Klaim Pemerintah Peduli Lingkungan Hidup Penuhi Target, Direktur BPDLH : Pendanaan APBN Tidak Mampu Biayai Semua Target Komitmen Pemerintah

JAKARTA, JP - Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan hidup. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengungkapkan terdapat empat hal yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam perspektif kebijakan publik untuk melestarikan lingkungan hidup. Keempatnya meliputi komitmen dan regulasi, tata kelola, model bisnis, dan mekanisme pendanaan.(17/11/2023).

Terkait regulasi, Joko menjelaskan pemerintah telah memiliki kelengkapan regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, hingga peraturan teknis.

Sedangkan dari sisi komitmen, Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Misal kita bandingkan dengan negara lain, target komitmen NDC pemerintah 2030 itu setara dengan target penurunan emisi Amerika Serikat. Ini luar biasa,” kata Joko.

Selanjutnya, pemerintah melakukan perbaikan tata kelola melalui perbaikan regulasi antarpelaku, baik pemerintah dengan korporasi, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan internasional, korporasi dengan korporasi, maupun masyarakat dengan korporasi.

“Pembentukan BPDLH menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola,” ujar Joko.

Selain wujud komitmen dalam perbaikan tata kelola, pembentukan BPDLH juga menjadi salah satu kunci dalam perbaikan mekanisme hubungan model bisnis. Menurut Joko, model bisnis dapat dibangun dengan baik setelah regulasi dan tata kelola diperbaiki.

Poin terakhir yang menjadi fokus Joko terkait kebijakan publik di bidang pelestarian lingkungan hidup adalah mekanisme pendanaan. 

 

"Dalam sudut pandang konvensional, kapasitas pendanaan pelestarian lingkungan hidup hanya didasarkan pada seberapa besar kapasitas pendanaan APBN. Namun, kapasitas pendanaan APBN tidak mampu membiayai semua target komitmen pemerintah," ungkapnya.

Joko menjelaskan bahwa kapasitas pendanaan APBN untuk mencapai target NDC 2030 tidak lebih dari 34 persen setiap tahun. Sementara itu, kebutuhan total NDC 2030 sekitar Rp4.000 triliun. Secara penghitungan sederhana, Joko menyebut kapasitas pendanaan APBN adalah sekitar Rp1.200 triliun. Kapasitas pendanaan APBN masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan pendanaan keseluruhan.

“Artinya, masih ada gap yang besar. Gap itu yang harusnya ditutup bukan dengan mem-push dana APBN semata, tapi bagaimana APBN yang sebesar 34 persen itu mampu menarik masuknya dana-dana yang sifatnya nonpublik,” ujar Joko.

Untuk itu, Joko menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengakselerasi masuknya dana-dana nonpemerintah, baik itu swasta, filantropi, multilateral, multilateral development banks (MDBs), bilateral, community, akademia, dan lain-lain. APBN menjadi katalisator yang mendorong masuknya dana-dana non pemerintah.

Dalam mendukung tercapainya target tersebut, BPDLH menjadi bagian penting dalam konstelasi mendorong masuknya dana-dana nonpublik untuk mendukung lingkungan hidup berkelanjutan. Lembaga yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan ini berfungsi sebagai badan penaung dan penyalur beberapa sumber pendanaan lingkungan hidup agar dapat digunakan melalui berbagai instrumen di berbagai sektor.

Sektor yang dapat memperoleh pendanaan dari BPDLH di antaranya kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan. BPDLH mengalirkan dan mendistribusikan dana lingkungan dan iklim sebagai upaya mendukung visi Indonesia dalam mempertahankan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan degradasi lingkungan. 

 

(MK+/Dep/Dj/Ira) JP

Empat Orang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Usai Berhasil Dibrongsong KPK Dalam OTT di Kejaksaan Negeri Bondowoso Digelandang Masuk Jeruji Besi

JAKARTA, JP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023  melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur. Dalam tangkap tangan tersebut KPK mengamankan sembilan orang dan uang sejumlah Rp225 juta. (16/11/2023).

"Kegiatan tangkap tangan ini sebagai tindak lanjut pengaduan dari masyarakat bahwa diduga ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari YSS dan AIW keduanya selaku pihak swasta/Pengendali CV WG kepada AKDS Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, sebagai perwakilan dan orang kepercayaan PJ Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

KPK selanjutnya menetapkan empat orang sebagai Tersangka yaitu PJ, AKDS, YSS, dan AIW. Para Tersangka dilakukan penahanan masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 16 November s.d 5 Desember 2023 di Rutan KPK.

"Dalam konstruksi perkaranya, AKDS atas perintah PJ melaksanakan penyelidikan terbuka terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Kab. Bondowoso yang dikerjakan oleh perusahaan milik YSS dan AIW. Dalam prosesnya YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan AKDS, meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan,"tutur Rudi.

Lanjutnya,"Tersangka AKDS kemudian melaporkan hal tersebut kepada PJ, lalu PJ memerintahkan AKDS agar membantu keinginan tersebut. Pada saat proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, diduga terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Kemudian terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PJ sejumlah total Rp475 juta, dimana hal ini merupakan bukti permulaan awal untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan," papar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Ia pun menegaskan bahwa,"Tersangka YSS dan AIW sebagai Pihak Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Rudi Setiawan.

 

"Sedangkan Tersangka PJ dan AKS sebagai Pihak Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Rudi Setiawan.

 

(Fikri) JP

Bertemu Dengan Lan Foan di San Fransisco, Sri Mulyani : 'Glad To See You And I Welcome You To Jakarta Anytime'

SAN FRANSISCO, JP - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  menghadiri serangkaian agenda Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di San Fransisco , termasuk didalamnya pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan RRT, Lan Foan, Senin (13/11).Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan bahwa hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan RRT telah terjalin erat sejak lama. Berbagai proyek utama seperti pembangunan kereta cepat dan hilirisasi mineral-mineral strategis merupakan buah dari eratnya sinergi kedua negara.(14/11/2023).

“Di hari pertama rangkaian agenda APEC kemarin, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Menteri Keuangan RRT yang baru saja dilantik, Mr. Lan Foan. Ia bercerita, Indonesia punya kedekatan tersendiri bagi dirinya,” ujar Menkeu melalui laman instagram resmi @smindrawati.

Dalam unggahannya, Menkeu menceritakan bahwa Mr. Lan lahir dan punya karir cukup panjang di pemerintahan Provinsi Guangdong, yaitu sebuah provinsi di Tiongkok yang diketahui terdapat banyak pebisnis Indonesia berasal dari sana. Sehingga bagi Mr LAN, Indonesia sudah seperti kawan lama.

Pada pertemuan itu, Indonesia dengan Tiongkok bersepakat bahwa hubungan dan kerja sama Indonesia-Tiongkok harus semakin diperkuat, termasuk di bidang transisi energi. Dikatakan Menkeu, Mr. Lan memiliki banyak pengalaman di bidang ini.

”Sebelum menjabat Menteri Keuangan, ia pernah menjadi Gubernur Shanxi. Provinsi ini didesain sebagai pilot zone untuk proyek transisi energi di Tiongkok. Wah, ini tentu menjadi pengalaman berharga yang bisa kita pelajari,” tutur Menkeu.

Terakhir, Menkeu juga meyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Mr. Lan sebagai Menteri Keuangan RRT.

“Glad to see you and I welcome you to Jakarta anytime”, tukasnya. 

 

(IG/Feb/Dj/Ira) JP

Sejak Diberlakukan Laporan Pengaduan Terkait Mafia Tanah Kejagung RI Telah Menerima 669 Pengaduan, Sebanyak 361 Lapdu Telah Ditindak Lanjuti 30 Kejati

JAKARTA, JP - Kejaksaan RI hingga saat ini telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu) terkait dengan Mafia Tanah dalam periode 2022 s/d 10 November 2023. Hal ini sejak diberlakukannya Laporan Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah oleh Kejaksaan.(13/11/2023).

Dalam kesempatannya, Jaksa Agung Muda Intelijen Redha Manthovani menjelaskan dari total 669 lapdu yang ada, sebanyak 361 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 30 Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, 308 lapdu lainnya telah diteruskan penanganannya dan masih dalam proses menunggu data dukung.

"Dimana dari 361 lapdu yang ada dan telah ditindaklanjuti diantaranya ada yang sudah diteruskan ke bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, serta POLRI, dan beberapa ada yang sudah dihentikan.", ujar JAM Intel.

Untuk 361 lapdu tersebut ada yang sudah ditindaklanjuti hingga selesai, dan ada pula yang masih dalam proses pengumpulan data serta ada yang masih dalam proses mediasi.

Untuk lapdu yang sudah diselesaikan diantaranya:

  - Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum: 25 laporan;
  - Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus: 30 laporan;
  - Diteruskan ke POLRI: 12 laporan;
  - Dihentikan dengan alasan tidak bisa terkonfirmasi: 25 laporan;
  - Dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara: 23 laporan;
  - Dihentikan dengan alasan bukan perkara Mafia Tanah: 52 laporan;
  - Telah dilakukan mediasi: 2 laporan.

Sedangkan untuk lapdu yang masih dalam proses pengumpulan data dan ada juga yang dalam proses mediasi, diantaranya:

-Masih dalam proses pengumpulan data (puldata)/pengumpulan keterangan (pulbaket):  190 laporan.

-Masih dalam proses mediasi: 2 laporan.

"Laporan Pengaduan Mafia Tanah oleh Kejaksaan merupakan hasil tindaklanjut dari Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah.", jelas JAM Intel, Redha Manthovani.

 

(Wahyu) JP

KPK Brongsong 2 Tersangka Baru Kasus Suap Uang Haram Pemeriksaan Pajak, Diseret Petugas Langsung Masuk Kandang Besi Rumah Tahanan

JAKARTA, JP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang Tersangka baru terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pada Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya disertai Gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), (10/11/2023).

Dalam keterangannya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa, "Kedua Tersangka tersebut yaitu YMR dan FB selaku Anggota Tim Pemeriksa Pajak pada DJP. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah pihak lainnya sebagai Tersangka yaitu APA selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, DR Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksan DJP, WR dan AS selaku Pemeriksa Pajak DJP, AIM Konsultan Pajak PT GMP, AS Konsultan Pajak PT JB, dan VL  Kuasa Wajib Pajak PT BPI. Dimana perkara atas para Tersangka tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," tuturnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/10/2023).

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka YMR dan FB untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 9 s.d 28 November 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK.

"Pada konstruksi perkaranya," lanjut Alex," YMR dan FB atas perintah berjenjang dari APA, DR, WR, dan AS, ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai permintaan dari para Wajib Pajak. Maka agar permintaan tersebut disetujui, APA dan DR mensyaratkan adanya pemberian sejumlah uang dari Wajib Pajak. Selanjutnya “Deal” di lapangan dilakukan YMR dan FB," terangnya.

"Atas pengondisian itu APA, DR, WR, AS, YMR, dan FB menerima sejumlah uang diantaranya dari PT GMP untuk tahun pajak 2016, PT BPI untuk tahun pajak 2016, dan PT JB, sekitar Rp15 Miliar dan SGD 4 juta. Selain itu YMR dan FB bersama-sama dengan APA, DR, WR, dan AS juga diduga menerima Gratifikasi dari beberapa Wajib Pajak lainnya dengan bukti permulaan sejumlah sekitar miliaran rupiah," ungkapnya.

Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa,"Atas perbuatan tersebut, Tersangka YMR dan FB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Turut disangkakan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandas Alexander Marwata .

(*) JP

Empat Orang Saksi Terkait Perkara Tipikor Proyek Pembangunan Tol Japek II Elevated Diperiksa Intensif Dan Menyeluruh Tim Penyidik Jagung Muda Pidsus

JAKARTA, JP - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat, Rabu (08/11/2023).

 

Dalam keterangannya Kapuspenkum Kejagung RI, bahwa ke 4 (empat ) orang saksi yang menjalani pemeriksaan diantaranya adalah : 1. EPD selaku Kasi Administrasi Kontrak Japek II (VGF Japek II Elevated) PT Waskita Karya Periode 2017 s/d 2019, 2. DM selaku Kasi Administrasi Kontrak/Site Contract Administration & Risk Manager Proyek Japek II Elevated periode April 2017 s/d November 2018, 3. SL selaku Direktur Utama PT Alkajaya Satria Perkasa dan 4. RL selaku Direktur Utama PT Dirgantara Yudha Artha.

"Adapun keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat atas nama Tersangka DD, Tersangka YM, Tersangka TBS dan Tersangka SB," ungkap Dr Ketut Sumedana.

Kapuspenkum Kejagung RI juga menjelaskan bahwa, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. 

 

(Wahyu) JP

Pemilu Serentak 2024, Pemerintah Telah Alokasikan Anggaran Rp 7,1 Triliun Kepada KPU, Bawaslu Serta Kementerian Dan lembaga Pendukung Lainnya

JAKARTA, JP - Kesuksesan pemilu serentak 2024 menjadi momen penentu masa depan bangsa, khususnya dalam kurun lima tahun mendatang. Untuk memastikan kelancaran tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta kementerian/lembaga (K/L) pendukung lainnya, (07/11/2023).

Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dirjen Anggaran Kemenkeu mengatakan bahwa.

 

 "Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pengadaan alat dan perlengkapan Pemilu, pendistribusian logistik, pembayaran honor penyelenggara, dan pemantauan dan pengawasan Pemilu. Hal ini penting untuk menjaga Kedaulatan dan Demokrasi Indonesia," ujar Dwi Pudjiastuti Handayani, pada Selasa (07/11/2023) di ruangan

Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu hingga persiapan logistik.

" Pos alokasi anggaran tahapan pemilu di KPU antara lain digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pembentukan badan Adhoc, masa kampanye pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara," ungkap Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani.  .

Sementara, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI memandang mekanisme pemilu serentak akan mendorong harmonisasi kebijakan di level nasional dan daerah. 

 

"Sehingga sinergi yang terbentuk dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha," tandas Teuku Riefky.

 

(Dm/Dj/Nur) JP