Kamis, 22 Juli 2021

Kontraktor Pembangun Pasar Sibolga Nauli, Larang Keras Seluruh Wartawan Meliput Kegiatan Mereka


SIBOLGA, JP – Berawal dari sejumlah wartawan yang ingin melakukan liputan ke lokasi Pasar Sibolga Nauli, namun justru menemui hambatan dengan adanya larangan bagi para Jurnalis untuk masuk ke lokasi Pasar oleh beberapa pria berseragam petugas penjagaan, lalu keributanpun terjadi di depan pintu masuk Pasar Sibolga Nauli, alih-alih tanpa alasan yang jelas humas pengelola pembangunan Pasar Umum tersebut dengan mengatakan bahwa wartawan tidak ada hak masuk kedalam, (21/07/2021).

Peritiwa tersebut terjadi 
pada Senin (19/7/2021) di mulai dari Pria bernama Eneck yang menyarankan agar wartawan yang hendak meliput bersabar dan menunggu kedatangan humas mereka bernama Edward Lumbangaol untuk mendapatkan izin masuk ke lokasi.

Menurut dia, setiap orang yang ingin masuk ke lokasi pasar harus ada izin dari dia (Edward-Red).

Tak berselang berapa lama, orang yang bernama Edward Lumbangaol pun datang dan langsung melarang wartawan masuk ke lokasi Pasar Sibolga Nauli.Dia pun menunjuk tulisan yang ditempelkan dengan pasal 551 KUHP di pintu masuk Pasar Sibolga Nauli tersebut.

“Gak boleh masuk, itu ada tulisannya. Dilarang masuk, termasuk wartawan tak boleh. Kalau tidak izin saya, tak boleh masuk. Tak boleh, titik, udah,” kata Edward dengan nada tinggi.

Adu mulut pun terjadi. Ditanya apa alasannya? Edward malah balik bertanya apa urusan kalian datang ke sini? Edward bahkan menghardik dan menghina profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Saya gak peduli kau dari mana. No comment, titik. Jadi kalau wartawan bisa semaumu? Gak boleh, titik,” katanya lagi.

Tak sampai di situ, Edward juga mendorong tubuh wartawan yang sedang melakukan konfirmasi tersebut.

“Wartawan taik kau! Gak boleh masuk, pasal 551, paham kau!, kandang kambing pun kalau dibikin dilarang masuk, gak boleh masuk,” hardik Edward.

Dalam perdebatan itu, Edward juga mempertanyakan legalitas wartawan yang datang ke lokasi pasar. Bahkan, dia juga menyebut wartawan yang datang itu adalah wartawan abal-abal.

“Saya tanggung jawab, ujung-ujungnya duitnya kau! Gak usah banyak cerita. Nah, sana. Kaulah ngadu, ke Polda langsung ngadu. Gak ada urusan! Ujung-ujungnya duitnya kalian. Saya generalisir, paham. Saya sudah dimintai duit terus,” katanya.

Thomson Pasaribu, wartawan yang terlibat dalam insiden tersebut mengaku sangat menyesalkan perilaku dan pernyataan Edward Lumbangaol, yaitu oknum yang mengaku sebagai humas proyek pembangunan pasar tersebut.

Sebagai humas, seharusnya Edward terbuka saja memberikan informasi, tak perlu bertindak emosional. Apalagi sampai melecehkan profesi wartawan.

“Waktu saya pertanyakan apakah kami pernah menerima uang dari dia. Ternyata dia gak bisa jawab. Anehnya, ketika saya mencoba meredam emosinya, Edward malah menampar tangan saya, sehingga rekan saya hampir saja terpancing emosinya,” kata Thomson.

Beruntung, mereka bisa mengontrol emosi saat itu. Seharusnya sebagai humas, oknum tersebut bisa memberikan jawaban konfirmasi dengan tutur kata yang baik.

“Kalau pun ada oknum kawan-kawan, ya itu urusan dia. Jangan disamaratakan. Apalagi menghina profesi wartawan yang dilindungi undang-undang,” ucapnya.

Thomson menyebut, ada tiga hal yang dilanggar, yakni UU nomor 14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU nomor 25/2009, tentang Pelayanan Publik, dan UU nomor 40/1999 tentang Pers.

“Kita berharap, pembangunan pasar ini berjalan baik dan lancar tanpa mengabaikan pengawasan dari masyarakat. Diminta kepada pihak rekanan terbuka dalam memberikan informasi. Tak perlu takut sama wartawan. Dan kalau ada yang minta-minta ngaku memberikan pengamanan mengatasnamakan wartawan, tak perlu direspon,” ujarnya.

Asrul Sikumbang, Kabiro Warta Poldasu yang ikut terlibat dalam insiden tersebut juga mengaku sangat menyesalkan insiden tersebut.

“Wartawan adalah pilar keempat Negara. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang dan punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh program pembangunan pemerintah di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

(Avid/Benny) JP

Rabu, 21 Juli 2021

Abdul Halim Iskandar : "BLT Dana Desa Menjadi Supporting DTKS Sehingga Hadir Karena Covid-19"


JAKARTA, JP - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghimbau para Kepala Daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar lebih tepat sasaran.

Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS  (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," kata Halim Iskandar saat menjadi narsum di Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa (20/7/2021).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlah mencapai 2,4 juta jiwa.

Halim Iskandar mengingatkan jika Dana Desa itu bersumber dari APBN yang fokus ke penanganan Covid-19.

Selain itu, Dana Desa juga difokuskan ke Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang hidupkan lagi Pos Gerbang Desa dan Ruang-ruang Isolasi Desa.

Halim Iskandar menyatakan tidak ada lagi alasan keterlibatan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan telah berikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan.

"Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di cover oleh BLT Dana Desa," kata Halim Iskandar.

Untuk percepat penyaluran, Kemendes PDTT lakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. 

Kemendes, kata Gus Halim sapaan akrabnya, akan berikan sanksi tegas kepada Desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

"Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi," kata Gus Halim.

Gus Halim memohon kepada Kepala Daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi.

"Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kemudian PKTD ini harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan adalah Pemerintah Daerah karena jika Dana Desa dimaksimalkan maka warga desa tidak akan terdampak secara signifikan atas pandemi Covid-19 ini.


(Man) JP

Kapolri Instruksikan Seluruh Jajarannya Agar Segera Distribusikan Bansos PPKM Darurat Untuk Masyarakat


JAKARTA, JP - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah dilakukan di seluruh wilayah. 

Sigit mengungkapkan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat. Khususnya, warga yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19.
 
"Sejak periode 3 sampai dengan tanggal  19 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 475.420 paket sembako dan 2.471.217 Kg beras," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Kemudian, sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Akselerasi penyaluran bantuan sosial kami lakukan di seluruh Indonesia atau 34 provinsi. Baik wilayah yang menerapkan PPKM Darurat ataupun PPKM Mikro," ujar Sigit.

Menurut Sigit, Pemerintah melalui TNI dan Polri juga telah menggelontorkan bantuan sosial PPKM Darurat dengan menyasar para masyarakat yang memang membutuhkan. Selain itu, vaksinasi nasional untuk menuju Herd Immunity terus dilakukan.

Sebab itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya dari tinggal atas hingga level bawah untuk terus melakukan percepatan distribusi bantuan sosial PPKM Darurat kepada masyarakat.
 
Ia juga meminta untuk jajaran TNI-Polri melakukan mapping dalam penyaluran bansos tersebut. Sigit berharap tak ada lagi wilayah yang melaporkan adanya saluran bantuan sosial tersebut terhambat. 

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa apabila stok bansosnya habis. Sebab itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang.

"Masyarakat tetap tenang dan jangan khawatir, apabila bantuan yang diberikan habis, segera melapor. Nanti jajaran TNI dan Polri ataupun Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan sosial tersebut," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menjelaskan, penerapan protokol kesehatan, merupakan kunci untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di tatanan masyarakat. Karena itu, Sigit menegaskan pentingnya untuk terus melaksanakan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

"Semua ini dilakukan untuk sama-sama menjaga kesehatan untuk keluarga, diri sendiri dan orang lain," ujar Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam program vaksinasi nasional maupun mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat. 

"Saya mengajak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP, Ormas, tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama dan bergandengan tangan untuk membantu masyarakat Indonesia dan mewujudkan target dari Pemerintah Indonesia," ucap Sigit.
 
Sementara itu, demi meringankan beban dan keterbatasan masyarakat di tengah PPKM Darurat ini, Polri juga mengirimkan hewan kurban se-Indonesia, khususnya di permukiman masyarakat yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini.
 
"Semoga semua yang kita lakukan di Idul Adha ini menjadi ladang amal dan ibadah untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menerapkan 5M, dan tetap di rumah saja, agar Pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia," tutup Sigit.

(*) JP

Selasa, 20 Juli 2021

Desa Satria Jaya : Bansos Untuk Terdampak Covid Dan Isoman Tak Pernah Ada Dari Pemkab.Bekasi Dan Pempus


KABUPATEN BEKASI, JP - Sejak mewabahnya penyakit virus corona melanda berbagai belahan dunia yang pada gilirannya menimpa Indonesia dan kemudian masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi sampai di berlakukannya PPKM Darurat oleh Pemerintah Pusat yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo guna menanggulangi wabah Virus Corona (Covid-19) menjadi Polemik yang memunculkan berbagai permasalahan terutama kebutuhan untuk bertahan hidup disaat Covid-19 menerpa wilayah mereka. 

Salah satunya Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, dimana Desa yang memilik Luas +/- 303 Ha, dengan Jumlah Penduduk 26.989 jiwa dengan mengalami terdampak Covid-19 sebanyak kurang lebih 2.857 jiwa, Isoman 620 jiwa dan meninggal karena covid 18 orang, namun sangat di sayangkan tidak ada satupun bantuan sosial berupa senbako maupun segala kebutuhan untuk para terdampak Covid-19 di wilayah tersebut dari Pemda Kabupaten Bekasi sendiri terutama kemudian Pemerintah Provinsi lalu Pemerintah Pusat.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Kades Asta Razan saat di konfirmasi Awak Media di ruangannya (19/07/2021) mengatakan," Sampai saat ini sama sekali tidak ada bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk para terdampak Covid-19 termasuk yang Isoman di Desa Satria Jaya," ungkapnya.

"Ini rencana mau diusulin..karena pihak Desa sendiri sudah kewalahan..sebab engga berhenti ini, ya mudah-mudahan covid segera berlalulah, jadi kitanya juga tenang," imbuhnya dengan nada kesal diduga karena bantuan sosial dari Pemkab dalam hal ini Dinas Sosial tak kunjung ada itikat baik untuk membantu masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak Covid-19.

Senada dengan Kades Asta Razan, Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya, Abdul Hamid Haris saat di jumpai Awak Media di ruangannya (19/07/2021) sore mengungkapkan bahwa," Sampai hari ini semenjak adanya Covid-19 di wilayah kami itu belum pernah ada bantuan dari Pemerintah, kami hanya menyalurkan bantuan dari tingkat Desa saja, belum ada informasi bantuan dari Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial," ungkapnya.

Ketika ditanyakan tentang adanya penyampaian dari Dinas Sosial melalui sejumlah Media Online yang memberitakan bahwa ada bantuan dari Dinas Sosial, ia mengatakan," Tidak ada sama sekali," tegasnya.

Saat ditanyakan tentang ada tidaknya sosialisasi dari Dinas Sosial terkait bantuan untuk terdampak Covid-19 maupun Isoman, Abdul menjawab,"Tidak tahu, tidak ada...kita malah baru tahu beberapa hari yang lalu dari pihak Kecamatan bahwa kita di suruh bikin Proposal untuk bantuan Sembako..kita dapat Informasi hari Kamis 14 Juli dan Jumatnya tanggal 15 Juli 2021 kemarin kita buat pengajuan,..sebelumnya kita kewalahan sekali ngurusin Covid dan tidak ada Sosialisasi maupun bantuan sosial apapun baik dari Dinas Sosial maupun Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan,"tandas Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya.

"Kalau kamikan sebenarnya kebetulan saya sendirikan Tim Gugus penerima laporan adanya penderita Covid-19 di Desa Satria Jaya...jadi harapan kami sih bagi teman-teman atau warga kami yang saat ini menjalani Isoman itu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Sosial...minimal Sembako atau bantuan-bantuan lainlah..mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa mendengarnya," Pungkas Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya Abdul Hamid Haris.

Sebagaimana diketahui banyak wilayah di Kabupaten Bekasi yang masuk dalam katagory zona merah dan bahkan Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriaatmaja beserta sejumlah Pejabat di Pemkab Bekasi, meninggal dunia akibat dari Covid-19, namun anehnya Dinas Sosial yang berperan untuk membagikan sembako maupun lainnya untuk kebutuhan bertahan hidup bagi para terdampak Covid-19 termasuk masyarakat yang menjalani Isoman (Isolasi Mandiri) tidak ada tindakan serius dan fokus yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi serta Dinas terkait lainnya, kendati anggaran untuk penanggulangan Covid-19 itu sendiri telah tersedia di Pemkab Bekasi sebagaimana telah di kemukakan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam diskusi "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat", pada Sabtu (17/7/2021).

(Red) JP

Pemkab Pekalongan Gelar Vaksinasi Perdana Kelas Remaja di SMA 1 Bojong dan SMKN 1 Kedungwuni


PEKALONGAN, JP - Dalam rangka mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan perluas target vaksinasi. Dimana kali ini, Pemkab melakukan vaksinasi untuk pertama kalinya bagi kelas remaja di Kabupaten Pekalongan dengan kriteria umur yaitu 12-17 tahun.

Kegiatan vaksinasi bagi pelajar di Kabupaten Pekalongan tersebut,  dimulai pada hari ini, Senin  (19/7/2021) yang digelar di SMA 1 Bojong dan SMKN 1 Kedungwuni.

Dalam kegiatan vaksinasi tersebut, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., juga melakukan pemantauan langsung dengan didampingi oleh beberapa unsur Forkopimda.

Dalam pantauannya, Bupati Pekalongan Fadia mengatakan bahwa kegiatan launching vaksinasi Covid-19 bagi pelajar dan santri di Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga para pelajar dan santri supaya tetap sehat dan terhindar dari paparan virus Covid-19, sehingga pembelajaran secara tatap muka dapat segera dilaksanakan, mengingat para pelajar yang sudah tidak masuk ke sekolah lebih dari satu tahun.

‘’ Ini adalah launching pertama kita, melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar dan santri,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat melakukan pantauan acara launching vaksinasi Covid-19 untuk remaja melalui anak sekolah dan santri, di SMAN 1 Bojong.

Adapun untuk target vaksinasi bagi remaja sendiri, dituturkan Fadia adalah sejumlah 93.000 pelajar dan santri dengan mekanisme jemput bole ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan.

‘’ Dan semua akan kita lakukan kegiatan vaksin jemput bola sampai ke santri-santri juga kita akan datangi,’’ tuturnya.

Selain itu, dalam kesempatan ini Fadia juga menghimbau kepada seluruh pelajar dan santri yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk bisa mensukseskan kegiatan vaksinnasi Covid-19, dengan bersedia untuk divaksin, sehingga penekanan penybaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan bisa tercapai.

‘’ Harapannya supaya anak-anak kita sehat semua dan terhindar dari paparan virus Covid-19, dan saya berharap bisa kembali sekolah seperti semula,’’ pungkasnya.

Ditempat yang sama,  Kapolres Pekalongan AKBP Darno berharap, meskipun sudah dilakukan vaksinasi pihaknya meminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas," pungkasnya.

(Tadi) JP

Minggu, 18 Juli 2021

Mendagri: "Penegakan Hukum PPKM Harus Tegas, Namun Humanis dan Manusiawi, Belajar Dari Kasus Gowa!"


JAKARTA, JP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan agar penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi. Hal itu disampaikan Mendagri mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya mendisiplinkan masyarakat di tengah kebijakan PPKM.
 
"Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021). 

Mendagri menjelaskan, pemberlakuan PPKM dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, pihaknya tak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat. 
"Perlu dilakukan langkah tegas, tapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, eksesif," tegasnya.

Mendagri juga menuturkan, aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia pun berharap kasus yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, tak kembali terjadi. "Tapi jangan sampai mengurangi moril teman-teman, karena ini risiko kita bekerja. Yang penting jaga, jangan sampai emosi," pesannya.

Guna meminimalisasi penegakan hukum yang tak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Mendagri mengaku, pihaknya melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan rapat dengan Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tak hanya itu, melalui rapat dengan kepala daerah, ia pun memesankan hal yang sama.

"Belajar pengalaman kasus di Gowa, jangan sampai terulang peristiwa yang sama. Kami juga menyampaikan dalam rapat bersama kepala daerah penekanan mengenai tata cara penegakan hukum dengan satuan polisi Satpol PP," jelasnya.

Mendagri menggarisbawahi, pelaksanaan PPKM dilakukan sebagai komitmen pemerintah menyelamatkan masyarakat. Meski terdapat pembatasan yang tak mengenakan, aturan dalam kebijakan PPKM tetap harus dilakukan. Penegakan hukum juga diperlukan guna mendisiplinkan masyarakat. Meski demikian, cara-cara humanis dan menjunjung tinggal nilai dan moral, mesti dikedepankan. 

(Red) JP

147 Ton Beras Untuk Warga Solo Didistribusikan Kapolri, Menkes dan Panglima Bersama Gubernur Jateng


SOLO, JP - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Gubernur Ganjar Pranowo mendistribusikan 30.000 paket sembako PPKM Darurat untuk masyarakat Solo, Jawa Tengah (Jateng). 

Pembagian paket sembako itu dilakukan saat mereka melakukan tinjauan vaksinasi massal di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/7/2021). Bantuan PPKM Darurat tersebut akan menyasar ke seluruh warga yang ekonominya terdampak akibat Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

"Pemerintah juga memikirkan masyarakat yang terdampak, karena situasi PPKM Darurat, maka hari ini kami akan bagikan bansos kurang lebih 30.000 paket sembako dan kurang lebih 147 ton beras yang akan dibagikan kepada masyarakat oleh rekan-rekan TNI-Polri," kata Sigit saat melepas distribusi paket bansos tersebut. 

Jenderal bintang empat itu berharap, dengan pembagian bansos ini beban masyarakat dapat berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

"Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat karena adanya pembatasan mobilitas," ujar mantan Kapolda Banten ini. 

Sementara, vaksinasi massal di Balai Kota Solo sendiri tercipta berkat adanya kolaborasi antara Pemkot Surakarta, TNI, Polri yang bekerjasama dengan Shopee. Kegiatan ini mengusung tema 'Berjuang Besama Melawan Covid-19'. Adapun, target vaksinasi adalah 1.000 orang masyarakat umum yang telah mendaftar.

Sigit pun mengapresiasi dan berterima kasih atas antusiasme masyarakat Kota Solo untuk melakukan vaksinasi. Dengan adanya animo warga yang tinggi, kata Sigit, maka target Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona bakal segera terwujud. 

"Terima kasih atas antusiasme dari masyarakat Solo dalam hal ikuti kegiatan vaksinasi sehingga percepatan ini kami harapkan bisa segera tercapai. Oleh karena itu bagi masyarakat atau relawan, aktivis, mahasiswa, yang miliki kemampuan untuk jadi vaksinator atau memperkuat kegiatan vaksinasi silahkan untuk bergabung," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Disisi lain, Sigit meyakini dengan adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat, maka laju pertumbuhan virus corona kedepannya akan berkurang. "Harapanbya supaya kita bersama-sama bisa segera turunkan laju pertumbuhan Covid dengan membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersinergi, sehingga laju pertumbuhan Covid ini bisa kita turunkan," tutup Sigit.

(*) JP

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS

Berita Ter-Update

Zionis Israel 'Tegar Tengkuk' Membunuh Tiga Jurnalis, HR&D ASWIN Desak ICC, DK PBB Dan ICJ Berikan Sangsi Tegas : 'Netanyahu Kadal Buntung!'

JAKARTA ( INDONESIA ), JAYAKARTA POS - Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Jour...

Berita Terkini

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS

Postingan Populer

JAYAKARTA POS

JAYAKARTA POS