Kasatgas Nemangkawi : "Ketua KNPB-OPM Dan Veronica Koman Selalu Sebar Berita Bohong Atau Hoaks!"

PAPUA, JP - Penangkapan terhadap EKM Ketua KNPB-OPM wilayah Merauke yang juga pemilik akun Facebook Emanuel Metemko mengungkap fakta bahwa EKM sering berkomunikasi dengan Veronica Koman yang menjadi DPO sebagai tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur,(12/06/2021). 

 
"Yang bersangkutan aktif komunikasi dengan DPO Veronica Koman, yang menanyakan ada kejadian apa saja di Merauke" kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudusy dalam keterangannya, pada Jumat (11/6).

"Kedua nama diatas adalah pendukung kelompok teroris OPM, yang sama-sama selalu menyebar berita bohong atau hoaks, provokasi, kebencian antar pribadi maupun kelompok masyarakat,"tandasnya.

Disampaikan Iqbal, "Hal ini diketahui dari hasil penggeledahan terhadap isi ponsel milik EKM dan didapati chat melalui media sosial ada percakapan dengan Veronica Koman, salah satunya percakapan dimana Veronica menanyakan kebenaran dari 13 pelaku yang ditangkap karena dugaan makar. Dijawab oleh EKM hanya 6 orang yang diduga," ungkapnya

Diungkapkannya lebih lanjut,"Dari informasi yang didapat, kemudian oleh Veronica Koman dikait-kaitkan dengan pemerintah ataupun keberadaan aparat, dalam narasi negatif, berita bohong dan dijadikan isu miring, selanjut disebar melalui medsos," imbuhnya.

"Sebelumnya," kata Iqbal,"Pihak kepolisian juga telah menangkap VY juru bicara KNPB-OPM yang menjadi buronan Polisi sejak lama dengan berbagai catatan kriminal salah satunya kasus demo Agustus 2019 dan kasus rasisme."

"VY yang pada Minggu (09/05/21) lalu,"terang Iqbal, "Ternyata juga memiliki kaitan dengan Veronica Koman yang juga menjadi salah satu provokator kerusuhan Papua pada tahun 2019 itu... selain sebagai penyuplai data untuk Veronica Koman, VY dan Veronica Koman juga bekerjasama menyebar berita bohong terkait isu Papua," pungkas Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudusy.

(Red) JP

Pangkogabwilhan III Gelar Pasukan Satgas Operasi TNI wilayah Sorong di Dermaga Koarmada III, Papua

PAPUA BARAT, JP - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Agus Rohman, S.I.P., M.I.P., memimpin Apel Gelar Pasukan Satuan Tugas Operasi TNI wilayah Sorong di Dermaga Koarmada III Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (10/6/2021.

 
Gelar Pasukan Kogabwilhan III ini juga dihadiri Pangkoarmada III Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han)., Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Komandan Lantamal XIV Sorong Brigjen TNI (Mar) Markos, S.E., Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi, sejumlah pejabat utama Kogabwilhan III, pejabat TNI lainnya.

Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Agus Rohman, S.I.P., M.I.P., dalam amanatnya mengatakan Apel Gelar Pasukan Satgas Operasi TNI ini merupakan wujud kesiapan operasi wilayah Sorong dalam melaksanakan tugas operasi, sekaligus sarana konsolidasi dan memastikan kondisi pasukan beserta Alutsista yang digunakan maupun kelengkapan perorangan dalam keadaan siap dan baik.

“Saya yakin prajurit yang ada di hadapan saya saat ini, khususnya dari Koarmada III, Lantamal XIV Sorong, Satgas Marinir, Satgas Pamputer, Subkolakops Rem 181/Praja Vira Tama, Yonif RK 762/Vira Yudha Sakti, Yon Zipur 20/Pawbili Pelle Alang, Pasukan Khusus TNI yang terdiri dari Marinir, Kopaska, Taipur merupakan ujung tombak operasi gabungan, khususnya di wilayah Papua Barat mampu menjalankan tugas dengan baik diikuti rasa tanggung jawab yang tinggi,” tegasnya.

 
Dalam gelar pasukan tersebut terdiri dari Koarmada III, Lantamal XIV Sorong, Pasmar 3, Korem 181/PVT (gabungan Yonif RK 762/VYS dan Yon Zipur 20/PPA, Pasukan Khusus (Sat-81 Gultor, Taifib Marinir, dan Kopaska Koarmada III).

 
Sementara itu, sejumlah Alutsista yang tergelar antara lain KRI Tatihu-853, KRI Layaran-854, KRI Madidihang-855, dan KRI Albakora-867. Selain itu juga digelar sujumlah kendaraan tempur Marinir yakni tank amfibi PT 76, Ranpur Pendarat Amfibi BTR, Roket Multilaras atau RM 70 Grad, Meriam Howitzer 105 MM, Sea Rider. Rantis   Yonif RK 762/VYS dan Yon Zipur 20/PPA antara lain Rantis Serbu P6 ATAV dan Ranpur Anoa.

Bertindak selaku Komandan Gelar Pasukan adalah Letkol Laut (P) Mohammad Macri Mokoagow, M.Tr. Hanla yang sehari-harinya menjabat Komandan Satkopaska Koarmada III.

(Red) JP

Kapolri : "Program Vaksinasi Tahap I dan II di Jawa Barat Mencapai 6.781.022 Orang Ditambah 288 Vaksinator"

BANDUNG, JP - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi massal Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Setidaknya, kegiatan itu bakal diikuti oleh 7.010 masyarakat se-Bandung Raya.

 
Sigit menekankan, masyarakat yang sudah melalui proses vaksin harus tetap displin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu demi mencegah penyebaran virus corona.

"Selanjutnya, bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksin maupun yang masih dalam proses, saya mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan," kata Sigit usai meninjau kegiatan serbuan vaksinasi massal Covid-19.

 
Sigit mengungkapkan bahwa,"Upaya yang dilakukan TNI-Polri ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait percepatan program vaksinasi massal demi memutus mata rantai penyebaran virus corona," ungkapnya.

"Selain itu, dengan adanya vaksinasi massal," kata Sigit, "Maka hal itu kembali menguatkan perekonomian nasional yang terganggu akibat Pandemi Covid-19."

"TNI-Polri telah melakukan langkah-langkah dalam mengendalikan laju Covid-19 melalui pandampingan dan penguatan personel dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan," ujar mantan Kapolda Banten itu..

Menurut Sigit,"Sampai dengan saat ini, program vaksinasi tahap I dan tahap II yang dilakukan di Jawa Barat sudah mencapai 6.781.022 orang," tuturnya.

"Jumlah tenaga vaksinator TNI-Polri yang dilibatkan sejumlah 288 vaksinator,"imbuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Taufan) JP

Kepala BNPT : Ada Dua Sifat Pendekatan Atasi Teroris, Yakni "Soft Approach dan Hard Approach"

JAKARTA, JP - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali menegaskan label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok Teroris.

Hal ini disampaikan Boy saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Rabu (9/6/2021).

Ia mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, ada pendekatan yang sifatnya pendekatan lunak (Soft Approach), ada pendekatan yang sifatnya perang melawan terorisme (Hard Approach) yakni menegakan hukum.

 

"Karena terorisme itukan identik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan, ketakutan yang luas kepada masyarakat,” kata Boy Rafli,"Untuk itu, perlu adanya pendekatan pendekatan lunak yang harus dipromosikan kepada masyarakat."

"Pendekatan lunak itu,"kata Boy, "Pendekatan sinergi di dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi antara lain, membangun karakter-karakter bangsa."

“Karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan sebagaimana nilai- nilai tersebut terkandung didalam ideologi negara kita, negara pancasila,” sambungnya.

"Saya yakin kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, karena salah satu dari tujuan nasional kita itu adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” ungkapnya.

"Jadi kita semua mempromosikan ke arah sana (Soft Approach), ini tentu berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Program – program ini yang harus kita ajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Saat ditanya apakah KKB memiliki tujuan mengganggu agenda besar di Papua, yakni PON XX, Boy Rafli mengatakan,"Jika dipelajari dari motif teroris antara lain adalah memiliki motif ideologi, politik, gangguan keamanan, ingin mengganggu masyarakat, ingin masyarakat itu tidak boleh hidup dengan tenteram,"katanya.

Lanjut Boy,"Jadi kalau itu faktanya ternyata ada... berarti itu adalah pihak-pihak yang layak diduga melakukan upaya upaya terorisme... Jadi kita lihat dari aspek hukum semuanya,” tandas Kepala BNPT.

"Intinya kita semua ingin mewujudkan kedamaian, mewujudkan sebuah kondisi yang kondusif, agar proses kegiatan masyarakat, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat kita,” pungkas Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(**) JP

Kapolri : "Musrenbang Jadi Momentum Tepat Lakukan Konsolidasi Guna Mantapkan Arah Pembangunan Polri"

JAKARTA, JP - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

 
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dilakukan secara offline maupun online alias virtual dengan total peserta 1.136 orang.

 
Dalam arahannya, Kapolri menekankan bahwa,"Musrenbang menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,"kata Kapolri.

 
“Pemerintah telah menyelenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning),” imbuhnya.

"Perencanaan," sambung Kapolri,"Ibarat sebuah koki dalam memasak masakan yang enak sebelum disajikan untuk memuaskan pelanggan," 

"Untuk itu, melalui Musrenbang ini,saya berharap menghasilkan berbagai macam saran dan masukan yang membangun guna dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri serta dalam kerangka membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah," ungkapnya.

 
Kapolri juga menekankan bahwa fokus utama rencana kerja pemerintah tahun 2022 ialah pengendalian Covid-19 dengan mempercepat vaksinansi menuju herd immunity yang dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

 
“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada jajarannya bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi merupakan program yang berkesinambungan, tidak terbatas hanya 100 hari program kerja saja melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan tahap III.

 
"Hingga sejauh ini, dalam kerangka road map transformasi, Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat, sementara 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei Alvara. Disamping itu, Polri telah mendapat 139 penghargaan zona integritas dalam lima tahun ke belakang,"pungkasnya.

(Red) JP

Bandara Diserang Teroris, Kapolda Papua : "Kita Terus Kejar dan Ajukan Proses Hukum!"

PAPUA, JP - Pihak bandara menyatakan masih menunggu perkembangan tentang kondisi keamanan di area Bandara dari Satgas TNI-Polri,(7/7/2021).

Aktivitas Bandara Aminggaru di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua samapai kini masih ditutup sementara, setelah fasilitas Bandara Aminggaru diserang kelompok teroris, Kamis lalu (3/6/2021).

Sementara itu, aparat keamanan TNI-Polri masih terus memperketat pengamanan bandara dan mensterilisasi Bandara. 

Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, mengatakan," Identitas para pelaku penembakan warga sipil dan pembakaran fasilitas bandara Ilaga sudah dikantongi aparat dan saat ini difokuskan,"katanya.

"Kita akan kejar dan ajaukan proses hukum dan kita sudah kantongi nama serta identitas pelaku" tandasnya Senin 7/6/21 di Jayapura.

"Satuan Tugas Nemangkawi dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris di Ilaga,"sambung Mathius.

"Diduga saat ini kelompok teroris atau para pelaku pimpinan Lekagak Talenggen ini tengah bersembunyi di rumah-rumah warga,"ungkapnya.

Terkait mengenai pemulihan aktifitas Bandara, Kapolda Papua menekankan, bahwa,"Jika dipastikan aman, maka aktivitas bandara kembali dibuka untuk melayani penerbangan,"pungkasnya,

(Red) JP

Program Ketahanan Pangan Pemerintah Dinilai Tak Mampu Kembalikan Tahu-Tempe Yang Ra'ib di Jawa Barat

BANDUNG, JP - Ra'ibnya Tahu dan Tempe pada sejumlah pasar tradisional di Jawa Barat perlu disikapi secara serius. Terlebih masyarakat Indonesia boleh dikatakan gemar dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber protein nabati cukup tinggi itu.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jabar, bahwa,"Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, kenaikan harga kedelai dari sebelumnya 7 ribu rupiah per kilo hingga mencapai 12 ribu per kilo memicu produsen tahu tempe berhenti berproduksi," ungkap Faizal Hafan Farid saat ditemui wartawan di Pasar Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (07/06/2021) siang. 

Faizal mengaku sudah sejak dua minggu lalu melakukan pengawasan ke sejumlah pasar di Jawa Barat.

 
"Saya berharap produsen tempe tahu tidak meliburkan kegiatan produksi dan penjualan. Tapi, akhir Mei 2021 kemarin, paguyuban tahu tempe Jabar tetap melakukan mogok massal dengan meliburkan kegiatan produksi dan penjualan Tempe Tahu," ungkapnya.

Dia mencatat kelangkaan Kedelai di Jawa Barat dan sudah menyarankan Satgas Pangan Jabar untuk melakukan operasi pasar.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2 periode berturut-turut (2004-2014) itu menjelaskan, "Kenaikan harga kedelai dalam negeri dikarenakan Indonesia masih mengandalkan pasokan kedelai secara impor. Sehingga, ketika harga kedelai global mengalami gejolak akibat tingginya permintaan di pasar global, maka harga Kedelai dalam negeri pun mengalami kenaikan,"jelasnya.

 
"Tingginya permintaan kedelai dunia menjadi  penyebab utama kenaikan harga," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Faizal menyarankan pemerintah untuk menyiasatinya dengan stok yang melimpah dari Badan Urusan Logistik (Bulog) maupun lembaga lainnya.

 
"Begitupun program ketahanan pangan kita harus sudah mulai melakukan langkah-langkah peningkatan produksi Kedelai dalam negeri di tiap-tiap daerah,"saran Faisal.

. 
Lebih lanjut  Faisal mengungkapkan,"Sehingga saat panen Kedelai dunia terlambat, pasokan berkurang dan terjadi lonjakan di pasar global yang menyebabkan harga naik, tidak lagi berdampak terhadap kebutuhan Kedelai dalam negeri,"ungkapnya.

 
Hal penting perlu menjadi perhatian pemerintah, akibat melonjaknya harga Kedelai, produsen tahu tempe melakukan segala cara agar tidak merugi.  Salah satunya dengan mengurangi ukuran tahu-tempe menjadi lebih kecil.

 
"Segala cara dilakukan para perajin tahu-tempe mulai dari mengurangi ukuran tahu-tempe menjadi lebih kecil, tetapi hal tidak berdampak signifikan karena ukuran yang diperkecil juga menyebabkan tahu dan tempe mudah hancur"

.
"Jika sudah hancur, masyarakat jelas tidak mau beli, inilah sebabnya banyak pengusaha tahu tempe mengalami bangkrut," pungkasnya. 

(*) JP