Resmi Dibuka, Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025

Serah terima pimpinan sidang dari anggota yang tertua (Atal S Depari), kepada ketua BPPA Terpilih ( Syafril Nasution)

JAKARTA, JP - Masa jabatan Dewan Pers periode kepemimpinan M Nuh saat ini sudah hampir habis. Untuk menyiapkan para anggota baru Dewan Pers kini Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers sedang membuka pendaftaran dan pencalonan Anggota Dewan Pers Periode 2022 – 2025. 

"Pendaftaran sudah dibuka pada Rabu, 10 November 2021 sampai Jumat, 26 November 2021," mendatang bunyi pengumuman BPPA Dewan Pers yang diterima media ini.

Untuk menyeleksi calon anggota baru Dewan Pers, saat ini timsel atau BPPA sudah dari setiap utusan organisasi perusahaan media dan organisasi pekerja media yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Komposisi panitia seleksinya terdiri dari Syafril Nasution (ATVSI) sebagai ketua, Jajang Jamaluddin (AJI) sebagai sekretaris. Selain itu ada delapan anggota masing-masing, Atal S Depari (PWI), Bambang Santoso (ATVLI), Firdaus (SMSI), Hendra Eka (PFI), Herik Kurniawan (IJTI), K. Candi Sinaga (PRSSNI), Syamsuddin Hadi Sutarto (SPS) dan Wenseslaus Manggut (AMSI).

Dari pengumuman yang dikeluarkan BPPA, kriteria calon anggota Dewan Pers mesti memenuhi syarat umum dan syarat administrasi serta mengisi formulir.

"Untuk syarat umumnya yakni mesti mmahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu mesti memiliki integritas pribadi, memiliki sense of objectivity dan sense of fairness, memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers," kata Firdaus saat diwawancarai wartawan.

Kata Firdaus ada kriteria unsur calon yang akan diakomodir, masing-masing unsur wartawan yang mesti masih menjadi wartawan, unsur pimpinan perusahaan pers yang masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers serta unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya.

Untuk Syarat Administrasi, sebut Firdaus calon anggota mesti membuat surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers, bersedia menandatangani dan mematuhi pakta integritas, membuat surat pernyataan tidak sedang menjadi terdakwa, terpidana atau mantan terpidana, kecuali terkait kasus pidana memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

"Selain itu mesti ada surat rekomendasi dari salah satu organisasi pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Menyertakan kartu identitas yang masih berlaku, Menyertakan riwayat hidup. Menyertakan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dua lembar," terangnya.

Untuk calon dari unsur wartawan, sambung Firdaus, mesti suah mengantongi kompetensi predikat Wartawan Utama. Masih menjalankan kerja jurnalistik di perusahaan pers yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penanggung  jawab media bersangkutan.

Untuk formulir, sambungnya, peserta dapat mengunduh dari laman www.dewanpers.or.id.

"Nagi calon dari unsur pimpinan perusahaan pers mesti masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari perusahaan pers bersangkutan yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Sedangkan calon dari unsur tokoh masyarakat, membuat surat pernyataan tidak sedang bekerja sebagai wartawan, tidak sedang menjadi pimpinan perusahaan pers, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan pejabat publik," urainya.

Tahapan penyerahan berkas pendaftaran/pencalonan, kata Firdaus, mulai Rabu, 10 November 2021 hingga Jumat, 26 November 2021 pukul 24.00 WIB melalui email sekretariat@dewan pers.or.id. 

"Berkas juga bisa disampaikan mulai Rabu, 10 November 2021 hingga Jumat, 26 November 2021 pada jam kerja (pukul 08.00 – 16.00 WIB) ke alamat: Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504877-75," tutup Ketua Umum SMSI ini.

(*) JP

DMI Gelar Pelantikan Ketua Ranting se-Kecamatan Tambun-Selatan di Aula Kecamatan, Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, JP - Acara Pelantikan Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia (PR-DMI) se-Kecamatan Tambun Selatan dalam masa periode  2021-2026 di gelar di Aula Kecamatan Tambun-Selatan pada (12/11/2021) siang.

Acara bertajuk "Optimalkan Kinerja Pengurus D-MI Tambun Selatan Dalam Memakmurkan Masjid"tersebut dihadiri oleh Ketua dan para pengurus dan anggota D-MI, Camat Tambun Selatan, para Kades se-Kecamatan Tanbun Selatan beserta perangkat, perwakilan Kapolsek, Danramil dan BPD serta Muspika Tambun Selatan.

Dalam keterangannya KH Ahmad Sauki selaku Ketua D-MI Kabupaten Bekasi pada Awak Media mengatakan bahwa,"Untuk kegiatan kali ini alhamdulillah telah di lantik seluruh ranting Desa se-Kecamatan Tambun-Selatan, ada sepuluh ranting di Kecamatan Tambun-Selatan dan alhamdulillah tadi juga seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tambun-Selatan turut hadir dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi dukungan dan semangat tersendiri untuk temen-temen yang baru di lantik di pimpinan ranting di Tambun Selatan,tentunya ini menjadi harapan besar bagi umat Islam, persatuan dan kesatuan..karena kita ingin keberadaan Masjid itu menjadi simbol kekuatan Islam sepenuhnya dan kita berharap mudah-mudahan keberadaan dari pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia bisa lngsung bersinergi baik di tingkat Kecamatan kemudian Daerah dalam hal ini Kabupaten Bekasi dan harapan kami "Optimalisasi Kinerja Pengurus" pasca pelantikan ini benar-benar bisa maksimal" ungkapnya.

Disinggung tentang ada atau tidaknya program untuk menangkal radikalisme yang akhir-akhir ini semakin marak melalui Masjid-masjid, Ahmad Sauki menjelaskan,"Insya Allah kedepan kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan tentunya baik itu yang sifatnya management, kemudian pelatihan untuk para Khatib kemudian Imam kemudian tentunya marboth yang ini berkaitan dengan efektifitas daripada management masjid itu sendiri...karena kita berharap keberadaan D-MI itu mampu  mengatasi masalah keumatan, mampu mengatasi radikalisasi yang ada di tengah-tengah kita...karena saat inikan kita tahu bersama bahwa radikalisasi di masyarakat ini luar biasa dan terutama adanya masjid di sekitar kita justru itu mampu memberikan kesejukan, mampu memberikan hal-hal yang positif, mampu memberikan dampak yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat dan masalah Radikalisasi itu menjadi program kita, Dewan Masjid Indonesia itu mengatasi seluruh permasalahan Masjid baik itu masalah ekonomi maupun management dan simbol daripada Masjid itu sendiri adalah "Memakmurkan Dan Juga Dimakmurkan"," paparnya.

"Kita akan bekerjasama dengan BNPT, Kepolisian, TNI dan juga MUI serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar tapi yang paling utama adalah kerjasama kita dengan masyarakat," Imbuh Ketua D-MI Kabupaten Bekasi KH Ahmad Sauki.

Disisi lain dalam waktu bersamaan, Camat Tambun-Selatan, Junaefi selaku Kordinator Desa-desa yang sedianya telah memberikan dukungan sepenuhnya terkait Pelantikan para Ketua Ranting D-MI se-Kecamatan Tambun-Selatan dengan berbagai fasilitas yang di berikan guna terlaksananya dengan lancar kegiatan tersebut agar secepatnya dapat di implementasikan secara riil di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah untuk yang di ranting tingkat Desa yang dilantik tadi di Aula Kecamatan, mudah-mudahan sudah langsung siap bekerja mengejawantahkan program-program yang ada di D-MI tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Desa, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,"tegasnya bersemangat.

Disentuh terkait kolaborasi untuk bekerjasama secara intensif pihak Kecamatan Tambun-Selatan dengan BNPT guna memberikan dukungan penuh menangkal radikalisme, dimana BNPT sendiri telah menerapkan sistem penangkal radikalisasi melalui E-Warung, dan pada gilirannya kemungkinan Kecamatan Tambun-Selatan berkeinginan penerapan tersebut dilakukan juga pada Masjid-masjid di Desa-desa wilayah kerjanya melalui inovasi pihak Kecamatan Tambun-Selatan, Camat Junaefi menilai hal tersebut dilihat dari perkembangan implementasi awal terlebih dahulu, dimana dapat diputuskan kemudian untuk bagaimana langkah-langkah kedepannya guna mencapai hasil kerja yang maksimal.

"Mengenai kerjasama dan berkolaborasi dengan pihak BNPT nanti kita lihat kedepannya bagaimana dan nanti kita lihat," pungkas Camat Tambun Selatan, Junaefi.

(Joggie) JP

Danrem 061/Sk Ajak GM FKPPI dan KB FKPPI Sebagai KBT Turut Andil Bantu Masalah Bangsa

BOGOR, JP - Untuk Memelihara dan memantapkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara bagi Keluarga Besar TNI dalam hal ini GM FKPPI dan KB FKPPI, maka Korem 061/Sk menggelar kegiatan Pembinaan Peningkatan Kemampuan bersama keluarga Besar TNI BIN Katpuan KBT TA.2021 di Wilayah Korem 061/Sk Semester ll TA. 2021. Kamis (10/11/2021).

Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M. yang selaku Komandan Korem 061/Suryakancana didampingi para Kasi Rem 061/Sk dalam amanatnya menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam operasi militer selain perang.

"Dengan Tema Melalui Pembinaan Peningkatan Keluarga Besar TNI KBT Menjadi Organisasi Masyarakat yang Profesional dan Militan Guna Mendukung Tugas Pokok TNI AD. Melalui kegiatan ini di harapkan pula dapat membentuk kader-kader pemimpin dari Keluarga Besar TNI khususnya KB FKPPI dan GM FKPPI, PPM dan HIPAKAD yang berkepribadian dan memilki jiwa Pancasilais dan Nasionalis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,"ucap Danrem 061/Sk dalam penyampaian pidatonya.

Pada  kesempatan  tersebut, Danrem juga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini perlu dilakukan karena memang seharusnya ikatan  kebersamaan seperti  ini  perlu ditumbuh  kembangkan untuk memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan yang memang sangat diperlukan dalam  menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan Bangsa saat ini, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh dunia termasuk Indonesia. 

"Walaupun angka Covid-19 sudah menurun, tetap saya mengajak kepada warga masyarakat di wilayah binaan agar tetap mematuhi Protokol kesehatan dimana pun kita berada," tambahnya.

"Semoga dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat tercapai suatu pemahaman serta terwujudnya  kerjasama  yang  erat  antara Keluarga  Besar TNI  dalam hal ini Korem 061/Suryakancana dengan Organisasi-organisasi keluarga besar TNI dalam mendukung  pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam rangka  melaksanakan  Pembangunan  Nasional,  Dan dalam  melanjutkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai bersama ini," pungkasnya.

Usai memberikan amanat, kemudian Danrem melanjutkan dengan memberikan materi pemahaman kegiatan BIN-Katpuan. Dimana dalam isi materinya Danrem menjelaskan banyak lhal terkait keadaan bangsa Indonesia diantaranya permasalahan ekonomi kemudian keamanan negara yang pada intinya mengacu pada kesenjangan sosial dan keamanan di seluruh wilayah di tanah air ini. Usai pemberian materi acara dilanjutkan dengan tanya jawab oleh anggota peserta  kepada Komandan Korem yang kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.

(Ria) JP

Emban Misi Perdamaian di Republik Afrika Tengah, Mabes TNI Berangkatkan 215 Prajurit Satgas Kizi

JAKARTA, JP - Mabes TNI memberangkatkan 215 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kompi Zeni (Kizi) TNI Konga XXXVII-H/MINUSCA CAR untuk mengemban tugas misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bumi Republik Afrika Tengah,(08/11/2021).

Pemberangkatan kontingen dilepas langsung oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Marsekal Muda TNI Benedictus Benny K., S.H.,MAvMgt., MAIR, didampingi oleh Wakil Komandan dan pejabat teras PMPP TNI, bertempat di Terminal Kargo Hankam Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Minggu sore (07/11/2021).

Dalam pengarahannya, Komandan PMPP TNI mengingatkan agar para prajurit untuk berbuat yang terbaik dalam bertugas untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Lebih lanjut, Dan PMPP juga menambahkan kepada prajurit agar terus meningkatkan kemampuan serta tetap menjaga kewaspadaan dalam menjalankan tugas di daerah misi.

"Tibalah waktu yang kalian nantikan mulai dari seleksi sampai dengan hari ini. Selamat jalan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua," kata Marsda Benny.

"Sebagai informasi," lanjut Marsda Benny,"Satgas Kizi TNI MINUSCA memiliki tugas pokok melaksanakan pekerjaan konstruksi serta memiliki kemampuan mengatasi ancaman Counter Improvised Explosive Disposal Device (CIEDD)/ Improvised Explosive Disposal Device (IEDD) guna mendukung mandat MINUSCA dalam rangka melaksanakan Misi Perdamaian di Republik Afrika Tengah," jelasnya.

"Selain itu,"sambung Marsda Benny,"Satgas Kizi TNI MINUSCA juga dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan yg mumpuni seperti 2 ekor anjing pendeteksi bahan peledak (explosive detection dog), Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) dan Mobile Electronic Jammer yang merupakan bagian dari permintaan PBB dalam rangka peningkatan Engineering Capability (kemampuan Zeni)," pungkasnya.

(*) JP

Wamenparekraf Angela Tiba-tiba Terjatuh Dan Pingsan di Acara Launching Atraksi Budaya Prajurit, Solo

SOLO, JP - Launching Atraksi Budaya Prajurit di depan Kori Kamandungan Keraton Solo, Sabtu (6/11/2021) sore, dikejutkan dengan peristiwa Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengalami kehilangan kesadaran saat menghadiri acara tersebut.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo tiba-tiba limbung ke depan lalu terhuyung-huyung sempoyongan tak bisa menguasai keseimbangan diri hingga terjatuh dan pingsan. Angela yang kala itu berdiri di sebelah kanannya adalah Gibran Rakabuming Raka, sedangkan yang berdiri di sebelah kirinya adalah Pengageng Parentah Karaton Surakarta, KGPH Dipokusumo.

Angela Tanoesoedibjo yang ketika itu mengenakan blouse batik warna coklat dipadu dengan celana panjang hitam.Saat mengalami sempoyongan, kemudian dia terjengkang ke belakang. Tangan Gibran sempat hendak menolong Angela yang sempoyongan, namun badan Angela mengarah kepada KGPH Dipo.

Beruntung KGPH Dipo sigap segera menangkap tubuh Angela sehingga kepalanya tidak sampai membentur lantai halaman Kori Kamandungan.Selanjutnya Angela yang tak sadarkan diri lalu diangkat oleh panitia acara dan stafnya menuju lokasi lain.

Kurang lebih sepeminum teh, Angela sudah mulai siuman dari pingsannya. Lalu kemudian Angela berjalan menuju kendaraannya, lantas meninggalkan lokasi acara.

Salah seorang yang mengetahui detil permasalahan namun tak mau dipublikasikan identitasnya dan hanya bersedia di sebut inisial WTJ mengemukakan secara gamblang terkait peristiwa yang menimpa Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dalam Acara Launching Atraksi Budaya Prajurit itu.

WTJ yang mengetahui akan peristiwa tersebut memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut mengatakan,"KGPH Adipati Benowo adalah pengageng Museum, Pariwisata dan Pesangrahan, mengapa tidak di undang dan tidak diberitahu? seharusnya KGPH Dipokusumo lah yang membuat surat undangan dan surat pemberitahuan sebab beliau adalah pengageng parentah karaton ( tata usaha yang mengurusi surat menyurat dan ijin ijin kegiatan ) tetapi mengapa malah menyambut sendiri team kemenpar yang bukan tugas beliau," ungkapnya pada Awak Media (07/11/2021).

Lebih lanjut WTJ mengungkapkan,"Penyambutan Kemenpar atau PUPR atau Walikota merupakan tugas KGPH Adipati Benowo,  mengapa permaisuri terkesan menutup-nutupi dengan menyembunyikan hal ini, ada apakah sebenarnya? bukankah selama ini permasuri yang aktif bertugas didalam karaton meskipun bukan sebagai pejabat karaton, tapi lebih kepada isteri yang membantu tugas suami secara terbatas,  adakah maksud-maksud tertentu yang disembunyikan dari pihak beliau beliau itu?," ungkapnya seraya bertanya.

WTJ menegaskan bahwa,"Oleh karena Karaton selama ini kita kenal begitu dekat dengan para leluhur, kejadian wamen kemenpar pingsan didepan Raja ( Susuhunan PB XIII ) bisa jadi adalah tegoran untuk semua yg hadir di acara tersebut karena telah melanggar pakem aturan aturan adat," tegasnya.

Menurut WTJ,"Mereka tidak dapet restu dari para Leluhur Karaton Kasunanan Surakarta, Karena KGPH Adipati Benowo, sebagai pangageng pariwisata dan museum tidak di undang oleh permaisuri PB XIII, Seharusnya KGPH Adipati Benowo yang menyambut team wamen parekraf, karena beliau Pengageng Pariwisata, Museum dan Pesanggrahan,"terangnya.

"Kalau yang nyambut KGPH. Dipokusumo itu tidak tepat karena bukan tugas dan kewajiban beliau, beliau hanya sebagai pengageng parentah karaton, (TU), dan permaisuri sendiri tidak menjabat apa apa di karaton dan juga tidak bisa mewakili Sinuhun PB XIII, itulah mengapa para leluhur tidak restu, karena ada yang pengin nyerobot tugas orang, dan ada yang memanfaatkan momentum perdamaian untuk kepentingan pribadi masing masing pihak, karaton itu milik Dinasty, dan Sinuhun Pakoe Boewono adalah yg punya hak jadi pengelola aset dinasty tersebut," papar WTJ.

"Sinuhun PB bukan sebagai pemilik tunggal.Karena karaton adalah milik dinasty," pungkas WTJ mengakhiri wawancara.

(Joko) JP

Warga Desa Mengecam Dugaan Cakades CS Hancurkan Saluran Air Untuk Masyarakat di Lebak

LEBAK, JP -- Saluran air yang berlokasi di Desa Lebak Gedong Kecamatan Lebak Gedong yakni tepatnya pipa selang dari aliran sungai Cihinis yang mengalir ke kampung bojong sarung ke Kampung Kosala diduga di hancurkan oleh 4 orang oknum warga dan salah satu diantaranya adalah mantan seorang Cakades yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala Desa kemarin, (05/11/2021).

Menurut salah seorang warga kampung Bojong sarung yakni MD mengatakan, bahwa dirinya melihat sendiri kejadian tersebut . Ia juga mengatakan ada sekitar 4 Orang yang melakukan penggalian tanah dan merusak pipa selang saluran air ke arah kampung Kosala. Salah satu yang ia lihat adalah mantan Kepala Desa yang juga ikut berkontestasi di pemilihan kepala desa kemarin.

“Saya melihat kejadian kemarin pada hari Rabu, (3/11/2021) ada yang sedang membongkar saluran air yang mengalir ke kampung Kosala, ada sekitar 4 orang yang saya lihat sedang menggali tanah diantaranya mang Odeng yang menggali di pas urugan, kemudian mantan Jaro Lebak Gedong Sukatma , bersama Hadiat dan Rohani,”ungkapnya kepada tim awak media Kamis,(04/11/2021).

Sementara itu,senada dikatakan oleh Warga Desa Kosala yang lain, menurutnya, kejadian ini sudah kurang lebih satu minggu dan mereka juga mengatakan bahwa ,ada 2 orang yang mereka lihat sedang menggali tanah dan menghancurkan saluran air.Dari kejadian tersebut akibatnya, jelas masyarakat merasa dirugikan.

Selain itu,mereka pun meminta agar segera dilakukan perbaikan karena air tersebut adalah sumber penghidupan bagi orang banyak.

“Akibatnya air tidak mengalir sudah hampir satu minggu ke kampung Kosala. Jelas, masyarakat sangat dirugikan dan berharap agar saluran segera di bangun kembali,”pungkasnya.

Sebelum berita ini di muat tim awak media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.

(Enggar/Tim) JP

Dugaan Jual-Beli Jabatan di Kementerian Hukum dan HAM Mendapat Sorotan Publik

JAKARTA, JP - Aksi masa puluhan pemuda terkait jual beli jabatan di kementerian Hukum dan HAM dari Indonesia Monitoring (Lembaga Advokasi, edukasi dan riset) di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM serta di depan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (04/11/2021).

Aksi ini menduga jual beli jabatan dan korupsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKHUMHAM) yang melibatkan sejumlah pejabat birokrasi.

Menurut Faizal S, Kordinator Nasional aksi Indonesia Monitoring di sela - sela aksi hari ini bahwa.
"Tindakan Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya tentang uang namun secara tidak langsung dengan melakukan jual beli jabatan dalam melakukan rotasi ataupun mutasi jabatan juga dapat dikategorikan sebagai Tindakan Korupsi, yang dimana seharusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan amat penting dalam melakukan kampanye anti korupsi dalam rangka mencapai “tujuan negara”. Kata Faizal.

Ia melanjutkan bahwa," Salah satu yang menjadi perhatian dalam aksi ini ialah adanya dugaan Tindakan Korupsi dalam lingkaran Kemenkumham, Dugaan tindakan yang kami maksud ialah adanya jual beli jabatan yang dilakukan oleh Saudara Oga Geovani selaku Kepala Bagian Mutasi Kementrian Hukum Dan HAM RI dalam menjalankan tugas nya," ungkapnya.

Ia menuturkan dalam aksi tersebut adalah, "Apapun dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Saudara Oga Geovani berupa adanya intervensi yang dilakukan kepada Pejabat UPT PAS Wilayah DKI Jakarta dengan tujuan agar Pejabat tersebut mengikuti keinginan Saudara Oga Geovani, selanjutnya apabila Pejabat UPT PAS Wilayah DKI Jakarta tersebut tidak mengikuti keinginan Saudara Oga Geovani selaku Kepala Bagian Mutasi Kementrian Hukum Dan HAM RI, maka dimungkinkan Pejabat tersebut untuk di mutasi ke daerah terpencil," tuturnya.

Faizal dalam orasi menegaskan bahwa, "Hemat kami atas tindakan Saudara Oga Geovani selaku Kepala Bagian Mutasi Kementrian Hukum Dan HAM RI sangat menghambat kinerja Kemenkumham dan sangan bertentangan dengan Komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas Korupsi dalam Instansi Pemerintahan, maka dari itu kami menuntut sebagaiamana dalam sikap aksi kami hari ini;

1. Kepada Yth bapak presiden RI Jokowi segera memanggil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bapak Tjahjo Kumolo & menteri hukum dan HAM RI bapak Yasonna Laoly untuk segera memeriksa dan memberhentikan saudara Oga Geovani kepala bagian mutasi kementerian hukum dan HAM RI.
2. Bahwa saudara Oga Geovani kepala bagian mutasi kementerian hukum dan HAM RI di duga telah melakukan tindakan korupsi dan menyalah gunakan jabatan dengan melakukan jual beli jabatan serta di duga memeras pejabat UPT PAS DKI Jakarta & pejabat UPT lainnya di seluruh Indonesia. Termasuk pejabat di bagian imigrasi dengan cara menakut nakuti akan memindahkan ke daerah terpencil, pejabat yang tidak mau kerjasama dengan Oga Geovani kepala bagian mutasi kementerian hukum dan HAM RI.
3. Meminta pimpinan KPK segera menyidik & menyelidiki kasus penyalahgunaan jabatan dan tindakan korupsi yang dilakukan saudara Oga Geovani kepala bagian mutasi kementerian hukum dan HAM RI.

"Demikian,"menurut Faizal,"Atas tujuan aksi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak," tutup Faizal S, Kordinator Nasional Aksi Indonesia Monitoring.

(*) JP