KABUPATEM BEKASI, JP - Kemunculan statement Kades Tambun Sarja Winata di sejumlah Media Online mengenai peruntukan Pembangunan Taman Desa selain masyarakat juga untuk Wartawan dan LSM dengan sumber dana dari ADD tanpa menjelaskan berapa total biaya yang di gelontorkan untuk Pembangunan Taman Desa tersebut menuai reaksi keras dari para Aktivis dan LSM serta sorotan tajam Wartawan, (08/01/2022).
Pasalnya diawali dalam Pembangunan Taman Desa Tambun tersebut disinyalir tidak dilakukan secara transparan oleh Kades Tambun dan terkesan ada yang disembunyikan yang kemudian menumbulkan Kritikan dan Sorotan tajam dari para Aktivis, LSM dan Wartawan selaku sosial kontrol. Dengan tidak dilakukannya oleh sang Kades pemasangan Papan Proyek di lokasi Pembangunan Taman yang menjelaskan tentang Anggaran Pembangunan, siapa yang mengerjakan dan berapa lama waktu pengerjaan pembangunan tersebut, mengingat dana yang di gulirkan menggunakan ADD (Berdasarkan Pengakuan dari Kades Sarja Winata dalam statement di sejumlah Media Online) atau uang Negara yang Notabene adalah uang rakyat.
Sementara Kades Tambun, Sarja Winata sendiri menurut pengakuan dari Para aktivis dan Wartawan sangat sulit di hubungi di Kantor Desa dan bahkan telah di konfirmasi oleh para Aktivis, LSM dan Wartawan melalui telepone dan pesan Whatsapp terkait berapa nominal Anggaran Pembangunan untuk Taman Desa Tambun, namun Kades Sarja Winata tidak pernah menjawab, kendati pesan Whatsappnya diterima, dibaca dan selalu hidup.
Kemudian Kades Tambun yang akrab di panggil Ja'ut tersebut mengeluarkan Statemen pada sejumlah Media Online, yang mengatakan bahwa sumber dananya dari ADD (Anggaran Dana Desa) tanpa menjelaskan jumlah Total Anggaran yang di gunakan untuk Pembangunan Taman Desa berikut Pendopo dan Pemagarannya tersebut, di tambah lagi Sarja Winata mengatakan bahwa PembangunaTaman Desa tersebut di gunakan untuk masyarakat serta Wartawan dan LSM, sementara Transparansi Pembangunan tersebut di nilai masyarakat serta para Aktivis, LSM dan Wartawan belum dapat memenuhi unsur sehingga menuai kritikan pedas dan sorotan tajam kembali dari para Aktivis, LSM dan Wartawan yang giat dalam melakukan Tupoksinya selaku Sosial Kontrol.
Aktivis LPPN-RI, Daniel Apollopun angkat bicara terkait pernyataan Kades Tambun, Sarja Winata yang membawa nama Wartawan dan LSM di dalam peruntukan Pembangunan Taman Desa Tambun yang menjadi sorotan para Aktivis, LSM dan Wartawan dikarenakan tak adanya transparansi dalam Proses Pembangunannya.
"Kalau menurut saya..saya tegaskan tidak pernah kita di ajak kompromi apapun dalam pembangunan itu, jelas dalam hal ini LSM LPPN-RI menolak tentang tanggapan seperti itu..bahwa kami tidak diikut sertakan dalam Kompromi-kompromi dalam Pembangunan Taman, Pagar dan Pendopo itu," jelasnya pada Awak Media dibilangan Tambun Selatan pada (06/01/2022) sore.
Ketika diulas kembali tentang adanya dugaan ketidak jelasan dan ketidak transparan Kades Tambun, Sarja Winata di dalam menggunakan Anggaran Pembangunan Taman Desa Tambun dan terkesan ada yang di tutup-tutupi pada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam dugaan.
"Kan dari awal sudah saya sampaikan ke bapak, bahwa Penyelenggara itu harus Transparan dalam mengelola Keuangan Negara, tetapi bagi Oknum-oknum yang tidak mengindahkan akan hal itu sudah tergolong "Kadal Buntung!"," tandas Daniel dengan nada tinggi seraya menggeram dan kedua matanya melotot.
Kembali di tanyakan, menyangkut Pernyataan Kades Tambun Sarja Winata terkait Pembangunan Taman Desa Tambun yang di peruntukan buat Wartawan dan LSM, Aktivis LPPN-RI pun kembali menegaskan bahwa.
"Sekali lagi saya tegaskan bahwa, Kami tidak pernah di undang sekalipun LSM maupun Wartawan untuk ikut serta dalam membangun Pembangunan itu, jadi hal ini perlu dikejar oleh Wartawan dan LSM lainnya bahwa itu sudah termasuk dalam kategori "Pembodohan"dan terkesan ada upaya terselubung dalam Pembangunan Taman Desa Tambun tersebut," tegas Daniel Apollo.
Dalam Pembangunan Taman Desa Tambun tersebut disinyalir adanya upaya kamuflase terkait Anggaran yang menjurus pada "Stealth Style" sehingga tidak menjadi "Spread Out".
"Pokoknya posisi Wartawan dan LSM itu Independen tidak perlu turut serta dalam Kompromi-kompromi Penyelenggara Negara, tetapi sebagai Fungsi Kontrol itu benar dan yang di lakukan oleh Kepala Desa ini sama juga mencederai LSM dan Wartawan...menurut saya...secara tidak langsung dan jelas-jelas menggunakan nama LSM dan Wartawan untuk kepentingan sendiri, apalagi disini menyangkut soal Anggaran Negara dan tidak transparan dan ini perlu di tegaskan pak," pungkas Aktivis LPPN-RI Daniel Apollo.
Es Roti, Es Kemong ( Hati-hati Ngomong)!
Sementara ketika di hubungi Awak Media di Kantornya di bilangan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, pada (07/01/2022) Sore, Ketua DPD Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN-RI) Naselih H Naipin menegaskan bahwa," Menurut kami apa yang di katakan oleh Kades Sarja Winata melalui beberapa Media Online Timnya itu hanya berupaya untuk menutupi apa yang sudah iya lakukan terkait Pembangunan Taman Desa Tambun yang tidak transparan mengenai Anggaran yang di gunakannya terhadap masyarakat, bak "Menjual Kucing Dalam Karung!"," tandasnya.
Menurut dia," Kami selaku pemantau kinerja Aparat Negara, sangat mengecam keras dengan prilaku seorang Kepala Desa yang telah menggunakan Uang Negara yang jelas-jelas adalah uang rakyat, namun apa yang dilakukannya itu jelas-jelas pola melanggar aturan Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, di tambah lagi mengatasnamakan Wartawan dan LSM dalam Pembangunan itu, sementara Pembangunan Taman tersebutpun belum ada kejelasan mengenai berapa anggarannya yang di gunakan untuk total keseluruhan dan seharusnya terbuka untuk umum, sedangkan kami dari APKAN-RI sendiripun tidak pernah diundang oleh Kades Sarja Winata untuk duduk bersama membicarakan mengenai Pembangunan Taman Desa Tambun, jikalau memang Pembangunan Taman tersebut di buat selain untuk masyarakat termasuk juga untuk LSM dan Wartawan.."Es Roti, Es kemong..Hati-hati Ngomong!"," tukis Naselih H Naipin.
Naselih mengatakan bahwa,""Kami menghimbau pada Kades Sarja Winata agar jangan menghindar disaat para penggiat sosial kontrol hendak menghubungi atau bertemu dengan anda Pak Kades Sarja Winata, sebab apa yang anda gunakan dalam Pembangunan Taman Desa Tambun itu menggunakan uang negara,"himbau Ketua APKAN-RI.
Ketua APKAN-RI menegaskan Bahwa,"Kami atas nama lembaga APKAN RI. DPD. Kabupaten Bekasi meminta agar para pihak aparat yang berwenang untuk segera menindak lanjuti atau mengusut tuntas atas dugaan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan oleh Kades Sarja Winata dengan modus senyap, dengan terindikasi berupaya menutup-nutupi anggaran yang seharusnya terbuka untuk masyarakat sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta menuai berbagai tanggapan miring dari para aktivis, LSM serta sorotan para awak media yang Notebene apa yang dilakukan mereka termasuk kami untuk kepentingan masyarakat serta sebagai fungsi sosial kontrol ," pungkas Ketua APKAN-RI Kab.Bekasi Naselih H Naipin.
(Joggie) JP
.jpeg)
