Lapangan Tembak “Tapal Kuda” Dibuka, Pangdam III/Slw : 'Use To Train Feeling, Speed, Endurance And Accuracy'

CIANJUR, JP  - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi para Pejabat Utama Kodam III/Siliwangi meresmikan lapangan tembak “Tapal Kuda” Yonif Raider 300/Bjw Jl. Arwinda Kabupaten Cianjur, Senin (4/7/2022). Hal tersebut dibenarkan Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) III/Siliwangi Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto di sela-sela mendampingi Pangdam meresmikan lapangan tembak, (05/7/2022).

Dalam keterangannya Kapendam menjelaskan bahwa,"Pembangunan lapangan tembak “Tapal Kuda” Yonif Raider 300/Bjw tersebut dilatarbelakangi oleh berkembangnya taktik militer khususnya pada kemampuan menembak, membuat Prajurit dihadapkan dengan segala macam kondisi dan situasi dalam menembak. Selama ini lapangan tembak yang telah ada di satuan kebanyakan merupakan lapangan tembak lurus, dengan jarak 25 sampai dengan 300 meter,"jelasnya.

Lanjutnya,"Pada kenyataannya musuh tidak selalu datang dari arah depan, bisa saja musuh muncul dari arah kanan, kiri bahkan dari belakang. Untuk itu lapangan tembak “Tapal Kuda” diciptakan dengan radius manuver hingga 270 derajat, sehingga dapat dilakukan segala macam kondisi di saat menembak.  Selain itu juga dapat divariasikan dengan berbagai macam rintangan dan berbagai jenis sasaran," ungkap Arie.

Dikatakan Kapendam bahwa,“Dengan adanya lapangan tembak “Tapal Kuda”, setiap Prajurit dilatih untuk dapat mengantisipasi musuh dari arah manapun dan menembak ke arah manapun. Selain itu jarak menembak sampai dengan 25 meter dan dapat divariasikan dengan rintangan dan sasaran juga dapat mengaplikasikan berbagai macam teknik dan taktik menembak,” katanya.

"Dalam kesempatan itu," sambung Kapendam, "Pangdam III/Siliwangi mengingatkan kepada Prajuritnya bahwa kita tidak boleh sombong namun harus bangga dengan apa yang kita punya. Bangga itu wajib, yang tidak boleh itu sombong dan takabur, kita punya kebanggaan karena kita punya keterampilan."  

"Terkait dengan perkembangan kondisi saat ini,"lanjut Kapendam,"Pangdam memerintahkan untuk pelaksanaan latihan selanjutnya, agar dilatihkan keterampilan menembak yang berbeda dengan biasanya. Karena situasi yang dihadapi sudah beraneka ragam bentuknya, bisa bersenjata, bisa tidak bersenjata, atau bahkan menggunakan bahan kimia, IT, Cyber dan yang lainnya. “Output dilaksanakannya suatu latihan adalah ketajaman dalam feeling, akurasi dan endurance. Kalau hal tersebut tidak dipenuhi, berarti latihan tidak benar,” papar Kapendam sampaikan ucapan Pangdam.

“Dengan diresmikannya lapangan tembak “Tapal Kuda” ini, Saya berharap Prajurit Yonif Raider 300/Bjw terbiasa melatih Feeling, Speed, Endurance As Well as Accuracy,” kata Kapendam sesuai harapan Pangdam.

"Di akhir pengarahan," kata Kapendam,"Pangdam berpesan kepada para Danyon untuk selalu mengadakan kaderisasi dan regenerasi. Sebagai Prajurit jangan saling menjatuhkan dan jangan saling meremehkan. Benahi manajemen satuan. Semakin tinggi kualifikasinya, maka  harus semakin benar manajemen Satuan tersebut." 

"Dalam rangkaian kegiatan peresmian lapangan tembak “Tapal Kuda” tersebut," ujar Kapendam,"Pangdam memberikan penghargaan kepada 5 prajurit Yonif Raider 300/Bjw yang berhasil menangkap geng motor, yang dilanjutkan dengan menyaksikan demontrasi menembak dari tower, demontrasi motoris serta demontrasi menembak lapangan “Tapal Kuda”."

(Pendi) JP 

Team Pemdes 'Dikuliti Habis' Team Rw 06 Dalam Adu Pinalti Turnamen Sepakbola Piala Kades Mangunjaya

KABUPATEN BEKASI, JP - Pertandingan Sepakbola antar RW se-Desa Mangun Jaya yang digelar Pemdes Mangunjaya guna memperebutkan piala Kepala Desa Mangunjaya telah di menangkan oleh team RW 06 saat bertanding melawan team Pemdes Mangun Jaya dalam final dengan adu pinalti, Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT RI Ke 77 dengan berlokasi di lapangan sepakbola TPU Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun-Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (03/6/2022) Sore. 

Dalam pertandingan 2x45 menit tidak membuahkan hasil dengan skor pertandingan seri 0-0, kemudian dilanjutkan dengan perpanjangan waktu pertandingan 2 x15 menit dengan menghasilkan skor 1-1 namun masih terhitung seri, hingga pluit panjang dibunyikan oleh wasit. 

Kurang lebih dua kali sepeminum teh, pertandingan pun dilanjutkan dengan mengadu pinalti di kedua kubu Team, dimana tiap-tiap Team mempersiapkan eksekutornya 5 pemain handal dari kedua team tersebut.

 
Alhasil, Team RW 06 dapat meraih kemenangan mutlak dalam pertandingan final pertandingan Sepak Bola memperebutkan piala Kepala Desa Mangunjaya melalui adu pinalti dengan skor 5-2, sehingga terhitung kemenangan 3-0 untuk RW 06

Dalam penyampaiannya Kepala Desa Mangun Jaya, Jayadi Said berterimakasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini terutama kepada Panitia Sepakbola antar RW.

"Dengan moment ini, kita jalin silaturahmi yang kuat, dan kedepan semoga ajang olahraga tahunan," kata Kades Mangun Jaya. 

"Selamat kepada pemenang Team RW 06, tetap semangat, " imbuh Jaya Said seraya memberikan semangat.

Kemudian acara dilanjutkan pada sesi penyerahan Piala kepada pemenang pertandingan yang di sambut meriah dengan tepukan tangan serta yel-yel dari para pendukung dari team RW 06 selaku pemenang pertama dalam pertandingan ini.

Sementara dilokasi yang sama dalam waktu berbeda, Wakil Ketua RW 06 sekaligus sebagai koordinator Team Sepakbola RW 06, Sarbini, usai pertandingan dan kemenangan diraih menegaskan bahwa hal tersebut telah di prediksi sebelumnya bahwa teamnya dapat meraih kemenangan, dengan mempersiapkan kiat-kiat khusus secara matang oleh team 06 guna menghadapi dan mengalahkan serta membuat bertekuk lutut team kesebelasan Pemerintah Desa Mangunjaya dalam pertandingan tersebut. 

"Iya Pak emang itu sudah kita perhitungkan dan itu emang sekaligus kita sebagai tuan rumah disini dan tempat latihan disini dan usia kita juga sudah di atas 40 ,  persiapan kita sudah alhamdulilah maksimal, " terang Sarbini yang akrab disapa Binai. 

Lanjutnya, "Kita sebelumnya sudah nemperhitungkan dengan tepat untuk menghadapi ini, kita ada kiat-kiat tersendiri dari pelatih kita, gimana caranya menghadapi ini, " ungkapnya. 

Sarbini menuturkan bahwa dalam pertandingan tersebut sejak awal telah meraih kemenangan dan mengalami kekalahan hanya satu kali. Dikarenakan memiliki poin tertinggi di group tersebut sehingga dapat melaju dengan mudah ke babak final. 

"Skor untuk sekarang karena ini adu pinalti, sebelumnyaka 0-0, terus seri 1-1, terus adu pinalti skornya kan penendang ada 5(lima pemain eksekutor-Red),  saya gol semua lima.. dia gagal tiga berarti kita menangnya 3-0 (Tiga Kosong),  jadi gagal dia tiga dan saya cukup puas dengan hasil pertandingan ini, "pungkas Wakil Ketua RW 06, sekaligus koordinator Team Sepakbola 06, Sarbini. 

Sebagaimana diketahui Team Sepakbola Pemerintah Desa (Pemdes) Mangun Jaya diisi oleh seluruh perangkat maupun pimpinan Desa terpilih sebagai pemain utama maupun cadangan, dalam hal ini Kades Jayadi Said sebagai Kapten Kesebelasan yang di persiapkan untuk menghadapi Team RW se-Desa Mangun Jaya, namun apa mau dikata.Team yang telah dibentuk dan digadang-gadang dapat meraih kemenangan dimomen puncak final malah justru 'Dikuliti Habis' oleh Team RW 06.

(Joggie) JP

Steering Committee Rapimnas SMSI Rapat Bersama Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat

JAKARTA, JP –Steering committee (SC) Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tahun 2022 melakukan rapat persiapan bersama pimpinan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat pada Rabu, (22/06/2022) di Jakarta Pusat. 

Tampak hadir dalam rapat yakni Ketua Umum SMSI Firdaus, Sekjen SMSI M. Nasir, Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko, dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah, MM, Hersubeno Arif, dan  unsur dewan penasehat yang diwakili oleh Ervik Ary Susanto, Dewan Pembina Asep Sugiharto, SE, MM, dan unsur Organizing Committee (OC) yang diwakili oleh Gusti Rahmat dan Teddy Budiman, serta beberapa anggota OC lainnya. 

Rapat persiapan yang langsung dipimpin oleh Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat, Brigjen TNI Iroth Sonny membahas tentang persiapan panitia Rapimnas SMSI 2022 yang rencananya akan dilaksanakan di Mabes TNI AD pada tanggal 21-23 Juli 2022.

Dalam rapat yang juga dihadiri Ketua Umum Forum Pemred Siber Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, Brigjen Iroth Sonny berharap kolaborasi TNI AD dan SMSI dalam Rapimnas SMSI 2022 di Mabes TNI AD memiliki output yang jelas.

“Output dan outcome Rapimnas SMSI 2022 harus jelas. SMSI harus menjadi bagian menjaga ideologi Pancasila Bersama TNI AD,” tegas Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat, Brigjen TNI Iroth Sonny dalam arahannya kepada SC Rapimnas SMSI 2022.

Selanjutnya, Brigjen Iroth juga mengarahkan agar SMSI dan TNI AD agar terus bekerja sama  dalam menjaga keselamatan bangsa dan menjaga Pancasila.

“Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara TNI AD dan SMSI akan kita laksanakan di Rapimnas. Kerja sama ini, intinya adalah selalu menjaga keselamatan bangsa dan menjaga Pancasila,” tegas Brigjen Iroth lagi.

Selanjutnya, Ketua Umum SMSI dalam sambutannya menjelaskan bahwa visi SMSI secara umum sama dengan visi TNI AD terkait menjaga Ideologi Pancasila.

“Visi SMSI dan TNI AD sama. Kita akan bersungguh-sungguh menjaga ideologi Pancasila Bersama TNI AD,” ujar Firdaus.

Ketum SMSI juga melaporkan bahwa panitia Rapimnas SMSI 2022 telah sepakat melaksanakan agenda pembukaan Rapimnas di Markas Besar TNI AD di Jakarta.

“Rangkaian acara pembukaan akan digelar di Mabes TNI AD. Sedangkan rangkaian acara lainnya akan digelar di Jayakarta Hotel,” ujar Firdaus lagi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga akan dilaksanakan rapat pleno Forum Pemred Siber Indonesia,Millennial  Cyber Media (MCM) dan rapat Pleno Lembaga Bantuan Hukum SMSI.

“Kita fasilitasi Forum Pemred Siber Indonesia untuk melaksanakan rapat pleno. Kita juga fasilitasi MCM dan LBH SMSI,” ujar Firdaus dalam rapat koordinasi. 

(A1) JP

Dissenlek TNI AL Siap Kawal 'Shooting of Strategic Weapons' Dalam Pelaksanaan Latihan Operasi Laut

JAKARTA, JP - Dinas Materiel Senjata dan Elektronika Angkatan Laut (Dissenlekal) akan mengawal uji kehandalan dan kemampuan tempur alat utama sistem persenjataan (Alutsista) berupa  penembakan senjata strategis TNI AL antara lain penembakan Rudal Sam (VL Mica) dan Torpedo A244S mod 3 dalam Latihan Operasi Laut (Latopsla) 2022, (Marine Operations Exercise 2022)  yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Materiel Senjata dan Elektronika Angkatan Laut (Kadissenlekal) Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetyo, mengatakan sebagai pembina teknis materiel senjata dan elektronika TNI AL sesuai tugas pokok Dissenlekal maka kelancaran dan kesuksesan penembakan senjata strategis TNI AL (Shooting of Strategic Weaponsof the Indonesian National Army Navy
) juga menjadi tugas dan tanggung jawab Dissenlekal.

“Penembakan senjata strategis yang berhasil dalam suatu latihan adalah hal yang biasa akan tetapi akan menjadi luar biasa jika penembakan tersebut tidak berhasil, untuk itu perlu menjadi perhatian dan motivasi kita untuk mempertahankan dan bila perlu ada peningkatan kemampuan daripada latihan sebelumnya”, katanya (27/6/2022).

Demi kelancaran dan kesuksesan latihan tersebut Dissenlekal menggelar doa bersama dilanjutkan dengan sholat dhuhur berjamaah di Lobby Kantor Dissenlekal, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur dengan penceramah Ustadz Mayor Laut (KH) Novendi S.Ag. yang diikuti seluruh perwira beserta anggota dan PNS Dissenlekal, Senin siang (27/06/2022).

Kegiatan latihan ini selain dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia TNI AL yang unggul dan profesional sesuai yang dicanangkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dalam program prioritasnya juga dalam rangka pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan  operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi.

(Umr) JP

Dewan Pers Dan Kemenkominfo Persoalkan SKW Dari BNSP, Organisasi Pers : 'SKW Diakui Negara, Legitimasi Pemerintah Yang Diikuti!'

JAKARTA, JP -Di tengah gonjang-ganjing kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Journalis Siber Indonesia (DPP PERJOSI) tetap konsisten mendukung Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia di bawah otoritas Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Ketua Umum DPP PERJOSI Salim Djati Mamma menegaskan, sepanjang lisensi LSP Pers Indonesia sah dikeluarkan BNSP dan didukung Kementrian Komunikasi dan Informatika, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan.

Untuk itu Salim menegaskan, pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi wartawan yang diakui negara adalah LSP Pers Indonesia karena memiliki legalitas yang diterbitkan lembaga negara yakni BNSP. “Kami mempersiapkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi untuk wartawan di Sulawesi Selatan karena yakin sertifikat yang akan diterima oleh peserta berlogo lambang negara Burung Garuda, bukan logo lainnya yang tidak diakui negara,” tandas Salim kepada wartawan Senin (27/6/2022) di Makasar.

Salim juga meminta seluruh wartawan di Indonesia tidak perlu khawatir dengan siaran pers yang dikeluarkan Dewan Pers baru-baru ini tentang kewenangan Sertifikasi Kompetensi Wartawan. “Siaran pers yang disebarkan oleh Dewan Pers itu melanggar kode etik jurnalistik. Tidak ada konfirmasi kepada pihak LSP dan pihak BNSP. Selama ini Dewan Pers mengklaim bahwa berita yang disiarkan tanpa konfirmasi adalah informasi yang tidak layak publikasi dan melanggar kode etik,” ungkap Salim yang juga menjabat Pemred sekaligus Dirut di 55 TV Group.

Salim menyayangkan sikap Dewan Pers yang panik dan kalap ketika bisnis Uji Kompetensi Wartawan –UKW yang selama ini dijalankannya terdegradasi keabsahannya setelah LSP Pers Indonesia berdiri dan dilisensi pemerintah melalui BNSP.

“Saya memilih untuk percaya dan tunduk pada ketentuan yang diatur pemerintah melalui BNSP. Karena sertifikat uji Kompetensi di LSP Pers Indonesia resmi dikeluarkan pemerintah dan diakui oleh negara. Wartawan silahkan memilih untuk ikut UKW yang tidak diakui negara atau SKW yang diakui negara,” ujar Salim yang pernah berpengalaman sebagai wartawan Global TV dan Lativi di Jakarta.

Salim juga menambahkan, pernyataan pejabat di Kementrian Kominfo sepertinya disampaikan karena berada dalam tekanan sehingga melupakan prinsip pemerintahan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di Kementrian Kominfo, menurut Salim, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta didukung pegawasannya oleh Ombudsman Reublik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Salim mengatakan, semua pihak tidak perlu bingung pijakan hukum pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal adminsitrasi terkait surat dukungan kementrian terhadap LSP. “Pijakan hukumnya kan sudah jelas. Mencabut surat pemerintah dalam rangka pelayanan publik ada dasar hukum dan alasannya yang harus berdasarkan aturan yang ditetapkan UU Adminstrasi. Jadi tidak sembarangan,” pungkas Salim, sosok yang pernah menjabat Direktur Utama di Harian Ujungpandang Ekspres – salah satu group Jawa Pos di Makasar.

Di tempat terpisah, Pimpinan Redaksi Sindikat Wartawan Indonesia, Dedik Sugianto mengaku tidak terpengaruh dengan siaran pers yang disebarkan Dewan Pers. “Wartawan yang cerdas tidak akan terpengaruh dengan berita rekayasa dan melanggar kode etik seperti itu. Makanya SKW yang kami laksanakan di Jawa Timur berjalan lancar,” ujar Dedik di Surabaya.

Dedik yang juga menjabat Pimpinan Redaksi Sindikat Post ini menambahkan, pelaksanaan SKW di Jawa Timur sedang dipersiapkan dengan matang. SWI sedang mempersiapkan pelaksanaan SKW di Kabupaten Tulung Agung pada 15 dan 16 Juli 2022 setelah Surabaya sukses dalam dua kali pelaksanaannya.

Sementara di Pekan baru Riau, Ketua Umum, organisasi Solidaritas Pers Indonesia (SPI) juga mengambil kesempatan untuk melaksanakan SKW. “Persiapan sudah matang dan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan depan,” ujar Suriani Siboro,.

Suriani menambahkan seluruh proses dan ketentuan adminstrasi pelaksanaan SKW yang ditetapkan BNSP melalui LSP Pers Indonesia, kata dia, sudah dipenuhi oleh pihakpenyelanggara dalam hal ini Tempat uji Kompetensi sewaktu SPI Riau.

“Kami fokus pada pelaksanaan SKW yang diakui negara. Jadi di luar itu kita tidak perlu mempersoalkan. Yang penting legitimasi pemerintah itu yang kita ikuti,” tutup Suriani. 

(*) JP

Pentingkah Jaminan Perlindungan Hukum Pemerintah Bagi Insan Pers?, Oleh : Irwan Awaluddin.SH

Maraknya kriminalisasi dan Kekerasan yang terjadi pada para Insan Pers didalam melakukan tugas dan kewajibannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi catatan tinta hitam tersendiri bagi para pelaku Pers, Pemerhati Pers, Organisasi Pers dan Perusahaan Pers terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum di dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara maksimal.

Kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazazkan prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum serta menjadi unsur yang sangat penting guna menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dapat terpenuhi dan mendapatkan jaminan sepenuhnya.

Sementara melindungi kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain yang seyogyanya menjadi tanggung jawab Dewan Pers nampaknya sampai saat ini belum dapat berjalan secara maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kriminalisasi yang menimpa para Insan Pers yang dilakukan bukan hanya oleh para OTK, Oknum tertentu dan bahkan justru di lakukan juga oleh para Oknum Aparat Penegak Hukum disaat mereka melakukan tugas dan kewajibannya selaku pelaku Pers.

Dimana seharusnya para Aparat Penegak Hukum lebih memahami tentang Undang-undang Pers dan lebih piawai didalam mengimplementasikannya agar lebih arif serta lebih mengutamakan profesionalisme didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Langkah Dewan Pers melakukan MoU dengan pihak Kepolisian dalam hal ini menurut penilaian kami sudah tepat namun belum sempurna, selain belum ada ketegasan didalam klausul yang tertuang didalam MoU tersebut ditambah dengan belum adanya MoU yang di buat oleh Dewan Pers dengan berbagai Institusi Yudikatif lainnya yang juga memiliki peran penting didalam melakukan Proses Upaya Hukum guna menegakkan Supremasi Hukum.

Dimana masih banyak terjadi kriminalisasi terhadap pelaku Pers yang terus melaju pada meja hijau, kendati telah ada keputusan Dewan Pers yang menyatakan masuk dalam produk Jurnalis atas "Out of Court Settlement" yang di lakukan Dewan Pers pada kedua belah pihak, serta telah terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ditambah lagi tidak adanya Action yang di lakukan oleh Dewan Pers dengan memberikan Legal Aid, Legal Assistance dan Legal Defense pada Pelaku Pers yang mengalami kriminalisasi yang di lakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

Sehingga terkesan Undang-undang Pers Tahun 1999 yang menjadi payung hukum para pelaku Pers didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seolah tak mampu untuk melindungi secara utuh mereka disaat mengalami Intimidasi, Teror, Destruktif, Conflict of Interest dan Kidnapping bahkan Murder di lapangan.

Salah satu contoh adalah persoalan yang dialami oleh Pimpinan Redaksi poskeadilan.com, Kimsan Indra Simare-mare, dimana dirinya mendapatkan gugatan terkait pemberitaan pada Tanggal 13 April 2020 dengan judul "Gugatan Dengan Nilai Fantastis, Janda Ini Mencari Keadilan". Dimana isi berita tersebut dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum Pengguggat.

Menurut Kimsan, berita tersebut merupakan Produk Jurnalis yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.Dan berita tersebut adalah hasil dari Informasi, Konfirmasi dan Investigasi yang di lakukannya.

"Kami sudah lakukan Cover Both Side (Perimbangan Berita) sebelum berita kami tayangkan.karena semua lengkap, tanggal dan waktu, terlepas dari kekurangan kami sebagai manusia biasa," terang Kimsan, pada Rabu (13/04/2022) di PN Bekasi Kota.

Lebih lanjut Ia juga menjelaskan pada Awak media bahwa sejak Somasi di layangkan dirinya selalu kooperatif.

"Bahkan kami pernah di sidangkan bersama DP (Dewan Pers-Red) pada bulan Oktober 2020 melalui Meeting Zoom," imbuhnya.

Lanjutnya,"Saya sudah dua kali mengikuti persidangan, dan jujur ending dari persidangan, saya menyayangkan keputusan dari DP (Dewan Pers-Red). Kami diminta membuat Hak Jawab dan permohonan maaf, padahal pemberitaan yang kami buat sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kendati begitu kami tetap menurut keputusan DP tersebut, menghargaiDP sebagai Induk Organisasi Pers, Orang Tua kita,"kata Kimsan seraya mengeluh.

Hal yang paling memprihatinkan adalah pasca terjadinya keputusan Dewan Pers, sebab pata satu tahun kemudian Kuasa Hukum Pengguggat mengundang Kimsan Simare untuk datang ke kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Timur pada 23 April 2021.

"Dikantornya ini saya merasa di jebak dan di bohongi si sabar. Dia (Sabar) meminta saya untuk membuat surat dengan tulisan tangan yang isinya bahwa, saya meminta maaf kembali kepada Sunedha.KTP saya juga diminta dan di foto copy, yang ternyata kesemuanya itu untuk menambah bahan buat mengguggat kami di Pengadilan Negeri Bekasi Kota," ungkapnya.

Disisi lain Deni Hermawan,SH selaku Kuasa Hukum PT Simare Pos Keadilan termasuk Kimsan Indra Simare-mare menegaskan bahwa,"Mengenai gugatan pada Pimren Media Online poskeadilan.com seharusnya Dewan pers juga ikut terlibat di dalamnya," tegasnya.

"Karena,"kata Denny,"Sebagai Dewannya Pers, Dewan Pers harus melakukan pendampingan kepada Pemred Post Keadilan,"tandas Denny dengan nada tinggi.

Menilik dalam persoalan tersebut yang mana salah satu dari banyaknya kriminalisasi yang di lakukan oleh para Oknum APH terhadap Insan Pers, dimana seharusnya bila mereka memahami tentang Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang Notabene Pers masuk dalam kategory "Lex Spesialis", sudah sepatutnya para APH segera menghentikan kasus tersebut pada tingkat awal, dikarenakan sudah ada keputusan Dewan Pers terkait akan hal itu melalui "Out of Court Settlement" yang kemudian Case Is Closed.

Implementasikan Dengan Jelas UU 40 TH 1999

Kasus lainnya yang menimpa jurnalis Jurnalsukabumi.com, Ilham Nugraha dipukuli orang tidak dikenal (OTK) saat menjalankan tugas di Palabuhanratu, pada Senin (13/6/2022), yang berujung pada pengeroyokan.

Terkait akan peristiwa tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi, Asep Solihin sangat prihatin atas masih adanya kasus kekerasan terhadap wartawan.Ia mengecam keras atas berbagai bentuk tindak kekerasan, apalagi menimpa jurnalis yang tengah melaksanakan tugas profesinya.

"Persoalan pengeroyokan Ilham Nugraha, wartawan jurnalsukabumi.com sudah sepatutnya tidak terjadi. Hal itu membuat insan pers semua sakit," ujar pria yang karib disapa Kang Avhes, Minggu (19/06/2022).

Bahkan, dirinya menilai, kekerasan terhadap wartawan harus menjadi trigger untuk mempersatukan semua kalangan media.

"Kasus seperti ini jangan sampai terulang, Jangan berhenti....!. Kasus tetap harus berlanjut dan sesuai dengan ketentuan hukum," tegasnya.

Persoalan tersebut pun bukan mengenai like atau dislike, melainkan peran dan tugas jurnalis memiliki Undang-undang Pers tersendiri.

"Sebaiknya ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, implementasi dari UU No 40 tahun 1999. Siapa pun meng halang-halangi wartawan saat melakukan tugas jurnalistik, akan kena delik hukum sesuai pasal 18 ayat 1," tandasnya.

Pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum Dari Pemerintah

Mengingat pentingnya "Perlindungan Hukum" bagi Insan Pers didalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan demi tegaknya Supremasi Hukum di Negara Kesatuan Rapublik Indonesia. .

Kami meminta agar Dewan Pers dapat mengkaji ulang MoU yang telah di buat dengan menitik beratkan pada sangsi tegas bagi pelanggar di kedua belah pihak serta menambah pembuatan MoU dengan Institusi Penegak Hukum Lainnya demi keadilan dan agar tidak ada celah kriminalisasi pada setiap tahapan Upaya Hukum.

Kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR-RI tentunya kami meminta dan berharap agar dapat segera mendorong implementasi "Perlindungan Hukum" bagi Insan Pers untuk dapat di patuhi secara maksimal oleh segenap Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat, sehingga dapat terlihat "Certainty of Legal Protection" dengan jelas Jaminan Perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepara Insan Pers didalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2022,

(Irwan Awaluddin.SH)

Pemimpin Redaksi Media Hukum Indonesia

43 PMI Ilegal Terjaring Satgas Pamtas Ri-Malaysia Saat Melintasi Jalan Tikus Menuju Malaysia di Sektor Timur

KALIMANTAN BARAT, JP – Personel Satgas Pamtas Ri-Malaysia Yonarmed kembali berhasil menggagalkan PMI ilegal sejumlah 43 orang yang hendak melintas dari Indonesia menuju Malaysia melalui jalan tikus di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, wilayah perbatasan Ri-Malaysia di Kalimantan Barat Sektor Timur. (Senin, 20 Juni 2022).

Aksi penggagalan ini merupakan sudah kesekian kalinya yang berhasil dilakukan oleh personel satgas pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani, dari beberapa kasus PMI ilegal yang sudah berhasil di gagalkan ini merupakan kasus dengan jumlah PMI yang terbanyak yaitu 43 orang. Selain itu juga mereka ada yang membawa serta anak mereka untuk ikut bersama menuju ke Malaysia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dansatgas Letkol Arm Edi Yulian Budiargo,. kepada Penerangan Yonarmed 19/105 Trk Bogani pada Selasa, 21 Juni 2022 melalui pers rilisnya “Ini merupakan kesekian kalinya kita menggagalkan aksi TKI ilegal di wilayah perbatasan dan kasus ini merupakan kasus TKI ilegal dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 43 orang yang berhasil kita gagalkan di Pos Mentari SSK I,.” ujar Dansatgas.

Selanjutnya Edi Yulian Budiargo menjelaskan bahwa,"Aksi tersebut dapat digagalkan oleh personel Pos Mentari yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai akan adanya sejumlah PMI ilegal yang hendak masuk menuju ke Malaysia melalui jalan tikus di perkebunan sawit. Setelah mendapatkan informasi awal," jelasnya.

"Mendapatkan indormasi tersebut maka saya selaku Dansatgas segera memerintahkan Komandan SSK I Kaptern Arm Chandra untuk melaksanakan patroli dan ambush di titik-titik yang sudah di tandai. Hal asil melalui kegiatan ambush tersebut, personel Pos Mentari yang dipimpin oleh Kapten Arm Chandra beserta 9 personel dari Pos Mentari berhasil menggagalkan 43 orang PMI tersebut yang dimana mereka beraksi dengan cara berjalan menyusuri perkebunan sawit. Selain 43 orang PMI juga terdapat 7 orang balita yang merupakan anak dari PMI tersebut yang akan ikut bersama orang tua mereka menuju ke Malaysia," paparnya. 

“Berdasarkan Informasi tersebut saya memerintahkan jajaran untuk melaksanakan ambush di tempat titik - titik yang telah di tentukan dan alhasil kita berhasil menggagalkan kegiatan ilegal tersebut dan selanjutnya kita laksanakan pendataan dan pemeriksaan di Pos Kotis Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani. Kemudian selanjutnya kita serah terimakan kepada instansi yang terkait dalam menangani kasus ini yaitu pihak Keimigrasian di wilayah Badau,” tambah Edi.

Dia juga menegaskan, pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia akan terus diperketat oleh Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Tarik Bogani dengan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencegah adanya kegiatan dan lalu lintas barang maupun orang secara ilegal.

“Kedepannya kita juga akan rutin melaksanakan kegiatan sweeping dan patroli, selain patroli yang dilakukan oleh personel pamtas kita juga akan melaksanakan patroli gabungan bersama instansi terkait guna mencegah segala macam bentuk kegiatan ilegal yang mungkin akan terjadi di wilayah perbatasan ini.” tegas Dansatgas Letkol Arm Edi Yulian Budiargo. 

(Yoniar) JP