Memotivasi Warga, Putri Hijab Indonesia 2020, Kunjungi Vaksinasi di PRSU Medan Helvetia

MEDAN, JP - Putri Hijab Indonesia 2020 Top 5 Dan Putri Persahabatan Putri Hijab 2020 Rahayu Pratiwi didampingi Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahaean.SH.SIK. MH, blusukan mengunjungi Vaksin Merdeka yang dilaksanakan jajaran Polrestabes Medan khususnya Polsek Medan Helvetia yang digelar di PRSU Medan Helvetia Jalan Gatot Subroto kelurahan Sei Sekambing CII kecamatan Medan Helvetia.Sabtu (18/09/2021).

Putri Hijab Indonesia Rahayu Pratiwi sengaja datang untuk memotivasi masyarakat yang ikut dalam kegiatan vaksinasi.Kedatangan Rahayu Pratiwi ini pun sontak membuat kaget para peserta vaksin yang ada di lokasi PRSU Medan Helvetia.

"Assallammuallaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera buat kita semua, Halo semua dimanapun berada, Alhamdullillah hari ini Rahayu telah selesai meninjau vaksinasi merdeka vaksinasi massal dosis 1(satu) yang di selenggarakan Polsek Medan Helvetia, selain meninjau dan menanyakan masyarakat langsung di petik langsung dari masyarakat, begitu antusias yang begitu patuh akan protokoler untuk memutus mata ranti covid -19,"ungkap Putri Hijab Indonesia dalam penyampaiannya.

Lanjutnya,"Untuk teman - teman dimana pun berada yang belum terdaftar vaksinasi silahkan daftar segera dan untuk teman - teman yang berada khususnya di Medan Helvetia, silahkan untuk mengikuti vaksin dosis 1(satu), pokoknya vaksinasi halal, terpercaya dan menyehatkan, putuskan mata rantai Covid -19 bersama vaksinasi,"ucapnya memotivasi.

"Dan saya mohon do'anya dari Bapak - bapak dan ibu - ibu, dibulan oktober tahun ini, saya akan mengikuti dan menjadi Delegasi Indonesia - Asia For International Youth Leader SYMPOSIUM EXPO DUBAI 2021, Terimakasih, Wasallammuallaikum warahmatullahi wabarakatuh,"tutup Putri Hijab Indonesia, Rahayu Pratiwi akhiri penyampaian motivasi dan dukungannya terkait Program Pemerintah dalam memvaksinasi masyarakat.

(*) JP

Kodam XII/Tanjungpura Gelar Pembekalan Kader Rakyat Terlatih Tingkat Kotamawil TA 2021 di Pontianak

PONTIANAK, JP - Dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya yang handal, Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura melaksanakan Pembekalan Kader Rakyat Terlatih Tingkat Kotamawil TA 2021di Wilayah Kodam XII/Tpr bertempat di Aula Abdul Rani IAIN Pontianak, Jum'at (17/09/2021).

Pembekalan dibuka oleh Pabandaya Wanwil Sterdam XII/Tpr, Letkol Inf Bayu Yudha. Diikuti sebanyak 200 peserta yang berasal dari organisasi kemasyarakatan serta para pelajar dari wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan ini mengambil tema, "Kader Rakyat Terlatih yang Patriot dan Cinta Tanah Air".

Pembekalan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 17 sampai dengan 20 September 2021. Adapun materi yang diberikan yaitu diantaranya wawasan kebangsaan dan nasionalisme, pengetahuan Covid-19, Materi PBB dan PPM, pengenalan komunikasi radio, pengetahuan kesehatan lapangan dan materi Outbond.

Pabandaya Wanwil Sterdam XII/Tpr, Letkol Inf Bayu Yudha menyampaikan,"Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pasal 1 point 6 dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,"jelasnya.

"Serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman," ujarnya saat membacakan sambutan Aster Kasdam XII/Tpr.

Letkol Inf Bayu Yudha mengatakan,"Guna terwujudnya sistem pertahanan yang bersifat semesta, TNI AD melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat melalui kegiatan Pembinaan Teritorial, yang hakekatnya ialah kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat,"paparnya.

Selanjutnya Pabandya Wanwil Sterdam XII/Tpr mengungkapkan,"Adapun sasaran yang ingin dicapai, diantaranya, terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadaran dalam Bela Negara. Terwujudnya komponen masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam membela Negara Indonesia,"ungkapnya.

"Kemudian,"lanjut Bayu Yudha  "Tersedianya Kader Rakyat Terlatih berupa Sumber Daya Manusia sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka Pertahanan Negara (khususnya Bin Wanra) serta terpeliharanya kemampuan Rakyat Terlatih sehingga tercipta Alat Juang yang tangguh untuk pemberdayaan wilayah pertahanan," tandasnya.

"Diharapkan sekembalinya dari sini para peserta mampu mengaplikasikan materi yang telah diberikan oleh pemateri di lingkungannya masing-masing," pungkas Pabandaya Wanwil Sterdam XII/Tpr, Letkol Inf Bayu Yudha mengakhiri. 

(Pendi) JP

Keluarkan Surat Telegram, Kapolri Perintahkan Polisi Humanis Sikapi Warga Sampaikan Aspirasi

JAKARTA, JP -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram (TR) berupa perintah kepada jajaran Polda dan Kasatwil di seluruh Indonesia untuk melakukan pengamanan kunjungan kerja Presiden dengan humanis serta tidak reaktif, (16/09/2021).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, perintah Kapolri ini guna menghindari anggapan mengkebiri kebebasan berpendapat dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah yang diwarnai aksi penyampaian pendapat oleh masyarakat tidak terulang.

Oleh karena itu, lanjut Argo, sesuai dengan Telegram Kapolri ke jajaran dengan nomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tertanggal 15 September 2021. Untuk seluruh jajaran diwajibkan agar memperhatikan pedoman yang sudah diarahkan oleh Kapolri. Ada empat point penekanan, 

"Yang pertama, setiap pengamanan kunker Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reakif. Kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya, sepanjang dibenarkan Undang-undang maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut, agar dapat berjalan dgn tertib dan lancar," kata Argo saat menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu malam (15/09/2021). 

Kemudian, penekanan ketiga dalam arahan Kapolri yakni setiap Kasatwil menyiapkan ruang bagi masyarakat maupun kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya, sehingga dapat dikelola dengan baik. 

"Sehingga nanti dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang, kepada sekelompok yang akan menyampaikan aspirasinya dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi bisa tersampaikan," tandas Argo. 

Dan keempat apablia ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik secara humanis, dijelaskan bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi tidak boleh menganggu ketertiban umum. 

"Ini kita sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik," pungkas Argo.

(*) JP

Polresta Manado Kriminalisasi Ibu Bhayangkara, Fachrul Razi : 'Evaluasi Kinerja Aparat!', Maya Rumantir: 'Nina Muhammad Harus Dibebaskan!'

JAKARTA, JP – Ketua Komite I DPD-RI, Senator Fachrul Razi, sangat menyayangkan terjadinya kriminalisasi Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh oknum Polresta Manado. Sehubungan dengan itu, Senator Progresif dari Aceh ini mendesak Mabes Polri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di Polresta Manado, termasuk Kapolresta KBP Elvianus Laoli, serta memberikan keadilan hukum bagi korban kriminalisasi, Nina Muhammad.

Hal tersebut disampaikan Fachrul Razi dalam kunjungan kerjanya ke Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021. Sebagaimana diketahui bahwa rombongan Komite I DPD-RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, hadir ke Mabes Polri dalam rangka kunjungan dan rapat kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait Keamanan dan Penegakan Hukum di Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

Hadir dalam rapat kerja tersebut, antara lain, Wakapolri, Komjenpol Gatot Edi Pramono; Kabaintelkam, Komjenpol Paulus Waterpauw; Kadivhumas Polri, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Sementara dari pihak DPD-RI, selain Ketua Komite, juga terlihat para wakil ketua dan beberapa anggota Komite I.

Salah satu di antara isu-isu penting yang disampaikan Fachrul di depan para pimpinan Polri adalah terkait kasus kriminalisasi Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, yang sempat mencuat ke pemberitaan nasional beberapa bulan ini. “Saya meminta agar Pimpinan Polri melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatnya di lapangan, khususnya terhadap kasus kriminalisasi Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad ini, dan memproses semua aparat polisi yang telah terlibat melakukan pelanggaran di kasus tersebut,” tegas Fachrul.

Selain meminta agar Mabes Polri melakukan evaluasi atas proses penegakan hukum dalam kasus tersebut, Senator Fachrul Razi juga menekankan agar hal ini dijadikan momentum bagi Polri untuk berbenah diri agar seluruh jajaran aparat Polri di semua lini di negeri ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, berpedoman kepada peraturan perundangan yang ada. “Kami sangat berharap agar Polri sebagai mitra kerja strategis DPD-RI dapat melakukan pembenahan internal dan melanjutkan program perbaikan kinerja Polri dalam menghadirkan keadilan hukum tanpa diskriminasi bagi seluruh warga masyarakat di negeri ini,” tambah senator kebanggaan masyarakat Aceh itu.

Menanggapi penyampaian Ketua Komite I tersebut, Wakapolri Gatot Edi Pramono melaporkan bahwa kasus yang menimpa Ibu Bhayangkari Nina Muhammad ini telah masuk P-21 atau telah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Manado. Namun demikian, Gatot berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kasus ini, termasuk menelusuri rangkaian kasus yang terkait dengan kriminalisasi Ibu Bhayangkari tersebut.

“Kita akan tindaklanjuti informasi dan keluhan Ketua Komite I, Bapak Fachrul Razi, dengan melakukan evaluasi terhadap rangkaian kasus ini,” ujar Gatot Edi Pramono.

Maya Rumantir: "Nina Muhammad Harus Dibebaskan!"

Sementara itu, informasi yang didapat media ini dari rekan wartawan di Manado, Sulawesi Utara, Anggota DPD-RI dari Komite III, Senator Dr. Maya Rumantir, MA, PhD, turun langsung mengadvokasi Nina Muhammad, korban kriminalisasi Polresta Manado tersebut. Sang Senator yang sangat peduli dengan persoalan anak dan pemberdayaan perempuan itu mendatangi Kejakasaan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Manado untuk memaparkan hasil telaahannya atas kasus yang menjerat Ibu Bhayangkari Nina Muhammad.

Senator Maya Rumantir menjelaskan bahwa sebagai Anggota Komite III DPD RI, salah satu tugasnya adalah perlindungan terhadap anak dan perempuan. “Setelah mempelajari kasusnya, akhirnya saya memutuskan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin agar paling tidak ada penangguhan penahanan terhadap Nina Muhammad, seorang ibu Bhayangkari Polda Sulut,” kata Senator Maya Rumantir.

Ditegaskannya juga bahwa apa yang telah dan akan dilakukannya itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk membela warga Sulut yang tidak bersalah. Langkah kongkrit yang dilakukannya adalah membuka ruang komunikasi bersama pihak Kejaksaan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Manado dengan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya.

Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manado dan Ketua Pengadilan Negeri Manado, Maya Rumantir menyampaikan bahwa dalam postingan di akun Facebook miliknya, Nina Muhammad hanya mengekspresikan perasaan dirinya yang sedang menghadapi arogansi seseorang. "Dari postingan Nina Muhammad di Facebook tersebut, saya menilai di sana tidak disebutkan nama atau identitas seseorang, sehingga tidak perlu ada sikap arogansi dari oknum pelapor dengan mengkriminalisasi orang lain yang tidak bersalah," tutur Maya Rumantir.

Berdasarkan pengakuan Nina Muhammad, tambah Maya Rumantir, dirinya lebih dahulu dizolimi dengan postingan oknum istri salah satu direktur Bank Sulutgo dengan mengungkapkan identitas serta screenshoot foto wajah Nina Muhammad yang diberi tanda lingkaran pada bagian kepala disertai nama jelas dan lengkap. “Jadi menurut saya di sini terdapat sesuatu yang ganjil. Laporan Nina Muhammad dengan bukti yang jelas melanggar Undang-Undang ITE seharusnya diproses lebih lanjut oleh penyidik, malah dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, dan justeru menerima laporan oknum pelapor yang jelas-jelas tidak memenuhi unsur, hingga dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manado," jelas Maya Rumantir.

Senator yang mantan penyanyi nasional itu sangat menyayangkan laporan pencemaran nama baik yang disampaikan Nina Muhammad di Polresta Manado dan Polda Sulut dihentikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Atas perlakuan para oknum polisi di Polda Sulut dan Polresta Manado itu, Nina Muhammad mengespresikan suasana hatinya dengan postingan di akun Facebooknya.

“Jadi menurut saya, polisi sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat untuk menjerat Nina Muhammad. Jadi ini menurut saya cacat hukum, sehingga Nina Muhammad layak untuk mendapatkan kebebasan dan pemulihan nama baik. Sebaliknya, saya mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap aktor di balik kriminalsiasi Nina Muhamad yang secara jelas melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE,” ujar Maya Rumantir tegas. 

(APL/Red) JP

Tak Ada Kejelasan Kasus Hukum Desa Baregbeg, Ketua PC PMII Ciamis Geruduk Unit Tipikor Polres Dan Inspektorat Kab.Ciamis

CIAMIS, JP - PC PMII Ciamis datangi Unit Tipikor Polres Ciamis dan Inspektorat, hal tersebut dilakukan guna mempertanyakan kejelasan terkait penanganan kasus terindikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Desa di Kabupaten Ciamis (16/09/2021).

Irsal Muhammad selaku ketua PC PMII Ciamis bersama masyarakat baregbeg-lakbok menggeruduk Unit Tipikor Polres dan Inspektorat Kabupaten Ciamis pada (15/09/2021), tujuan mereka datang beraudiensi untuk meminta kejelasan tentang kasus yang diduga adanya penyalahgunaan kewenangan dan indikasi korupsi di Desa Baregbeg-lakbok ini.

Dalam keterangannya Irsal Muhammad mengatakan bahwa "Pelaporan kasus dugaa ini sudah sejak dari tahun 2020 lalu dan sudah setahun lebih tidak kunjung ada kejelasan, maka dari itu kami membersamai masyarakat baregbeg-lakbok ingin meminta kejelasan penanganan kasusnya, karena seperti yang lelet dalam penanganannya, sudah setahun lebih tidak ada kejelasan," ungkapnya pada Jayakarta Pos.

 
"Ketika kita beraudiensi dengan pihak tipikor polres," kata Irsal (15/09/2021) sekitar pukul 10:30 WIB, "Yang diterima oleh kanit tipikor yakni Asep Misman, beliau menyampaikan bahwa pihaknya dalam menjalankan tugasnya tentunya akan bekerja dengan benar sesuai dengan koridor aturan yang berlaku dan ia juga menginginkan bekerja dengan jujur sesuai dengan hati nuraninya, yang terpenting baginya akuntabilitas dan integritas merupakan hal yang utama."

"Beliau juga menyampaikan bahwa dalam penanganan dugaan kasus tipikor ini berbeda hal nya dengan kasus pidana pada umumnya, karena tidak semua aduan masyarakat itu langsung naik ke sidik, karena ada tahapan-tahapan yg harus dilalui," sambungnya.

Saat di konfirmasi wartawan terkait dengan permasalahan Desa Baregbeg Kanit Tipikor, Asep Misman mengatakan, "Sekitar 2 minggu yang lalu kita telah ekspos di inspektorat, karena baru 2 minggu yg lalu hasil audit teknisnya baru selesai dari para ahli," katanya.

Asep juga menilai bahwa permasalahan ini perlu juga kehati-hatian dalam penyelidikannya, karena harus membaca juga dua sisi masyarakatnya, yakni masyarakat di desa barebeg ini khususnya telah terbagi 2 kubu yang mana ini menjadi pro dan kontra, maka dari pada itu perlu kehati-hatian dalam penanganannya.

"Dalam menyampaikan kejelasan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi ini harus sangat hati-hati, karena  ini tindak pidana korupsi yang tersistematis, jadi dirasa tidak perlu memberikan perkembangan secara bersurat, cukup dengan lisan saja," jelas Asep Misman.

"Sudah jelas kan tadi kondisi masyarakatnya terpecah menjadi 2 kubu, ditakutkan kami salah memberikan infomasi perkembangan kepada orang yang salah, kalau memang ingin mengetahui perkembangan kasus itu silahkan saja datang kesini dan akan saya sampaikan secara lisan,"ucapnya menegaskan.

Masih Dalam Proses Penyidik

Usai ber Audiensi ke Polres Ciamis PC PMII Ciamis bergegas menuju Kabupaten Ciamis pada pukul 13:00 (15/09/2021) untuk menjumpai Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis guna meminta penjelasan terkait permasalahan yang tak kunjung kejelasannya.

 
Mujianto selaku ketua Forum Transparansi Desa Baregbeg (FTDB) menyampaikan, "Kami datang kesini karena masyarakat sangat mendesak atas kejelasan kasus dugaan ini, karena sangat banyak juga dugaan kasusnya, mulai dari tidak transfaransi,  tanah makam, urdes, HOK, proyek2, pemalsuan tanda tangan, dan lainnya. Maka kami sangat menginginkan sekali adanya kejelasan dalam penanganan kasus dugaan ini. Ia juga sangat tidak mengharapkan jika di ciamis  sampai berlakunya kebal hukum terhadap seseorang atau seolah-olah seperti di anak emaskan yang akhirnya tidak akan terjerat hukum atas kesalahannya. Kami juga percaya terhadap APH yang menangani tentunya bisa menyelesaikan kasus dugaan ini," ungkapnya.

Sambung Irsal dengan mengatakan bahwa, "Yang kami tanyakan adalah perkembangan keterangan penanganan kasus dugaannya, sudah tahap apa kasus dugaan ini ditangani, SP2HP kah, atau SP3 kah, SPDP kah, atau bagaimana, dan pada dasarnya pelapor itu sendiri berhak untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan ini secara lisan ataupun tertulis,"tandasnya.

Ketika beraudiensi dengan inspektorat, yang kebetulan diterima oleh beberapa jajaran inspektorat, salah satunya Herdiana selaku Inspektur.

Herdiana menyampaikan bahwa,"Inspektorat menerima pelimpahan berkas kasus dugaan itu pada akhir bulan Agustus ini, dan terbentuklah Tim Audit pada awal bulan September yang dilanjut gelar perkara dengan pihak kepolisian. Yang jelas pihak Tim Audit Inspektorat sekarang sedang melakukan investigasi dan akan mengungkapkan fakta sejelas-jelasnya, karena ini juga masih dalam proses hukum oleh pihak penyidik,"jelasnya pada Jayakarta Pos. 

(Lili Romli) JP

Minister Talk Pada Event GTF, Menparekraf Himbau President WTFI Bangkitkan 'Intra Asian Inbound Traveler'

JAKARTA, JP - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan event Global Tourism Forum 2021 tergolong event langka di tengah pandemi COVID-19 ini oleh karena itu dia mengajak President World Tourism Forum Institute Bukut Bagci untuk meningkatkan kolaborasi dengan para pemimpin negara Asean dalam mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata,(15/09/2021).

Berbicara dalam Minister Talk pada event GTF yang diselenggarakan Indonesia Tourism Forum, World Tourism Forum Institute dan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengatakan ke depan pengembangan pariwisata bukan lagi dalam kerangka kompetisi.

Hadir secara online pada kesempatan ini adalah H.E.Dato Ali Apong, Menteri Sumber Daya Primer dan Pariwisata Brunei Darussalam,   Phiphat Ratchakitprakarn, Menteri Pariwisata dan Olahraga Kerajaan Thailand,  Alvin Tan, Menteri Negara untuk Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda, dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

Selain itu juga hadir H.E.Doan Van Viet, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam serta TITH Chantha, Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata, Kerajaan Kamboja.

"Kita harus meningkatkan kolaborasi, kerjasama informasi terutama dalam hal kasus harian pandemi global, tingkat vaksinasi dan informasi umum lainnya," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Point kedua yang perlu ditekankan adalah bahwa penerapan prosedur kesehatan di masing-masing negara Asean adalah keharusan dan menjadi isu kritis yang harus terus digaungkan dan diterapkan dengan disiplin tinggi.

"Point ketiga adalah saya menghimbau Bulut Bagci, President WTFI untuk bekerjasama dengan negara-negara Asean, membangkitkan Intra Asian inbound traveler," tambahnya.

Apalagi Ministers Talk telah menjadi  bagian dari agenda Forum Pariwisata Global 2021 dan kesempatan di mana para menteri berbagi pemikiran dan pengalaman dalam masalah khusus dari rencana untuk membuka kembali Destinasi Pariwisata ASEAN untuk Turis Internasional.

Bagi Indonesia sendiri kebijakan dan langkah-langkah utama untuk memulai kembali kegiatan pariwisata dengan cara yang paling aman dan akhirnya buka kembali destinasi wisata dengan penilaian yang teliti dan cermat.

Pada Ministre Talk tersebut, Menparekraf menekankan kesiapan NKRI membuka kembali Destinasi Wisata Internasional dan yang terpenting komitmen datang dari Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi beberapa strategi pemulihan pariwisata.

"Kami merencanakan dan mengatur pengaktifan kembali Kalender Acara di seluruh Indonesia dengan Protokol Kesehatan dan keselamatan yang menyeluruh," jelasnya.

Pihaknya menekankan pentingnya mengembangkan kembali tempat-tempat wisata di Indonesia seperti MICE dan Acara (Festival, Konser Virtual, dll), Kesehatan, Kuliner, Olahraga serta Edutourism.

(*) JP

Opening Global Tourism Forum 2021, Wapres Maruf Amin : "Prokes Berbasis CHSE Jadi Standar Destinasi Wisata di Tanah Air!'

JAKARTA, JP - Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali secara konsisten mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapi karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma'ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 - Leaders Summit Asia 2021, hari ini Rabu (15/9) di Hotel Raffles Jakarta.

Menurut  Wapres Ma'ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

"Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional," tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema "Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

"Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

Setelah pembukaan resmi, Menparekraf Sandiaga Uno memimpin sesi Minister Talk membahas Reopening Asean Tourism Destination for International Tourist.

Singapura diwakili oleh Alvin Tan Menteri Perdagangan dan Industri,  Dr Thong Korn Menteri Pariwisata Kamboja, Nguyen Van Hung Menteri Seni, Olahraga dan Pariwisata Vietnam, Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakiyprakarn serta Menteri Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam Dato Seri Setia Awang Haji Ali Bin Apong.

"Kegiatan hybrid ini secara offline hanya dihadiri 70 orang dengan standar prosedur kesehatan (prokes) yang tinggi, sedangkan secara online diikuti peserta maupun organisasi pariwisata dari  berbagai belahan dunia," ujar Chairman Indonesia Tourism Forum ( ITF) Sapta Nirwandar.

Acara dimulai dengan sesi dialog ITF dengan WTFI yang dihadiri oleh Bulut Bagci sebagai President WTFI bersama beberapa pembicara internasional lainnya. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh WTFI diberi judul Global Tourism Forum (GTF).

GTF sendiri adalah platform kolaborasi internasional yang berfokus untuk mengatasi tantangan bagi industri perjalanan. Menggabungkan upaya bersama lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan akademisi.

"Di hari pertama ini pembicara kehormatan adalah mantan Sekjen UNWTO, Badan Pariwisata Dunia 2009-2017 Dr. Taleb Rifai dan di hari kedua (16 September), Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris 1997 - 2007 juga menjadi pembicara kunci," jelas Sapta.

Pada hari pertama akan diselenggarakan Investor Roundtable dengan keynote speaker Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, disusul pembicara tamu Ismael Ertug MEP Vice President Responsible Tourism for Transformation, Innovation & Strong Digital Europe dari Belgia.

"Tema investor Roundtable ini adalah Tourism Investment and Finance Accesing Sustainable Funding and Social Impact Capital. Ada Abdulbar M Mansoer, Presdir Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC) yang mengelola kawasan Nusa Dua dan Mandalika, Lombok," ungkapnya.

Narasumber lainnya di sesi ini adalah Dirjen kawasan Asia Selatan & Asia Tenggara Asian Infrastructure Investment Bank China Rajar Misra, Harry Warganegara Presdir PT Berdikari, David Makes CEO Sustainable Management dan Pendiri Plataran Menjangan. 

Kemudian David St Ange mantan kandidat Sekjen UNWTO 2012-2016 dari Maladewa (Seychelle) dan agenda investor ini dipandu oleh Senior VP Accor Indonesia dan Malaysia Adi Satria.

"Roundtable Investor alhamdulilah berlanjut ke sesi dua bahasa Sustainable Investment in Tourism Properties karena pariwisata berkelanjutan (sustainable) adalah tren dunia dan Indonesia kaya dengan properti mewah untuk pariwisata kelas dunia," papar Sapta.

Di sesi kedua, tambahnya, ada Emma Wong PhD, GAICD akademisi dari Torrens University Australia, Regional Manager of Six Senses Hotel Resort Saudi Arabia Aeron McGrath dan Michael Scully Managing Director of First & Foremost Hotels & Resort with Travel Connection Inggris. 

Pada sesi kedua ini acara akan dipandu oleh Mary Pratt pendiri dan brand collaboration consultant dari Uni Emirat Arab ( UAE). Bagi Sapta, hal yang sangat membanggakan juga sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) adalah agenda pada satu sesi di hari ke dua (16 September 2021) yang membahas tentang perkembangan Global Halal Tourism.

Para pembicara pada Global Halal Tourism di antaranya Reem El Shafaki dari DinarStandar Dubai, Dr Hamid Slimi Chairman Halal Expo Kanada dan James Noh Dirjen Korea Institute of Halal Industry (KIHI) Korea Selatan.

"Jadi ajang bergengsi dunia Global Tourism Forum ini menjadi forum untuk saling belajar antara negara anggotanya di dunia. Kalau di Indonesia masyarakat masih enggan bicara terbuka soal Halal Tourism atau Halal Muslim Friendly, nah negara non Muslim seperti Korea, Thailand, Jepang sudah mengambil manfaatnya yang luar biasa," kata Sapta.

Sesi penting lainnya di hari kedua adalah Transformation of Tourism Industry Under The Women Leadership. Seperti diketahui organisasi pariwisata dunia juga dipimpin oleh para wanita.

CEO dari World Travel & Tourism Council ( WTTC) Gloria Guevara digantikan oleh wanita tangguh lainnya Julia Simpson sebagai President & CEO. Sementara CEO dari World Tourism Forum Institute ( WTFI) adalah Sumaira Issacs yang di sesi ini sekaligus akan menjadi moderator.

Bulut Bagci, President WTFI yang hadir langsung di acara pembukaan ini mengatakan mengungkapkan Indonesia menjadi tuan rumah Global Tourism Forum ( GTF) yang pertama di Asia.

(*) JP