Satgas Pamtas RI PNG Berhasil Membungkus Pelaku Penyelundup Miras Dari Papuanugini Berikut Barang Bukti Saat Patroli di Tapal Batas Kampung Pitewi

PAPUA, JP - Rutin gelar pemeriksaan Julur perlintasan  Tapal Batas Pikere dengan Jalan Kampung Pitewi, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia - Papuanugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Sektor Utara Yonif 122/TS, yang berada di bawah naungan Korem 172/PWY Pos Koki D Pitewi berhasil amankan pelaku penyeludupan Miras berjenis Whisky dengan netto 350 ml sebanyak 12 botol, Rabu kemarin (11/10/2023).

"Sekira Pukul 21.45 WIT Pos Koki Pitewi Menggelar Patroli dan Pos Ujung Karang mencurigai mobil jenis Grand Max yang melintas di jalan tapal batas, dan langsung melaksanakan pengecekan ditemukan barang bukti berupa minuman keras bermerk Wishky sebanyak 12 botol dengan netto 350MLa," hal tersebut disampaikan Dankipur D Lettu Budi Kristiyanto.

Lanjut Dankipur menerangkan, "Dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 1 orang pelaku A.n I.G (34) alamat kampung Amyu, dengan berkendaraan Mobil Pick Up Grand Max dengan Nopol Pa 8417 Qiu, kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di proses lebih lanjut,"sambungnya.

"Seperti penekanan Dansatgas bahwa tugas pokok Satgas Yonif 122/Tombak Sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah terjadinya penyusupan dan penyeludupan," pungkas Mayor Inf Diki Apriyadi, S, Hub.Int.

 

(Yoni) JP

Fire Control System, Prajurit Yontankfib 2 Marinir Laksanakan Kalibrasi BMP 3F 2A70 Dan Teropong Sozh TM Guna Identifikasi Akurasi Sasaran Optimal

SURABAYA, JP- Dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kemampuan FCS (Fire Control System) Tank Amfibi BMP 3F Korps Marinir, Prajurit Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir melaksanakan Kalibrasi Teropong 2A70 dan Identifikasi sasaran pada malam hari menggunakan mode termal di Bukit Bantolo Kesatrian Marinir Soetedi Senaputra Karangpilang Surabaya. Selasa (10/10/2023). Malam.

Materi kali ini Kalibrasi BMP 3F 2A70 dan teropong Sozh TM, adapun definisi kalibrasi senjata adalah penyelarasan atau penyamaan antara sumbu canon dengan teropong Sozh TM.

Pengaplikasian materi dilanjutkan dengan praktek observasi, identifikasi dan mengukur jarak sasaran menggunakan laser pada malam hari.

Komandan Batalyon Tank Amfibi 2 Marinir Letnan Kolonel Alfredo Yowel Antaribaba, M.Tr.Opsla., menyampaikan.

 

“Pelatihan ini wajib dilaksanakan seorang Pengawak Tank sebelum melaksanakan penembakan, terlebih dahulu mengkalibrasi senjata, semakin akurasi bagus semakin posisinya bagus, maka hasil tembakan juga semakin bagus,” jelasnya.

 

(Pensa) JP

Pengamanan Optimal TNI - Polri Pada KTT AIS di Bali, Kapolri Menegaskan, Semua Akan Berjalan Aman, Lancar Dan Damai

BALI, JP – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa personel TNI-Polri akan bersinergi secara optimal dalam melakukan pengamanan seluruh rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali.

Hal itu disampaikan Kapolri usai memimpin kegiatan Tactical Floor Game (TFG) terkait pengamanan KTT AIS bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Bali, Minggu, 8 Oktober 2023.

“Tentunya kami. Pak Panglima dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamanan seoptimal mungkin,” kata Sigit.

Dengan adanya pengamanan yang optimal dari TNI-Polri, Sigit menegaskan, seluruh rangkaian KTT AIS akan berjalan aman, lancar dan damai. Dengan demikian diharapkan, bisa menghasilkan keputusan yang penting dan strategis.

“Sehingga, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, isu-isu yang di bahas akan menghasilkan keputusan penting, strategis dan tentunya makin menempatkan posisi Indonesia menjadi lebih baik khususnya dalam hal keketuaan tingkat internasional,” ujar Sigit.

“Mudah-mudahan keputusan yang ada menjadi keputusan yang bermanfaat bagi lingkungan negara-negara di pasific, MSG maupun negara-negara lain yang tentunya ikut dalam bagian dibahas dalam isu-isu, yang tentunya akan dibicarakan nanti,” tambah Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, dalam pola pengamanan KTT AIS ini, personel TNI akan mengamankan ring 1 dan 2. Sementara, personel kepolisian membackup di ring 3.

Menurut Sigit, aparat kepolisian dalam hal ini akan melakukan pengamanan serta penjagaan mulai dari pengaturan rute, lalu lintas, dan parkir kendaraan (rolakir) serta mengantisipasi ancaman-ancaman yang berpotensi terjadi.

“Kemudian juga bagaimana kita mengantisipasi isu-isu yang berkembang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentunya akan berdampak mengganggu terhadap perjalanan KTT AIS,” ucap Sigit.

Sementara, Panglima TNI menyatakan, TFG tersebut untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel TNI-Polri dalam melakukan pengamanan di KTT AIS.

“Sehingga dengan TFG diharapkan mereka memahami tugas kedepan yang akan dilaksanakan termasuk alutsista digelar sejumlah personel dikerahkan kurang lebih 14.500 dari TNI dan Polri serta satuan tugas pendukung lainnya juga alutsista baik darat, laut maupun udara. Semua kita kerahkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam,” tutup Panglima.
 

(Red) JP

Sidang Terbuka Promosi Doktor di FH-UNPAD, Ketua MPR RI : Diperlukan LMKN Untuk Menarik, Himpun Dan Mendistribusikan Royalti Platform Digital

JAWA BARAT, JP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur tentang penarikan dan pendistribusian royalti musik dan lagu dari platform digital. Terlebih, di era digital seperti saat ini masyarakat bisa dengan mudah mendownload aplikasi tertentu, seperti Youtube, Spotify, atau Tiktok, untuk mendengarkan musik atau lagu serta melakukan music cover dan music streaming, kapan saja serta dimana saja, tanpa harus membayar.

"Akibatnya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral atau royalti yang seharusnya dimiliki secara ekslusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Banyak masyarakat dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggungjawab karena penggunaan karya cipta tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat, yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta," ujar Bamsoet usai menguji disertasi dalam Ujian Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, Isti Novianti dengan tema 'Urgensi Pendirian Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) Untuk Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait Pada Era Ekonomi Digital' di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (6/10/2023).

Turut hadir para penguji lainnya antara lain, Penanggungjawab Dr. Idris, Ketua Sidang Prof. Huala Adolf, Ketua Promotor Prof. Ahmad M. Ramli, Anggota Promotor Prof. Eddy Damian dan Miranda Risang Ayu, serta Representasi Guru Besar Prof. Sinta Dewi.

Hadir pula para oponen ahli lainya yakni Dr. Rika Ratna Permata, Dr. Ranti Fauza Mayana, Dr. Marni Emmy Mustafa dan Dr. Tasya Safiranita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengelolaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait untuk musik dan lagu yang berkeadilan pada era ekonomi digital, haruslah memberikan perlindungan bagi para pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pengguna ciptaan itu sendiri. Para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus bisa mendapatkan hak ekonomi mereka secara berkeadilan. Sehingga setiap karya yang dihasilkan membawa keuntungan ekonomi bagi mereka sendiri.

"Karenanya, diperlukan penguatan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti melalui platform digital. Sekaligus menghadirkan sistem teknologi informasi terintegrasi yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam pengelolaan royalti, baik dalam penarikan maupun pendistribusiannya," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, LMKN lahir berdasarkan amanat UU No.28/2014 tentang hak cipta. Berwenang mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan mendistribusikannya kepada para pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif (LMK).

"Sebagai turunan dari UU tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.56/2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Didalamnya memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan royalti di era digital, Kementerian Hukum dan HAM bersama LMKM dan LMK yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pembaharuan terkait infrastruktur digital yang dipergunakan untuk pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sehingga, dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

"Diperlukan adanya suatu sistem digital yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait serta pengguna ciptaan dalam pengelolaan royalti, baik penarikan maupun pendistribusian royalti musik atau lagu. Sistem pengelolaan royalti yang dibuat secara digital akan sangat bermanfaat, karena pengelolaan royalti yang transparan dan digital akan terwujud dengan baik. Sehingga akan meminimalisir adanya sengketa pengelolaan hak royalti di kemudian hari," pungkas Bamsoet.

 

(*) JP

Kreasi Istimewa Rampak Gendang Ditampilkan Saat Kolaborasi TNI Dan Polri Dalam Perhelatan Kodim 0613/Ciamis Sambut HUT TNI ke 78

JAWA BARAT, JP - Perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) diramaikan dengan penampilan istimewa berupa kreasi rampak kendang yang melibatkan kolaborasi antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Acara yang dihelat oleh Kodim 0613/Ciamis ini menjadi momen yang memukau bagi seluruh peserta yang hadir. bertempat di Halaman pendpopo Kabupaten Ciamis Jl. Jend. Sudirman No.16, Kamis (5/10/2023).

Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya, Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana, Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro SH., S.I.K., M.T., Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo SH., S.I.K., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi, Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Dra Hj Soimah SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Irwan Setiawan Wahyuhadi, Veteran Pejuang Kemerdekaan RI ,dan anggota TNI-POLRI serta masyarakat setempat.

Puncak acara ini adalah penampilan kreasi rampak kendang yang menampilkan keterampilan dan kepiawaian dari personel TNI dan Polri dalam memainkan kendang, alat musik tradisional yang khas.

Komandan Kodim 0613/Ciamis, Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi S.I.P, M.I.Pol.,, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi antara TNI dan Polri dalam meramaikan perayaan HUT TNI. "Kolaborasi ini adalah bukti kesatuan dan kebersamaan antara TNI dan Polri dalam mewujudkan solidaritas dan semangat persatuan yang tinggi demi keutuhan bangsa dan negara," ujarnya.

Penampilan kreasi rampak kendang ini tidak hanya memukau dari segi teknik bermain kendang, tetapi juga menampilkan koreografi yang menarik dan harmonis. Para personel TNI dan Polri terlihat serasi dalam penampilan mereka, memancarkan semangat kebersamaan dan profesionalisme.

Pengunjung yang hadir menyambut penampilan tersebut dengan antusias dan tepuk tangan meriah. Mereka terpesona oleh kreativitas dan keterampilan para personel TNI dan Polri dalam mengolah alat musik tradisional menjadi sebuah pertunjukan yang memikat.

Acara perayaan HUT ke-78 TNI ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan menunjukkan bahwa TNI dan Polri selalu bersinergi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Diharapkan, semangat kebersamaan dan kolaborasi antara TNI dan Polri dalam acara ini akan terus membawa inspirasi positif bagi masyarakat, dan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 

(Pendi) JP

Kegiatan Pertemuan Tertutup Senyap Dilakukan Presiden Joko Widodo Berdua Dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor

JAKARTA, JP - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin sore, 2 Oktober 2023. Video yang tersebar di grup wartawan menunjukkan SBY keluar meninggalkan Istana Bogor diantar oleh Presiden Jokowi yang mengenakan batik. Saat  SBY dan Jokowi keluar, sudah terparkir mobil yang akan membawa eks presiden ke-6 Indonesia. Jokowi mengantar dan memastikan SBY sampai masuk ke dalam mobil. Tak lama berselang, mobil yang membawa SBY pun meninggalkan Istana Bogor.

 

Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra hanya tersenyum dan tidak memberikan keterangan tentang pertemuan tersebut pada Awak Media saat dikonfirmasi terkait benar atau tidaknya ada pertemuan SBY dan Jokowi sore ini dan apa yang diperbincangkan. Sementara juru bicara Kantor Staf Kepresidenan Bidang Politik Joanes Joko, saat dimintai komentar soal pertemuan Jokowi dan SBY, mengatakan,"Tidak mendapatkan informasi terbaru," ucapnya.

Istana dan Demokrat belum memberikan keterangan resmi soal pertemuan Jokowi dan SBY. Sehingga belum diketahui dengan pasti apa agenda pertemuan mereka pada hari ini.

Persamuhan SBY dan Jokowi digelar tertutup. Belum diketahui juga siapa saja yang hadir bersama SBY bertemu dengan Jokowi.Sejak 2014, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Sikap yang sama juga diambil setelah Pilpres 2019.

Demokrat belum lama ini mengumumkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto. Koalisi itu mencakup sejumlah partai pendukung pemerintah termasuk Gerindra, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Bulan Bintang.

 

(Supri) JP

Ditjen Bina Keuda Mewakili Kemendagri Gelar Penganugerahaan BUMD Awards 2023 Dan Rakor BUMD Seluruh Indonesia di Jakarta

JAKARTA, JP -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda), menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards 2023 dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, tujuan utama BUMD Awards adalah memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD seluruh Indonesia. "BUMD seluruh Indonesia saat ini ada 1.056. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja dari BUMD, dan juga dalam rangka pembinaan dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD," katanya.

Fatoni memaparkan setidaknya ada lima tujuan dari penilaian BUMD ini. Pertama, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dan kinerja BUMD. Kedua, meningkatkan kinerja dan tata kelola serta menciptakan iklim kompetitif antar-BUMD. Ketiga, memberikan motivasi kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD. Keempat, meningkatkan sinergi antar-BUMD, asosiasi BUMD, dan Pemda. Kelima, mendorong Pemda dan BUMD untuk berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

"Penilaian yang digunakan dalam BUMD Awards Tahun 2023 ini yang pertama kemanfaatan bagi masyarakat, yang kedua kinerja, yang ketiga tata kelola, keempat pelayanan publik yang diberikan, kemudian inovasi dan sinergitas," ungkapnya.

Fatoni menambahkan, BUMD Awards ini melibatkan tim penilai yang diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN-RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP. Anggota lainnya yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.

Sebagai informasi, berikut daftar nama sekaligus kategori pemenang BUMD Awards Tahun 2023:

1. Penerima penghargaan BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Kategori Besar di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB); PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Bank DKI); dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

Kemudian Kategori Sedang yakni PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank DIY). Sementara Kategori Kecil di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah); PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung); dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).

2. Penerima penghargaan Pengawasan BUMD Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Terbaik untuk Kategori Besar di antaranya PT BPR Delta Artha; PT BPR Bank Sleman; dan PT BPR Jawa Timur.

Untuk Kategori Sedang, yakni PT BPRS Sukowati Sragen; PT BPRS BKK Kendal; dan PT BPRS Bank Daerah Gianyar. Sementara Kategori Kecil, yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang; PT BPR Bank Pekalongan; dan PT BPR BKK Kota Tegal.

3. Penerima penghargaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terbaik untuk Kategori Besar di antaranya Perudam Tirta Kerta Raharja Tanggerang; Perudam Air Minum Jaya DKI Jakarta; dan PT Air Minum Giri Menang.

Kategori Sedang yakni Perudam Air Minum Tirta Hita Buleleng; PT Tirta Asasta Depok, dan Perudam Air Minum Mangkutama Bandung. Kemudian Kategori Kecil di antaranya PT Tirta Amadit Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Perumda Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan; dan Perumda Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.

4. Penerima penghargaan BUMD Penjaminan Kredit (Jamkrida) Terbaik yakni PT Jamkrida Bali Mandala; PT Jamkrida Jakarta; dan PT Jamkrida Sumbar. Kemudian penerima penghargaan BUMD Aneka Migas Terbaik yakni PT Migas Utama Jabar.

5. Penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Pangan Terbaik yaitu PT Food Stasion Tjipinang Raya.

6. Penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Pasar Terbaik yakni Perum Pasar Jaya.

Sedangkan penerima penghargaan BUMD Aneka Pariwisata Terbaik yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol. Penerima Penghargaan BUMD Aneka Usaha Keuangan Mikro Terbaik yaitu PT LKM Rangkas Bitung.

7. Penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Rumah Potong Terbaik yaitu Perumda Dharma Jaya.

Sedangkan penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Transportasi Terbaik yakni PT Transportasi Jakarta. Kemudian, penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Pelabuhan Terbaik yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Selanjutnya, penghargaan BUMD Aneka Pembangunan Terbaik diberikan kepada PT Jasa Sarana.

Selain itu Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah, sebagai berikut:

1.    Gubernur DKI Jakarta atas komitmen BUMD Infrastruktur (PT Jakpro) dalam pembangunan sarana dan prasarana.
2.    Wali Kota Depok atas komitmen kepala daerah dalam pemenuhan modal BUMD air minum.
3.    Gubernur Jawa Tengah atas komitmen Pemda mendorong BUMD dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
4.    Gubernur Jawa Barat atas komitmen Bank Pembangunan Daerah (BPD) (PT Bank Jabar Bandung) dalam kerja sama pemenuhan modal inti
5.    Gubernur Jambi atas komitmen kepala daerah dalam penerapan tarif batas atas dan batas bawah air minum.
6.    Bupati Bandung atas komitmen BUMD (PDAM Tirta Raharja & BPR Kertaraharja) dalam melakukan kerja sama.
7.  Gubernur Jawa Timur atas komitmen Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Jatim) melakukan kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah.
8. Bupati Jombang atas komitmen Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah (PT Bank Jombang) mendorong pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurang).
9. Wali Kota Bandar Lampung atas komitmen BUMD (PD BPR Waway) dalam mendorong pengembangan UMKM.
10. Wali Kota Surakarta atas komitmen BUMD air minum (PDAM Kota Surakarta) dalam pengelolaan limbah dan sanitasi. 

(*) JP