Diduga Bunuh Diri Seorang Pria Terjun Dari Jembatan Cirahong di Desa Pawindan, Kab.Ciamis

CIAMIS, JP - Warga Masyarakat memadati seputar jembatan Cirahong yang menghubungkan antara Ciamis dan Tasikmalaya, hal tersebut disebabkan adanya sesosok mayat yang di temukan oleh warga sekitar, namun berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan terkait temuan mayat di sungai Citanduy, dimana lokasi tepatnya berada di bawah jembatan Cirahong, untuk sementara diduga kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13: 30 WIB, pada Minggu (29/08/2021).

Dadan Ketua Karang Taruna Desa Pawindan Ciamis selaku saksi mata mengutarakan pada Jayakarta Pos bahwa,"Mula mula korban naik ojek,tapi sesampainya di jembatan korban terus berjalan kaki menyebrangi jembatan dan sempat ngobrol dulu dengan pemilik warung yang berada tidak jauh dari kejadian," jelasnya.

Lanjut Dadan,"Malahan korban sempat makan mie baso, sempat juga korban bagi bagi baso pada warga yang berada di tempat itu. Selanjutnya korban bilang mau ke WC dan sempat mau menitipkan dompet namun ditolak oleh pemilik warung selanjutnya korban diketahui sudah berada di atas jembatan (Rel Kereta Api), saat mau di bilangin takut ada kereta oleh pemilik warung, korban keburu lompat ke bawah hingga tewas,” ujarnya.

"Adapun posisi mayat tersebut dalam keadaan tertelungkup dengan luka di kepala dan dalam kondisi hampir hanyut disebabkan terhalang oleh batu."

“Dari informasi yang di dapat, korban berasal dari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya serta dari identitas yang di temukan di dalam dompet di duga korban bernama E. Hermawan dan diperkirakan berusia berkisar 48-50 tahunan,” ucap Dadan.

Sementara Yayan dari petugas BPBD Ciamis  menuturkan bahwa,"Kondisi tubuh mayat masih baru dan belum bisa memastikan itu berasal dari atas karena informasi masih ditampung yang sebenarnya," Ia juga mengatakan, “Terkait jenis kelamin sendiri itu berjenis kelamin laki-laki, untuk identitas belum di ketahui serta Tim Inavis masih melakukan evakuasi,”katanya.

"Jenazah sendiri sudah langsung di bawa ke RSUD Sukarjo Tasikmalaya, karena posisi lokasi korban berada di sisi Kabupaten Tasikmalaya,"imbuhnya.

"Sesuai dengan standar kalau ada kejadian itu menurut lebar sungai, posisi korban berada di titik mana/ berat ke wilayah mana, karena korban berada di titik Kabupaten Tasikmalaya maka korban di evakuasi oleh petugas dari Kabupaten Tasikmalaya,” pungkas Yayan petugas BPBD Ciamis. 

(Lili Romli)

Presiden Bertemu Pimpinan Partai, Prabowo : "Kita Berada Dijalan Yang Bener, Kita Engga Usah Ragu-ragu pak!"

JAKARTA, JP - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa perkembangan kasus harian Covid-19 masih belum bisa diduga. Meskipun demikian, Presiden bersyukur saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 harian sudah menunjukkan tren penurunan, terutama jika dibandingkan dengan angka pada saat Indonesia mengalami lonjakan, (28/08/2021).

"Alhamdulillah pada hari ini, 24 Agustus kemarin, (angka kasus harian) kita sudah berada di angka 19 ribu dari 56 ribu. Inilah saya kira proses belajar juga yang kita lakukan. Saya telepon beberapa negara yang kita nilai berhasil melakukan pengendalian dan kita coba untuk modifikasi di sini dalam rangka pengendalian di Indonesia," ujar Presiden saat bertemu dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (25/08/2021).

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) juga telah mengalami perbaikan. Pada pertengahan Mei, angka BOR nasional sempat berada di 29 persen kemudian pada Juli sempat melompat ke hampir 80 persen.

"Hari ini, kita sudah bisa turunkan lagi menjadi 30 persen, ini alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja. TNI-Polri, kementerian, BUMN, pemerintah, dan daerah, semuanya ramai-ramai," ungkapnya.

Angka kesembuhan nasional juga mengalami peningkatan yang baik dan sudah berada di atas angka rata-rata dunia. Saat ini, tingkat kesembuhan Indonesia berada pada angka 89,97 persen, sementara rata-rata dunia pada angka 89,5 persen.

"Yang masih belum bisa kita selesaikan, ini yang saya selalu sampaikan ke Menteri Kesehatan, selalu saya sampaikan ke pemerintah daerah, urusan angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus," tambahnya. 

Terkait vaksinasi, dari sisi jumlah orang yang disuntik, capaian vaksinasi Indonesia berada pada peringkat ke-4 di dunia dari total 220 negara, setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Hingga saat ini, program vaksinasi nasional telah menjangkau 58,7 juta orang.

Berdasarkan total suntikan, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-7 di dunia dengan total suntikan mencapai 91,9 juta dosis. Posisi Indonesia hanya kalah dari Jerman, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, India, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Prabowo Subianto: "Kita Berada Dijalan Yang Bener, Kita Engga Usah Ragu-ragu pak!"

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam penyampaian pidatonya menegaskan bahwa,"Tentang keadaan Covid, atau penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis, bahayanya adalah bahaya dunia..bahaya seluruh manusia tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya,"tegasnya.

"Jadi kami rasa bahwa,dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu di hiraukan, kita sudah berada di jalan yang bener, kepemimpinan pak Jokowi efektif,,pak...saya mengakui itu dan saya hormat sama bapak, saya lihat ...saya saksi dan saya ikut didalam kabinet bapak,..kepemimpinan keputusan-keputusan bapak cocok untuk rakyat kita, tim kita saya kira bagus..tim kita di Kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik..pak," sambungnya.

Lebih lanjut Prabowo Subianto menekankan," Jadi mohon bapak jangan ragu-ragu..we are on the right track..karena itu masalah Covid saya kira kita cukup optimistic , bahwa ada kekurangan, keterlambatan Vaksin itu saya kira yang di hadapi oleh banyak negara," tekannya.

Terkait permasalahan ekonomi yang di hadapi, Prabowo Subianto mengatakan," Ekonomi juga kita optimis sudah cukup baik di bandingkan dengan banyak negara lain,"tandasnya.

"Itu juga berhubungan pak, dengan keputusan bapak (Presiden Jokowi-Red) untuk tidak "Lock Down Keras", inilah memungkinkan kita bisa selamat, negara lain yang "Lock Down Keras" malah mengalami kesulitan,"tegasnya.

"Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik ..pak (Presiden Jokowi-Red), (Seraya wajah Ketua Umum Partai Gerindra menghadap kePresiden Jokowi) saya bangga menjadi bagian dari pemerintahan ini ...kita engga usah ragu-ragu pak!" pungkas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan,"Tapi yang paling penting sebenarnya, inti dari persoalan itu adalah satu, kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebetulnya Vaksin itu bukan obat tapi membuat imunitas kita menjadi tinggi,"ucapnya.

Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa," Penanganan Covid yang cepat itu kepemimpinan bapak Presiden (Joko Widodo-Red), jadi dipimpin dari Pusat menggunakan TNI-Polri, kalau ini menggunakan yang dari bawah ini tidak terjadi pak (Seraya Wajahnya menghadap Presiden Jokowi),"tegasnya.

Lalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan," Kita patut bersyukur dengan Prestasi Pemerintah dan apa yang di sampaikan oleh Pak Presiden adalah langkah-langkah keberhasilan yang harus kita dukung penuh dan masalah-masalah yang paling sulit menurut saya sudah teratasi..pak," ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Nasdem dalam penyampaiannya mengatakan,"Bagi saya pribadi dan tentunya keluarga besar Nasdem merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah, kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran kabinetnya dalam penanggulangan masalah Covid ini,"ujar Surya Paloh.

Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam penyampaiannya mengatakan,"Jadi saya kira kita sudah The Right Track, tidak ada negara meanapun yang punya resep yang benar yang penting adalah prosesnya benar dan kita sudah dimulai dengan prosesnya benar,"jelas Suharso Monoarfa.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam penyampaiannya mengatakan,"Apa yang disampaikan oleh bapak Presiden tadi sudah Excelent , kata kuncinya Indonesia itu Gotong-royong..nah itu, termasuk Omnibus Law kan memudahkan, saya karena masih baru tidak boleh banyak-banyak," tutup Zulkifli Hasan.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

(Tfn/Tgh) JP

Tagih Hak Negara, Pemerintah Ambil Alih Dan Kuasai Aset-aset Obligor Dan Debitur BLBI

TANGGERANG, JP - Pemerintah secara simbolis melakukan pengambilalihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat (27/08). Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2 yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

“Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu. Tadi saya senang melihat bahwa beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini kemudian dilakukan pengambilalihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI di Tangerang.

Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak tagih pemerintah atas BLBI dengan menggunakan semua kewenangan negara. Obligor maupun debitur sebagai pemilik bank atau peminjam di bank yang telah dibantu pemerintah harus mengembalikan dana yang telah diterima.

“Kami nanti akan menggunakan semua kewenangan negara untuk melihat apakah debitur dan obligor itu punya aset atas nama yang bersangkutan, entah itu dalam bentuk dana di Bank, entah itu dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk tanah, atau bentuk yang lainnya. Ini nanti yang akan terus diusahakan secara perdata untuk diperoleh sebagai pembayaran dari kewajiban mereka,” jelas Menkeu.

Total kewajiban BLBI yang masih dikelola adalah Rp110,45 triliun. Untuk itu, satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban yang signifikan di atas Rp50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, maka pihak yang dipanggil akan diumumkan ke publik.

“Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Dan tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur, tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan satu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya,” pungkas Menkeu.

Satgas Terus Berkoodinasi Dan Kolaborasi Antar Lembaga

Sementara Menkopolhukam dalam penyampaiannya pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI, mengatakan,"Alhamdulillah hari ini kita baru menyaksikan penguasaan fisik aset negara yang berasal dari hak tagih atas piutang negara terhadap obligor atau debitur BLBI," kata Mahfud di Tanggerang.

Mahfud melanjutkan, hak tagih terhadap piutang negara BLBI mutlak dilaksanakan sebagai kewenangan negara. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah serius dalam upaya pemulihan hak tagih negara atas piutang BLBI.

"Akan serius dan terus menerus dengan koordinasi, kolaborasi antar lembaga dalam tim kerja Satgas yang dibentuk berdasarkan Keppres 6 Tahun 2021,"tegasnya.

Ia menambahkan, upaya penanganan penyelesaian hak negara yang berasal dari dana BLBI dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberi kepastian hukum terhadap aset yang jadi hak negara dan juga bagi penyelesaian utang negara BLBI.

"Dengan penguasaan aset properti BLBI oleh negara, maka akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi bangsa dan negara," ungkap Menkopolhukam Mahfud MD.

(Jg/dj/mr/hpy) JP

Dinilai Tak Becus Tangani Covid-19, Sejumlah Organisasi Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Pendopo Pemkab Ciamis

CIAMIS, JP - Beberapa Organisasi Mahasiswa di Kabupaten Ciamis, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) serta para pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi di pintu timur pendopo, Pada Jum'at (27/8/2021). 

Dalam aksi tersebut para demonstran menyampaikan pendapat di muka umum terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berdampak kepada keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat kecil. Sementara aksi diselenggarakan di depan Pendopo Bupati Ciamis.

Aksi demo dilakukan para PKL dan mahasiswa berjalan aman dan tertib. Dalam orasi yang di sampaikannya, massa aksi meminta Bupati Ciamis Herdiat Sunarya untuk menemuinya di pinggir jalan.

Sampai akhirnya Audiensipun dilakukan secara lesehan di pinggir jalan. Aksi mendapat pengawalan dari petugas kepolisian, Satpol PP dan TNI. Sejumlah aspirasi lainnya pun disampaikan mahasiswa terkait Kesehatan dan Pendidikan saat Pandemi Covid-19.

Muhammad Galuh Firdaus DPC GMNI Ciamis dalam orasinya mengatakan, "Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran serta pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan peraturan," tandasnya.

“Sudah kita ketahui bersama bahwa kondisi negara kita yang sedang tidak sehat, berbicara tentang wabah pandemik Covid-19 di seluruh duniapun sama, terkena dampaknya yang kemudian bagaimana cara negara dalam penanganan Covid-19 ini,” pungkas Galuh.

Pihaknya menilai, Penanganan Covid-19 masih simpang siur dan tidak ada kejelasan serta terkadang ketidaksinergisnya antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang menyebabkan Disinformasi serta Maladministrasi dalam Implementasinya sehingga membingungkan masyarakat Ciamis umumnya terutama bagi masyarakat awam.

(Lili Romli)

Wilson Lalengke : "Terindikasi Oknum Polisi Cianjur Tidak Profesional Dalam Penanganan Kasus Penculikan Anak!"

JAKARTA, JP – Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak [1] yang telah bersangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Derryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini. Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.

Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Derry Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar. Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.

Sehari setelahnya, Ketua RT setempat mengabarkan ke PPWI bahwa tidak ada satupun anak di kantor P2TP2A Cianjur sebagaimana disampaikan oleh oknum polisi Asep Sodikin. Berdasarkan fakta ini, dapat diduga bahwa oknum polisi Asep Sodikin terindikasi berbohong. Belakangan diketahui bahwa pemimpin P2TP2A Cianjur, bernama Lidia, diduga kuat bekerjasama dengan si penculik dalam mengelabui orang tua si anak korban penculikan agar tidak dapat menemukan anaknya.

“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Derryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,” terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.

Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut. “Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Derryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?” kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.

Anehnya, lanjut tokoh pers nasional itu, ketika dirinya menghubungi oknum polisi Asep Sodikin dan mempertanyakan mengapa penanganan anak korban penculikan yang ditanganinya bisa berlarut-larut dan tidak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Derryl Kurniadi selama ini kepada orang tuanya, Asep berdalih bahwa prosesnya masih berlangsung, tidak berlarut-larut, dan tidak benar bahwa orang tua Derryl tidak diberi akses bertemu anaknya. “Dia bilang tidak berlarut-larut, faktanya sudah 8 bulan belum ada kejelasan proses hukum atas kasus ini. Anak itu manusia, bukan barang atau benda mati yang boleh ditahan semaunya, entah sampai kapan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan anak korban penculikan itu dilarang bertemu orang tuanya dalam kurun waktu yang sedemikian lama? Apakah anak itu mau diambil atau diadopsi penculik? Atau mau diambil negara? Atau mau dikemanakan Derryl Kurniadi itu?” beber Lalengke penuh pertanyaan.

Lebih parah lagi, oknum polisi Asep tersebut secara serampangan mengatakan bahwa sudah ada kepastian hukum atas kasus itu. Atas pernyataan konyol Asep Sodikin ini, Lalengke langsung menyergah. “Kepastian hukum apa? Kepastian hukum itu adanya di ujung ketokan palu hakim di pengadilan, bukan di Anda, Kang Asep. Anda ini polisi tapi tidak paham aturan hukum. Parah ini oknum polisi di Pores Cianjur,” kata Lalengke secara langsung kepada polisi Asep Sodikin saat berdebat melalui saluran telepon, Kamis, 26 Agustus 2021, siang.

Wilson Lalengke Ketum PPWI

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Derryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Derryl. Derryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.

Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Derry Kurniadi raib tidak tentu rimbanya. Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.

Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya. “Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,” keluh kakenya Derryl, bustomi. 

(APL/Red) JP

Menkopolhukam Tegaskan, "Pemerintah Panggil Semua Obligor dan Debitur BLBI Termasuk Tommy Soeharto Untuk Lunasi Hutang!"

JAKARTA, JP - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah memanggil semua obligor dan deibitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) termasuk Tommy Soeharto untuk melunasi utangnya kepada negara, (26/08/2021).

Mahfud yang juga merupakan Ketua Pengarah Satuan Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI) mengatakan seluruh obligor dan debitur tersebut berjumlah 48 orang dengan total utang senilai Rp 111 triliun. Mereka, kata Mahfud, saat ini di antaranya berada di Singapura, Bali, juga Medan.

"Perlu kami tegaskan bahwa yang diundang itu adalah semua. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun. Jadi jangan salah, bahwa ini hanya Tommy Soeharto," kata Mahfud dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Rabu (25/8/2021). Mahfud mengungkapkan saat ini utang Tommy kepada negara berjumlah Rp 2,6 triliun. Namun, kata dia, jumlah tersebut bisa berubah. 

"Di atas itu banyak yang hutangnya belasan triliun, tujuh, delapan triliun begitu, yang seluruh totalnya itu Rp 111 triliun," kata Mahfud. 

Mahfud menegaskan seluruh obligor dan debitur harus membayar utangnya kepada negara. Hal itu karena, kata Mahfud, uang tersebut merupakan uang rakyat. 

"Mereka tidak dapat apa-apa, sudah tidak mendapat apa-apa, lalu hutangnya kepada mereka yang diatasnamakan negara secara formal, lalu tidak dibayarkan itu tidak boleh," kata Mahfud. Mahfud juga mengajak 48 obligor dan debitur BLBI untuk kooperatif melunasi utang mereka kepada negara yang total mencapai Rp 111 triliun. 

Mahfud juga mengatakan pemerintah akan tegas terkait hal tersebut di antaranya karena waktu yang diberikan kepada Satgas BLBI relatit singkat yakni hanya sampai Desember 2023.

"Oleh sebab itu mohon koperatif. Kita akan tegas soal ini. Karena kita diberi waktu oleh negara, oleh presiden tidak lama, diberi waktu sampai Desember 2023, kita akan laporkan nanti sampai mana ini selesainya," kata Mahfud. 

"Namun demikian," kata Mahfud, "Apabila sebanyak 48 obligor dan debitur BLBI tersebut mangkir atau tidak kooperatif, maka pemerintah akan menangani kasus perdata tersebut secara pidana," pungkas Menkopolhukam Mahfud MD.

(Joggie/Said) JP

Sebanyak 5 Personel Terbaik Polda Banten Dipercaya Jalankan Misi Perdamaian di Afrika Tengah

BANTEN, JP - Polda Banten patut berbangga, pasalnya sebanyak lima personel terbaiknya dipercaya untuk menjalani misi perdamaian dunia di bawah organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN),(26/08/2021).

Kelima personel Polda Banten tersebut ialah Aipda Budi Kurniawan yang merupakan personel Sat Brimob Polda Banten, Bripka Triyantoro personel Sat Brimob Polda Banten, Bripka Agung Waliadi Irawan personel Sat Brimob Polda Banten, Brigadir Dwi Suryono personel Polres Lebak Polda Banten dan terakhir Brigadir Iis Mulyani personel Polwan Ditreskrimsus Polda Banten.

Dan kelima personel Polda Banten ini bergabung dalam Kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara Formed Police Unit (FPU) 2 Minusca di Bangui Republik Central Afrika Tengah.

Formed Police Unit (FPU) Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tiga tugas utama FPU adalah melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum, serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi.

FPU Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan seperti penanggulangan huru-hara, Search And Rescue (SAR), Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan Very Very Important Person (VVIP), penembak jitu, komunikasi elektronik, mekanik, memasak.

Saat dihubungi melalui saluran telepon, Aipda Budi Kurniawan merasa senang dapat mewakili Polda Banten dalam menjalankan misi perdamaian di Afrika Tengah.

"Alhamdulillah, saya merasa senang dan bangga bisa menjadi salah satu personel Polda Banten yang bisa bergabung dalam pasukan polisi perdamaian di Afrika Tengah ini," ucapnya.

Ia mengaku, bahwa selama bertugas menjadi pasukan perdamaian di Afrika Tengah banyak mendapatkan pengalaman baru.

"Selama tugas disini sangat banyak pengalaman baru yang saya dapatkan. Salah satunya ialah saya dapat melihat kinerja dari pasukan Army dan polisi negara lain yang bergabung di misi PBB ini. Sehingga ini menjadi pengalaman terbaik saya yang gak akan pernah saya lupakan," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Brigadir Iis Mulyani, salah satu Polwan terbaik Polda Banten. Ia merasa bangga dan senang bisa mendapatkan tugas untuk menjalankan misi kemanusiaan di Afrika Tengah.

Dan Iis juga mengaku, menjadi pasukan perdamaian merupakan impiannya semenjak menjadi anggota Polri.

"Ini merupakan mimpi saya dari dulu, sehingga ketika ada seleksi untuk menjadi pasukan perdamaian, saya langsung mendaftarkan diri. Dan Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari suami serta keluarga saya bisa lulus," ucapnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, bahwa selama menjalankan tugas di Afrika Tengah, Polwan dan Polisi laki-laki tidak dibedakan dalam melaksanakan tugas.

"Disini kita harus benar-benar profesional saat melakukan tugas, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua punya tugas yang sama. Dan apalagi ini kan merupakan daerah konflik, sehingga kita harus siap dengan situasi-situasi yang tidak terduga saat menjalankan tugas di luar camp," imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang terpisah, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan bahwa ini merupakan prestasi bagi Polda Banten yang dapat mengirimkan 5 wakilnya dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah.

"Ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa, karena kita dari Polda Banten bisa mengirimkan personel terbaik kita untuk menjalankan misi perdamaian di Afrika Tengah," ucap Shinto Silitonga.

Namun, Shinto Silitonga juga berpesan kepada kelima personel Polda Banten yang bertugas di Afrika Tengah agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional dengan penuh integritas sehingga mampu menjaga nama baik bangsa juga Polri khususnya di mata dunia Internasional.

“Kepada personel yang saat ini sedang melaksanakan tugas negara, saya berpesan betul agar dalam melaksanakan tugas-tugas di sana secara profesional dengan penuh integritas. Jaga kesehatan, jaga nama baik Bangsa Indonesia, jaga nama baik instansi Polri dan Polda Banten di mata dunia Internasional,” tutupnya. 

(Berto) JP