Kemendagri Terus Dorong Daerah Laksanakan Penanganan Narkotika secara Maksimal

JAKARTA, JP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) secara maksimal. Dorongan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Imran saat membacakan sambutan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, pada pembukaan Rakornas Optimalisasi Rencana Aksi Nasional P4GN dan PN secara virtual, Jumat (30/7/2021).

“Selain Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan PN, Kemendagri juga telah mengeluarkan berbagai penguatan melalui surat edaran,” ujar Imran.

Imran menjelaskan, berbagai penguatan tersebut seperti dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada gubernur, bupati/wali kota tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang P4GN dan PN. Selain itu, ada Surat Edaran Mendagri tentang Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN di daerah. Surat Edaran tentang Peningkatan Upaya Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang ada di daerah.

Selain itu, ada pula Surat Edaran Rencana Aksi Bersama pada Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020–2024. Selain dari Mendagri, Surat Edaran juga disampaikan Dirjen Politik dan PUM kepada Kepala Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota. Surat tersebut terkait Optimalisasi Pelaksanaan P4GN dan PN di Daerah.

Berbagai penguatan tersebut, kata Imran, mengingatkan pemerintah daerah agar dapat mendorong peran aktif masyarakat, melalui berbagai Tim Terpadu dan berbagai forum yang ada di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. “Antara lain, tokoh agama, para ulama, tokoh pemuda, tokoh adat dan memperhatikan kearifan lokal yang ada. Sehingga implementasi P4GN di daerah dapat lebih massif dan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Imran menjelaskan, melalui kegiatan Rakornas tersebut seluruh stakeholder terkait diharapkan dapat memahami dan menghadapi berbagai permasalahan serta tantangan dalam mengoptimalkan P4GN di daerah. Selain itu, melalui kegiatan ini pemerintah daerah juga dapat merumuskan solusi dan inovasi agar pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN di pemerintah daerah dapat lebih optimal, sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.

(Red) JP

Puan Maharani Minta Evaluasi Kembali Rencana Penyediaan Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 Khusus DPR

JAKARTA, JP - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19 yang berasal dari lingkungan DPR. Menurutnya, fasilitas tersebut belum diperlukan.

“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR  belum perlu dilakukan,” kata Puan di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Puan meminta Sekjen DPR segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat.

Hal ini, kata Puan, untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.

“Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” kata Puan.

(Red) JP

Memudahkan Akses Informasi, Pentingnya Konstituen Miliki Keterwakilan di Dewan Pers

JAKARTA, JP- Konstituen Dewan Pers perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi  konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat pers yang semakin kompleks,(29/07/2021)

Dengan demikian, diharapkan setiap asosiasi konstituen memiliki kesempatan untuk terus berkembang bersama.Itulah gagasan yang muncul dari peserta rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menaungi sekitar 1.300 media siber di seluruh Indonesia.

Rapat pleno itu sendiri barlangsung Rabu sore (28/7/2021) via online yang diikuti oleh para ketua pengurus SMSI daerah dan pengurus lainnya yang tersebar di 34 provinsi.

Rapat dihadiri juga Pengurus harian SMSI Pusat  antara lain, Bendahara Iwan Jamaluddin, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr Retno Intani ZA, M.Sc, Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Safaat, Wasekjen Heru. 
Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus memutuskan SMSI akan mengirimkan calonnya untuk turut mengisi posisi anggota DP untuk periode yang akan datang.

 
Sistem penjaringan pencalonannya telah ditetapkan, semua peserta pleno mengusulkan empat nama. Nanti nama yang diusulkan, akan disaring kemudian diajukan menjadi calon anggota DP.

“Dan, calon dari SMSI yang nanti terpilih yang merupakan utusan SMSI tersebut, tidak boleh hanya bekerja untuk SMSI, tapi harus memperhatikan semuanya, semua kelompok, dan semua konstituen DP, demi kemajuan dan kemerdekaan pers,” kata Firdaus yang didampingi.

Anggota  Penasihat SMSI Ervik Ary Susanto, dan Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Hendra J. Kede.

Pada kesempatan tersebut, disepakati untuk memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pengurus SMSI, dan Ketua Umum tidak diusulkan menjadi calon.

"Agar adil, hanya pengurus yang kita usulkan dan Ketua Umum SMSI tidak perlu diusulkan untuk menjadi anghota dewan pers" ujar Firdaus.

SMSI Usul Anggota DP 15 atau 3 Orang

Sidang pleno SMSI yang juga membahas perkembangan pelaksanaan program Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha siber anggota SMSI, menyepakati rencana usulan anggota DP berjumlah 15 orang.

 
Usulan jumlah anggota itu sebenarnya telah disepakati oleh pengurus Pusat dan diusulkan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam rapat  online yang diselenggarakan DP yang dihadiri para konstituen DP 16 Juli 2021. 

Firdaus mengusulkan perlunya menambah anggota DP dari 9 orang seperti yang berlaku belakangan ini, menjadi 15 orang. 

Jika disepakati anggota DP hanya tiga orang, maka utusan konstituen dapat dibentuk Deputi DP, yang membawahi menggerakkan Pokja.

Senada dengan Firdaus, Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat juga berpendapat, dua pilihan yakni lima belas atau tiga orang anggota DP tersebut, supaya urusan-urusan seperti pendataan dan verifikasi yang selama ini menunggu kehadiran anggota DP, dapat segera diselesaikan. “Ini penting. Di daerah masih banyak perusahaan pers yang belum didata,” kata Lumi menguatkan usulan para ketua SMSI  daerah.

“Kita perlu perubahan komposisi anggota DP untuk menuntaskan banyak pekerjaan di berbagai daerah, terutama verifikasi media. Mau bertambah menjadi 15 atau dirombak cukup tiga anggota saja, supaya efisien dengan mengubah perangkat yang memadai, mungkin saja,” kata Firdaus yang juga didampingi Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco.

 
Pada kesempatan yang sama, M. Nasir selaku sekretaris Jenderal SMSI juga mengatakan, rencana usulan jumlah anggota DP itu telah mempertimbangkan beban tugas DP seiring pertambahan jumlah media massa yang sekarang meningkat di seluruh Indonesia.

Nasir juga berharap, dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 seperti ini, DP mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. “Bisa menggerakkan seluruh potensi konstituen dengan pola mengakomodasi untuk bergerak bersama,” kata Nasir.

Rapat pleno yang dimoderatori oleh Wakil Sekjen SMSI Yono Hartono, memberi kesempatan seluruh peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan usulan berbagai hal, terutama terkait pengembangan perusahaan media siber. 

(*) JP

Tak Tersentuh BLT dan PKH, Bansos IPG Menjadi Pelipur Lara Warga Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta

JAKARTA, JP - Tak jauh dari Pusat Kota, kurang lebih tidak sampai sepuluh menit menuju lokasi ternyata masih ada  warga yang kondisinya memang sangat memprihatinkan, bahkan bila  kita telusuri jalan di gang-gang sempit akan nampak situasi sangat mengenaskan sekali, dimana kondisi warga berikut tempat tinggalnya dapat dikategorikan tidak layak untuk di huni, ditambah dengan sebagian warga yang tinggal di lokasi tersebut tidak memiliki penghasilan tetap dengan bekerja hanya sebagai pekerja serabutan, (29/07/2021).

Berdasarkan hasil penelususran Awak Media dengan menghimpun informasi dan keterangan serta melihat secara langsung pada lokasi, khususnya di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat di RW 04, 07, 08, 011, mulai terlihat kondisi situasi di lokasi tersebut, terlebih lagi pada situasi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, terkait akan hal tersebut mendorong International Peace Guard (IPG) untuk melakukan kegiatan sosial pada titik-titik lokasi yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan guna meringankan beban hidup mereka, International Peace Guard (IPG) hadir dalam kesempatan ini mendistribusikan sembako di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat khususnya di RW 04, 07, 09, 011. dengan melakukan pelaksanaan bakti sosial yang juga didukung warga sekitar termasuk didampingi oleh aparat terkait baik dari Kelurahan, Satpol PP, Babinsa, Bimaspol, maupun ormas setempat. 

Pejabat Lurah Tanah Tinggi, Imran mengatakan pada Awak Media, bahwa, "Saya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan sosial yang diadakan oleh International Peace Guard. Saya berharap dengan adanya bantuan ini dapat meringankan warga saya yang terdampak PPKM pada saat ini, khususnya di Kelurahan Tanah Tinggi,"ungkapnya.
Menurut Imran penerima bantuan kepada warga yang berhak menerimanya, dan berharap IPG bisa melanjutkan kegiatan sosial ini di wilayah sekitar yang masih sangat membutuhkannya, "Semoga IPG juga bisa lebih eksis lagi dalam kegiatan kemanusiaan di Indonesia maupun di luar negeri sesuai dengan nama dan Visi Misinya  di IPG," ujar Pejabat Lurah Tanah Tinggi.

Sementara di waktu yang sama, Sekjen IPG, mengatakan pada Awak Media nahwa;"Sesuai dengan Visi Misi dan Moto kami kita bisa berguna, bermanfaat untuk orang lain maka hari ini kami memberikan bantuan sembako kepada mereka yang terdampak pandemi COVID 19 dan PPKM. Mereka sangat memprihatinkan ada yang tidak bisa bekerja, ada yang bekerja serabutan dan mereka sangat membutuhkan bantuan pada saat ini. Dan kami berharap bisa membantu untuk meringankan beban masyarakat yang terhimpit. Memang sangat memprihatinkan,"kata Rogan Martin Napitupulu.

Lebih lanjut Sekjen IPG memaparkan," Alhamdulillah kegiatan kita di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi ini semuanya berjalan dengan lancar. Hal ini dapat terlaksana atas bantuan dan kerja sama dengan semua pihak baik dari penyelenggara, Satpol PP, Babinsa, Bimaspol, maupun ormas setempat, begitu juga pemuda-pemuda yang ada disini semua bahu membahu bersama kami untuk bersama-sama membantu dalam melaksanakan pendistribusian  bansos kepada warga yang terdampak Covid 19 dan PPKM. Kedepan harapan kita dengan terlaksananya bansos, kita memohon kepada ALLAH SWT supaya kita juga diberikan ketabahan, kekuatan, kesehatan dan bisa memberikan manfaat untuk mereka saudara-saudara kita sebangsa tanah air bisa mengangkat kehidupan mereka. Semangat hidup mereka mendapatkan pekerjaan dan berpengahasilan hidup layak. Dengan sedikit bantuan ini, saya berharap kawan-kawan kita yang memang masih mampu ulurkanlah, ajaklah teman-teman yang mampu berpartisipasi bisa membantu saudara-saudara kita yang sangat kekurangan," papar Rogan Martin Napitupulu mengahiri pembicaraan.

Disisi lain dengan adanya kegiatan tersebut ucapan terima kasih datang dari para warga setempat yang di sampaikan Ketua Rukun Warga 011, Laksana dengan mengatakan;"Saya sebagai Rw sangat berterima kasih kepada IPG yang telah peduli kepada warga kelurahan Tanah Tinggi khususnya di Rw 011," ungkapnya.

Termasuk Ibu Aisyah salah satu penerima bantuan Sosial yang domisili di Rt. 010/Rw 011, menambahkan; "Alhamdulillah bangeet.. ya  bagi saya kan istilahnya tidak mempuyai mata pencaharian dan hidup saya numpang dengan anak-anak saya dan tidak punya suami, begitu dapat bantuan begini  aduuuh... saya sangat bersyukur bangat Alhamdulillah telah banyak membantu meringankan beban hidup saya. Bapak- bapak dan rekan semuanya yaah.. benar-benar banyak terima kasih atas bantuan ini...mengenai bantuan sebelumnya saya tidak pernah dapat seperti BLT, PKH, kecuali bantuan dari Gubernur saya mendapatkan bantuan itu," tegas Ibu Aisyah.

( Hajirin / Tomo ) JP

Sekjen Kemendagri Minta Provinsi DI Yogyakarta Percepat Realisasi APBD Untuk Tangani Pandemi

JAKARTA, JP - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagr) untuk mengikuti pertemuan virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Seluruh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi DI Yogyakarta. Pertemuan virtual tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/7/2021) guna membahas penanganan pandemi Covid-19 di wilayah tersebut.

Pertemuan virtual yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin itu turut diikuti oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Wakil Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang mewakili Kepala BNPB, Gubernur DIY, Bupati/Walikota Se-DIY, dan Satgas Covid-19 provinsi/kabupaten/kota se-DIY.

Sekjen Kemendgari Muhammad Hudori yang didampingi Plh, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro, dalam kesempatan itu membeberkan progres realisasi APBD, Inakesda, bansos dan realisasi terhadap refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di DIY. Ia pun berharap, Provinsi DIY mempercepat realisasi anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi.

“Mohon realisasi seperti insentif tenaga kesehatan daerah, sesuai atensi dari Bapak Presiden untuk segera direalisasikan, juga untuk realisasi anggaran hasil refocusing penanganan dampak Covid-19,” kata Hudori.

Disisi lain, dalam laporannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Kondisi Perkembangan Penanganan Covid-19 di Provinsi DIY. Tren kenaikan di DIY sempat mengalami penurunan hingga 23 Juli 2021 dan kembali mengalami kenaikan dimulai 23 Juli hingga saat ini. Tercatat, per 27 Juli 2021, terdapat penambahan kasus sebanyak 2.732 kasus dan ini menjadi catatan kasus harian tertinggi saat ini.

“Angka BOR mengalami penurunan menjadi 79,87%. Namun angka tersebut masih diatas 70%, dan angka BOR Isolasi mandiri juga meningkat menjadi 95,76%. Hal ini dikarenakan warga masyarakat merasa nyaman tinggal atau isolasi mandiri dirumah dan Pemerintah sulit untuk memindahkan ke shelter yg ada,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Merespon hal tersebut, ditambahkan Sri Sultan, Pemprov DIY telah menindaklanjuti arahan Menko Marves dengan mencari cara untuk mengurangi banyaknya kasus meninggal, terutama bagi warga yang melakukan isolasi mandiri, dengan membentuk Satgas Khusus. Satgas tersebut terdiri dari dokter dan perawat yang berjumlah sekitar 100 orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri.

Adapun sasaran Vaksinasi Covid-19 di DIY sebesar 2.879.699 orang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 12.472 orang/hari, dan mendorong hingga 20.000 orang/hari. Sampai 27 Juli 2021, vaksinasi dosis 1 telah mencapai sebanyak 1.098.700 orang atau 38,15%. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 sebanyak 420.792 orang atau 14,61%.

Gubernur DIY juga melaporkan adanya pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor di DIY. Seperti, terjadinya penurunan jumlah pengunjung ke tempat wisata, tempat perbelanjaan, pasar dan obat, residential, taman, tempat kerja, dan lain-lain. Terkait hal itu pihaknya telah menyalurkan seluruh Bantuan Sosial yang ada.

Sementara itu, dalam paparan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyampaikan terkait dengan situasi pandemi, deteksi, terapeutik, dan vaksinasi di daerah istimewa itu. Dante Memaparkan, BOR di DIY masih relative tinggi. Disisi lain, terkait permaslaahan ketersediaan oksigen, diharapkan semua RS mengisi SiRS Online Oksygen.

“Dari pantauan yang ada di DIY sudah 86% yg mengisi SiRS Online Oksygen, dengan total kebutuhan oksygen 48 Ton dalam sehari dan total ketersediaan 72 Ton dalam sehari. Oksigen sudah cukup, tinggal masalah distribusi yg diperbaiki,” beber Dante.

Dalam pertemuan tersebut, selain mengapresiasi langkah Pemprov DIY dan Kab/Kota untuk bekerja keras mengendalikan pandemi, Wapres juga meminta kerja keras itu ditingkatkan untuk membuat situasi landai dan normal kembali. Terutama dalam pembatasan kegiatan masyarakat, testing, tracing, treatment dan penanganan di rumah sakit. Wapres juga meminta perlu ada langkah-langkah yg lebih konkret terhadap penanganan limbah Covid-19. Misalnya saja, dengan bekerjasama dengan BUMN dan swasta. Selain itu, Wapres juga meminta penyerapan anggaran agar lebih optimal dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, dengan melakukan percepatan dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam realisasinya.

(Syd) JP

Penjabat Bupati Bekasi & Walikota Buka Webinar Dialog Media "Penguatan Peran KADIN dan SMSI Dalam Ekonomi Bertekhnologi"

BEKASI, JP - Penjabat Bupati Bekasi Dr. H. Dani Ramdan membuka Webinar Dialog Media bertemakan "Penguatan Peran KADIN dan SMSI Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi" secara virtual di Kabupaten Bekasi, Rabu (28/07/2021) jam 13.20 wib. Sepuluh menit sebelumnya, Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi melalui Humas Kota Bekasi melakukan hal sama memberikan sambutan dan sekaligus membuka Webinar Dialog Media secara virtual di Kota Bekasi. 

Webinar Dialog Media menghadirkan narasumber Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, CEO AYO Media, Roberto AM Purba, Kepala Bappeda Bekasi, Dedi Supriyadi, Ketua KADIN Kab. Bekasi, Heri Noviar, S.E dan Kanit 3 Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Khairuddin, S.E., S.H.

Turut hadir melalui video conference, anggota KADIN Indonesia Komite Malaysia Ny. Arie Rahmadani, Kepala BJB Cabang Kabupaten Bekasi Adi Arif Wibawa, Kepala BPBD Kabupaten Bekasi dan Kepala BPBD Kota Bekasi, Dinas Kominfo, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengelola Kawasan Industri Kota Delta Mas, Hyundai, Jababeka, perwakilan perusahaan industri, pengusaha media, ketua PWI Bekasi Raya, Melodi Sinaga dan manajer kerjasama Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Hegarmukti, Reyhan selaku moderator dalam Webinar Dialog Media.

"Alhamdulillah saya diundang Doni Ardon ketua SMSI Bekasi Raya dan diminta membuka Webinar Dialog Media, semoga melalui dialog media ini kita semua dapat berperan dalam percepatan penanganan Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi menjadi lebih baik," harap Pj Bupati Bekasi, Dr. H. Dani Ramdan, M.T. 

Sebagai pembicara pertama, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairuddin Bangun menyampaikan bahwa lahirnya Undang Undang nomor 40 tahun 1999 memberi peluang bagi siapapun untuk membuat perusahaan pers.

"Banyak wartawan membuat media sendiri karena melihat peluang usaha yang menguntungkan," ujarnya. Begitupun banyak pemodal masuk ke bisnis pers ini karena terbuai rayuan maut wartawan yang memberi gambaran manis.

"Padahal bisnis pers bukan bisnis biasa, di dalamnya ada landasan etika, kewajiban moral, SDM jurnalistik, perencanaan bisnis dan utamanya modal," kata Hendry

SMSI Bekasi Raya disarankan agar sering menggelar pelatihan-pelatihan jurnalistik bagi wartawan yang bekerja dalam perusahaan pers anggota SMSI dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan media.

Nara sumber kedua, CEO AYO Media, Roberto AM Purba menyampaikan langkah-langkah bisnis media siber agar menyentuh minat pembaca. "Koneksikan juga melalui media sosial agar berita yang diposting dibaca banyak orang," ungkapnya.

Nara sumber ketiga, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi menyampaikan besarnya peran pers dalam mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. 

"Peran pers harus dioptimalkan dalam upaya pemulihan ekonomi ini, membawa informasi kesehatan dan pendidikan sampai ke desa terpencil, memfasilitasi perdagangan, mentransmisikan ide dan inovasi lintas batas, menyampaikan informasi strategi yang teruji kepada masyarakat dalam menanggapi isu-isu kritis, mempromosikan bisnis, mendorong kinerja komersial dan industri yang lebih baik," harapnya.

Kepala Bappeda mengingatkan peran pers dapat membantu penggagasan dan penyelenggaraan acara untuk menginspirasi, yang memungkinkan wirausahawan dapat berkumpul dan saling belajar satu sama lain.

Narasumber ke empat, Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Heri Noviar, S.E mengingatkan peran Kadin sebagai wadah bagi sektor pelaku-pelaku usaha. 

" Sebagai wadah dan wahana pembinaan, wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, KADIN hadir untuk mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi," ungkapnya.

Menurut Heri, transformasi usaha saat ini berdasar pada kolaborasi, salah satunya melalui kerjasama media siber selaku profesi yng menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

"Tentunya media siber yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam hal ini, Serikat Media Siber Indonesia selaku asosiasi para pengusaha media siber konstituen Dewan Pers perlu disertakan disertakan dalam mewujudkan program-program KADIN Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

Nara sumber terakhir, Kanit 3 Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Khairuddin, S.E., S.H menyampaikan penanggulangan kejahatan teknologi informasi, komunikasi dan media siber. 

"Tindak pidana siber yaitu segala bentuk kejahatan yang terjadi dengan melibatkan pengetahuan  dan kemampuan tentang teknologi komputer, mulai dari cara melakukan kejahatan, penyidikan, penuntutan dan peradilannya," terang Khoiruddin.

Beberapa kasus pidana siber yang sering terjadi diantaranya penipuan kartu kredit, hack, phising mendapatkan informasi pribadi via email, fitnah, pornografi, malware dan skimming.

"Ujaran kebencian atau hate speech dan termasuk diantaranya hoax atau berita bohong, diatur dalam Undang Undang RI nomor 19 tahun 2016 dan ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya. 

Secara apik, Webinar Dialog Media yang disponsori PT Mecayya Pharmaceutical, Bank BJB, Kota Deltamas dan Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Indonesia (Aspelindo) membuat antusias peserta. 

Selain menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui form pertanyaan yang disiapkan panitia, peserta juga menyampaikan pertanyaan melalui zoom dan datang langsung ke lokasi pelaksanaan webinar di lapangan tembak Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya).

Diakhir diskusi, ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon menyampaikan notulensi Webinar Dialog Media, sebagai berikut :

1. Dewan Pers meminta SMSI Bekasi Raya agar secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan Jurnalistik dan Bimbingan Teknik Pengelolaan Perusahaan Media.

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi akan melibatkan KADIN Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan dana CSR, mengajak dan mengundang unsur-unsur dari KADIN Kabupaten Bekasi.

3. KADIN Kabupaten Bekasi akan merumuskan bentuk kerjasama terhadap Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya terkait publikasi dan transparansi pemanfaatan dana CSR.

4. KADIN Kabupaten Bekasi berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Perbup dengan berpatokan pada Pergub Jabar tentang kewajiban perusahaan bergabung dalam keanggotaa KADIN Kabupaten Bekasi. 

(*) JP

Mendagri Tegaskan UMKM Diperbolehkan Beroperasi Dengan Prokes Ketat Serta Pengaturan Pemda

JAKARTA, JP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, yang menandai adanya perpanjangan pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Dalam keterangan persnya, Senin (26/7/2021), Mendagri menjelaskan, meski secara keseluruhan substansinya sama dengan Inmendagri sebelumnya, terdapat perbedaan dalam pengaturan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM.

“Memang ada sedikit perubahan yang paling utama adalah kegiatan untuk UMKM, kita tahu bahwa UMKM cukup terdampak,” katanya.

Pada Diktum ketiga poin (e) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 itu, dijelaskan bahwa pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini, dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat,” tegasnya.

Adapun pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit. 

Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

(Red) JP