Penolakan Dialog OPM, Pengamat Intelijen : “Itu Propaganda Teroris OPM Agar Terlihat Eksis dan Kuat!"

JAKARTA, JP - Kelompok teroris OPM melalui juru bicaranya Sebby Sambom menyatakan tidak bersedia jika dialog atau diplomasi hanya dilakukan dua pihak yakni pemerintah Indonesia dan pihaknya, serta mendesak agar melibatkan pihak ketiga yaitu Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), (01/06).

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa penolakan dan desakan itu merupakan upaya kelompok teroris OPM untuk melakukan internasionalisasi masalah Papua. 

“Itu gaya mereka (kelompok teroris OPM) yang mau melakukan internasionalisasi masalah Papua. Indonesia harus tegas,” ucap Stanislaus, Senin (31/5).

Langkah tegas yang dimaksud oleh Stanislaus adalah dengan melakukan tindakan tegas jika kelompok teroris OPM di Papua tidak bisa diajak untuk berdialog. Hal ini penting untuk menunjukkan wibawa sebuah negara.

“Jika mereka tidak bisa diajak dialog dan malah melakukan perlawanan bersenjata maka aksi tegas sebagai tindakan hukum harus dilakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, pengamat intelijen dan keamanan ini menyampaikan selain berupaya melakukan upaya internasionalisasi masalah Papua, kelompok teroris OPM ini juga melancarkan propaganda dengan kembali menantang perang aparat TNI-Polri dan menetapkan lokasi perang yaitu di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

“Tantangan itu langkah propaganda mereka agar dilihat sebagai kelompok yang eksis dan kuat,” ujarnya.

Diungkapkannya bahwa langkah propaganda yang dilakukan kelompok teroris ini, hanya bertujuan untuk menebar ancaman. Padahal, tanpa melakukan tindakan ini pun mereka tetap menjadi target aparat keamanan. 

“Tanpa mereka tantang jika memang mereka pelaku aksi kekerasan pasti akan diburu oleh aparat keamanan,” pungkasnya.

(Red) JP

Kapolri Resmi Terbitkan Izin Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2, Tahun 2021

JAKARTA, JP - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021. Kendati begitu, kompetisi tersebut nantinya harus diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19 atau virus corona yang disiplin dan ketat.

Sigit menjelaskan, meskipun izin kompetisi tersebut diberikan, namun seluruh pihak harus tetap mengutamakan azas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sehingga, tidak terjadi penyebaran virus corona.

 
"Karena itu dari hasil diskusi kami memutuskan memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Menurut Sigit, pihak kepolisian bakal melakukan pengawasan dan evaluasi berkala saat nanti bergulirnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu. Pasalnya, apabila di perjalanannya ditemukan pelanggaran maka aparat tak segan untuk memberikan sanksi yang pastinya akan menyangkut dari pertandingan itu sendiri.

 
"Kegiatan akan kami evaluasi sehingga pelanggaran prokes berpengaruh terhadap proses pelaksanaan liga," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, izin Liga 1 dan Liga 2 dikeluarkan lantaran dalam evaluasi pelaksanaan Piala Menpora dinilai cukup berjalan dengan baik. Meskipun, diakui Sigit, di akhir-akhir masih terdapat adanya sedikit pelanggaran yakni konvoi sekelompok suporter usai kompetisi tersebut.

 
Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, seluruh pihak penyelenggara harus memastikan peristiwa konvoi suporter sepak bola tidak akan kembali terulang di pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2. 

"Maka penyelenggaran liga sepak bola beberapa waktu lalu tentu menjadi bagian dari evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus, tapi yqng kami sayangkan masih terjadi arak-arakan di akhir pertandingan yang potensial menimbulkan klaster Covid-19," ucap Sigit.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan terkait dengan pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 seluruh terkait bakal berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan.

 
Salah satunya, kata Zainudin, pelaksanaan pertandingan bakal dilaksanakan terpusat di Pulau Jawa yang angka penyebaran virus coronanya rendah atau dikategorikan sebagai zona hijau.

"Semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa dengan beberapa klaster. Dari penjelasan itu kami merasa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan saat rapat koordinasi sudah siap kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri umtuk permohonan izin keramaian. Itulah mengapa sore hari ini saya datang memenuhi undangan beliau," tutup Zainudin.

(Red) JP

Danton Linmas Distrik Oksamol : Warga Distrik Oksamul Menolak dan Mengecam Kekejaman Kelompok Teroris OPM

PAPUA, JP - Aksi kelompok teroris OPM di Papua sudah sangat meresahkan. Mereka tak hanya menyerang aparat kepolisian-TNI, namun juga warga sipil. Warga Papua turut membantu upaya menghentikan aksi kelompok teroris tersebut,(31/05/2021).

Seperti yang dilakukan warga Distrik Oksamol, Papua. Mereka mengecam kekejaman kelompok teroris OPM yang telah melakukan penyerangan terhadap Pos Polisi Oksamol dan menewaskan Briptu Mario Sanoi, Jumat (28/5) lalu.

Ansel yang merupakan Danton Linmas Distrik Oksamol, menegaskan warga menyatakan penolakan kelompok teroris OPM masuk ke wilayahnya, dan  juga mengancam melawan kelompok teroris OPM menggunakan senjata tradisional bila memaksa masuk ke lingkungannya.

"Kami masyarakat distrik Oksamol marah atas kejadian tersebut, sehingga kami berkumpul lalu dengan menggunakan senjata tradisional, kami mengejar pelaku pembunuh yang masih berada tidak jauh dari kampung kami,” ujarnya.

"Kami sempat ditembaki oleh mereka namun kami tetap maju untuk mengejar mereka," lanjut Ansel dalam keterangannya, Senin (31/5).

Ansel menyebut, warga Distrik Oksamol juga bukan kali ini saja menolak keberadaan kelompok teroris OPM dan  menegaskan warga Distrik Oksamul tak ada yang terlibat dan menjadi anggota kelompok teroris OPM.

"Saya yakin para pelaku adalah kelompok teroris wilayah Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo. Mereka ini bukan masyarakat asli Oksamol melainkan mereka adalah masyarakat dari luar Oksamol yang masuk untuk mengacaukan kami di Distrik Oksamol,” ucapnya.

Bukan hanya itu, Ansel juga menyebutkan keberanian warga Distrik Oksamol pernah mereka tunjukkan saat menolak kehadiran organisasi Papua New Guinea (PNG). 

“Kami pernah perang suku dengan masyarakat negara tetangga kami yaitu PNG yang mana mereka mengklaim bahwa wilayah tempat tinggal kami adalah bagian dari negara PNG,” pungkas Ansel.

(Red) JP

Natalia Rusli : Untuk Jatuhkan Penegak Hukum Dimuka Publik, Lawyer Alvin Lim Kerap Kali Sebarkan Informasi HOAX !

Natalia Rusli

JAKARTA, JP - Natalia Rusli menanggapi berita yang menurutnya HOAX yang di tayangkan oleh Alvin Lim tentang pertemuan-nya dengan Brigjen Helmi Santika di Mabes Polri.

Kepada wartawan (Senin,01/06,) Natalia Rusli mengatakan bahwa, "Berita tersebut adalah karangan Alvin Lim, Sang Pengacara Sutradara untuk menjatuhkan aparat penegak hukum di muka publik," ucapnya.

Menurut Natalia Rusli, “Otak dibalik pertemuan tersebut adalah Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, dengan fotonya bersama Brigjen Helmi Santika lalu dia banggakan kemana-mana yang dia akui sebagai silahturahmi di Akun LQ Indonesia Law Firm Instagram dan Facebook.” tandas Natalia Rusli.

Natalia Rusli mengungkapkan bahwa ,"Alvin Lim kerap kali membuat berita dengan men-croping foto-foto dan menyebarkan informasi HOAX di tengah masyarakat melalui media-media dalam beritanya tersebut," ungkapnya.

Brigjen Helmi Santika dan Lawyer Alvin Lim

“Kepada ibu M dan VS harap bertanya mengenai pembahasan pertemuan dengan Brigjen Helmi Santika kepada Lawyer Alvin Lim sang ahli sutradara. Fotonya sudah saya lampirkan di berita, coba diperhatikan baik-baik Pengacara Alvin Lim yang duduk di pojok sambil mengenakan Seragam Kebanggaan LQ Indonesia Law Firm," jelas Natalia Rusli.

Natalia Rusli menambahkan bahwa," Saya selalu dijadikan topik utama Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, sehingga membuat saya bertanya-tanya ada apa dengan pengacara Alvin Lim terhadap saya?," tutup Natalia Rusli.

(SS) JP

Veronica Koman Menurut Michael Manufandu : " Mereka Tidak Punya Kualitas, Cari Makan Dengan Buat Stigma-stigma!"

PAPUA, JP - Penasehat senior Papua, Michael Manufandu menilai bahwa aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman tidak memiliki kualitas sehingga komentarnya tentang Papua harus diabaikan.

Michael menegaskan supaya masyarakat jangan berlebihan menyikapi setiap pernyataan atau komentar dari Veronica Koman tentang Papua.

“Itu orang cari makan, mereka tidak punya kualitas. Mereka terlalu jauh Veronica itu, mereka cari makan dengan buat stigma-stigma,” kata Michael, Sabtu, (29/5/2021).

Ia juga menegaskan supaya media massa di Indonesia juga tidak memberikan panggung kepada Veronica untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk terus menyuarakan opininya yang kental dengan stigma buruk tentang pemerintah.

“Sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya, kita terlalu berlebihan, yang membesarkan malah pers di Indonesia,” kata Michael.

Pernyataan ini menanggapi komentar dari Veronica Koman yang menyatakan bahwa dirinya dan Benny Wenda tidak ada niat untuk menggagalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang rencananya akan digelar di Papua pada 2 sampai 15 Oktober 2021.

(Red) JP

Melatih Kemampuan Fisik, Batalyon Infanteri 2 Marinir Gelar Latihan Halang Rintang di Cilandak, Jakarta

JAKARTA, JP - Guna memelihara dan meningkatkan Kesiapan Operasional Satuan serta pembinaan kemampuan, Batalyon Infanteri 2 Marinir (Yonif 2 Mar) melaksanakan latihan halang rintang yang bertempat di Lapangan Halang Rintang Agusni Jumasri Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Jum'at (28/05/2021).

Latihan tersebut dipimpin langsung oleh Lettu Marinir I Gede Gita Prasetya yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Kompi Bravo Yonif 2 Marinir.

Dalam penjelasannya pada Awak Media Lettu Marinir I Gede Gita Prasetya mengatakan,"Sebelum melaksanakan Halang Rintang seluruh prajurit terlebih dahulu melakukan senam peregangan dan pemanasan guna mengurangi resiko terjadinya cidera, karena pada latihan kali ini menggunakan satu set perlengkapan tempur perorangan yaitu helm tempur, senjata SS1, dan Tas Pack berisi beban 8 kg," jelas Komandan Kompi Bravo Yonif 2 Marinir 

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Sri Utomo, mengatakan bahwa," Tujuan latihan halang rintang ini untuk melatih kemampuan fisik prajurit Yonif 2 Marinir agar tetap terbina dan terjaga dengan baik sehingga mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan di medan operasi saat bertugas nantinya," ucapnya.

“Laksanakan latihan ini dengan serius dan utamakan faktor keselamatan, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman dan Zero Accident,” imbuh Danyon Infantri 2 Marinir.

(Red) JP

Anggota Komisi III DPR RI : "Ini Bukan Isu Kedaulatan, Tapi Komersial, Dengan Kelompok Teroris OPM Kita Harus Perang!"

JAKARTA, JP - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebutkan kelompok teroris OPM harus diperangi, karena sudah membunuh banyak korban di Papua, termasuk Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua,(28/5/2021).

 
Arteria juga menyayangkan banyak korban jiwa yang dibunuh kelompok teroris itu dibiarkan saja tanpa penyelesaian.

“Yang kayak begini kita harus perang. Ini bukan isu kedaulatan, tapi isu komersial. Kalau ditanya orang Papua mau merdeka, enggak ada yang mau. Mereka bisa membandingkan bagaimana di Papua Nugini dan Timor Timur,” tutur  saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kamis (27/5/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang telah menetapkan kelompok KKB di Papua sebagai teroris, dan mendesak BNPT agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Papua yang sepertinya tak pernah selesai dan sampai saat ini pengawasannya masih terlihat sulit, serta masih banyaknya senjata beredar di tangan kelompok teroris tersebut.

“Kenapa teroris KKB dan kekerasan di sana tidak pernah selesai. Kenapa peredaran senjata bisa hadir. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Banyak mana teroris KKB dan rakyat Papua dengan aparat penegak hukum. Kok, pengawasannya sulit sekali. Lalu, sejauh mana keterlibatan TNI-Polri dengan teroris KKB ini,” tukas Arteria.

(Red) JP