Kapolda Jabar Melalui Voice Note Perintahkan Jajarannya Menangkap Seluruh Pendemo GMBI di Jawa-Barat

BANDUNG, JP - Sebuah voice note beredar di WhatsApp yang menyebut Lodaya 1 (sebutan untuk Kapolda Jawa barat) memerintahkan seluruh jajaran Kapolres di Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap seluruh personil GMBI yang melakukan demo termasuk tokoh tokohnya, (28/01/2022).

Pada rekaman berdurasi 1.14 menit itu, pemilik suara yang mengaku mendapatkan perintah dari Lodaya 1 memerintahkan para kapolres di lapangan agar mendatangi markas markas GMBI di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

"Untuk rekan rekan Kapolres, jadi perlu saya sampaikan bahwa di Polda Jabar telah terjadi pengrusakan terhadap pagar dan tindakan menaiki Maung, ketika kehormatan kita diganggu maka bapak Kapolda memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap seluruh personil GMBI yang melakukan demo termasuk tokoh tokohnya. jadi sudah kita amankan sedangkan untuk cb para kapolres di lapangan adalah datangi markas markas GMBI ingatkan mereka untuk tidak terprovokasi apabila mereka melakukan kegiatan kegiatan yang memprovokasi termasuk juga yang sifatnya untuk membackup teman teman yang ditangkap maka lakukan tindakan tegas untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas perintah Lodaya 1. lebih baik kita dicopot tapi kita berbuat untuk kehormatan kita daripada kita dicopot tapi kita tidak berbuat apa apa".

Dalam voice note berikutnya berdurasi 24 detik juga disampaikan bahwa Lodaya 1 memerintahkan seluruh Kapolres se Jawa Barat segera merazia mengamankan GMBI.

"Diumumkan kepada seluruh Kapolres jajaran Polda Jabar disampaikan bahwa perintah Bapak Lodaya 1 untuk segera merazia untuk seluruh GMBI se Jawa barat. Saya ulangi untuk segera merazia mengamankan GMBI seluruh Jawa Barat. Perintah untuk dilaksanakan, terimakasih".

Belum ada konfirmasi terkait sumber suara tersebut sejak berita ini diturunkan. Namun, voice note tersebut terlihat diteruskan berulang ulang.

Dalam pantauan Awak Media, aparat Polda Jabar sudah berhasil membubarkan massa yang melakukan aksi ke Polda Jabar pada pukul 16.00 wib. 

GMBI Meminta Maaf

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPP LSM GMBI) Mochamad Fauzan Rachman meminta maaf kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) atas aksi demonstrasi berujung perusakan pagar Mapolda, Kamis, 27 Januari 2022. 

"Saya secara pribadi dan sebagai ketua umum memohon maaf kepada Kapolda Jabar beserta jajarannya atas kerusakan yang terjadi. Saya siap bertanggung jawab dan akan menindak tegas anggota GMBI yang memprovokasi dan terprovokasi," kata Fauzan dalam pernyataan resmi yang diterima Mitranews.net, Jumat, 28 Januari 2022 pagi. 

Fauzan mengatakan awalnya aksi berjalan damai. Beberapa perwakilan GMBI diterima jajaran kepolisian untuk audiensi. Menurutnya, keributan yang terjadi saat demo tersebut berlangsung spontan.

Massa aksi tersulut emosi karena proses hukum keributan yang menewaskan anggota GMBI di Karawang beberapa waktu lalu berjalan lambat Mereka pun mendesak masuk ke halaman Polda Jabar, sehingga beberapa pagar dan bangunan rusak terinjak.

"Kami berharap proses hukum tragedi Karawang dapat diselesaikan secepatnya dan seadil-adilnya, agar tidak terjadi lagi keributan-keributan lain," ujarnya.

Hal sama disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum GMBI ADV Lamhot M Situngkir, SH yang menyebut aksi massa tak terkendali lantaran kemarahan atas insiden rekannya yang mati dibantai ormas di Karawang. Ptoses hukum tersebut belum terungkap sejak peristiwa November 2021 lalu. 

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan pihaknya mengamankan sekitar 725 anggota GMBI yang diketahui ikut serta melakukan pengrusakan pagar Mapolda Jabar dan melempar batu ke arah polisi saat aksi tersebut.

Sejumlah fasilitas Polda Jabar yang rusak antara lain pintu, kolong baja, 64 kepala pagar patah, tiga pagar patah, lima lampu taman rusak, satu rambu dilarang parkir, satu tiang tralis, penyangga dudukan dan taman.

"Pada saat kejadian terjadi lempar lemparan berupa batu kepada petugas," ujar Ibrahim Tompo kepada wartawan, Kamis, 27 Januari 2022 sore.

Dia menyebut situasi Polda Jabar sudah terkendali pada sorenya dan arus lalu lintas di jalan Soekarno Hatta kembali lancar pada malam hari. 

(Doni) JP

Presiden Jokowi Sambut Kedatangan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di Kab.Bintan

BINTAN, JP - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau,  dijadwalkan kedatangan PM Lee di Bintan ini untuk menghadiri Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura,(25/01/2022).

Saat tiba pukul 11.40 WIB, PM Lee disambut alunan rebana. Presiden Jokowi tampak menyambut kedatangan PM Lee di lobi The Sanchaya Resort Bintan, kemudian memperkenalkan para menteri yang turut menyambut, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Sementara itu, dari delegasi Singapura tampak hadir Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam, Menteri Transportasi S. Iswaran, serta Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Tan See Leng.

Usai berbincang-bincang, PM Lee kemudian menandatangani buku tamu dan setelah itu, Presiden Jokowi dan PM Lee melaksanakan foto bersama.

Dalam suasana bersahabat, keduanya berjalan kaki menuju veranda untuk melakukan pembicaraan tete-a-tete. Pada pertemuan kali ini kedua kepala pemerintahan mengenakan batik, termasuk delegasi yang hadir.

(UN/IKSN) JP

Sumber : BPMI

Rumah Edukasi Anti Narkoba Diresmikan Dirjenpas Disertai Penandatanganan Kerjasama Dengan Mitra Kerja

TANGERANG, JP - Pastikan Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan mental spiritual keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) berjalan baik, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) tandatangani perjanjian kerjasama dengan Pengasuh Pesantren Indonesia dan Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia, Senin (24/01/2022).

Penandatangan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang, sekaligus Pencanangan Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Pembukaan Program Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba serta Pembukaan Pelatihan Kemandirian Bersertifikat untuk WBP Lapas Pemuda Tangerang.

Dalam Kesempatan yang sama dilaksanakan juga penandatangan perjanjian kerjasama antara Lapas Pemuda Tangerang dengan Pengasuh Pesantren Indonesia, Yayasan Assiddiqiyah, PT Swen Inovasi Transfer dan Yayasan Besakih. 

Kepala Lapas Pemuda Tangerang, Kadek Anton Budiharta menyatakan Kegiatan Pencanangan Lapas Bersinar dan Perjanjian Kerjasama serta pelatihan kemandirian merupakan implementasi dari 3 Kunci Pemasyarakatan Maju guna meningkatkan kinerja Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan reintegrasi WBP.

"Semua Kegiatan ini merupakan implementasi dari 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba dan Sinergitas antar penegak hukum, lembaga pemerintah dan masyarakat  sebagai bagian dari pilar utama sistem pembinaan ditambah Back to Basics Pemasyarakatan sebagai penguatan kelembagaan," ujarnya.

Tedjo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyatakan banyak inovasi dan program pembinaan yang sangat membangun di Lapas Pemuda Tangerang, hingga tempat ini tidak terlihat seperti Lapas tetapi lebih mirip layaknya kampung karena bervariasinya program pembinaan dan keasrian tempatnya.

"Dukungan dari semua mitra kerja sangat kami harapkan, karena tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, mustahil tercapai hasilkan pembinaan yang baik," tutur Tedjo dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Wilayah Banten serta perwakilan Forkominda (Forum Komunikasi Daerah) Kota Tangerang serta Mitra Kerja sama Pemasyarakatan.

Sementara itu, Dirjenpas, Reynhard Silitonga menyatakan bahwa Pemasyarakatan memiliki 3 pilar utama unsur pembinaan, yakni WBP, Petugas dan masyarakat.

"Ketiganya ini harus saling mendukung. Bersinergi bersama untuk wujudkan reintegrasi yang baik bagi warga binaan. Menjadikan dia yang telah salah jalan menjadi manusia yang lebih baik hingga dapat kembali lagi ke masyarakat," ungkap Reynhard.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Pemasyarakatan yang telah membantu dan bersinergi dengan UPT Pemasyarakatan ikut serta dalam kegiatan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi WBP.

Dalam kegiatan tersebut, Dirjenpas berkesempatan meninjau Kampung Bersinar, Bale Baca, Kampus Kehidupan WBP Lapas Pemuda Tangerang, Sarana keterampilan dan olahraga, ruang kelas hingga dapur bersih Lapas Pemuda tangerang. 

Kegiatan diakhiri dengan diresmikannya Rumah Edukasi Anti Narkoba oleh Dirjenpas di Kampung Bersinar yang nantinya akan dijadikan tempat sharing pengetahuan dan penguatan dan edukasi tentang bahaya narkoba. Serta peresmian Laboratorium Komputer sebagai sarana prasarana belajar di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang.

Kegiatan diakhiri dengan pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan dan razia di Lapas Pemuda Tangerang yang dilakukan sejak bulan April 2021. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dilaksanakan secara simbolis oleh Dirjenpas, Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Banten dan Kepala BNN Propinsi Banten.

(Red) JP

Satu Anggota Brimob Tertembak Dalam Kontak Tembak KKB Dengan Satgas Damai Cartenz di Bandara Kiwirok

JAYAPURA, JP – Terjadi kontak tembak antara Satgas Damai Cartenz dengan teridentifikasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawah kepemimpinan Lamek Taplo di sekitar Bandara Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, pada hari Sabtu (22/01/2022), saat Tim Satgas Damai Cartenz tengah melakukan penjemputan.

Dalam peristiwa kontak tembak di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut telah jatuh korban penembakan di pihak Satgas Damai Cartenz satu orang anggota Brimob, sementara di pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek Taplo belum diketahui.

Dalam keterangannya Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH membenarkan tentang adanya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa," Dari kontak tembak tersebut satu anggota Brimob mengalami luka tembak dibagian dada namun kondisinya stabil dan dalam keadaan sadar," ungkapnya.

Lanjutnya," Saat ini korban telah tiba di Jayapura dan dievakuasi ke RS. Bhayangkara untuk penanganan medis," sambung  Kamal.

Terkait kronologis kejadian Kabid Humas Polda Papua menguraikan bahwa,"Pada hari ini, Sabtu 22 Januari 2022 . pukul, 07.30 WIT Anggota Satgas Damai Cartenz Sektor Pegunungan Bintang Pos Kiwirok melaksanakan persiapan dan perimeter pengamanan Shorty Helikoper Polri dari Sentani ke Bandara Kiwirok," terangnya.

"Pada Pukul 08.30 WIT anggota yang melaksanakan Pengamanan mendapat Serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata," sambung Kamal.

"Mendapat serang tersebut anggota membalas tembakan dan terjadi kontak tembak. Dari kontak tembak tersebut satu anggota Satgas Damai Cartenz an. Bharada Rizky Nugraha terkena tembakan dibagian dada kiri," ungkapnya.

Lanjut Kamal,"Pukul 08.45 WIT Pos Satgas Damai Cartenz meminta bantuan Personel Medis Yonif PR 431 untuk melakukan tindakan media kepada anggota Satgas Damai Cartenz," ujarnya.

"Kemudian pada Pukul 12.38 WIT, Helly Bell 412 EP/P- 3002/ dengan pilot Kompol Muhammad Nur, mengevakuasi anggota Brimob yang menjadi korban penembakan KKB pimpinan Lamek Taplo dari Distrik Kwirok, Kabupaten Pengunungan Bintang dan landing di Bandara Sentani," jelasnya.

"Nah, Pukul 12.41 WIT, korban an. Bharada Rizky Nugraha turun dari pesawat selanjutnya di naikan ke Mobil Ambulance RS.Bhayangkara," sambungnya.

"Lalu pada  Pukul 12.43 WIT, Mobil Ambulance RS.Bhayangkara mengevakuasi korban Ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan tindak medis lebih lanjut,"tandasnya.

Terkait peristiwa jatuhnya korban penembakan dari pihak Kepolisian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Identitas pelaku serta tindakan dari pihak Kepolisian terhadap pelaku penyerangan dan penembakan tersebut Kabid Humas Polda Papua menegaskan bahwa,

"Pelakunya KKB dan Pimpinannya Lamek Taplo. Langkah-langkah kepolisian selanjutnya adalah melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut dengan berkoordinasi dengan TNI," pungkas Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH.

(Red) JP

Dorong Kewirausahaan Kalangan Muda, Bamsoet Ajak Kelompok Cipayung Plus Bertemu Menteri Investasi

JAKARTA, JP - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama mantan Anggota DPR RI 2004-2019 Mauarar Sirait, mengajak para pimpinan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung plus bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mendorong generasi muda, khususnya organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus untuk mentransformasikan gerakan mahasiswa agar tidak hanya menjadi kekuatan sosial. Melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya dengan turut terlibat dalam berbagai kewirausahaan dan pengembangan UMKM, (22/01/2022).

"Cipayung Plus juga bisa memanfaatkan program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset yang sedang digalakan Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Joko Widodo secara terbuka terus menerus mengajak siapapun untuk menyiapkan proposal yang jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Kelompok Cipayung Plus harus bisa memanfaatkan momentum ini," ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Senior di Mantan Anggota DPR RI Maruarar Sirait beserta kelompok Cipayung Plus, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Sabtu (22/01/2022).

Kelompok Cipayung Plus yang hadir antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama, Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri, Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Wiryawan, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rifai, Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal Muh Dzilal, Ketua Umum PII Rafani Tuahuns, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, Ketua Umum KMHDI Yoga, dan Sekjen IMM Zaky Nugraha.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin usaha tambang, 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Menunjukan betapa banyaknya peluang usaha yang bisa digarap dari berbagai izin usaha yang sudah dicabut lantaran tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Mahasiswa sebagai kaum terpelajar yang memiliki kreatifitas dan inovasi tanpa batas, harus bisa merumuskan program usaha yang baik dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau perusahaan yang besar, kalangan mahasiswa bisa memulainya dengan membentuk koperasi, UMKM, maupun kelompok usaha bersama," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia tercatat masih memiliki tingkat kewirausahaan yang rendah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 lalu tercatat tingkat kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mampu mencapai 5 persen dan Singapura 7 persen. Atau negara Asia lainnya seperti China yang mencapai 10 persen dan Jepang dengan 11 persen.

"Dengan terlibat aktif di berbagai kegiatan kewirausahaan, mahasiswa telah turut menyiapkan masa depan yang cerah bagi Indonesia. Sehingga kelak ketika lulus kuliah, mereka semakin matang untuk menghadapi perekonomian global. Sekaligus siap mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa melalui berbagai kegiatan usaha yang semakin maju dan berkembang," pungkas Bamsoet. 

(*) JP

OTT Korupsi Dan Gratifikasi, Tim KPK Bekuk Bupati Langkat Beserta Begundalnya di Sumatera Utara

JAKARTA, JP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Selasa (18/01/2022) , dimana kali ini Tempat Kejadian Perkara (TKP) berlokasi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 1x24 Jam OTT di awali dengan Penyidikan tertutup kemudian menjadi proses penyidikan, kemudian usai gelar perkara maka KPK memberikan kesimpulan terkait OTT terhadap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Periode 2019-2024 beserta para Kroni-kroninya, (20/01/2022).

Pengumuman penahanan atas Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau janji dari penyelenggara negara atau pihak yang mewakili terkait pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 - 2022 di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa,"KPK telah melakukan kegiatan Tangkap Tangan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Nagara atau yang mewakilinya terkait dengan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam kegiatan OTT ini Tim KPK telah mengamankan delapan orang pada 18 Januari 2022, sekitar Jam 20:30 di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara," terangnya dalam Konferensi Pers yang di gelar KPK di Gedung Merah Putih pada (20/01/2022) pagi.

"Pihak-pihak yang di amankan pertama, Sdr TRP Bupati Kabupaten Langkat 2019-2024, kedua Sdr SJ Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat, ketiga Sdr DT Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat, keempat Sdr SH Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kelima Sdr MSA Swasta Kontraktor, keenam Sdr SC Swasta atau Kontraktor, ketujuh Sdr MR Swasta atau Kontraktor dan kedelapan Sdr IS Swasta atau Kontraktor," ungkap Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

Dalam kronologis kejadian OTT yang di lakukan KPK terhadap delapan orang tersangka tersebut, Pimpinan KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa,"Semula sekitar pada hari selasa 18 Januari 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara atau pihak yang mewakilinya dimana diduga ada komunikasi sebelumnya atas kesepakatan yang akan di berikan oleh saudara MR. Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak diantaranya Sdr MR yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu Bank Daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sedangkan Sdr MSA, Sdr SC dan Sdr IS sebagai perwakilan dari Sdr ISK dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi,"jelasnya.

"Sdr MR kemudian menemui Sdr MSA, Sdr SC dan Sdr IS di kedai kopi tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai. Tim KPK langsung malakukan penangkapan dan mengamankan Sdr MR, MSA,SCdan IS berikut uang ke Polres Binjai. Kemudian Tim KPK menuju kerumah kediaman pribadi Sdr TRP untuk mengamankan TRP dan ISK. Namun setelah tiba dilokasi diperoleh informasi bahwa keberadaan TRP dan ISK sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran Tim KPK,"sambungnya.

"Selanjutnya Tim KPK mendapatkan informasi bahwa Sdr TRP telah datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15:45 WIB, dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan," imbuhnya.

"Para pihak beserta barang bukti pada saat penangkapan. Ditangkap dengan sejumlah uang berupa Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah, kemudian di bawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan KPK lebih lanjut. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan TRP melalui orang-orang kepercayaannya," terang Nurul Ghufron.

"Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di maksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan di temui adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan dan mengumumkan Tersangka sebagai berikut ;

Pemberi Sdr MR dari pihak Swasta, Penerima Sdr TRP Bupati Kabupaten Langkat Periode 2019-2024. Kedua Sdr ISK Kepala Desa Balai Kasih, ketiga Sdr MSA Swasta Kontraktor, keempat Sdr SC Swasta Kontraktor, kelima Sdr IS Swasta Kontraktor, konstruksi perkara diduga telah terjadi rangkaian kegiatan yang diduga merupakan Tindak Pidana Korupsi , sebagai berikut ;

"Yaitu sekitar tahun 2020 hingga saat ini 2022 pada saat tertangkap, Sdr Tersangka TRP Bupati Kabupaten Langkat Periode 2019-2024 bersama denga Sdr TSK Kepala Desa Balai Kasih yang adalah saudara kandung dari Sdr TRP diduga melakukan pengaturan didalam pelaksanaan paket Proyek Pengerjaan Infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan ini Sdr TRP memerintahkan Sdr SC selaku  Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Sdr ISK sebagai representasi dari Sdr TRP dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan di tunjuk sebagai pemenang Paket-paket Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Agar bisa menjadi pemenang Paket Proyek Pekerjaan diduga ada permintaan persentase Fee oleh Sdr TRP melalui Sdr ISK dengan nilai persentase Lima Belas persen (15%) dari nilai Proyek untuk Paket Pekerjaan melalui Tahapan Lelang dan untuk Paket Proyek yang dengan Paket Penunjukan Langsung persentasenya Enam Belas koma Lima persen (16.5%) , jadi untuk yang melalui lelang 15% yang melalui penunjukan langsung 16.5%," papar Ghufron.

"Selanjutnya salah satu pemenang yang di pilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua Dinas tersebut adalah Sdr MR dengan menggunakan beberapa Bendera Perusahaan dan untuk total nilai Proyek yang di kerjakan sebesar Empat koma Tiga Miliar (4,3M),"imbuhnya.

"Selain dikerjakan oleh pihak rekanan ada juga beberapa pekerjaan yang di kerjakan oleh Sdr TRP melalui Perusahaan milik ISK sendiri. Pemberian Fee oleh Sdr Tersangka MR diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp 786 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam) Juta, yang diterima melalui perantara Tersangka MSA,Tersangka SC dan Tersangka IS untuk kemudian di berikan kepada Tersangka ISK dan diteruskan lagi kepada Tersangka TRP,"terang Ghufron.

"Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang Fee di maksud dari berbagai Proyek di Kabupaten Langkat, Sdr TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya di maksud yaitu Sdr Tersangka ISK, Sdr Tersangka MSA, Sdr Tersangka SC dan Sdr Tersangka IS, Diduga pula ada banyak penerimaan lain yang oleh Sdr  TersangkaTRP melalui Sdr Tersangka IS dari berbagai rekanan dan hal ini masih dalam Proses Pendalaman oleh Tim Penyidik KPK," tandas Pimpinan KPK.

Nurul Ghufron menekankan kembali bahwa apa yang di hasilkan dari OTT tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp 786 Juta adalah sebagian kecil dari beberapa Paket Proyek terindikasi Korupsi dan Gratifikasi yang di lakukan oleh Tersangka TRP beserta Kroni-kroninya yang dimungkinkan dengan bentuk pola yang sama.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron pun menegaskan bahwa,"Atas perbuatan tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal Pertama Sdr MR selaku Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat Satu Huruf a atay Pasal 5 Ayat 1 Huruf b atau Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu dari Pemberi,"jelasnya.

Sedangkan untuk Penerima Pimpinan KPK Nurul Ghufron menegaskan bahwa,"Kedua Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku Penerima disangkakan melanggaPasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 junchto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junchto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP junchto Pasal 65 Ayat 1 KUHP,"tegasnya.

Lebih lanjut Nurul Ghufron mengatakan," Untuk proses Penyidikan dilakukan upaya paksa Penahanan oleh Tim Penyidik bagi Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Januari 2922 sampai dengan 7 Februari 2022 di Rutan KPK, pertama Sdr TRP di tahan di Rutan KPK pada POMDAM JAYA Guntur, kedua Sdr SC ditahan di Rutan KPK pada POMDAM JAYA Guntur, Sdr MSA di tahan di Polres Metro Jakarta Pusat, keempat Sdr IS ditahan di Polres Jakarta Timur, enam Sdr MR di tahan di Gedung KPK Merah Putih," jelasnya.

"KPK mendapat informasi bahwa atas bantuan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karena sampai saat ini Sdr ISK belum berada di gedung KPK ini, tapi kami sudah mendapatkan informasi bahwa Tersangka Sdr ISK saat ini telah juga di amankan oleh Tim dan segera di bawa ke Polres Binjai untuk di mintakan keterangan, jadi masih di Binjai belum di bawa ke Jakarta," ungkap Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

KPKpun berterima kasih kepada para pihak termasuk dan khususnya kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah turut membantu dalam kegiatan Tangkap Tangan yang di lakukan oleh Tim KPK. KPK Prihatin terhadap para Penyelenggara Negara yang masih melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi dengan bermufakat jahat pada para pihak lain dengan cara yang tidak jujur.APBD yang seharusnya untuk rakyat justru di gunakan dengan niat untuk memperkaya diri.

KPK menghimbah pada para Perbankan atau Pihak-pihak Jasa lainnya jika menemui atau melayani transaksi keuangan yang mencurigakan, atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan contoh penarikan uang dalam jumlah besar agar segera melaporkan pada KPKatau APH lainnya.

(IR/AF) JP

Sumber : Humas KPK

Pussenarhanud Kodiklatad Siap Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

CIMAHI, JP - Setelah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2021, Pussenarhanud bertekad untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut dibuktikan dengan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan di Aula R. Harsoyo Jl. Sriwijaya No. 1 Cimahi, pada Rabu(19/01/2021).

Acara tersebut dipimpin oleh Pgs. Danpussenarhanud Brigjen TNI Erwin Septiansyah dan dihadiri oleh Inspektur (Ir) Kodiklatad Mayjen TNI Gabriel Lema, Ir Pussenarhanud Brigjen TNI Hindro Mrtono, Dirsen Pussenarhanud Brigjen TNI Dedi Solihin, Direktur Umum Pussenarhanud Brigjen TNI Hari Mulyanto, Para Direktur Pembinaan dan Para Pamen Ahli Pussenarhanud, Forkopimda Kota Cimahi, Camat Cimahi Tengah dan Utara, tokoh agama, tokoh Pemuda dan tokoh adat  setempat serta seluruh Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Pussenarhanud. Kegiatan ini  diikuti oleh seluruh satuan Arhanud secara Virtual.

Dalam sambutannya Pgs. Danpussenarhanud menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota Pussenarhanud atas dedikasi dan  kerja kerasnya untuk mewujudkan WBK di lingkungan Pussenarhanud dan telah meraih predikat WBK dan penghargaan dari Kemenpan RB sebagai satker yang telah sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan ZI sehingga publik mendapatkan pelayanan yang prima. 

"Selanjutnya kita akan menuju WBBM" tambah Brigjen Erwin. 

Sedangkankan Mayjen TNI Gabriel Lema  (Ir Kodiklatad) dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya atas WBK yang telah diraih oleh Pussenarhanud dan bertekad untuk mewujudkan WBK tersebut di seluruh satuan jajaran Kodiklatad.

 " Kita tidak butuh dinilai yang penting kita benar-benar bisa mewujudkan WBK dan WBBM" ujar Jenderal Bintang dua tersebut.

Selanjutnya setelah paparan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Pussenarhanud oleh Kolonel Arh Tri Sugiyanto, dilaksanakan Penandatanganani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Pgs. Danpussenarhanud yang disaksikan oleh Ir Kodiklatad dan seluruh Pejabat Pussenarhanud serta Forkopimda kota Cimahi dan seluruh tamu undangan.

Sebagai bentuk tekad dan keseriusan Pussenarhanud dalam menuju WBBM, seluruh anggota Pussenarhanud menandatangani pula Komitmen Bersama Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

(Johanes) JP