Dorong Kewirausahaan Kalangan Muda, Bamsoet Ajak Kelompok Cipayung Plus Bertemu Menteri Investasi

JAKARTA, JP - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama mantan Anggota DPR RI 2004-2019 Mauarar Sirait, mengajak para pimpinan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung plus bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mendorong generasi muda, khususnya organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus untuk mentransformasikan gerakan mahasiswa agar tidak hanya menjadi kekuatan sosial. Melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya dengan turut terlibat dalam berbagai kewirausahaan dan pengembangan UMKM, (22/01/2022).

"Cipayung Plus juga bisa memanfaatkan program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset yang sedang digalakan Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Joko Widodo secara terbuka terus menerus mengajak siapapun untuk menyiapkan proposal yang jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Kelompok Cipayung Plus harus bisa memanfaatkan momentum ini," ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Senior di Mantan Anggota DPR RI Maruarar Sirait beserta kelompok Cipayung Plus, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Sabtu (22/01/2022).

Kelompok Cipayung Plus yang hadir antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama, Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri, Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Wiryawan, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rifai, Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal Muh Dzilal, Ketua Umum PII Rafani Tuahuns, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, Ketua Umum KMHDI Yoga, dan Sekjen IMM Zaky Nugraha.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin usaha tambang, 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Menunjukan betapa banyaknya peluang usaha yang bisa digarap dari berbagai izin usaha yang sudah dicabut lantaran tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Mahasiswa sebagai kaum terpelajar yang memiliki kreatifitas dan inovasi tanpa batas, harus bisa merumuskan program usaha yang baik dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau perusahaan yang besar, kalangan mahasiswa bisa memulainya dengan membentuk koperasi, UMKM, maupun kelompok usaha bersama," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia tercatat masih memiliki tingkat kewirausahaan yang rendah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 lalu tercatat tingkat kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mampu mencapai 5 persen dan Singapura 7 persen. Atau negara Asia lainnya seperti China yang mencapai 10 persen dan Jepang dengan 11 persen.

"Dengan terlibat aktif di berbagai kegiatan kewirausahaan, mahasiswa telah turut menyiapkan masa depan yang cerah bagi Indonesia. Sehingga kelak ketika lulus kuliah, mereka semakin matang untuk menghadapi perekonomian global. Sekaligus siap mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa melalui berbagai kegiatan usaha yang semakin maju dan berkembang," pungkas Bamsoet. 

(*) JP

OTT Korupsi Dan Gratifikasi, Tim KPK Bekuk Bupati Langkat Beserta Begundalnya di Sumatera Utara

JAKARTA, JP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Selasa (18/01/2022) , dimana kali ini Tempat Kejadian Perkara (TKP) berlokasi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 1x24 Jam OTT di awali dengan Penyidikan tertutup kemudian menjadi proses penyidikan, kemudian usai gelar perkara maka KPK memberikan kesimpulan terkait OTT terhadap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Periode 2019-2024 beserta para Kroni-kroninya, (20/01/2022).

Pengumuman penahanan atas Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau janji dari penyelenggara negara atau pihak yang mewakili terkait pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 - 2022 di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pimpinan KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa,"KPK telah melakukan kegiatan Tangkap Tangan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Nagara atau yang mewakilinya terkait dengan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam kegiatan OTT ini Tim KPK telah mengamankan delapan orang pada 18 Januari 2022, sekitar Jam 20:30 di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara," terangnya dalam Konferensi Pers yang di gelar KPK di Gedung Merah Putih pada (20/01/2022) pagi.

"Pihak-pihak yang di amankan pertama, Sdr TRP Bupati Kabupaten Langkat 2019-2024, kedua Sdr SJ Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat, ketiga Sdr DT Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat, keempat Sdr SH Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kelima Sdr MSA Swasta Kontraktor, keenam Sdr SC Swasta atau Kontraktor, ketujuh Sdr MR Swasta atau Kontraktor dan kedelapan Sdr IS Swasta atau Kontraktor," ungkap Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

Dalam kronologis kejadian OTT yang di lakukan KPK terhadap delapan orang tersangka tersebut, Pimpinan KPK Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa,"Semula sekitar pada hari selasa 18 Januari 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara atau pihak yang mewakilinya dimana diduga ada komunikasi sebelumnya atas kesepakatan yang akan di berikan oleh saudara MR. Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak diantaranya Sdr MR yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu Bank Daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sedangkan Sdr MSA, Sdr SC dan Sdr IS sebagai perwakilan dari Sdr ISK dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi,"jelasnya.

"Sdr MR kemudian menemui Sdr MSA, Sdr SC dan Sdr IS di kedai kopi tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai. Tim KPK langsung malakukan penangkapan dan mengamankan Sdr MR, MSA,SCdan IS berikut uang ke Polres Binjai. Kemudian Tim KPK menuju kerumah kediaman pribadi Sdr TRP untuk mengamankan TRP dan ISK. Namun setelah tiba dilokasi diperoleh informasi bahwa keberadaan TRP dan ISK sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran Tim KPK,"sambungnya.

"Selanjutnya Tim KPK mendapatkan informasi bahwa Sdr TRP telah datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15:45 WIB, dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan," imbuhnya.

"Para pihak beserta barang bukti pada saat penangkapan. Ditangkap dengan sejumlah uang berupa Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah, kemudian di bawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan KPK lebih lanjut. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan TRP melalui orang-orang kepercayaannya," terang Nurul Ghufron.

"Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di maksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan di temui adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan dan mengumumkan Tersangka sebagai berikut ;

Pemberi Sdr MR dari pihak Swasta, Penerima Sdr TRP Bupati Kabupaten Langkat Periode 2019-2024. Kedua Sdr ISK Kepala Desa Balai Kasih, ketiga Sdr MSA Swasta Kontraktor, keempat Sdr SC Swasta Kontraktor, kelima Sdr IS Swasta Kontraktor, konstruksi perkara diduga telah terjadi rangkaian kegiatan yang diduga merupakan Tindak Pidana Korupsi , sebagai berikut ;

"Yaitu sekitar tahun 2020 hingga saat ini 2022 pada saat tertangkap, Sdr Tersangka TRP Bupati Kabupaten Langkat Periode 2019-2024 bersama denga Sdr TSK Kepala Desa Balai Kasih yang adalah saudara kandung dari Sdr TRP diduga melakukan pengaturan didalam pelaksanaan paket Proyek Pengerjaan Infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan ini Sdr TRP memerintahkan Sdr SC selaku  Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Sdr ISK sebagai representasi dari Sdr TRP dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan di tunjuk sebagai pemenang Paket-paket Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Agar bisa menjadi pemenang Paket Proyek Pekerjaan diduga ada permintaan persentase Fee oleh Sdr TRP melalui Sdr ISK dengan nilai persentase Lima Belas persen (15%) dari nilai Proyek untuk Paket Pekerjaan melalui Tahapan Lelang dan untuk Paket Proyek yang dengan Paket Penunjukan Langsung persentasenya Enam Belas koma Lima persen (16.5%) , jadi untuk yang melalui lelang 15% yang melalui penunjukan langsung 16.5%," papar Ghufron.

"Selanjutnya salah satu pemenang yang di pilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua Dinas tersebut adalah Sdr MR dengan menggunakan beberapa Bendera Perusahaan dan untuk total nilai Proyek yang di kerjakan sebesar Empat koma Tiga Miliar (4,3M),"imbuhnya.

"Selain dikerjakan oleh pihak rekanan ada juga beberapa pekerjaan yang di kerjakan oleh Sdr TRP melalui Perusahaan milik ISK sendiri. Pemberian Fee oleh Sdr Tersangka MR diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp 786 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam) Juta, yang diterima melalui perantara Tersangka MSA,Tersangka SC dan Tersangka IS untuk kemudian di berikan kepada Tersangka ISK dan diteruskan lagi kepada Tersangka TRP,"terang Ghufron.

"Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang Fee di maksud dari berbagai Proyek di Kabupaten Langkat, Sdr TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya di maksud yaitu Sdr Tersangka ISK, Sdr Tersangka MSA, Sdr Tersangka SC dan Sdr Tersangka IS, Diduga pula ada banyak penerimaan lain yang oleh Sdr  TersangkaTRP melalui Sdr Tersangka IS dari berbagai rekanan dan hal ini masih dalam Proses Pendalaman oleh Tim Penyidik KPK," tandas Pimpinan KPK.

Nurul Ghufron menekankan kembali bahwa apa yang di hasilkan dari OTT tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp 786 Juta adalah sebagian kecil dari beberapa Paket Proyek terindikasi Korupsi dan Gratifikasi yang di lakukan oleh Tersangka TRP beserta Kroni-kroninya yang dimungkinkan dengan bentuk pola yang sama.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron pun menegaskan bahwa,"Atas perbuatan tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal Pertama Sdr MR selaku Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat Satu Huruf a atay Pasal 5 Ayat 1 Huruf b atau Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu dari Pemberi,"jelasnya.

Sedangkan untuk Penerima Pimpinan KPK Nurul Ghufron menegaskan bahwa,"Kedua Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku Penerima disangkakan melanggaPasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 junchto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junchto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP junchto Pasal 65 Ayat 1 KUHP,"tegasnya.

Lebih lanjut Nurul Ghufron mengatakan," Untuk proses Penyidikan dilakukan upaya paksa Penahanan oleh Tim Penyidik bagi Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Januari 2922 sampai dengan 7 Februari 2022 di Rutan KPK, pertama Sdr TRP di tahan di Rutan KPK pada POMDAM JAYA Guntur, kedua Sdr SC ditahan di Rutan KPK pada POMDAM JAYA Guntur, Sdr MSA di tahan di Polres Metro Jakarta Pusat, keempat Sdr IS ditahan di Polres Jakarta Timur, enam Sdr MR di tahan di Gedung KPK Merah Putih," jelasnya.

"KPK mendapat informasi bahwa atas bantuan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karena sampai saat ini Sdr ISK belum berada di gedung KPK ini, tapi kami sudah mendapatkan informasi bahwa Tersangka Sdr ISK saat ini telah juga di amankan oleh Tim dan segera di bawa ke Polres Binjai untuk di mintakan keterangan, jadi masih di Binjai belum di bawa ke Jakarta," ungkap Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

KPKpun berterima kasih kepada para pihak termasuk dan khususnya kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah turut membantu dalam kegiatan Tangkap Tangan yang di lakukan oleh Tim KPK. KPK Prihatin terhadap para Penyelenggara Negara yang masih melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi dengan bermufakat jahat pada para pihak lain dengan cara yang tidak jujur.APBD yang seharusnya untuk rakyat justru di gunakan dengan niat untuk memperkaya diri.

KPK menghimbah pada para Perbankan atau Pihak-pihak Jasa lainnya jika menemui atau melayani transaksi keuangan yang mencurigakan, atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan contoh penarikan uang dalam jumlah besar agar segera melaporkan pada KPKatau APH lainnya.

(IR/AF) JP

Sumber : Humas KPK

Pussenarhanud Kodiklatad Siap Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

CIMAHI, JP - Setelah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2021, Pussenarhanud bertekad untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut dibuktikan dengan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan di Aula R. Harsoyo Jl. Sriwijaya No. 1 Cimahi, pada Rabu(19/01/2021).

Acara tersebut dipimpin oleh Pgs. Danpussenarhanud Brigjen TNI Erwin Septiansyah dan dihadiri oleh Inspektur (Ir) Kodiklatad Mayjen TNI Gabriel Lema, Ir Pussenarhanud Brigjen TNI Hindro Mrtono, Dirsen Pussenarhanud Brigjen TNI Dedi Solihin, Direktur Umum Pussenarhanud Brigjen TNI Hari Mulyanto, Para Direktur Pembinaan dan Para Pamen Ahli Pussenarhanud, Forkopimda Kota Cimahi, Camat Cimahi Tengah dan Utara, tokoh agama, tokoh Pemuda dan tokoh adat  setempat serta seluruh Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Pussenarhanud. Kegiatan ini  diikuti oleh seluruh satuan Arhanud secara Virtual.

Dalam sambutannya Pgs. Danpussenarhanud menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota Pussenarhanud atas dedikasi dan  kerja kerasnya untuk mewujudkan WBK di lingkungan Pussenarhanud dan telah meraih predikat WBK dan penghargaan dari Kemenpan RB sebagai satker yang telah sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan ZI sehingga publik mendapatkan pelayanan yang prima. 

"Selanjutnya kita akan menuju WBBM" tambah Brigjen Erwin. 

Sedangkankan Mayjen TNI Gabriel Lema  (Ir Kodiklatad) dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya atas WBK yang telah diraih oleh Pussenarhanud dan bertekad untuk mewujudkan WBK tersebut di seluruh satuan jajaran Kodiklatad.

 " Kita tidak butuh dinilai yang penting kita benar-benar bisa mewujudkan WBK dan WBBM" ujar Jenderal Bintang dua tersebut.

Selanjutnya setelah paparan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Pussenarhanud oleh Kolonel Arh Tri Sugiyanto, dilaksanakan Penandatanganani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Pgs. Danpussenarhanud yang disaksikan oleh Ir Kodiklatad dan seluruh Pejabat Pussenarhanud serta Forkopimda kota Cimahi dan seluruh tamu undangan.

Sebagai bentuk tekad dan keseriusan Pussenarhanud dalam menuju WBBM, seluruh anggota Pussenarhanud menandatangani pula Komitmen Bersama Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

(Johanes) JP

Pererat Sinergitas TNI-Polri, Pangdam XII/Tpr Terima Kunjungan Perdana Kapolda Kalimantan Barat

KUBU RAYA, JP - Dalam rangka mempererat sinergitas antara TNI-Polri khususnya Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., menerima kunjungan perdana Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro. Pertemuan berlangsung di Koridor Gedung A Makodam XII/Tpr, pada Senin (17/01/2022).

Hal ini disampaikan oleh Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Hendra Purwanasari, melalui keterangan tertulisnya pada Awak Media di Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dikatakan Kapendam, dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Sulaiman Agusto didampingi para pejabat utama Kodam XII/Tpr menyambut kedatangan Kapolda Kalbar beserta rombongan dengan penuh keakraban dan kekeluargaan.

"Maksud kunjungan kali ini adalah untuk silaturahmi sekaligus perkenalan diri Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro sebagai pejabat Kapolda Kalbar yang baru," katanya.

Kapendam XII/Tpr mengungkapkan, selain memperkenalkan diri secara singkat, dalam kunjungan tersebut Kapolda juga berharap, pertemuan ini dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas TNI-Polri di wilayah Kalimantan Barat.

"Kapolda berharap, hubungan antara Kodam dan Polda semakin solid untuk bersama-sama menjaga dan mewujudkan suasana Kamtibmas yang baik di wilayah Kalbar," ungkap Kolonel Inf Hendra.

Senada dengan Kapolda Kalbar, diungkapkan Kapendam, Pangdam XII/Tpr dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda di Makodam XII/Tpr. Orang nomor satu di Kodam XII/Tpr ini juga sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri di Kalbar.

"Selain itu, Pangdam juga mengajak Kapolda, sebagai bagian dari Forkopimda untuk bersama-sama membantu program-program Gubernur dalam membangun Provinsi Kalimantan Barat," pungkasnya.

(Pendi) JP

Melody Sinaga Sang Calon Ketua Tunggal, Menang WO Dalam Konferensi PWI Bekasi Raya

BEKASI, JP - Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Bekasi Raya (Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi) hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Melody Sinaga. Tidak ada persaingan ketat, sehingga semua tahapan berlangsung secara cepat.

"Tidak ada masalah dalam prosesnya dan karena calonnya calon tunggal, maka lebih baik dituntaskan dengan cepat," kata Wakil Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Bidang Organisasi Akhmad Syukri, selaku pimpinan sidang.

Diakuinya, konferensi PWI Bekasi Raya termasuk kategori tercepat dalam pelaksanaan pemilihan ketua PWI di wilayah Jawa Barat untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2024.

  
"Dari catatan waktu yang saya lihat prosesnya tidak lebih 30 menit," ungkap Arie yang juga dikenal sebagai sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat.

Kata Arie, Konferensi PWI Bekasi Raya ini dibuat dalam rangka mendelegasikan kepemimpinan PWI Bekasi Raya yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. 

Dia berpesan kepada ketua terpilih agar selalu menjaga martabat PWI dan martabat insan pers secara keseluruhan di mata masyarakat dan pemerintah.

Hadir dalam acara tersebut yakni Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi Tri Adhianto, peserta Konferensi PWI Bekasi Raya dan beberapa pengurus jajaran SMSI Bekasi Raya. 

"Ketua SMSI Bekasi kang Doni Ardon engga hadir, sepertinya menghadiri Muswil Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat yang kebetulan acaranya bertepatan hari ini, Sabtu, 5 Januari 2022,"  ucap Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya bidang hubungan antar lembaga, Suryono di lokasi pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan.

Plt Walikota Bekasi membuka secara resmi acara tersebut disaksikan Plt. Bupati Bekasi KH. Ahmad Marzuki, Kabag Humas Kota Bekasi Sajekti Rubiyah, perwakilan Kemenag Ahmad Mirza dan perwakilan pengurus PWI Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Tri meminta PWI Bekasi Raya bisa dapat menjunjung tinggi marwah jurnalistik, memiliki berinovasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. 

"Semoga wartawan yang tergabung di dalamnya senantiasa menyajikan berita dan Informasi secara faktual dan berimbang," pesannya.

Ketua PWI Bekasi Raya periode 2022-2024, Melody Sinaga menyampaikan terimakasih atas dukungan anggota PWI Bekasi Raya selama menjabat sebagai ketua PWI Bekasi Raya di periode sebelumnya. 

“Saya ucapkan terimakasih atas kepercayaan teman teman untuk mempercayakan saya kembali, dan terimakasih juga atas perhatian Pemerintah Kota Bekasi kepada Insan pers yang ada di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi".

"Kami berharap ke depannya kita juga dapat merangkul wartawan- wartawan lainnya yang belum tergabung di PWI,” ungkap Melody Sinaga. 

(Ardon) JP

Galian C Ilegal Rendam Sawah Warga, Kades Mekar Jaya : 'Saya Harus Perjuangkan Hak Warga Saya!'

LEBAK, JP -- Dampak dari limbah Galian C ilegal yang beroperasi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Cimarga , Kabupaten Lebak menuai protes keras Kepala Desa dan Warganya. Pasalnya air limbah dari Galian C tersebut merendam puluhan Hektare sawah para petani. Sehingga para petanipun selain tak dapat bekerja lagi ditambah dengan kerugian sawah yang rusak dan tak dapat berproduksi akibat ulah para penambang liar tersebut, (13/01/2021).

Kepala Desa Mekar Jaya, Udi bersama warga terus bergerak memperjuangkan hak masyarakatnya dari imbas penambang galian pasir iar yang berada di wilayah Desa Mekar Jaya yang dipimpinnya..

"Akibat dampak dari galian C tersebut, banyak masyarakat khususnya para petani kehilangan sawah sebagai mata pencaharian kehidupan sehari-hari ,"terangnya kepada Awak Media.Kamis,(13/01/2022).

Dikatakan Udi, kurang lebih jika di total sekitar 80 hektare masyarakat kehilangan lahannya. 

"Saya sangat prihatin melihat kondisi masyarakat khususnya warga Desa Mekarjaya,"ucapnya.

Udi menegaskan bahwa, bersama masyarakat dirinya akan terus berjuang hingga mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka. Karena, akibat dari dampak galian tambang pasir banyak sekali lahan dan area pesawahan para petani  yang rusak dan tidak produktif lagi.

"Sebagai Kepala Desa sudah menjadi kewajiban untuk membela rakyatnya yang tertindas .Kalau bukan kita siapa lagi ,"tegas Udi.

Lebih lanjut ,Udi mengatakan,semua pergerakan mutlak dari hati nurani sebagai pemimpin.Ia juga menegaskan bahwa,tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur yang tidak logis.

Karena Demontrasi itu bukan provokasi.Akan tetapi ini suatu bentuk protes dari masyarakat akibat tidak adanya solusi terkait haknya, yaitu lahan sawah mereka yang terimbas limbah galian pasir. 

"Saya tidak pernah memprovokasi siapapun dan tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur lain apalagi di bawa ke ranah politik. bersama masyarakat bergerak karena memang mencari keadilan akan nasib kami yang terkena imbas dari penambangan pasir di lingkungan Desa Mekar Jaya,"pungkasnya.

(Engar) JP

Ketum SMSI Sambangi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dibilangan Senayan, Jakarta Pusat

JAKARTA, JP  Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Januari 2022. 

Dalam pertemuan itu, Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir dan wakil Sekjen SMSI Yono Hartono.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pembina SMSI Pusat, Bambang Soesatyo memberikan beberapa masukan penting, serta berharap kegiatan Hari Ulang Tahun SMSI yang jatuh pada 7 Maret 2022 berjalan lancar dan sukses. 

Pertemuan yang berlangsung hangat, serius tapi santai itu, Firdaus menyampaikan rencananya untuk memperingati ulang tahun ke-5 SMSI. 

Rencananya ulang tahun organisasi pengusaha pers siber yang beranggotakan 1.700 pengusaha media itu, akan mengundang Presiden RI Joko Widodo. 

SMSI sebagai organisasi media siber lahir sebagai bentuk antisipasi perkembangan zaman di dunia media.

“SMSI harus selalu ber-akselarasi dengan kemajuan hightec dunia digital. SMSI sudah mulai memasuki Metaverse, dan Milleneals Cyber Media (MCM) yang akan segera diluncurkan SMSI Pusat,” kata Firdaus.

(Arie) JP