Perkuat TNI AU, Menhan Prabowo Buat MoU Dengan The Boeing Company Terkait Pembelian Pesawat Jet tempur F-15EX Generasi 4.5 di St. Louis, Missouri

JEFFERSON CITY, JP - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kembali memperkuat TNI dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) komitmen pada pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat (AS). Pesawat Jet tempur F-15EX merupakan jet tempur generasi 4.5. pada Selasa (22/08/2023).

Penandatanganan itu dilakukan di The Boeing Company, St. Louis, Missouri dan pihak Amerika Serikat juga telah memberikan kode khusus bagi Indonesia untuk penggunaan F-15EX, yakni F-15IDN.

“Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX,” tulis Menhan Prabowo dalam unggahan foto di akun Instagramnya @prabowo.

Dalam unggahan tersebut terlihat Menhan Prabowo turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut dan menyempatkan melihat unit pesawat tempur tersebut di kantor Boeing bersama pejabat Kemhan dan The Boeing Company.

Sebelumnya pada November 2022 lalu, Menhan Prabowo memastikan rencana pembelian jet tempur F-15 sedang dalam tahap lanjut dan menunggu persetujuan akhir dari pemerintah. Kepastian itu disampaikan Menhan Prabowo seusai melakukan pembicaraan empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Menurut Menhan saat itu, Boeing telah menyetujui tawaran finansial yang diberikan dan diyakini paket itu terjangkau. Menhan juga menyatakan bahwa negosiasi telah berjalan dengan sangat baik.

Adapun Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15 dan peralatan terkait kepada RI pada Februari 2022 lalu. "Kami tentu mendukung upaya Menhan Prabowo untuk terus memodernisasi sistem dan kemampuan pertahanan mereka dan kami ingin terus membantu dengan cara apapun yang kami bisa," kata Austin saat itu.

"Akuisisi F15 tentu meningkatkan interoperabilitas,” tambah Austin.

Pesawat tempur F-15EX yang dibuat oleh Boeing ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya, Kemampuan Muatan: F-15EX dapat membawa hingga 29.500 pound (sekitar 13.380 kilogram) muatan. Ini membuatnya mampu membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya. Kemudian Kinerja Mesin yang Tinggi: Dilengkapi dengan mesin modern yang memberikan kecepatan dan kelincahan lebih kepada pesawat.

Selain itu, Struktur Pesawat yang Kuat: Didesain untuk memiliki umur layanan hingga 20.000 jam terbang, yang memberikannya keunggulan dalam hal daya tahan dan rentang operasional yang panjang, Sistem Avionik Canggih: F-15EX dilengkapi dengan sistem radar canggih dan avionik lainnya yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang tinggi, Kemampuan Survivabilitas: Pesawat ini memiliki perlindungan elektronik, termasuk sistem perang elektronik yang canggih untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang.

Ditambah Integrasi Senjata: F-15EX dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal udara-ke-udara, bom, hingga senjata khusus lainnya, Kemudahan dalam Pemeliharaan: Salah satu tujuan desain F-15EX adalah untuk meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan, serta memperpanjang jangka waktu antara perawatan, Kemampuan Multi-Misi: F-15EX dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim, serta Konektivitas dengan Sistem Lain: Pesawat ini dirancang untuk dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas, memungkinkannya berkolaborasi dengan sistem lain seperti satelit, UAV, dan pesawat lain.

Keseluruhan keunggulan ini menjadikan F-15EX sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih dan serbaguna di dunia saat ini.

 

(Tugiyono) JP

Tutup Latihan Operasi Pamtas RI-RDTL TA 2023, Pangdam I/BB : Kemampuan Tekhnik Bertempur Tak Jamin Keberhasilan Tugas Tanpa Dukungan Rakyat

SUMATERA UTARA, JP - Kemampuan taktik dan teknik bertempur saja belum menjamin keberhasilan tugas tanpa adanya dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, untuk memperoleh dukungan dari rakyat maka harus dilaksanakan pembinaan teritorial dengan baik, sehingga hasilnya mampu mengajak segenap komponen masyarakat untuk menjaga persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan untuk kepentingan nasional.

Penegasan ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, MSi, diwakili Kasdam, Brigjen TNI Refrizal saat menutup Latihan Pratugas Operasi Pamtas RI-RDTL TA 2023 Satgas Yonkav 6/NK di Mako Yonkav Naga Karimata, Asam Kumbang, Medan, Senin (21/8/2023).

Kasdam juga mengingatkan, bahwa kemampuan di bidang teknik dan taktik tempur harus pula diimbangi dengan kemampuan pembinaan teritorial dan kemampuan intelijen.

"Karenanya saya pesan bahwa cara apapun yang dipilih dalam menjaga kondusifitas wilayah tidak boleh terperangkap oleh kepentingan kelompok atau kepentingan sesaat yang merugikan di kemudian hari," ucap Brigjen Refrizal.

Pati TNI AD abituren Akmil 1990 itu menambahkan, latihan Pratugas selama 12 hari ini bukan sekadar latihan yang bersifat aplikasi dari berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diterima, namun sekaligus merupakan rangkaian kegiatan latihan dalam rangka menyiapkan tugas operasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan Satgas Yonkav 6/NK.

"Sekali lagi saya tekankan, kalian harus memiliki naluri intelijen, naluri teritorial, dan naluri bertempur yang baik serta disiplin tempur dan militansi yang tinggi di lapangan, sehingga kalian akan siap menghadapi dinamika serta mengantisipasi ancaman yang ada di daerah operasi," pungkas Brigjen Refrizal.

Sebelum mengakhiri amanat Pangdam I/BB, Brigjen Refrizal menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelatih dan pendukung yang terlihat dalam latihan pratugas ini.

"Tetap laksanakan evaluasi serta lakukan improvisasi dan inovasi dalam program latihan selanjutnya, sehingga diperoleh hasil latihan yang optimal," tutupnya.

Turut hadir di acara, antara lain Danrindam I/BB, Kolonel Inf Charles Binsar Parulian, Danyonkav 6/NK selaku Dansatgas, Mayor Kav Ronald Tampubolon serta para Perwira Staf Yonkav 6/NK lainnya.

 

(Ucok) JP

Pegawai PT KAI Diduga Terlibat Jaringan Teroris Internasional ISIS, PPATK Bongkar Aliran Dana Miliaran Dan Blokir Rekening Organisasi Teroris ISIS

JAKARTA, JP - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar adanya aliran dana dan transaksi bernilai miliaran rupiah di rekening DE dari Mister X alias sumber misterius. Pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero ini diduga terlibat menjadi anggota jaringan teroris internasional ISIS. (16/08/2023).

PPATK langsung memblokir rekening yang berisi uang miliaran tersebut.Dalam menyebarkan propaganda ajaran jihad sesat khas organisasi teroris ISIS, DE memanfaatkan media sosial. Ia menyerukan amaliyah dan mengunggah baiat Amir ISIS dari pusatnya di Timur Tengah. Intinya mengajak pengikutnya melakukan aksi bom bunuh diri.DE menyebarkan seruan tersebut secara private dengan menggunakan timer.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, mengatakan bahwa,DE ghiroh DE untuk melakukan amaliyah semakin tinggi setelah berbaiat kepada amir ISIS pada 2014.

 

“Tiga minggu ke belakang puncaknya yang bersangkutan terlihat ghirohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau imbauan untuk amaliyah atau aksi terorisme, sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara private menggunakan timer,” kata Aswin dalam jumpa pers di Mabes Polri (16/08/2023)..

DE disebut telah mengunggah poster ba'iat kepada pemimpin ISIS, Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi. Poster itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan Arab.

“DE mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State, yaitu Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi,” ujar Aswin Siregar.

DE juga diduga terlibat dalam penggalangan dana. Dia diduga merupakan admin dan pembuat beberapa kanal Telegram Arsip Film Dokumenter dan Breaking News yang merupakan kanal update teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

 

Pegawai KAI Lakukan Transaksi Miliar, dengan Pihak Siapa?

 

PPATK menyatakan beberapa rekening milik karyawan PT KAI yang ditangkap Densus 88 sudah dibekukan. Selain itu, PPATK juga memblokir rekening atas nama lain yang diduga terkait kasus terorisme. Dalam rekening DE tersebut ada uang bernilai miliaran rupiah. Namun belum dibuka dengan siapa saja DE menerima aliran uang miliaran.

“Ya kami bekukan beberapa rekening milik yang bersangkutan dan beberapa pihak terkait. Saat ini kami koordinasi terus dengan Densus 88,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pada Rabu (16/8/2023).

 

Ivan menjelaskan pemblokiran rekening adalah bagian dari proses analisis. Ia juga mengungkapkan bahwa nilai transaksi di rekening yang diblokir mencapai miliaran rupiah.

 

(Supri) JP

Terindikasi Serang Mapolrestabes Medan, Kapendam : Insiden Mayor Chk Dedi Hasibuan Diserahkan Ke Kodam I/BB, Kadispenad : Tanyakan Sanksi Disiplin

MEDAN, JP - Terkait dugaan permasalahan Mayor Chk Dedi Faisal Hasibuan yang telah diperiksa Puspom TNI dalam dugaan kasus membawa anggotanya mendatangi Mapolrestabes Medan beberapa waktu lalu, prosesnya telah dikembalikan ke Kodam I/BB. Demikian disampaikan Kapendam I/BB Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian. S.Sos, di Media Centre Kodam I/BB Jalan Rotan, Medan Petisah, pada Senin (14/08/2023).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan puspom," kata Kapendam," Mayor Chk Dedi yang merupakan personel Kumdam I/BB tersebut tidak ditemukan unsur pidana."

"Sehingga penanganan insiden tersebut telah diserahkan kembali kepada Kodam I/Bukit Barisan,"ujar Kapendam.

Lanjutnya, "Sementara mengenai sanksi disiplinnya kita serahkan ke Pomdam I/BB," tutup Kolonel Rico.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), menyatakan bahwa, "Insiden Mayor Chk Dedi Hasibuan diserahkan ke Kodam I/BB ,yang bersangkutan setelah diperiksa mendalam tidak ditemukan unsur pidana dan sanksi hukuman disiplin terhadap Mayor Dedi dan 13 anggota TNI lainnya juga akan ditentukan oleh Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan," terang Brigadir Jenderal Hamim Tohari. 

"Silakan mengajukan pertanyaan mengenai sanksi disiplin ini kepada Komando Daerah Militer, karena keputusan mengenai hal tersebut telah dikembalikan ke mereka," imbuhnya.

(Pendi) JP

Tak Mau Bayar Ganti Rugi Bangun Depo Dan Stasiun LRT, Pemprov DKI Jakarta Diduga Serobot Tanah Rakyat

JAKARTA, JP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak seharusnya mengesampingkan masalah ganti-rugi atas tanah, yang saat ini berdiri bangunan Stasiun dan Depo LRT (Light Rail Transit) Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Di tengah harapan besar Presiden Jokowi atas kehadiran LRT agar bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal, ternyata Pemprov DKI Jakarta yang sudah mengoperasikan  LRT Jakarta sejak prasarana perhubungan itu dibangun pada 22 Juni 2016, masih menyisakan persoalan ganti-rugi tanah yang belum tuntas.

“Sebagai pihak yang diminta mengurus masalah (ganti-rugi) ini, memohon Bapak Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak mengabaikan masalah tanah sertifikat hak milik No 100 Pegangsaan II,” ungkap Toni L, SH kepada Jaya Pos, Jumat (11/8/2023).

Dalam sertifikat tersebut, dari luas lahan 12.220 meter persegi, telah diokupasi untuk pembangunan Stasiun LRT Pegangsaan Dua, 7.755 meter persegi. “Sertifikat tersebut masih ada di kami, namun secara fisik di atas tanah tersebut sudah ada bangunan stasiun dan depo. Hasil peninjauan kami di lapangan, jelas dari yang tercantum dalam surat ukur, sebagian lahan masuk dalam proyek pembangunan Stasiun LRT Pegangsaan Dua,” tambahnya.

Sertifikat tersebut diserahkan seorang debitur Bank Agung Asia sebelum berubah nama menjadi Bank Summa, sebagai tambahan untuk pelunasan. Karena nilai jaminan atas kredit yang ditarik belum cukup, pihak bank menerima Sertifikat No: 100 tersebut sehingga utang yang bersangkutan dinyatakan lunas.

Warga Diminta Dibayar Tanahnya

Seiring perjalanan waktu, ternyata di atas tanah hak milik tersebut, kini terbangun Stasiun dan Depo LRT Pegangsaan Dua. Padahal Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kala itu, telah memberi kuasa kepada Drs Ma’mun Amin, Plh Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan pembayaran atas tanah serifikat hak milik atas nama Nasan bin Ridi Cs yang terletak di lokasi Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan (Alkal) DPU Provinsi DKI Jakarta di Jl Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di antara sertifikat yang disebut, termasuk tanah Sertifikat No: 100.

Selain pembayaran, penerima kuasa juga diperintahkan menandatangani akta pelepasan hak di hadapan notaris dan lain-lain yang diperlukan, berkaitan dengan pembayaran ganti-rugi atas tanah tersebut.

Namun Surat Kuasa No. 3785/085 yang ditandatangani langsung Gubernur Sutiyoso tanggal 20 Desember 2001, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berikutnya tidak ditindaklanjuti. “Kesan saya, Pemprov DKI Jakarta semena-mena menyerobot tanah yang sah dimiliki rakyat,” tegas Toni.

Terkait momentum ketika Presiden Jokowi mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik di antaranya LRT, tenyata Stasiun LRT Pegangsaan Dua sesungguhnya didirikan di atas tanah rakyat yang belum diganti-rugi.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Government Against Corruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang SH MH terkejut ketika dikatakan bahwa Sertifikat No. 100 belum dibayarkan oleh Pemda DKI Jakarta. Andar menyoroti Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembayaran yang hingga saat ini belum diterima oleh pemilik hak lahan untuk pembangunan Stasiun dan Depo LRT Pegangsaan Dua.

Perlu diketahui, pembangun LRT sepanjang 5,8 km ini menelan anggaran 2,5 triliun rupiah. Dana itu sudah termasuk pembebasan lahan Stasiun dan Depo LRT Pegangsaan Dua seluas 12 ha. LRT Jakarta ini akan melayani lima stasiun, yakni Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

“Presiden Jokowi sangat mengapresiasi pembangunan LRT Jakarta agar terintegrasi dengan transportasi lainnya untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Dan akan terkejut jika mendengar masih ada menyisahkan kepahitan terhadap pemilik hak SHM yang belum dibayarakan. Dimasa pemerintahan Jokowi, tidak ada ganti rugi pada pembebasan lahan, tapi ganti untung,” ujar Andar, Jumat (11/8/2023).

Pihak pemegang Sertifikat Tanah No. 100 berharap, persoalan ganti-rugi tanah ini kembali diperiksa dan yang penting bisa diselesaikan. “Kami pihak pengurus atas tanah ini, siap menunggu respon Pemprov DKI Jakarta. Apalagi Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI, pernah menjabat di wilayah Pemkot Jakarta Utara. Tentu mengetahui persis masalah tanah Pegangsaan Dua ini,” ujar Toni L mengakhiri keterangannya. 

(Syafrudin) JP

Jelang Pemilu 2024, Masyarakat Medan Utara Ajak 'Tidak Bawa-Bawa Agama Pada Pemilu 2024'

KOTA MEDAN, JP - Dalam rangka menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, ratusan warga Medan Utara gelar silahturahmi dan tausyiah di Rumah Ngaji Jalan Pulau Sinabang, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (10/08/2023) sore.

Silahturahmi ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar meniadakan polarisasi agama ditengah masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serentak nantinya.

Pemuka Agama Ustadz Jamaludin dalam sambutannya menekankan dan mengajak seluruh warga yang hadir untuk tidak mengait-ngaitkan agama dalam menentukan pilihannya.

"Silahkan pilih pimpinan yang benar-benar bisa memimpin dan jangan membawa-bawa agama," tegas Ustadz Jamaludin.

Pada Pemilu nanti, lanjut Ustadz Jamaludin, mari kita bersatu jangan ada sedikitpun pertikaian perpecahan di antara kita gara-gara Pemilu.

Sementara, Tokoh Masyarakatnya Khalid Subrata saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, kegiatan itu bermaksud untuk mengajak masyarakat menciptakan Kamtibmas pada saat Pemilu mendatang.

"Insyaallah kita inikan bersepakat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan walaupun nanti sebentar lagi kita akan Pemilu, tentunya ini mempersatukan kebaikan dan kemaslahatan bangsa kita, bukan untuk memecah belah sesama anak bangsa," sebut Khalid Subrata.

Khalid Subrata juga berharap Pemilu di tahun 2024 tercipta kedamaian antar sesama anak bangsa.

"Dikuatkanlah dengan agama kita masing-masing, mudah-mudahan terjadi Pemilu yang damai, aman dan lancar," harapnya.

Pantauan dilokasi, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat baik Tokoh Masyarakat maupun Pemuka Agama. Selain itu peserta acara tersebut didominasi oleh emak-emak yang antusias melemparkan berbagai pertanyaan kepada para Ustadz yang hadir.

Pada pertengahan acara, terpantau Drs Abdul Kharim Nasution melakukan ceramah tausyah dan turut mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan antar sesama agama, supaya pada Pemilu nantinya berlangsung aman dan tentram tanpa perpecahan.

Acara ini berlangsung penuh khidmat dan ditutup dengan do'a bersama.

 

(Rizky) JP

Putusan Kasasi Kontroversial, Kendati Dua Hakim MA Nyatakan 'Dissenting Opinion' Tak Pengaruhi Putusan MA Pada Ferdy Sambo Dihukum Seumur Hidup

JAKARTA,  JP – Status hukuman mantan Kepala Divisi Profesi dang Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri, Ferdy Sambo kini memasuki babak baru atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabatat (Brigadir J) pada tahun 2022 lalu.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan kasasi yang telah diajukan oleh mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo pada persidangan yang dilangsungkan di Gedung MA Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat yang diwarnai adanya Dissenting Opinion (DO) oleh dua hakim MA pada Selasa, (08/8/2023).

Dalam keterangan Pers yang disampaikan oleh Kabiro Hukum dan Humas MA Dr. H. Subandi, SH., MH mengatakan bahwa ada dua hakim agung yang menyatakan berbeda dengan melakukan Dissenting Opinion atau perbedaaan pendapat dalam putusan Kasasi Ferdy Sambo.

“Tadi yang melakukan Dissenting opinion dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo ada dua orang, yaitu anggota majelis 2 Jupriyadi dan anggota majelis 3 Desnayeti. Mereka melakukan DO,” ungkap Sobandi di Jakarta, (8/8/2023).

Meskipun terjadi DO namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap putusan MA menganulir hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup terhadap Ferdy Sambo karena ada 3 hakiam lain yang menyatakan putusan seumur hidup.

Ferdy Sambo saat menghadapi putusan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabart (Brigadir J) pada 13 Februari 2023.

MA menggelar sidan putusan kasasi terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudan pribadinya yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J siang tadi di Gedung MA, Jakarta.

Dalam pembacaan putusan ini, bukan hanya Ferdy Sambo tetapi juga orang-orang dekat yang turut terlibat dan sama-sama telah di vonis hukuman yang bervariasi oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan.

“Nomor satu, nomor perkara 813K/KIP/2023 terdakwa Ferdy Sambo,SH., S.IK.,MH, putusan PN Pidana Mati, putusan PT menguatkan. Pemohon Kasasi diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa,”  ucap Subandi.

“Amar putusan Kasasi, menolak Kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kwalifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersamaa-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat system elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara Bersama-sama. Pidana penjara Seumur Hidup, keterangan P2 dan P3 Dissenting Opinion,” pungkas Subandi.

(Red) JP