operasi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, serta pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni Kemenhut. Teknologi pemantauan satelit juga digunakan untuk deteksi dini titik-titik panas dan koordinasi respons cepat.

Menko Polkam menegaskan bahwa kesiapsiagaan penuh akan terus dilakukan hingga Indonesia melewati musim kemarau dengan aman. Pemerintah berkomitmen memastikan penanganan cepat dan menyeluruh sehingga betul-betul menjaga kualitas udara di kawasan regional.

“Kita akan mempertahankan kesiapsiagaan penuh hingga musim kemarau benar-benar berlalu. Target kita jelas bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” ujar Menko Polkam.

BMKG juga akan terus melakukan pemantauan cuaca dan memberikan early warning system kepada seluruh pemangku kepentingan. Sistem koordinasi antar-daerah juga diperkuat untuk memastikan respons cepat jika terjadi kebakaran baru.

Keberhasilan penanganan karhutla tahun ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk tahun-tahun mendatang, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dan perlindungan lingkungan hidup.

(Daljono) JP

Eksekusi 4,25 Juta Ton Stockpile Bauksit di Kepri, Wamenko Polkam: Sumbang Rp 1,4 Triliun Devisa

KEPULAUAN RIAU, JP - Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) mengeksekusi 4,25 juta metrik ton sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini merupakan tindak lanjut penyitaan aset negara yang terbengkalai lebih dari satu dekade. (28/07/2025).

 
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, mengapresiasi kinerja Desk PPDN dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. 

 
“Stockpile bauksit ini disita sebagai aset negara, dengan potensi penerimaan devisa sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Lodewijk dalam Launching dan Konferensi Pers Sisa Stockpile Bijih Bauksit di Kepri, Senin (28/7/2025). 

Ia menegaskan, keberhasilan ini membuktikan kolaborasi antarsektor mampu mengubah masalah menjadi kontribusi nyata bagi negara. “Ini adalah kemenangan semangat gotong royong,” tegasnya.

  
Stockpile bauksit tersebut terbengkalai sejak 2014 akibat proses hukum yang berlarut. Dengan penyelesaian kasus, aset ini dapat dimanfaatkan kembali. Kandungan mineralnya dinilai masih berkualitas untuk diolah menjadi alumina, bahan baku aluminium bernilai tinggi di pasar global.Lodewijk memerintahkan agar model serupa direplikasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara lainnya di seluruh Indonesia. 

“Ini menjadi proyek percontohan efektifnya koordinasi lintas sektor,” ucapnya. 

 
Lokasi Stockpile yang dieksekusi terdapat 14 titik stockpile bauksit di Kepri, antara lain:

- Pulau Kentar (Blok I: 300 ribu ton; Blok II: 100 ribu ton),- Wacopek Bintan (1 juta ton),- Tembeling (200 ribu ton), - Pulau Kelong (1 juta ton), - Pulau Angkut (200 ribu ton), - Pulau Malin (450 ribu ton), - Pulau Dendang (150 ribu ton).

  
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa, bauksit tersebut merupakan barang bukti kasus korupsi pertambangan yang telah inkrah. 

“Desk PPDN mengidentifikasi stockpile ini memiliki nilai ekonomi tinggi untuk devisa negara,” katanya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap sebagian penerimaan negara dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah, terutama pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

“Ini wujud meningkatkan sense of belonging masyarakat,” pungkasnya.

(Daljono) JP 

Membahas Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko Polkam: Media, Kunci Ketahanan Informasi Nasional

BATAM, JP - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Lanud Hang Nadim menjalin kolaborasi dengan media lokal di Kepulauan Riau untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan.

 
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Media Engagement antara Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim di Hotel Aston Pelita Batam, Minggu (27/7/2025).

  
Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan peran vital media sebagai salah satu dari tiga pilar utama ruang publik, bersama pemerintah dan masyarakat.

"Transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus memperkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggung jawab," ujar Eko.

  
Dalam kesempatan itu, Eko juga mengumumkan perubahan nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam sebagai bagian dari penyelarasan tugas dan fungsi kelembagaan.  
Tantangan Kebebasan Pers di Kepri.

Eko menyoroti sejumlah tantangan kebebasan pers di Kepri berdasarkan catatan Dewan Pers, seperti intervensi terhadap jurnalis, keterbatasan akses informasi publik, hingga pelanggaran kode etik dalam pemberitaan isu-isu sensitif. 

"Kami berharap diskusi ini dapat menjadi jembatan solusi bersama. Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi, hingga profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh," imbuhnya.

  
Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan, menambahkan bahwa akses informasi publik di Kepri belum optimal. Situs resmi pemerintah dinilai minim pembaruan dan cenderung hanya menampilkan aktivitas kepala daerah. 

 
"Beberapa jurnalis masih mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi. Selain itu, ketergantungan bisnis media terhadap pemerintah atau swasta dapat mengganggu independensi redaksi," ujar Burhan.  
Komitmen Lanud Hang Nadim. 

Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyatakan komitmennya mendukung keterbukaan informasi dan kerja sama strategis dengan insan pers.

"Media adalah mitra penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Di era banjir informasi, sinergi antara aparat keamanan dan media sangat dibutuhkan untuk menangkal hoaks," jelas Hendro.

 
Hendro menambahkan, Lanud Hang Nadim telah menjalin kerja sama baik dengan media lokal dan nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.

  
"Kami berharap forum ini dapat memperkuat pemahaman dan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan media untuk menjaga ketahanan informasi di era digital," pungkasnya.

(Wijaya) JP

Puluhan Tokoh Nasional Raih Anugerah Sahabat Pers Dan Pin Emas Dalam Konvensi Nasional SMSI

JAKARTA, JP - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi star up media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia (MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

(Red) JP