Program Ketahanan Pangan Pemerintah Dinilai Tak Mampu Kembalikan Tahu-Tempe Yang Ra'ib di Jawa Barat

BANDUNG, JP - Ra'ibnya Tahu dan Tempe pada sejumlah pasar tradisional di Jawa Barat perlu disikapi secara serius. Terlebih masyarakat Indonesia boleh dikatakan gemar dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber protein nabati cukup tinggi itu.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jabar, bahwa,"Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, kenaikan harga kedelai dari sebelumnya 7 ribu rupiah per kilo hingga mencapai 12 ribu per kilo memicu produsen tahu tempe berhenti berproduksi," ungkap Faizal Hafan Farid saat ditemui wartawan di Pasar Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (07/06/2021) siang. 

Faizal mengaku sudah sejak dua minggu lalu melakukan pengawasan ke sejumlah pasar di Jawa Barat.

 
"Saya berharap produsen tempe tahu tidak meliburkan kegiatan produksi dan penjualan. Tapi, akhir Mei 2021 kemarin, paguyuban tahu tempe Jabar tetap melakukan mogok massal dengan meliburkan kegiatan produksi dan penjualan Tempe Tahu," ungkapnya.

Dia mencatat kelangkaan Kedelai di Jawa Barat dan sudah menyarankan Satgas Pangan Jabar untuk melakukan operasi pasar.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2 periode berturut-turut (2004-2014) itu menjelaskan, "Kenaikan harga kedelai dalam negeri dikarenakan Indonesia masih mengandalkan pasokan kedelai secara impor. Sehingga, ketika harga kedelai global mengalami gejolak akibat tingginya permintaan di pasar global, maka harga Kedelai dalam negeri pun mengalami kenaikan,"jelasnya.

 
"Tingginya permintaan kedelai dunia menjadi  penyebab utama kenaikan harga," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Faizal menyarankan pemerintah untuk menyiasatinya dengan stok yang melimpah dari Badan Urusan Logistik (Bulog) maupun lembaga lainnya.

 
"Begitupun program ketahanan pangan kita harus sudah mulai melakukan langkah-langkah peningkatan produksi Kedelai dalam negeri di tiap-tiap daerah,"saran Faisal.

. 
Lebih lanjut  Faisal mengungkapkan,"Sehingga saat panen Kedelai dunia terlambat, pasokan berkurang dan terjadi lonjakan di pasar global yang menyebabkan harga naik, tidak lagi berdampak terhadap kebutuhan Kedelai dalam negeri,"ungkapnya.

 
Hal penting perlu menjadi perhatian pemerintah, akibat melonjaknya harga Kedelai, produsen tahu tempe melakukan segala cara agar tidak merugi.  Salah satunya dengan mengurangi ukuran tahu-tempe menjadi lebih kecil.

 
"Segala cara dilakukan para perajin tahu-tempe mulai dari mengurangi ukuran tahu-tempe menjadi lebih kecil, tetapi hal tidak berdampak signifikan karena ukuran yang diperkecil juga menyebabkan tahu dan tempe mudah hancur"

.
"Jika sudah hancur, masyarakat jelas tidak mau beli, inilah sebabnya banyak pengusaha tahu tempe mengalami bangkrut," pungkasnya. 

(*) JP

Berkas Perkara Kasus Dugaan Suap Jual-Beli Jabatan Bupati Nganjuk Dilimpahkan Polri ke Kejagung

JAKARTA, JP - Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Penyerahan berkas perkara tahap I diberikan ke Jaksa Peneliti atau Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada hari ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/6).

 
"Pelimpahan tahap I itu terdiri dari tujuh berkas perkara untuk tujuh orang tersangka," menurut Argo, "Setelah pelimpahan, pihaknya menunggu dari Kejagung apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap atau belum,"terangnya.

 
"Apabila nantinya dinyatakan lengkap," kata Argo, "Pihak penyidik bakal langsung melakukan tahap II atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Korps Adhyaksa."

 
"Pelimpahan berkas perkara sebagaimana diamanatkan KUHAP untuk dilakukan penelitian selama waktu tertentu (14 hari), dan apabila dinyatakan cukup dan lengkap maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan tahap II," pungkas Argo. 

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

 
Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka diantaranya, Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin. 

(Red) JP

Terkait Keluh-kesah Teroris OPM, Bupati Puncak : "Kami Harap Saudara-saudara Kami Itu...Ungkapkan"

PAPUA, JP - Bupati Puncak Willem Wandik meminta Kelompok Teroris OPM dapat terbuka kepada pemerintah demi penyelesaian konflik yang selama ini terjadi,(6/6/2021).

“Nyawa orang itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu hanya Tuhan yang punya hak,” kata Wandik di Timika, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Wandik, "Apabila kelompok teroris ini mempunyai keluh kesah dan harapan-harapan khusus kepada pemerintah, maka mereka diharapkan menyampaikan secara terbuka," tegasnya.

“Kami harap saudara-saudara kami itu ungkapkan, jangan membuat masyarakat jadi bingung,” sambung Wandik.

Wandik sangat menyesal dan berduka atas aksi teror dari kelompok teroris ini yang telah merenggut nyawa korban sipil maupun aparat TNI-Polri serta merusak fasilitas umum dan membakar rumah penduduk termasuk pesawat penumpang. 

"Sangat disayangkan apabila Kabupaten Puncak yang kini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang, tapi pada akhirnya dirusak dan dibakar... termasuk upaya pemerintah mendatangkan tenaga untuk bekerja membangun infrastruktur, tapi pada akhirnya harus menjadi korban,"ungkap Bupati Puncak Willem Wandik seraya  mengkerutkan kening dengan wajah penuh duka dan penyesalan.

Wandik mengaku belum ada komunikasi yang terjalin antara kelompok Teroris OPM dengan TNI-Polri dan pemerintah.

Karena itu, Wandik mengajak para pihak untuk segera membangun komunikasi yang baik demi pemulihan Kabupaten Puncak.

Sebab jika situasi tidak kondusif seperti saat ini, menurutnya, Kabupaten Puncak akan tetap mengalami kemunduran.

“Kabupaten Puncak akan mengalami kemunduran jika begini terus terjadi dan tidak akan pernah menikmati hasil pembangunan," pungkas Bupati Puncak Willem Wandik.

(Red) JP

Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Gelar Rapat Penanganan Covid-19 di Kab.Grobogan

KABUPATEN GROBOGAN, JP - Usai memimpin rapat di Kabupaten Kudus, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., langsung menuju ke Kabupaten Grobogan untuk kembali menggelar rapat terkait penanganan Covid-19, Minggu (6/6/2021).

 
Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini Grobogan juga mengalami peningkatan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan, rapat terbatas dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan beberapa arahan kepada jajaran TNI-Polri dan Forkopimda Kabupaten Grobogan terkait penanganan Pandemi Covid-19. "Saya tekankan agar TNI-Polri dan Forkopimda untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi PPKM Skala Mikro yang telah berlajan hingga saat ini," tegasnya.

 
Lebih lanjut, Panglima TNI menambahkan bahwa dengan adanya lonjakan kasus Positif Covid-19, tentunya TNI-Polri akan memperkuat personel agar dapat membantu pelaksanaan tugas dilapangan. 

"Saya berharap, Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan kemampuan uji PCR agar kasus konfirmasi dapat diketahui dan mempercepat memutus rantai penularan," jelas Panglima TNI.

 
Panglima TNI juga memerintahkan jajaran TNI-Polri agar mengerahkan segenap kekuatan untuk mendukung Pemerintah, dan juga diharapkan Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan dukungan  Rumah Sakit dan Tenaga kesehatan yang juga dibantu TNI-Polri.

 
"Data yang dilaporkan harus merupakan data nyata di lapangan, tegakan terus disiplin Protokol Kesehatan, laksanakan penyekatan mobilitas untuk mencegah terjadinya penyebaran termasuk dari luar wilayah Kabupaten Grobogan," ungkap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang juga mengingkatkan untuk pelaksanaan Vaksinasi terutama bagi lansia.

 
Usai melaksanakan rapat, Panglima TNI meninjau pelaksanaan Vaksinasi di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo  Kabupaten Grobogan yang diikuti oleh 500 orang dibagi dalam 5 gelombang dengan tim Vaksinator RSUD 21 Vaksinator, TNI 8 vaksinator, Polri 8 vaksinator dan Pemda 8 Vaksinator dengan total vaksinator 45 vaksinator. 

Dalam peninjauan vaksinasi Panglima TNI menyampaikan agar terus melaksanakan disiplin Protokol Kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Karena walau telah divaksin, bukan berarti kebal terhadap Covid-19.

 
Turut hadir dalam kegiatan ini Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K, Forkopimda Kabupaten Grobogan serta Para Pejabat Utama TNI dan Polri.

(Red) JP

Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Pimpin Upacara Pasukan Penebalan Satgas Covid-19 di Kab.Blora

JAWA TENGAH, JP - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., memimpin apel gelar pasukan penebalan Satgas Covid-19 bertempat di alun-alun pendopo kabupaten Blora, Sabtu 5/6/21.

Dalam sambutannya dihadapan peserta apel gabungan Panglima TNI mengatakan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir penularannya masih sangat masif dan tidak pandang bulu.

"Dibutuhkan kerjasama dan partisipasi semua pihak guna menekan laju penularannya karena kabupaten Blora termasuk mengalami peningkatan kasus positif" ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Marsekal Hadi mengatakan "TNI-Polri dan instansi terkait masih dipanggil oleh negara untuk melaksanakan misi mulia yaitu melindungi seluruh masyarakat Blora dari kemungkinan tertularnya virus Covid-19," katanya.

Menurut Panglima, "Harapan dari semua masyarakat Indonesia angka kematian turun dan angka kesembuhan naik serta angka positif terus menurun semuanya berbasiskan PPKM skala mikro,"ungkapnya.

TNI Polri dan Satgas Covid-19 akan ditugaskan dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan (prokes) 3 M. "Apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan masker karena masker merupakan senjata satu-satunya untuk melawan penularan virus Covid-19" ujar Panglima.

"Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga jarak, mencuci tangan mengawasi pergerakan dan mobilitas masyarakat melalui penyekatan" imbuh Panglima TNI.

"Dengan kesadaran dan kedisiplinan tinggi, Insya Allah wilayah Blora akan terbebas dari Covid-19 sehingga roda perekonomian dapat berjalan normal" pungkas Marsekal Hadi.

Sebelum pelaksanaan apel terlebih dahulu Panglima TNI beserta rombongan menerima paparan dari Bupati Blora bapak H. Arief Rohman, S.I.P., M.Si tentang penerapan pelaksanaan PPKM skala mikro dan pengawasan pelaksanaan dalam penanganan pandemi covid-19 di wilayahnya.

Hadir dalam acara ini, Pangkogabwilhan II, Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., M.IP., Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen,

Bupati Blora, Bapak H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., beserta Forkopimda Kabupaten Blora, Para Pejabat Utama TNI dan Polri.

(Red) JP

TPNPB-OPM Tembak Mati Tiga Warga Sipil di Papua, Veronica Koman Tuding Pelakunya Militer Indonesia

PAPUA, JP - Kelompok Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menembak mati tiga warga masyarakat sipil di kampung Niporolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

 
Salah satu dari korban meninggal dunia adalah Patianus Kogoya Kepala Kampung Niporolome, dua korban lainnya Petena Murib dan Nelius Kogoya, Jumat 4/6/21.

Tewasnya Kepala Kampung Niporolome dan dua warganya dilaporkan sekitar 50 warga kampung yang datang ke Polres Puncak sekitar pukul 11.15 WIT.

Selain itu tiga warga lainnya mengalami luka tembak, Mandis Murib luka di betis kanan, Lesminus Murib luka tembak di pergelangan kaki kanan dan Jelemina Wanimbo (perempuan) luka tembak di pelipis mata kanan.

Atas laporan itu, aparat gabungan TNI-Polri yang masih melakukan penyisiran di area bandara segera melakukan evakuasi jenazah korban penembakan tersebut.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan sekitar pukul 12.15 WIT, 2 jenazah berhasil dievakuasi yaitu Nelius Kogoya dan Petena Murib oleh pasukan TNI-Polri ke Puskesmas Ilaga, untuk 1 jenazah lagi masih dilakukan pencarian beserta korban luka-luka lainnya.

“Atas penyampaian perwakilan dari warga sipil atas nama Enos Murib agar jenazah setelah diidentifikasi dapat kirim ke Kampung Niporolome untuk dikebumikan secara adat dan meminta perlindungan sepenuhnya dari aparat keamanan untuk menjaga warga masyarakat yang akan mengamankan diri ke kota Ilaga," kata Iqbal.

Sementara itu aparat TNI/Polri terlibat baku tembak dengan Kelompok teroris OPM sejak Jumat dini hari (04/06/2021) hingga pukul 11.30 WIT di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga.

Tidak hanya itu, Kelompok Teroris OPM juga membakar Menara ATC di Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dan Kantor AirNav di Ilaga, usai baku tembak dengan aparat TNI-Polri.

Sehari sebelumnya,  anggota Kelompok Teroris OMP juga menembak mati tukang bangunan Habel Alenti (30) di Kampung Eromaga, Distrik Emukia, Kabupaten Puncak.

Atas kejadian ini Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa saat dihubungi via telepon, Jumat (4/6) kembali menegaskan bahwa pembakaran bangunan disekitar Bandara Aminggaru dan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok teroris OPM itu, semakin membuktikan bahwa front bersenjata OPM adalah organisasi teroris.

“Semakin jelas bahwa yang dilakukan mereka (OPM) adalah aksi teror, yang menjadi musuh bersama untuk dilakukan tindakan tegas baik dari aparat keamanan maupun seluruh masyarakat,” ucapnya.

Menurut Suriastawa, kejadian ini telah direncanakan secara sistematis oleh tiga front perjuangan Kelompok teroris OPM. Front bersenjatanya melakukan pengerusakan dan pembunuhan. Front politik dan front klandestinnya membuat berita bohong dan memutar balikkan fakta. Biasanya media dan tokoh pendukung propaganda teroris OPM akan menyebarkan di media online dan media sosial, tambah Suriastawa.

Tuduhan Veronica Koman

Sementara berdasarkan pantauan redaksi, akun twitter Veronica Koman telah mengunggah postingan tweetnya terkait kejadian ini dan menuduh pelakunya adalah militer Indonesia.

"Dini hari, tiga warga sipil Papua Barat ditembak mati oleh militer Indonesia saat penggerebekan di Desa Nipulame: Petianus Kogoya (kepala desa), Patena Murib, Melius Kogoya serta empat warga sipil lainnya termasuk anak-anak terluka.," kata Veronica Koman dalam tweetnya.

Dalam Tweets lainnya Veronica mengatakan," Wahai media yang beritakan bahwa para korban dibunuh oleh ‘KKB’ bukan oleh TNI/Polri, berani kalian bicara dengan pihak keluarga dan masyarakat yang kebumikan para korban siang tadi?," ungkapnya.

Disisi lain, Suriastawa menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai provokasi dari kelompok teroris OPM yang selalu memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks dan narasi negatif tentang Papua. 

“Harus ada tindakan tegas terhadap front klandestin dan front politik yang jelas-jelas mendukung propaganda teroris OPM, seperti pernah disampaikan Menkopolhukam,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dan keterangan dari Bupati Puncak ataupun pejabat Pemda lain terkait kejadian ini.

(Red) JP

Resmikan Gedung Presisi, Kapolri : "Manfaatkan Hotline Layanan Polisi 110 Dan Lainnya di Command Center"

BANTEN, JP - Mapolresta “Presisi” Tangerang yang dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), adalah milik bersama yang harus digunakan maksimal untuk melayani masyarkat dan dipelihara oleh Polri bersama masyarakat.

 
“Seluruh anggota Polri dan masyarakat pengguna fasilitas agar berkontribusi memelihara dan  menjaga sarana prasarana yang telah dibangun ini dengan baik. Gedung ini bukan semata-mata milik Polri, namun milik kita bersama,” Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal itu di Mapolres Tangerang, Tigaraksa, Jum'at (4/5/21).

 
Kapolri didampingi Kapolda banten menegaskan hal itu ketika meresmikan Mapolresta “Presisi” Tangerang dengan gedung berlantai empat yang diberi nama Gedung Presisi. Ia didampingi Kapolda Banten serta Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim, dan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol. Wahyu Sri Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si.

Pembangunan Mapolresta Tangerang menggunakan dana APBD 2018 Kabupaten Tangerang sebesar Rp.58.835.000.000, kemudian APBD 2019 Rp 18.979.829.000. Pada tahun anggaran 2021, Pemkab Tangerang menyediakan anggaran Rp 4.472.956.829 untuk pengadaan mebeler. “Pembangunannya memakan waktu tiga tahun,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Wahyu. 

Inisiasi pembangunan pada 2016 saat Polresta Tangerang beralih dari wilayah hukum Polda Metro Jaya ke Polda Panten. Penginisasinya Kombes Pol Asep Edi Suheri, Kapolresta Tangerang saat itu (2016). Ia melakukan pendekatan awal kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk pembangunan Mapolresta Tangerang di atas lahan seluas 14.799 m per segi saat itu.

 
Fasiltas Ramah Disabilitas

Mapolresta “Presisi” Tangerang juga dilengkapi Gedung Satuan Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT), Gedung Bhayangkari, Rutan, Kantin, Barak Sabhara, dan Masjid Al-Latief. Mapolresta Tangerang memiliki anggota sebanyak 909 personel.

 
Dengan memiliki Mapolresta baru lengkap dengan gedung PRESISI dan gedung-gedung baru lainnya, Kapolri meminta kepada Kapolresta Tangerang secara maksimal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

 
Ke depan, pinta mantan Kapolda Banten (2016) itu,  Gedung PRESISI Polresta Tangerang yang baru, dapat dilengkapi fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

 
Juga, ia mengingatkan, untuk pelayanan yang lebih baik agar mewujudkan  konsep asal dibangunnya gedung utama tersebut. “Wujudkan konsep asalnya, smart building yaitu konsep bangunan yang menggunakan sistem otomatisasi  mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," urai Listyo Sigit.

 
Ia juga meminta, agar di Gedung PRESISI itu, juga dilengkapi sistem pengawasan dan pengamanan guna membantu pekerjaan serta pelayanan di SPKT sehingga dapat terintegrasi dengan sebagian satuan fungsi pelayanan lainnya.

 
Pelayanan tersebut, lanjut Sigit,  antara lain penerbitan Surat Keteragan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan kehilangan, perizinan kegiatan masyarakat, dan lainnya.

 
Jenderal Sigit juga mengingatkan, pentingnya memperhatikan masyarakat yang menghendaki akses cepat mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan dari kepolisian. “Buka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan hotline layanan polisi 110 dan layanan masyarakat lainnya di Command Center," harap Kapolri.

 
Untuk itu, Kapolri berkomitmen senantiasa terus memperbaiki sistem pelayanan Kepolisian sehingga Polri semakin dekat dan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. 

(Hdt) JP

Sumber : Kabid Humas Polda Banten