Rabu, 18 Agustus 2021

Tingkatkan Pendapatan Masyarakat, Pemkab Ciamis Munculkan Program Kolaborasi Lintas Sektor Bernama "Bagja Babarengan"


CIAMIS, JP - "Bagja Babarengan" adalah sebuah terobosan baru bentukan Pemkab Ciamis dengan ciptakan program strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sewa aset milik pemerintah kabupaten Ciamis yang di sewakan kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan kapasitas.

Hal tersebut di ungkapkan R Yadi S, E, M,S,I, selaku Staf Ahli Bidang Administrasi Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis Saat Diwawancarai Jayakarta Post seusai Acara bertajuk "Pelatihan Teknisi Jagung Kristal Guna Meningkatkan Pendapatan Petani" yang bertempat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, pada (18/8/2021).

"Strategi ini dilakukan bukan hanya sekedar optimalisasi pendapatan melalui sewa aset saja,Melainkan juga untuk dapat meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat melalui proses kolaborasi lintas sektor," ungkapnya.

Lanjut Yadi,"Saya berharap agar pemanfaatan tersebut bisa menjadi optimal serta dapat membantu neningkatkan pendapatan masyarakat yang akan menjadi daya ungkit untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Dalam acara sosialisasi pelatihan tersebut tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

(Lili Romli) JP.


Ketua HMPPC Tegaskan, "Pemkab Dan DPRD Cirebon Tidak Perduli Pada Nasib Warga Terdampak PPKM Darurat!"


CIREBON, JP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dinilai belum melakukan program-program strategis yang langsung diterima masyarakat di masa pandemi Covid-19.Kebijakan yang merangsang ekonomi mikro dan makro pun kurang dilakukan oleh pihak pemkab. Masyarakat cenderung dibiarkan dalam kesusahan berkepanjangan akibat wabah corona yang sudah berjalan satu tahun lebih.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) pada Awak Media, bahwa,"Pemkab Cirebon jangan bergantung pada pemerintah pusat. Sampai hari ini, kebijakan Pemkab Cirebon hanya sebatas seremoni. Belum ada kebijakan yang secara esensial berdampak pada masyarakat Kabupaten Cirebon," ungkap Abun Fajar, pada Selasa (17/8/2021).

"Dalam kondisi darurat seperti ini," lanjut dia, "Pemkab harusnya mengeluarkan anggaran yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mikro dan makro. Dengan begitu, kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil."

"Pemkab bisa melakukan kerja sama dengan pusat untuk memulihkan ekonomi rakyat yang sudah sekarat. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut, nasib masyarakat Kabupaten Cirebon makin terpuruk," ujarnya.

Abun Fajar menegaskan, "Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sudah mengumumkan perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 23 Agustus 2021," tandasnya.

"Tidak terkecuali untuk Kabupaten Cirebon, apalagi masuk dalam zona merah Covid-19. Artinya, peran pemerintah daerah harus ada di tengah kondisi seperti ini. Pemkab jangan cuma terkonsentrasi ke warga yang positif Covid-19, karena tidak kalah penting yakni nasib warga yang terdampak PPKM. Maka, peran pihak pemerintah daerah sangat diperlukan," imbuhnya.

"Belum lama ini," sambung Abun Fajar, "Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon. Saat itu, Tito Karnavian selaku mendagri menyampaikan bahwa realisasi belanja baru 30 persen."

"Pak Mendagri saat itu menyampaikan bahwa targetnya harus 40-50 persen, supaya ada uang yang beredar di masyarakat. Penyerapan belanja daerah  dituntut untuk segera dilakukan dan tepat sasaran, agar Pemkab Cirebon ikut membantu meringankan beban masyarakat," tandas Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) .

Mandulnya Peran DPRD Kabupaten Cirebon


Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon juga menyoroti peran anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Para wakil rakyat harusnya memonitor semua kebijakan Pemkab Cirebon dan ikut serta dalam penanganan Covid-19.

"Sampai hari ini kita belum melihat para anggota legislatif Kabupaten Cirebon, secara esensial dan kelembagaan ikut serta dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 atau terkena imbas dari kebijakan PPKM," jelasnya.

Sebagai perbandingan, anggota DPRD Kabupaten Bogor gotong royong membantu mengentaskan persoalan Covid-19. Tidakan humanis ini kurang terlihat di DPRD Kabupaten Cirebon.

"Syahdan, hiruk pikuk Covid-19 sangat melelahkan untuk masyarakat Indonesia, tidak terkecuali warga Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, harus berani mengambil sikap. Para anggota DPRD Kabupaten Cirebon juga gotong royong membuat dan menjalankan formula yang dapat meringankan beban masyarakat," pungkas Abun Fajar, Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa bersama agar pandemi segera berakhir.

(Agus) JP

Selasa, 17 Agustus 2021

Pandemi Covid-19, Kapolri : "Semua Dapat Dilalui Dengan Bersatu Kekuatan Kebangsaan, Persatuan Dan Cinta Indonesia"


JAKARTA, JP - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan 'Malam Apresiasi Relawan Vaksinasi Merdeka' di Polda Metro Jaya, Selasa (17/8/2021).

Dalam sambutannya, Sigit menekankan bahwa, di tengah situasi sulit saat ini hanya bisa dilewati apabila seluruh elemen masyarakat memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk menghadapi Pandemi Covid-19. 

"Semua itu bisa kita lampaui dan lalui apabila kita mau bersatu, yang diikat dengan kekuatan. Kekuatan rasa kebangsaan, kekuatan rasa persatuan dan rasa cinta terhadap seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia," kata Sigit dalam sambutannya. 

Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, beberapa waktu lalu, kasus harian di Indonesia sempat mencapai 56 ribu. Hal itu membuat situasi serba sulit. Sehingga, kata Sigit, Pemerintah Pusat, melakukan kebijakan, untuk menangani dan mengendalikan laju pertumbuhan virus corona yang disebut Second Wave tersebut. 

"Sehingga dilakukan kebijakan oleh Pemerintah pusat untuk bagaimana hadapi situasi saat itu, kita masuk PPKM Mikro, kemudian PPKM Darurat. Saat itu untuk menghambat dan mengatur mengurangi laju mobilitas karena salah satu bagian kunci turunkan laju Covid-19," ujar Sigit.

Pemerintah pusat, kata Sigit, juga melakukan penguatan terhadap kegiatan seperti menambah lokasi isolasi-isolasi masyarakat. Mengingat, ketika itu angka BOR sangat tinggi. Sehingga, Pemerintah menyiapkan tempat isolasi baru untuk membantu daya tampung Wisma Atlet Kemayoran. 

"Tempat isolasi baru untuk menambah Wisma Atlet, ada Rusun Nagrak Pasar Rumput, ada isolasi terpadu di wilayah lain kami bangun," ucap Sigit. 

Selain itu, Pemerintah pusat juga melakukan penguatan tracing dan testing serta treatment atau 3T. Sigit menyebut, ketika itu Pemerintah harus menentukan mana yang harus dirawat di isoter dan yang harus di tangani pada rumah sakit. 

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, Pemerintah pusat melalui Menkes, juga menggelorakan dan melakukan percepatan vaksinasi massal. Karenanya, menurut Sigit, TNI dan Polri bergerak untuk mendukung program Pemerintah terkait dengan akselerasi vaksinasi. 

"Kami bersama pak Panglima bergerak akselerasi kegiatan vaksinasi massal tersebut bisa dilakukan lebih cepat," tutur Sigit.

Menurut Sigit, di 1 Juli lalu target dari Pemerintah Indonesia soal satu hari satu juta vaksin telah terwujud. Dan saat ini, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), memberikan target untuk melakukan satu hari dua juta dosis vaksin. 

"Pak Presiden berikan target bahwa di akhir bulan nanti tembus diangka dua juta tentunya ini perlu ada langkah-langkah bagaimana agar angka dicanangkan ini bisa diwujudkan. Berbagai macam strategi melaksanakan vaksinasi tentunya sudah kami lakukan mulai dari gerai vaksinsi, serbuan vaksinasi TNI-Polri, vaksinasi mobile untuk sentuh wilayah tak terjangkau, dan beberapa waktu lalu  pada saat ide itu saya munculkan bagaimana lakukan percepatan pak Kapolda Metro sambut ide vaksinasi merdeka," papar Sigit.

Saat ini, Sigit bersyukur, target dari vaksinasi merdeka di DKI Jakarta telah mencapai 100 persen untuk vaksinasi dosis pertama. Bahkan, capaian itu sudah terjadi sejak tanggal 8 Agustus lalu. 

Menurut Sigit, tercapainya target itu berkat adanya pengorganisasian dan kerja keras para relawan, Pemda serta elemen masyarakat yang sudah mau bahu-membahu mengejar target dari Pemerintah terkait vaksinasi. 

"Vaksinasi ini bisa dilaksanakan di level terbawah di tingkat RW, di 900 RW kalau tidak salah dibantu kekuatan 3 ribu lebih tim relawan. Sehingga kemudian capaian itu bisa tercapai," ujar Sigit.

Meski begitu, Sigit menekankan, hal itu harus menjadi batu lompatan untuk mengejar target Pemerintah terkait terwujudnya Herd Immunity atau kekebalan kelompok masyarakat Indonesia sebesar 70 persen. 

"Dan kegiatan ini tentunya saya perintahkan seluruh wilayah lakukan replikasi dan adopsi apa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Sehingga vaksinasi Pemerintah pusat diperkuat TNI, Polri untuk mendukung percepatan vaksinasi di daerah provinsi maupun kabupaten bisa berjalan dengan baik dan percepatan dan hasilnya betul-betul dirasakan masyarakat," tutur Sigit.

Meski capaian dosis pertama di DKI sudah 100 persen, Sigit menantang Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, untuk merampungkan 100 persen di dosis kedua. 

"Tapi masih saya tantang akhir Agustus, awal September dosis kedua 100 persen saya serukan seluruh wilayah lakukan yang sama kita bahu membahu dan kerjasama.  Kemenkes, TNI, Polri untuk dukung kegiatan seluruh wlayah di provinsi maupun kabupaten. Sehingga upaya target Pemerintah untuk membentuk Herd Immunity dengan wujudkan vaksinasi 70 persen masyarakat Indonesia bisa tercapai," tegas Sigit. 


Di akhir sambutannya, Sigit mengajak seluruh peserta untuk memberikan rasa penghormatan dan apresiasi yang tinggi kepada para relawan, vaksinator, tenaga kesehatan, prajurit TNI dan Polri yang ada di garda terdepan. Hal itu juga dilakukan kepada seluruh mereka yang telah gugur saat berjuang dan menjalankan tugasnya. 

"Sebelum mengakhiri sambutan ini hadirin kami mohon berdiri saya izin untuk memimpin penghormatan terhadap seluruh relawan, rekan-rekan vaksinator, nakes, prajurit TNI, Polri yang ada di lini terdepan dalam berjuang di Pandemi Covid-19 dan ada rekan-rekan kita gugur," ucap Sigit.

"Salam kesempatan ini saya Pak Panglima, Pak Menkes dan seluruh jajaran stakeholder memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian prajurit, nakes, relawan terbaik kita. Seluruhnya, hormat gerak, tegak gerak. Terima kasih," tutup Sigit.

(Berto) JP

Presiden Joko Widodo Bertindak Sebagai Inspektur Pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta



JAKARTA, JP - Presiden Joko Widodo kembali bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa sore, 17 Agustus 2021. Upacara penurunan bendera Merah Putih berjalan lancar dan penuh khidmat. 

Komandan Upacara pada sore hari ini dipercayakan kepada Kolonel Inf. Faisol Izuddin Karimi yang saat ini menjabat sebagai Komandan Brigif 26/Gurana Piarawaimo Kodam XVIII/Kasuari. Pria kelahiran Gresik, 22 April 1977 tersebut, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1999. 

Penurunan bendera dilakukan oleh tiga orang Paskibraka dari tim Indonesia Tumbuh. Perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, Haafiz Habibullah bertugas sebagai pembentang bendera dan Zaidaan Kamal Anwar dari Provinsi Jawa Tengah bertugas sebagai pengerek bendera.

Sedangkan, Komandan Kelompok 8 ditugaskan kepada M. Bimantara Widyanto, utusan dari Provinsi Sumatra Barat. Bendera Merah Putih kemudian diberikan kepada pembawa bendera dari Provinsi Jawa Barat, Qyara Maharani Putri untuk selanjutnya diletakkan kembali di mimbar kehormatan.


Hadir secara langsung dalam upacara penurunan ialah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD ‎La Nyalla Mattalitti‎, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Adapun para menteri, pejabat negara, dan tamu undangan lainnya mengikuti jalannya upacara secara virtual. 

(Tgh) JP

Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, Bacakan Teks Proklamasi di Upacara HUT RI Ke 76 Yang Di Gelar Di Halaman Pendopo Ciamis



CIAMIS, JP - Kapolres Ciamis menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ciamis. Upacara ini digelar di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (17 Agustus 2021).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra bertindak selaku Inspektur Upacara. Sementara bertindak selaku Komandan Upacara yakni Kasat Pol Air Polres Ciamis AKP Sugianto.

Sedangkan untuk pembaca teks Pancasila yakni Dandim 0613/Ciamis Letkol Czi Dadan Ramdani, S.Sos., M.A.P., dan Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, S.I.K., M.Sc.Eng.,bertindak selaku pembaca teks Undang Undang Dasar 1945, sementara teks Proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana. 

Peserta upacara sebanyak puluhan personel gabungan TNI-Polri dan ASN, meliputi Polres Ciamis, Kodim 0613/Ciamis, dan para ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis dan masyarakat tatar Galuh mengucapkan selamat Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. 

Peringatan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia tahun ini mengusung tema "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".




"Kita sebagai bangsa yang senantiasa taat dan patuh menjalankan aturan agama, meyakini benar bahwa sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, atas Kemerdekaan yang kita raih. Kita selalu memohon agar dalam mengisi Kemerdekaan ini kita mampu mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin," jelas Herdiat.

Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ciamis digelar secara terbatas dengan menghadirkan kerterwakilan tiap instansi. Selain itu juga diikuti oleh para unsur Muspika dan SKPD se-Kabupaten Ciamis secara virtual.

Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Peringatan HUT ke-76 RI tingkat Kabupaten Ciamis berlangsung aman, lancar dan kondusif. Seluruh peserta secara ketat menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

(Lili Romli) JP

Bamsoet: "Digitalisasi UMKM Harus Dapat Porsi Besar Dalam Perdagangan Digital"



JAKARTA, JP - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kunci agar Indonesia bisa segera merdeka dari pandemi Covid-19 dan ancaman radikalisme adalah vaksinasi kesehatan dan vaksinasi ideologi. Selain terus menerus melakukan penebalan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat persatuan dan kesatuan, penerapan disiplin protokol kesehatan serta penerapan 3T pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) harus menjadi prioritas. Pemeriksaan dini berupa testing, juga sangat penting agar masyarakat mendapatkan perawatan dengan cepat. Selain itu, dengan mengetahui lebih cepat hasil pemeriksaan Covid-19, bisa menghindari potensi penularan ke orang lain.

"Langkah Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga satu kali test PCR dari kisaran harga Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta, menjadi Rp 495.000 untuk wilayah Jawa dan Bali serta Rp 525.000 di luar Jawa dan Bali, sudah sangat tepat. Hasil tes PCR harus keluar tidak boleh lebih dari 1x24 jam. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Agustus 2021. Langkah tersebut bisa memperbanyak testing tanpa perlu menambah beban pengeluaran masyarakat," ujar Bamsoet usai menghadiri upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-76, di Istana Negara Jakarta, Selasa (17/8/21).

Turut hadir Presiden Joko Widodo yang menjadi Inspektur Upacara, serta Asops Kosekhanudnas II Makassar Kolonel Putu Sucahyadi yang menjadi Komandan Upacara. Hadir pula Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MA Syafrudin, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua KY Mukti Fajar, Ketua MK Anwar Usman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah juga perlu kerja keras agar target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp 2.708,7 triliun bisa terealisasi dengan baik. Pemerintah menargetkan, dana tersebut didapatkan dari penerimaan pajak Rp 1.506,9 triliun (naik 9,5 persen dari prospek tahun 2021), cukai rokok Rp 239,92 triliun (naik 11,9 persen dari prospek tahun 2021), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun, dan defisit anggaran Rp 868,0 triliun (4,8 persen PDB).

"Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar itu untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari anggaran perlindungan sosial Rp 427,5 triliun, anggaran kesehatan Rp 255,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp 384,8 triliun dan anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menambahkan, di tahun 2022 pemerintah juga harus mendatangkan lebih banyak investor guna membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pada periode Januari hingga Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya telah mencapai Rp 442,8 triliun.

"Sebanyak 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa, serta mampu menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia. Kita harus mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menargetkan di bulan mendatang investasi bisa mencapai Rp 900 triliun, sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja," tandas Bamsoet.


Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pemerintah juga tidak boleh melupakan sektor UMKM. Khususnya dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Tercatat hingga Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM di Indonesia yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

"KIta tidak boleh berpuas diri. Digitalisasi UMKM dalam perdagangan digital jumlahnya harus terus bertambah. Pada tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun tahun 2021. UMKM harus mendapat porsi besar dalam besarnya perdagangan digital tersebut," pungkas Bamsoet. 

(Agus JB) JP

Sambut HUT RI Ke 76 .Sebanyak 120 Narapidana di Lapas Kelas II B Ciamis Mendapatkan Remisi



CIAMIS, JP - Di momen peringatan HUT RI ke 76, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyerahkan secara simbolis remisi umum tahun 2021 kepada 2 orang Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Ciamis bertempat di Aula Lapas Kelas II B Ciamis, (17/8/2021).

Remisi tersebut diberikan kepada 120 orang narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis, yaitu bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Ciamis mengatakan adanya tingkat kejahatan yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan terhadap jumlah tahanan baik di dalam lembaga permasyarakatan maupun di dalam rumah tahanan negara.

"Seperti yang kita ketahui bersama peningkatan penegakan hukum Kementerian Hukum dan HAM bidang permasyarakatan sejauh ini tentu sudah cukup optimal, " ucap Wabup. 

"Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua agar terus berupaya tidak hanya dengan melakukan upaya secara represif namun juga berpartisipasi menekan angka tindak kejahatan yang semakin meningkat di masyarakat secara preventif, " ungkapnya.

Diakhir sambutannya Yana D Putra mengucapkan,"Selamat atas remisi tahun ini, saya berpesan tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan proses kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang,"tutupnya.


Sementara itu Kepala Lapas Kelas II B Ciamis Soni Sofyan mengatakan ,"Penerimaan remisi umum pada lembaga pemasyarakatan keseluruhan dibagi menjadi dua kategori penerima, yaitu remisi umum I dengan kategori penerima remisi yang mendapatkan potongan masa pidana dengan tetap menjalani sisa pidana yang harus dijalani," katanya. 

"Kedua Remisi Umum II," kata Sofyan,"Untuk kategori penerima remisi yang mendapatkan kebebasan dan atau melanjutkan subsider sebagai pidana pengganti denda  yang tidak dibayar pada saat pemberian remisi karena habis masa pidana pokok." 

"Kami berharap narapidana yang mendapatkan remisi tersebut dapat menyesali kejahatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan serta lebih semangat mengikuti program pembinaan di Lapas dan dapat memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat, " tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga Wakil Bupati Ciamis berkesempatan melaunching Aplikasi Sistem Informasi Lapas Ciamis (SILACI).Diketahui SILACI merupakan  aplikasi yang berbasis website dan mobile yang berisi fitur-fitur layanan yang ada di Lapas Ciamis. 

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ciamis, Sekretaris Daerah Ciamis serta para unsur Forkopimda.

(Lili Romli) JP

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS

Berita Ter-Update

Zionis Israel 'Tegar Tengkuk' Membunuh Tiga Jurnalis, HR&D ASWIN Desak ICC, DK PBB Dan ICJ Berikan Sangsi Tegas : 'Netanyahu Kadal Buntung!'

JAKARTA ( INDONESIA ), JAYAKARTA POS - Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Jour...

Berita Terkini

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS

Postingan Populer

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS