Kapolri Resmi Terbitkan Izin Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2, Tahun 2021

JAKARTA, JP - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021. Kendati begitu, kompetisi tersebut nantinya harus diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19 atau virus corona yang disiplin dan ketat.

Sigit menjelaskan, meskipun izin kompetisi tersebut diberikan, namun seluruh pihak harus tetap mengutamakan azas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sehingga, tidak terjadi penyebaran virus corona.

 
"Karena itu dari hasil diskusi kami memutuskan memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Menurut Sigit, pihak kepolisian bakal melakukan pengawasan dan evaluasi berkala saat nanti bergulirnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu. Pasalnya, apabila di perjalanannya ditemukan pelanggaran maka aparat tak segan untuk memberikan sanksi yang pastinya akan menyangkut dari pertandingan itu sendiri.

 
"Kegiatan akan kami evaluasi sehingga pelanggaran prokes berpengaruh terhadap proses pelaksanaan liga," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, izin Liga 1 dan Liga 2 dikeluarkan lantaran dalam evaluasi pelaksanaan Piala Menpora dinilai cukup berjalan dengan baik. Meskipun, diakui Sigit, di akhir-akhir masih terdapat adanya sedikit pelanggaran yakni konvoi sekelompok suporter usai kompetisi tersebut.

 
Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, seluruh pihak penyelenggara harus memastikan peristiwa konvoi suporter sepak bola tidak akan kembali terulang di pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2. 

"Maka penyelenggaran liga sepak bola beberapa waktu lalu tentu menjadi bagian dari evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus, tapi yqng kami sayangkan masih terjadi arak-arakan di akhir pertandingan yang potensial menimbulkan klaster Covid-19," ucap Sigit.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan terkait dengan pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 seluruh terkait bakal berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan.

 
Salah satunya, kata Zainudin, pelaksanaan pertandingan bakal dilaksanakan terpusat di Pulau Jawa yang angka penyebaran virus coronanya rendah atau dikategorikan sebagai zona hijau.

"Semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa dengan beberapa klaster. Dari penjelasan itu kami merasa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan saat rapat koordinasi sudah siap kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri umtuk permohonan izin keramaian. Itulah mengapa sore hari ini saya datang memenuhi undangan beliau," tutup Zainudin.

(Red) JP

Danton Linmas Distrik Oksamol : Warga Distrik Oksamul Menolak dan Mengecam Kekejaman Kelompok Teroris OPM

PAPUA, JP - Aksi kelompok teroris OPM di Papua sudah sangat meresahkan. Mereka tak hanya menyerang aparat kepolisian-TNI, namun juga warga sipil. Warga Papua turut membantu upaya menghentikan aksi kelompok teroris tersebut,(31/05/2021).

Seperti yang dilakukan warga Distrik Oksamol, Papua. Mereka mengecam kekejaman kelompok teroris OPM yang telah melakukan penyerangan terhadap Pos Polisi Oksamol dan menewaskan Briptu Mario Sanoi, Jumat (28/5) lalu.

Ansel yang merupakan Danton Linmas Distrik Oksamol, menegaskan warga menyatakan penolakan kelompok teroris OPM masuk ke wilayahnya, dan  juga mengancam melawan kelompok teroris OPM menggunakan senjata tradisional bila memaksa masuk ke lingkungannya.

"Kami masyarakat distrik Oksamol marah atas kejadian tersebut, sehingga kami berkumpul lalu dengan menggunakan senjata tradisional, kami mengejar pelaku pembunuh yang masih berada tidak jauh dari kampung kami,” ujarnya.

"Kami sempat ditembaki oleh mereka namun kami tetap maju untuk mengejar mereka," lanjut Ansel dalam keterangannya, Senin (31/5).

Ansel menyebut, warga Distrik Oksamol juga bukan kali ini saja menolak keberadaan kelompok teroris OPM dan  menegaskan warga Distrik Oksamul tak ada yang terlibat dan menjadi anggota kelompok teroris OPM.

"Saya yakin para pelaku adalah kelompok teroris wilayah Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo. Mereka ini bukan masyarakat asli Oksamol melainkan mereka adalah masyarakat dari luar Oksamol yang masuk untuk mengacaukan kami di Distrik Oksamol,” ucapnya.

Bukan hanya itu, Ansel juga menyebutkan keberanian warga Distrik Oksamol pernah mereka tunjukkan saat menolak kehadiran organisasi Papua New Guinea (PNG). 

“Kami pernah perang suku dengan masyarakat negara tetangga kami yaitu PNG yang mana mereka mengklaim bahwa wilayah tempat tinggal kami adalah bagian dari negara PNG,” pungkas Ansel.

(Red) JP

Natalia Rusli : Untuk Jatuhkan Penegak Hukum Dimuka Publik, Lawyer Alvin Lim Kerap Kali Sebarkan Informasi HOAX !

Natalia Rusli

JAKARTA, JP - Natalia Rusli menanggapi berita yang menurutnya HOAX yang di tayangkan oleh Alvin Lim tentang pertemuan-nya dengan Brigjen Helmi Santika di Mabes Polri.

Kepada wartawan (Senin,01/06,) Natalia Rusli mengatakan bahwa, "Berita tersebut adalah karangan Alvin Lim, Sang Pengacara Sutradara untuk menjatuhkan aparat penegak hukum di muka publik," ucapnya.

Menurut Natalia Rusli, “Otak dibalik pertemuan tersebut adalah Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, dengan fotonya bersama Brigjen Helmi Santika lalu dia banggakan kemana-mana yang dia akui sebagai silahturahmi di Akun LQ Indonesia Law Firm Instagram dan Facebook.” tandas Natalia Rusli.

Natalia Rusli mengungkapkan bahwa ,"Alvin Lim kerap kali membuat berita dengan men-croping foto-foto dan menyebarkan informasi HOAX di tengah masyarakat melalui media-media dalam beritanya tersebut," ungkapnya.

Brigjen Helmi Santika dan Lawyer Alvin Lim

“Kepada ibu M dan VS harap bertanya mengenai pembahasan pertemuan dengan Brigjen Helmi Santika kepada Lawyer Alvin Lim sang ahli sutradara. Fotonya sudah saya lampirkan di berita, coba diperhatikan baik-baik Pengacara Alvin Lim yang duduk di pojok sambil mengenakan Seragam Kebanggaan LQ Indonesia Law Firm," jelas Natalia Rusli.

Natalia Rusli menambahkan bahwa," Saya selalu dijadikan topik utama Pengacara Kondang Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm, sehingga membuat saya bertanya-tanya ada apa dengan pengacara Alvin Lim terhadap saya?," tutup Natalia Rusli.

(SS) JP

Veronica Koman Menurut Michael Manufandu : " Mereka Tidak Punya Kualitas, Cari Makan Dengan Buat Stigma-stigma!"

PAPUA, JP - Penasehat senior Papua, Michael Manufandu menilai bahwa aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman tidak memiliki kualitas sehingga komentarnya tentang Papua harus diabaikan.

Michael menegaskan supaya masyarakat jangan berlebihan menyikapi setiap pernyataan atau komentar dari Veronica Koman tentang Papua.

“Itu orang cari makan, mereka tidak punya kualitas. Mereka terlalu jauh Veronica itu, mereka cari makan dengan buat stigma-stigma,” kata Michael, Sabtu, (29/5/2021).

Ia juga menegaskan supaya media massa di Indonesia juga tidak memberikan panggung kepada Veronica untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk terus menyuarakan opininya yang kental dengan stigma buruk tentang pemerintah.

“Sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya, kita terlalu berlebihan, yang membesarkan malah pers di Indonesia,” kata Michael.

Pernyataan ini menanggapi komentar dari Veronica Koman yang menyatakan bahwa dirinya dan Benny Wenda tidak ada niat untuk menggagalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang rencananya akan digelar di Papua pada 2 sampai 15 Oktober 2021.

(Red) JP

Melatih Kemampuan Fisik, Batalyon Infanteri 2 Marinir Gelar Latihan Halang Rintang di Cilandak, Jakarta

JAKARTA, JP - Guna memelihara dan meningkatkan Kesiapan Operasional Satuan serta pembinaan kemampuan, Batalyon Infanteri 2 Marinir (Yonif 2 Mar) melaksanakan latihan halang rintang yang bertempat di Lapangan Halang Rintang Agusni Jumasri Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Jum'at (28/05/2021).

Latihan tersebut dipimpin langsung oleh Lettu Marinir I Gede Gita Prasetya yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Kompi Bravo Yonif 2 Marinir.

Dalam penjelasannya pada Awak Media Lettu Marinir I Gede Gita Prasetya mengatakan,"Sebelum melaksanakan Halang Rintang seluruh prajurit terlebih dahulu melakukan senam peregangan dan pemanasan guna mengurangi resiko terjadinya cidera, karena pada latihan kali ini menggunakan satu set perlengkapan tempur perorangan yaitu helm tempur, senjata SS1, dan Tas Pack berisi beban 8 kg," jelas Komandan Kompi Bravo Yonif 2 Marinir 

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Sri Utomo, mengatakan bahwa," Tujuan latihan halang rintang ini untuk melatih kemampuan fisik prajurit Yonif 2 Marinir agar tetap terbina dan terjaga dengan baik sehingga mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan di medan operasi saat bertugas nantinya," ucapnya.

“Laksanakan latihan ini dengan serius dan utamakan faktor keselamatan, agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman dan Zero Accident,” imbuh Danyon Infantri 2 Marinir.

(Red) JP

Anggota Komisi III DPR RI : "Ini Bukan Isu Kedaulatan, Tapi Komersial, Dengan Kelompok Teroris OPM Kita Harus Perang!"

JAKARTA, JP - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebutkan kelompok teroris OPM harus diperangi, karena sudah membunuh banyak korban di Papua, termasuk Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua,(28/5/2021).

 
Arteria juga menyayangkan banyak korban jiwa yang dibunuh kelompok teroris itu dibiarkan saja tanpa penyelesaian.

“Yang kayak begini kita harus perang. Ini bukan isu kedaulatan, tapi isu komersial. Kalau ditanya orang Papua mau merdeka, enggak ada yang mau. Mereka bisa membandingkan bagaimana di Papua Nugini dan Timor Timur,” tutur  saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kamis (27/5/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang telah menetapkan kelompok KKB di Papua sebagai teroris, dan mendesak BNPT agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Papua yang sepertinya tak pernah selesai dan sampai saat ini pengawasannya masih terlihat sulit, serta masih banyaknya senjata beredar di tangan kelompok teroris tersebut.

“Kenapa teroris KKB dan kekerasan di sana tidak pernah selesai. Kenapa peredaran senjata bisa hadir. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Banyak mana teroris KKB dan rakyat Papua dengan aparat penegak hukum. Kok, pengawasannya sulit sekali. Lalu, sejauh mana keterlibatan TNI-Polri dengan teroris KKB ini,” tukas Arteria.

(Red) JP

Kedatangan Tim Komisi I DPR RI ke Kodam I/BB, Meutya Viada Hafid : "Sejauh Mana Kesiapan Alutsista TNI Pada Operasi Militer Perang dan Selain Perang!"

MEDAN, JP - Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hassanudin SIP., MM., menerima kunjungan kerja Tim Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Meutya Viada Hafid di Balai Prajurit Kodam I/BB Jl. Gatot Subroto Km 7.5, Jumat (28/5/2021).

Pada pembukaan acara tersebut,  Pangdam I/BB mewakili segenap keluarga besar Kodam I/ BB menyampaikan terimakasih dan selamat datang kepada Tim Komisi I DPR RI.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi I, Meutya Viada Hafid juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam I/BB yang sudah  menyambut dengan baik, serta memperkenalkan Tim Komisi I DPR RI satu persatu kepada seluruh peserta rapat yang hadir.

"Kedatangan Tim Komisi I DPR RI ke Kodam I/BB pada kesempatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana Kesiapan Kodam I/Bukit Barisan dalam melaksanakan tugas pokok TNI pada Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan dukungan Alutsista dan sarana prasarana yang dimiliki,"ungkap Meutya Viada Hafid dalam sambutannya.

Selanjutnya Pangdam I/BB memberi penjelasan secara mendalam kepada Tim Komisi I DPR RI, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

"Selain data dan informasi yang ditampilkan, Pangdam I/BB juga mengajak Tim Komisi I DPR RI untuk melihat langsung gelar Alutsista yang saat ini digunakan dan menjadi andalan Kodam I/BB dalam pelaksanaan latihan maupun tugas Operasi, serta mempersilahkan tim Komisi I DPR RI untuk dapat bertanya langsung kepada personel yang mengawaki alutsista tersebut," kata Mayjen TNI Hassanudin.

Kegiatan berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Turut hadir, Pangkosek Hanudnas III, Kasdam I/BB, Danlantamal I Belawan, Danlanud Soewondo Medan dan Para PJU Kodam I/BB.

(Red) JP

Sumber : (Pendam I/BB)

Pertama Dalam Sejarah, Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cab.Surabaya di Nahkodai Pamen TNI AL, Aktif

SURABAYA, JP -Puncuk pimpinan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya Jum’at,(28/05/21) resmi berganti, pergantian Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya diserah terimakan dari Drs. SD. Seputra, S.K.M., MM kepada penggantinya Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto, M.Si  berlangsung di Long Room SMP HangTuah 6 Excellent Juanda, (28/5).

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya di nahkodai oleh seorang Pamen TNI AL yang masih aktif, upacara  serah terima jabatan kali ini di saksikan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Hang Tuah Laksda (Pur) Amri Husaini, serta pengurus inti PP Yht Jakarta, Anggota Pengawas Daerah II, Ny. Dewi Iwan Isnurwanto, para Kasatdik/ Kepala Sekolah dilingkungan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya dari tingkat TK,SD,SMP, SMA dan SMK.

 .
Serah terima jabatan diawali dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan serta secara simbolis Kapeng baru Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto , M.Si menerima berita acara sertijab tersebut dari Drs .SD Seputra selaku Kepala pengurus lama.

Dalam keterangannya pada Awak Media Ketua Umum Yayasan Hang Tuah Laksda (Pur) Amri Husaini mennerangkan bahwa," Letkol Laut (KH) Drs,Ambar Kristiyanto, M.Si saat ini merupakan perwira menengah aktif yang masih  berdinas di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan  TNI Angkatan Laut ( Kodiklatal ), selaku Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya akan memimpin 34 satuan pendidikan  ( Satdik) mulai dari tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMK yang berada di Surabaya dan Sidoarjo," terangnya.

Menurut Laksda (Pur) Amri Husaini," Selama berdinas di TNI Angkatan Laut, Kapeng YHT yang baru  Letkol Laut(KH) Drs.Ambar Kristiyanto, M.Si  masuk di TNI AL tahun. 1988, langsung bertugas di lingkungan Akademi TNI Angkatan Laut  (AAL) hingga tahun 2005, bergeser ke Kodiklatal, dan sempat menjadi   orang nomor dua di STTAL ( Wadan STTAL ) kemudian kembali  Ke Kodiklatal di Pusdik Dukum, Gumil dan pada th 2019 menjadi Kepala Sekolah di SMK KAL-1," ujarnya.

Lebih lanjut Amri Husaini menjelaskan,"Di SMK KAL-1 sempat menorehkan sejarah menjadi SMK Terbaik dalam  Pameran Teknologi dan Lomba Festifal Extrakurikuler  tingkat SMK dan SMA se Jawa Timur dengan menampilkan Karya Inovasi  Teknologi Institusi (KITI)," pungkas Ketua Umum Yayasan Hang Tuah menutup wawancara.

 
Setelah usai pelaksanaan sertijab Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya langsung memberikan pengarahan awal kepada seluruh Kasatdik ( Kepala Sekolah) yang berada di lingkungan Cabang Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Kapeng menyampaikan harapan  akan masa depan  Yayasan yang ia pimpin, juga menyampaikan agar setiap satdik selalu menjaga kebersihan lingkungan serta mengadakan penghijauan dengan menanam pohon guna menjaga lingkunganyang sehat.

(Yht/dar) JP

Cegah Bangkrut, Budi KBA : "Garuda Tidak Hanya Bawa Penumpang,Tapi Juga Bawa Nama Baik Dan Reputasi Negara!"

JAKARTA, JP - Salah satu putra terbaik bangsa, Budi Kasan Besari Adinegoro memberikan opsi strategi guna menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). "Opsi terbaik, kembalikan ke pemerintah sebagai pemegang saham terbesar tentang status Garuda Airlines sebagai flag carrier," ungkapnya dalam wawancara eksklusif kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/05/2021) siang.

  
Sosok yang akrab dipanggil Gus Tunggak ini mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan para pihak penyelamat Garuda Airlines adalah mempertanyakan apakah Flag Carrier masih menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam pembagian perencanaan koridor rute area nasional dan internasional.

 
"Bisa dibilang Flag Carrier tidak hanya mengudara membawa penumpang saja, tapi juga mengemban tugas lebih, yaitu membawa nama baik dan reputasi negara," ucapnya.

Sebagai Flag Carrier, Garuda Airlines sangat layak mendapatkan hak istimewa untuk memberikan layanan kepada rakyat dan bangsa. "Porsi ini perlu menjadi prioritas, karenanya pemerintah patut mereformasi regulasi di Departemen Perhubungan yang notabene selama ini menjadi departemen teknis Garuda," jelas Gus Tunggak.

Reformasi itu terkait penentuan rute yang semestinya dimiliki Garuda, yakni untuk domestik semua Golden Route dan Best Time wajib untuk Garuda.

 
"Sedangkan untuk Internasionalnya, pemerintah meninjau kembali open sky policy yang memperbolehkan maskapai asing masuk ke negeri ini untuk tujuan berbagai destinasi domestik," kata dia.

Destinasi tersebut hanya menjadi ranah Garuda Airlines seperti dilakukan negara luar yang menerapkan sistem one gate one country untuk masuk ke negaranya.

"Dengan cara seperti in selain membantu mengontrol entry exit orang asing, juga berpihak ke Flag Carrier. Ini penting demi kedaulatan wilayah," terang Gus Tunggak.

Selanjutnya langkah kedua perlu dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Airlines adalah mewajibkan semua ASN, TNI/Polri yang biaya perjalanannya menggunakan APBN wajib menggunakan Flag Carrier.

 
"Bangun sinergi kebanggaan nasional dengan asset nasional yang dimilikinya," kata Gus Tunggak. 
Kedua langkah tersebut bila diprioritaskan maka dapat menjamin keberlangsungan Garuda sebagai asset yang mempersatukan kebanggaan nasional dan menjadi jembatan nusantara.

 
Adapun langkah ketiga perlu dilakukan adalah membantu Garuda Airlines, atau membackup Garuda Airlines dalam restrukturisasi hutang dan memberikan jaminan kepada semua vendor dan lessor yang terkait piutang melalui jaminan lembaga penjamin piutang bahwa uang mereka akan tidak hilang dan akan tetap dibayar dengan perhitungan menarik di masa mendatang.

 
"Nantinya pemerintah bersama Garuda Airlines membuat suvival plan," lanjut Gus Tunggak.

 
Mulai dari penggunaan dana talangan 8,5 triliun untuk memperkuat modal dan mendukung operasional, efisiensi sektor distribusi sales dengan menggabungkan sentra layanan dan sales di Bandara, melakukan optimalisasi penjualan melalui sistem online, melakukan penundaan pembayaran fasilitas tunjangan jabatan untuk GHA Pilot, fasilitas COP struktural dan membuat perampingan organisasi.

"Banyak hal bisa ditempuh untuk menyelamatkan Garuda Airlines dari kebangkrutan," jelas Gus Tunggak.

 
Mengenal penyelamatan ini, dirinya yakin bersama rakyat Indonesia dapat membawa nama baik dan reputasi negara. 

(*) JP

Dirut Perhutani Lakukan Rangkaian Kunjungan Kerja di Wilayah Divisi Regional Jawa Timur

BOJONEGORO, JP - Direktur Utama (Dirut) Perhutani, Wahyu Kuncoro, melakukan serangkaian kunjungan kerja di wilayah Divisi Regional Jawa Timur, diantaranya adalah mengunjungi Desa Klino sebagai Desa Model dengan potensi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Wahyu Kuncoro menyerahkan bantuan Sarpra KUPS Porang Emas senilai Rp. 91.640.000,- kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pandan Arum yang diterima oleh Kepala Desa Klino, Dwi Nur Wijayanti.

Menurut Wahyu Kuncoro, potensi dan kearifan lokal perlu dikembangkan, untuk itu diperlukan pilot project  dan sinergitas dalam membangun bersama dengan dukungan dari para pihak.

“Kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat Desa Klino Bojonegoro ini meliputi kerjasama dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kerjasama dalam peningkatan budidaya tanaman porang serta pembangunan desa model,” kata Wahyu Kuncoro.

Sementara, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ademos, M. Codhori selaku pendamping dan konsultan lingkungan Desa Klino menyampaikan, pihaknya sepakat bahwa untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan hutan  tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

“Untuk itu pembangunan lingkungan tidak hanya dibebankan pada  Perhutani saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat.  Di sini ada Perhutani, Forpimka, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pastinya kerjasama ini akan menjadi energi positif untuk membangun potensi Desa Klino Bojonegoro kedepannya,” pungkas Chodori. 

@red/JP

Silaturahmi Kebangsaan “Membangun Papua Yang Damai Dengan Berbagai Program” Digelar Menkopolhukam

JAKARTA, JP - Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (27/5) kembali menggelar dialog tentang Papua. Kali ini dengan melibatkan unsur yang lebih luas dan beragam. Dalam dialog ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai.

 
Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua. “Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak” lanjut Mahfud.

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua” tegas mantan Menteri Pertahanan itu. 

Kepala KSP Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. “Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai” ujar Moeldoko.

Silaturahmi kebangsaan berjudul “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.

 
Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

 
Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN, dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Dalam sesi dialog, guru besar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. “Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia,” tegasnya.

Hikmahanto mendukung bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme. “Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.

Mewakili kalangan gereja Jacklevyn Manuputty, mengatakan gereja tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Diingatkan, pemerintah perlu memiliki narasi agar dapat menyentuh hati masyarakat Papua.

“Persoalan Papua juga persoalan gereja, sehingga gereja harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah papua,” ujar Jaklevyn.

 
Di sisi lain, Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. “Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” ujar Haris. 

Masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Sementara tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. “Berarti ini ada problem “ katanya.

Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. “Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

 
Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua.

(Red) JP

Ditegaskan Tak Berwenang, PPWI Konsisten Menolak Sertifikasi Wartawan Yang Dilaksanakan Dewan Pers

JAKARTA, JP – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sejak awal mendorong pelaksnaan uji sertifikasi jurnalis (wartawan) melalui lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bukan oleh Dewan Pers (DP). Alasan utamanya adalah karena lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui perundang-undangan adalah BNSP. Jadi, ketika DP melakukan program sertifikasi untuk wartawan, hal itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas alias illegal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada media ini menanggapi santernya pemberitaan bahwa BNSP melarang DP mengeluarkan sertifikasi wartawan [1]. “Program uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers itu illegal, sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut juga illegal, sebab tidak punya dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya, PPWI konsisten untuk menolak sertifikasi wartawan dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang seperti DP itu,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Kamis, 27 Mei 2021.

Sebagaimana marak diberitakan dalam beberapa minggu terakhir ini bahwa BNSP melalui komisionernya secara tegas menyatakan bahwa Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. “Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” terang Komisioner BNSP, Henny S Widyaningsih, beberapa waktu lalu.

Ketum PPWI yang terkenal getol membela wartawan yang termaginalkan itu kemudian melanjutkan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah dan pernyataan BNSP tersebut. PPWI juga akan terus mengawal dan mendorong para wartawan untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi khusus wartawan yang akan diselenggarakan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia.

“Program BNSP terkait sertifikasi wartawan dengan menggandeng LSP Pers Indonesia ini sudah sangat tepat dan benar sesuai peraturan perundangan. PPWI sangat mendukung dan akan mendorong setiap warga masyarakat yang ingin berkecimpung dalam dunia jurnalistik untuk mengikuti uji kompetensi khusus wartawan melalui BNSP,” beber Lalengke.

Bagaimana dengan UKW dan sertifikat yang sudah dimiliki oleh belasan ribu wartawan selama ini? Demikian tanya pewarta media ini.

Merespon pertanyaan itu, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dan Birmingham University, Inggris, ini mengatakan bahwa para pemegang sertifikat kompetensi versi DP dapat mengembalikan sertifikatnya dan meminta kembali dana UKW yang pernah disetorkan ke lembaga penyelenggara UKW illegal tersebut. “Sebagaimana saya sebutkan berkali-kali bahwa sertifikatnya illegal karena dihasilkan melalui program illegal oleh lembaga yang tidak berwenang untuk itu [2], maka sebaiknya sertifikat itu dikembalikan kepada lembaga yang mengeluarkannya. Kembalikan sertifikatnya dan minta dikembalikan biaya yang pernah disetorkan untuk UKW illegal tersebut. Setelah itu, silahkan ikuti program sertifikasi resmi melalui BNSP,” ujar Lalengke.

Senada dengan Ketum PPWI, Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, MIP, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan PPWI untuk memback-up BNSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan sertifikasi wartawan melalui LSP yang ditunjuk. “Kita dukung penuh. BNSP harus mengambil peran untuk menjalankan tugasnya yakni mensertifikasi setiap bidang profesi dan keahlian, termasuk profesi jurnalistik,” tegas Fachrul yang sehari-hari menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI.

Sementara terkait sertifikat UKW yang dinilai illegal, Senator DPD RI dari Aceh itu mengatakan PPWI bisa buka posko pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan karena dipaksa mengikuti UKW oleh lembaga yang tidak berwenang selama ini. “Sampaikan saja laporan ke Sekretariat Nasional PPWI, sertakan bukti sertifikatnya dan bukti pembayaran biaya UKW yang diminta lembaga saat mengikuti UKW itu. Nanti kita advokasi, menuntut lembaga yang telah merugikan masyarakat itu,” ujar lulusan program master bidang ilmu politik dari Fisipol Universitas Indonesia ini. 

(APL/Red) JP

Sumber : DPP PPWI

Sehari Usai Dilantik, Kepala BNPB dan Satgas Covid-19, Ganip Warsito Kunjungi RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta

JAKARTA, JP - Sehari usai dirinya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penangganan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan kunjungan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Rabu, (26/5).

Kunjungan perdana Ganip setelah secara resmi menjabat Kepala BNPB ini, bertujuan untuk memastikan kesiapan RSDC Wisma Atlet menghadapi kemungkinan melonjaknya pasien Covid-19 pasca libur Lebaran.

“Dari pengalaman lalu, sehabis libur panjang lonjakan kasus Covid-19 akan meningkat. Oleh karena itu, saya ingin memastikan kesiapan, baik dari aspek personil maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya,” kata Ganip.

Selain memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19, dalam kunjungan yang juga didampingi Pangdam Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Mayjen TNI Tugas Ratmono selaku Koordinator RSDC Wisma Atlet itu, Ganip melakukan peninjauan atas ketersediaan obat, alat pelindung diri, dan personil yang bertugas. 

 

Dalam kesempatannya, Ganip menyampaikan bahwa kesiapan personil, baik dokter dan tenaga medis juga ketersediaan tempat tidur di RSDC Wisma Atlet dinilai tidak ada masalah. Melihat hal ini, Ganip menegaskan RSDC Wisma Atlet sudah siap menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

“Kesiapan personel tidak ada masalah, daya tampung bisa diantisipasi, sarana dan obat-obatan siap hingga dua bulan ke depan dan terus menerus akan ditambah mengikuti kondisi nantinya,” tegas Ganip

Dijelaskannya, sembilan hari pasca lebaran (18-26/5) teridentifikasi tejadinya peningkatan kasus positif Covid-19, rata-rata 100 orang per hari, dimana dalam dua hari terakhir menurun empat kasus, dari 179 kasus pada Selasa (25/5) menjadi 175 kasus di Rabu (26/5).

“Kita harapkan ini tidak semakin meningkat, tetapi justru akan ada penurunan. Kita lihat dalam dua minggu ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan” ujarnya.

“Kita sudah membuat strategi dan upaya untuk mencegah agar kasus positif Covid-19 tidak membesar,” pungkasnya.

(AD) JP

Berikan Motivasi Prajurit, Panglima TNI dan Kapolri Kunjungi Satgas Operasi Nemangkawi

PAPUA, JP - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua. Beberapa agenda dilakukan keduanya di Bumi Cendrawasih itu diantaranya memberikan motivasi kepada prajurit dan melakukan pertemuan terhadap tokoh masyarakat Papua.

 

Dalam arahannya kepada personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi, Kapolri memberikan pesan khusus bahwa selain tugas pengamanan yang dilakukan, personel juga harus menyampaikan bahwa kehadirannya untuk mengawal agenda pemerintah membangun Papua.

 

“Tugas saudara semua mengawal untuk memberitahu akan pembangunan yang sudah dilakukan. Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Rabu (26/5/2021). 

Begitu saat melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh agama, adat dan masyarakat Papua, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah sangat konsen dan fokus membangun Papua.

 

“Pemerintah sangat konsen membangun Papua seperti pembangunan infastruktur. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

 

Terkait RUU Otonomi Khusus atau Otsus, Kapolri menegaskan agar betul-betul dikawal sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tepat sasaran.

 

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghimbau kepada seluruh personel yang bertugas di Bumi Cendrawasih agar memiliki formula khusus bagaimana merebut hati rakyat Papua agar tetap teguh mencintai NKRI. Ia juga meminta semua unsur personel yang bertugas meningkatkan sinergitas sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dirasakan lebih cepat.

 

“TNI dan Polri bermanunggal dengan rakyat. Dengan Binmas Noken dan teritorial. Bangun sinergi dengan baik antar lintas satuan,” demikian Hadi menambahkan.

(Hidayat) JP

Sumber : Kabid Humas Polda Banten

Menko Polhukam Tegaskan, "Saat Ini Ada 19 Kelompok Teroris OPM Yang Diperangi Pemerintah !"

JAKARTA, JP - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan saat ini ada 19 kelompok Teroris OPM yang tengah diperangi oleh pemerintah berkaitan dengan berbagai aksi teror dengan kekerasan yang dilakukan di Papua,(26/05).

Mahfud menegaskan label teroris yang disematkan pemerintah hanya dialamatkan kepada kelompok teroris OPM, bukan untuk Papua secara umum. Dan dalam hal ini pemerintah tidak  memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan aksi teror kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris.

"Mohon dipahami dan jangan disalah artikan, kita tidak perangi Papua secara umum tapi kita perangi kelompok teroris, ada 19 kelompok. Kita mulai dari yang menonjol dulu," kata Mahfud saat menggelar rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (25/5).

Penggunaan padanan katanya pun kata Mahfud tak akan menggunakan embel-embel Papua, sebab Papua adalah nama wilayah yang merujuk pada bangsa, suku dan bahkan budaya.

"Jadi teroris separatis itu adalah kelompok dan nama pemimpin, misal kelompok Lekagak, itu namanya. Kita tidak sebut Papua. Ya karena kita tahu Papua itu menyangkut bumi, etnis, dan budaya," paparnya.

"Kalau ada yang katakan Papua teroris, itu tak ada dan itu tidak benar itu yang kita gariskan sebagai kebijakan pemerintah," imbuhnya.

Mahfud juga menegaskan bahwa,"TNI-Polri yang bertugas melakukan tindakan tegas dan terukur dalam memerangi kelompok-kelompok tersebut. Sejauh ini tindakan tegas dan terukur aparat TNI-Polri telah berhasil merampas senjata yang terdiri dari senapan peluru dan sejumlah alat lain yang kerap digunakan kelompok teroris OPM untuk menyerang bukan hanya anggota TNI Polri tetapi juga masyarakat sipil, penduduk asli Papua," pungkasnya.

(red) JP

Pemantapan Program Presisi, Kapolri : Mengawal Penggunaan Dana Desa, Gunakan Aplikasi BOS !

JAKARTA, JP - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit memastikan, seluruh personel kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dengan penggunaan dana desa. 

"Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya. 

Menurut Sigit, pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian guna memastikan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.

"Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi," ujar Sigit.

Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Sigit juga menyebut, adanya pendampingan tersebut untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana tersebut. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menyatakan, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa. Dimana, aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

"Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas," ucap mantan Kapolda Banten itu.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif dan membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI," kata Abdul Halim.

Ia juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa. Tak hanya itu, Abdul Halim menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata juga memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri.

"Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022, dana desa untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri," tutup Abdul Halim.

(Iksn) JP

Menjabat Kepala BNPB Baru, Letjen TNI Ganip Warsito Jadi Pilihan Presiden

JAKARTA, JP - Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/5), Letjen TNI Ganip Warsito resmi menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021.

Letjen TNI Ganip Warsito yang kelahiran Magelang pada tanggal 23 Nopember 1963 ini, dilantik sebagai Kepala BNPB, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang Ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Letjen Ganip Warsito adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang dilantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 1 Februari 2021 lalu. Selain itu, jebolan Akabri 1986 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer dan berpengalaman dalam beberapa penugasan di medan operasi baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa jabatan itu antara lain Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sedangkan beberapa penugasan operasi yang pernah dilaksanakan sosok Jenderal Bintang Tiga ini selama berkarir di dunia militer antara lain Operasi Seroja Timor Timur (1988, 1992, 1994 dan 1996), Operasi Banwil Maluku pada tahun 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL tahun 2003, RI-Malaysia tahun 2012, dan RI-Philipina tahun 2017, Operasi Tinombala tahun 2017, dan Operasi Papua tahun 2018. Untuk penugasan luar negeri, antara lain di negara Pakistan, Brunei, Korea Selatan, Pakistan, Afrika Tengah, Malaysia, dan Tahiland.

Dengan pengalaman di jabatan dan bermacam penugasan operasi itu, Suami dari Atie Suprijati ini diyakini dapat melaksanakan amanah tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala BNPB, terutama dalam menghadapi tantangan tugas berupa penangganan Covid-19 dan manajemen bencana alam di wilayah Indonesia.

Hal bisa dipahami karena memang TNI selama ini sangat aktif menjalankan fungsi penanganan bencana dengan memobilisasi dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa jabatan Ka BNPB adalah dijabat oleh perwira tinggi aktif, agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan.

(BD/AD) JP

Media Propaganda Teroris OPM : TNI-Polri Gunakan Sipil Hadapi OPM, TNI-Polri : Itu Hoax !

PAPUA, JP - Isu penggunaan masyarakat sipil oleh TNI-Polri selalu digunakan Teroris OPM untuk dipublikasikan melalui media propagandanya dengan dalih yang dibunuhnya adalah mata-mata TNI-Polri, bisa sebagai Pendeta/gembala, pelajar, atau golongan dari masyarakat lainnya.
 
Menyikapi tuduhan ini, Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy membantah keras pendapat tersebut. Iqbal menegaskan, satuan tugas TNI-Polri dalam melaksanakan tugasnya di Papua sangat profesional. 

"Itu hanya pembenaran mereka saja, saat ini kami fokus pada penyisiran kelompok Teroris OPM di daerah-daerah yang kami namakan zona Mini (Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Ilaga) kami telah menguasai camp-camp milik kelompok tersebut serta berusaha menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat" kata Iqbal melalui rilisnya Selasa (25/5/21).

Lebih lanjut Iqbal mengatakan TNI-Polri juga melakukan kegiatan Soft Approach melalui dunia pendidikan, juga perekonomian melalui pemberian bibit pertanian, perikanan serta bidang sosial lainnya. 

"Tidak lupa Satgas TNI-Polri memberikan Trauma Healing bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak pasca terjadinya kontak tembak" jelas Iqbal.

"Sinergitas TNI-Polri menjadi hal penting dalam pencapaian target operasi Nemangkawi, pemetaan kelompok dan Daftar Pencarian Orang (DPO) sudah kami petakan sebelum operasi penegakam hukum kami selalu berkoordinasi dengan kepala suku dan tokoh masyarakat setempat" imbuhnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Kepala penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa. 

"Saat ini posisi mereka terdesak, front politik dengan label teroris  tidak mendapat dukungan dari dunia internasional, sementara front senjata mereka, TNI-Polri selalu membatasi ruang gerak kelompok ini dan intens dalam pengejaran," ungkapnya.

"Front Clandestin mereka bermain di media sosial atau media online dengan memanfaatkan influencer yang pengikutnya banyak, didukung oleh media pro mereka, dengan menyebar berita-berita bohong" pungkas Suriastawa.

(BD/AD) JP

Pangdam XVIII/Kasuari : Kedepan Kita Buat langkah Strategis, Agar Semua Operasi Sukses Tanpa Resisten !

PAPUA BARAT, JP– Kegiatan evaluasi Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) adalah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama setahun. Disini dibutuhkan kejujuran dari masing-masing jajaran (satuan jajaran) yang sedang melaksanakan tugas.

"Kalau kita ingin maju, harus berani mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan, apa yang sudah berjalan dan hal-hal menonjol yang mungkin harus menjadi atensi pimpinan. Seandainya di satuan bawah tidak mampu untuk melakukan, maka butuh (satuan) yang lebih tinggi (atas) lagi atau keputusan yang lebih strategis lagi," kata Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) selaku Panglima Komando Operasi Gabungan (Pangkoopsgab) Kodam XVIII/Kasuari.

Hal ini diungkapkannya sesaat sebelum menerima Laporan Evaluasi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) Komando Pelaksana Operasi Korem 181/Praja Vira Tama (Satgasops Kolakopsrem 181/PVT), Senin (24/5/2021) di Ruang Data Markas Korem 181/PVT, Sorong, Papua Barat.

"Ke depan kita akan membuat langkah-langkah strategis sehingga apa yang menjadi perintah operasi atau perintah pimpinan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kodam dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada resisten terhadap penugasan di lapangan," katanya.

Diingatkan, jangan sampai ada penolakan dari masyarakat disaat Prajurit melaksanakan tugas atau terdapat hal-hal yang menimbulkan dampak kurang baik bagi masyarakat.

"Karena Kodam adalah satuan kewilayahan, satuan teritorial yang salah satu tugasnya melaksanakan pembinaan teritorial (Binter). Dalam proses pembinaan ini pasti ada yang berjalan mulus dan ada yang tidak. Inilah yang kita harus perhatikan dan butuhkan, yaitu bagaimana agar para Prajurit di lapangan bisa diterima dengan baik dan apa yang menjadi perintah pimpinan dapat dilaksanakan dengan sukses di lapangan,” ungkap pucuk pimpinan Kodam XVIII/Kasuari ini.

Dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat, menurutnya tidak harus dijawab dengan penggelaran pasukan.

"Apapun bentuknya, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah ini tidak harus dijawab dengan penggelaran pasukan atau penggelaran jajaran namun kita optimalkan dengan memaksimalkan kualitas sumber daya prajurit yang ada di wilayah itu,” ungkap Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Lebih lanjut Pangdam XVIII/Kasuari memaparkan, “Pertama, Prajurit-prajurit Kodam XVIII/Kasuari yang sudah berumur 4 tahun ini kedepannya harus semakin profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi masing-masing, baik di Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur, Satuan Teritorial, dan sebagainya. Kedua, harapan saya bahwa dukungan-dukungan dari Komando Atas dalam rangka untuk pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kodam XVIII/Kasuari ini mudah-mudahan bisa lebih banyak dukungannya sehingga lebih cepat untuk pembangunan, dan yang ketiga regulasi, aturan, Protap (Prosedur Tetap) yang ada di Kodam sekarang sedang kita tata menjadi lebih baik lagi. Kita berharap dengan adanya regulasi Protap dan Bujuk-bujuk Teknis (buku-buku petunjuk teknis) di lapangan akan menjadi lebih maksimal,” Paparnya menutup penyampaiannya di Ruang Data Markas Korem 181/PVT, Sorong, Papua Barat. .

Selanjutnya, Pangdam menerima laporan evaluasi Satgasops Kolakopsrem 181/PVT dari Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri,  S. E. tentang tugas dan fungsi Kolakopsrem 181/PVT dibawah kendali Koopsgabdam XVIII/Kasuari dan paparan dari Aster Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Hengki Yuda Setiawan, terkait penguatan pembinaan teritorial (Binter) yang dilaksanakan oleh Satgas Teritorial (Satgaster) Pamrahwan.

Kegiatan evaluasi Satgasops Kolakopsrem 181/PVT ini juga diikuti secara virtual oleh Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Djoko Andoko bersama Irdam Brigjen TNI Steve C. Parengkuan, Asrendam, Asintel, Aspers, Waasops, Waaslog, dan Waaster Kasdam yang berada di Makodam XVIII/Kasuari, Trikora Atfai 1 di Manokwari, dan Komandan Korem (Danrem) 182/JO Kolonel Inf Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P. beserta para Kepala Seksi (Kasi) Korem di Makorem 182/JO di Fakfak, Papua Barat.

Adapun di Makorem 181/PVT di Sorong, Papua Barat, Pangdam didampingi Kapoksahli Pangdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri,  S. E., Aster, Asops dan Aslog Kasdam, para Kepala Badan Pelaksana Kodam (Kabalakdam), Kasi Korem, para Dandim serta para Komandan Satuan (Dansat) jajaran Korem 181/PVT lainnya.

(BD) JP

Polres Blitar Gelar Sertijab Kabagops Polres Blitar di Halaman Mapolres Blitar

JAWA TIMUR, JP - Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela SH. SIK. MH. memimpin upacara serah terima jabatan Kabagops Polres Blitar, Selasa (25/05/2021) pagi di halaman Mapolres Blitar.

Sertijab tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Jawa Timur Nomor: Kep/770/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Perwira di Lingkungan Polda Jatim.

Jabatan Kabagops diserah terimakan dari Kompol Muhaimin kepada AKP Hery Kusnanto SH. MH yang sebelumnya menjabat Kasat Narkoba Polres Gresik. Kompol Muhaimin sendiri saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang Ren Polres Blitar.

 
Pelaksanaan sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah pejabat yang baru, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah/janji jabatan dan pakta integritas.

Dalam sambutannya Kapolres menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama, yang telah mampu meningkatkan kinerja kesatuan dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama menjabat sebagai Kabag Ops Polres Blitar.

 
"Mutasi Jabatan Adalah Suatu Proses Alamiah Dan Biasa, Salah Satu Wujud Dinamika Organisasi agar dapat terus Bergerak Maju Guna Menghadapi Tantangan Tugas Dan Tuntutan Masyarakat Yang Semakin Tinggi Terhadap Kinerja Polri Serta Upaya Penyegaran Kepemimpinan Secara Simultan Dan Berkesinambungan Dalam Rangka Pembinaan Karier Serta Tetap Terpeliharanya Daya Managerial Secara Optimal" Ungkap AKBP Leonard.

Tak lupa, Kapolres pun mengucapkan selamat datang dan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada pejabat yang baru untuk melaksanakan tugas di Polres Blitar.

“Saya yakin, dengan bekal pengalaman tugas di tempat tugas sebelumnya, pasti pejabat yang baru akan mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan harapan institusi Polri, dan harapan masyarakat khususnya yang ada di wilayah Blitar”, pungkasnya.

Hadir dalam sertijab pagi itu para PJU Polres Blitar, Kapolsek Jajaran, Anggota dan ASN Polres Blitar.

(Sy) JP

Presiden Joko Widodo Lantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB Gantikan Letjen TNI Doni Monardo

JAKARTA, JP - Bertempat di Istana Negara, pada Selasa (25/5) siang Presiden Joko Widodo akan melantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021.

Sebelum meduduki jabatan Kepala BNPB ini, Ganip Warsito yang sekarang menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, pernah menduduki beberapa jabatan militer lainnya yang strategis di TNI, seperti Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sebagai Ka BNPB yang baru, tantangan berat berupa penangganan pandemi Covid-19 dan manajemen bencana alam menanti Ganip Warsito. Namun, dengan pengalaman yang dimilikinya selama di dunia militer, Ganip Warsito diyakini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih sebelumnya pejabat lama Doni Monardo telah mengenal lama sosok Alumni Akabri 1986 yang juga pernah menggantikannya sebagai sebagai Dan Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama.

Terkait pergantian ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin yang menduduki jabatan Ka BNPB adalah perwira tinggi aktif. ”Presiden ingin mentradisikan yang memimpin BNPB adalah perwira tinggi aktif, di antaranya agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan, Pak Ganip akan dilantik pada Selasa ini,” ujar Pratikno.

Direncanakan setelah pelantikannya di Istana Negara tersebut, Ganip Warsito yang kelahiran Magelang ini akan melakukan serah terima jabatan di Graha BNPB.

(AD) JP

Banjir Akibat Luapan Air Kali Krukut, 50 Warga Kemang Dievakuasi Tim SAR Sat Brimob Polda Metro Jaya, Jakarta

JAKARTA, JP - Tim SAR Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya terlihat masih berjaga-jaga di lokasi banjir wilayah Kemang Jakarta Selatan, Selasa (25/05/2021) dini hari.

Banjir yang disinyalir akibat dari masuknya air Kali Krukut ke wilayah pemukiman, menyebabkan puluhan warga menjadi panik.

"Kami bersama tim akan terus memantau perkembangannya untuk menyelamatkan warga dengan mengevakuasi ke tempat yang lebih aman," ucap Bripka Supriyanto, anggota Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya saat ditemui wartawan di lokasi banjir Kemang Jakarta Selatan.

 
Dengan berbekal perahu karet, 1 mesin tempel, senter, tali dan pelampung, satu regu tim SAR Batalyon C Pelopor berjuang keras sejak sejak banjir melanda Kemang.

 
Sebanyak 50 warga Kemang, 2 diantaranya ibu hamil dan balita berhasil terselamatkan.

Berdasarkan pantauan Awak Media di Jalan Kemang Utara IX, banjir terjadi akibat luapan kali Krukut sejak hujan mengguyur wilayah tersebut 4 hari lalu. Wargapun sempat panik.

Selain terjebak banjir, warga setempatpun tak sempat mengamankan harta bendanya yang hanyut terbawa derasnya air.

 
"Masih bersyukur terselamatkan dengan bantuan polisi Brimob," kata Dendi (20), warga Kemang Utara.

 
Dendi mengatakan, banjir terjadi sejak hujan deras mengguyur Jakarta 4 hari lalu. Saat hujan itu, luapan air hanya menggenangi jalan akses masuk Kemang dan tidak masuk rumah.

 
"Tadinya engga masuk ke rumah, eh sekarang sudah setinggi semeteran," pungkasnya. 

(*) JP

Teroris OPM Lekagak Talenggen Terjepit, Kapolda : "Solusinya Menyerah Dengan Syarat Serahkan Senjata ke Pemerintah !"

PAPUA, JP - Semua jalur pelariannya sudah dipetakan dan diketahui, bahkan sudah ada penguatan personel aparat keamananan di lokasi. Lekagak Telenggen yang merupakan salah satu pemimpin Kelompok teroris OPM mau kabur kemana lagi.

Hal ini ditegaskan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri di Jayapura, Minggu 23/5/21. Lebih lanjut Kapolda mengatakan solusi terbaik untuk teroris Lekagak Talenggen dan kelompoknya adalah menyerahkan diri dan menyerahkan senjata.

Satgas TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus membatasi pergerakan kelompok teroris Lekagak Telenggen yang bermarkas di Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua.

Personel Satgas Nemangkawi telah berhasil masuk ke Kampung Makki dan keberadaan kelompok teroris Lekagak Telenggen sudah bergeser.

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri memastikan, saat ini kelompok teroris Lekagak Telenggen itu sudah semakin terjepit, bahkan jalur pelariannya pun sudah dijaga oleh aparat TNI-Polri.

"Solusinya begitu (menyerah), syaratnya senjata kembalikan semua kepada pemerintah," ujar Kapolda.

"Lekagak ini sebenarnya juga tamu, Ilaga itu daerahnya Militer Murib, dia tuan rumah. Lekagak kalau tidak balik ke Puncak, tetapi di Puncak itu sudah di pagar betis jadi kecil kemungkinannya, jadi paling dekat dia ke Kuyawage, Lanny Jaya, kalau ke Balingga ada Puron Wenda," kata dia.

"Kalau tidak dia ke Intan Jaya, tapi kalau ke situ dia ambil risiko karena kita sudah tunggu di sana. Kalau dia memang hebat dia naik ke gunung di belakang Cartenz menuju Ugimba, tapi itu kalau dia punya nyawa dobel dia bisa lewat situ," kata Fakhiri.

Fakhiri juga menyebut, kelompok teroris Lekagak Telenggen bisa saja lari menuju Kabupaten Paniai. Namun hal tersebut dipastikannya tidak akan mudah karena jumlah aparat keamanan di Paniai sudah cukup banyak. "Paling tidak dia lewat belakang Beoga bisa ke Paniai, tapi kita sudah ingatkan Brimob di Paniai untuk waspada," pungkas Fakhiri.

(BD/AD) JP

DPO Kelompok Teroris Terinus Enumbi Penembak Letda Blegur di Tangkap Satgas Nemangkawi

PAPUA, JP - Pasukan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi berhasil menangkap LW, seorang anggota Kelompok Teroris Terinus Enumbi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Minggu (23/5).

LW yang sebelumnya telah masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) Kepolisian ini, merupakan salah satu pemasok senjata kelompok teroris Terinus Enumbi dan pelaku penembakan Almarhum Letda Blegur pada Agustus 2018 lalu. Disamping itu, LW juga pelaku perampasan senjata api milik seorang prajurit TNI yang kala itu sedang membawa sembako, pada Februari 2020 lalu. 

Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudusy mengatakan, LW telah masuk DPO yang diterbitkan sejak 9 Maret 2020 terkait  tindak pidana pencurian dengan kekerasan senjata api Laras panjang jenis SS1 V1 milik seorang prajurit TNI di Kampung Biak, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.

"LW ini sebelumnya telah masuk DPO Kepolisian," kata Iqbal, Minggu (23/5) malam. 

Iqbal menuturkan, saat ini LW masih dalam pemeriksaan di Polres Puncak Jaya, dan dijerat dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan  Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa membenarkan tentang penagkapan LW yang pada tahun 2016 silam pernah menyerahkan diri dan menyatakan kembali ke NKRI. “Namun tahun 2018, LW melakukan aksinya dengan menembak almarhum Letda Blegur dan satu anggotanya, kemudian mengambil senjata korban,” jelas Suriastawa.

Disampaikan Suriastawa, saat melakukan aksi-aksi terornya, LW tidak sendiri tetapi bersama dua rekan teroris lainnya. “Kini kedua teroris rekannya tersebut,  masih terus diburu aparat gabungan dari Satgas Newangkawi,” pungkas Suriastawa.

(**) JP

Danrem 061/SK Pimpin Upacara Tradisi Pemberangkatan Satgas Pamrahwan Papua Yonif 315/Grd

BOGOR, JP - Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M. selaku Komandan Korem 061/SK pimpin Upacara tradisi Pelepasan pemberangkatan Prajurit yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Papua Yonif 315/Grd dibawah pimpinan Letkol Inf Suryanto yang dilaksanakan di Mako Yonif 315/Grd Jl.Mayjen Ishak Gunung Batu Bogor Barat Kota Bogor, Minggu (23/5).

Dengan menggunakan armada Yonif 315/Grd, 400 Prajurit Satgas Pamrahwan Papua siap diberangkatkan menuju  Konlinlamil, yang selanjutnya akan diberangkatkan menuju Papua esok hari dengan menggunakan KRI 

Dalam sambutanya, Danrem mengucapkan,"Selamat atas terpilihnya prajurit Yonif 315/Grd sebagai Satgas Pamrahwan di wilayah Papua, di mana penugasan yang dipercayakan kepada Yonif 315/Grd adalah suatu perintah yang sangat membanggakan bagi semua personel TNI termasuk prajurit Yonif 315/Grd yang akan melaksanakan tugas di daerah rawan Papua periode 2021," ucapnya. 

Selaku Danrem 061/Sk Brigjen TNI Ahmad Fauzi menekankan agar prajurit Satgas pamrahwan melaksanakan tugas dengan tetap memegang teguh Sapta Marga Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta melaksanakan sikap teritorial dengan bersikap sopan santun dan Profesional. "TNI selalu dituntut kesiapannya untuk mengamankan wilayah NKRI.... untuk itu, saya berharap agar Satgas Yonif 315/Grd juga dapat menjaga keamanan Papua dengan pendekatan kesejahteraan, kemudian cari, dekati dan layani untuk masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan  serta pendekatan melalui kegiatan baksos , pengobatan, pelayanan rohani , program ketahanan pangan ( pertanian dan peternakan ), pembinaan bagi putra putri Papua untuk persiapan masuk TNI , Polri maupun ASN," tandasnya.

"Selalu bersama sama dengan Toga,Tomas dan pimpinan Wilayah baik itu Pendeta , Kepala Suku /Tokoh Adat , Pimpinan wilayah utk bersama sama bekerja dan bekerja bersama sama."sambungnya.

"Lalu kemudian cari, dekati dan hancurkan orang orang atau kelompok yang berbeda pendapat/pandangan , terutama KKB dan Kelompok  Separatis Teroris yang tidak mau menyerah supaya di hancurkan," tegas Danrem.

“ Laksanakan tugas yang dipercayakan ini dengan sebaik-baiknya, jaga kehormatan diri, Satuan, nama baik Yonif 315/Grd  dan khususnya TNI-AD. Hindari hal-hal yang mengarah kepada kesalahan prosedur, pelanggaran hukum dan lain sebagainya yang dapat menjatuhkan citra TNI dan khususnya Yonif 315/Grd." tambahnya.

“Saya berharap kepada seluruh prajurit Satgas Pamrahwan Papua Yonif 315/Grd periode 2021 untuk tetap utamakan kewaspadaan dan keselamatan, selalu melakukan pengamanan personel dan materiil, baik selama pergeseran pasukan maupun selama bertugas di daerah operasi, berangkat dengan 400 personil pulang pun harus lengkap 400 personil,"ujarnya. 

"Selamat bertugas Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan dan keselamatan kepada kita semua. Kobarkan terus semangat pantang menyerah, rela berkorban dan senantiasa memiliki keunggulan moral dalam pelaksanaan tugas operasi, karena Tugas ini adalah demi bangsa dan negara yang kita cintai." pungkasnya.

Selain Brigjen TNI Ahmad Fauzi Walikota Bogor Dr.Bima Arya Sugiharto juga memberikan sambutannya, yang mana dalam sambutannya Ia menyampaikan bahwa selaku Walikota Bogor ia sangat bangga dengan Yonif 315/Grd karena merupakan satuan kebanggaan Kota Bogor, dan Ia berharap semoga Yonif 315/Grd sukses selalu dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Saya selaku Walikota Bogor dan forkopimda Kota Bogor memastikan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. dan yang dibutuhkan Insyaallah akan kita layani, semoga dalam melaksanakan tugasnya Satgas pamrahwan Yonif 315/Grd yang selama 9 bulan kedepan  bisa kembali dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga,"ucap Bima Arya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kolonel Inf Roby bulan Dandim 0606/Kota Bogor,  Kombes Pol Susatyo Condro Kapolres Bogor Kota,  Kasrem 061/Sk , para Kasi Korem 061/Sk, , Kabalak Aju Jajaran Korem 061/Sk, Ketua Persit Kck Koorcab Rem 061/Sk beserta pengurus.

(BD) JP 

Sumber: Penrem 061/SK

Dikunjungi Masyarakat Baduy, Kapolda Banten : Ini Suatu Penghormatan Kepada Saya

KOTA SERANG, JP - Puluhan masyarakat Baduy Kunjungi Rumah Dinas Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Kedatangan perwakilan masyarakat Baduy ke Rumah Dinas Kapolda Banten merupakan undangan langsung dari Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Minggu, (23/05/2021).

Adapun kedatangan perwakilan masyarakat Baduy tersebut disambut langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho bersama Istri serta didampingi oleh Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Riki Yanuarfi, Kabid Humas Polda Banten dan Kapolres Serang Kota AKBP Yunus Hadit Purnomo.

Saat ditemui, Jaro Saija mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang telah menerima secara langsung kedatangan masyarakat Baduy di Rumah Dinasnya.

"Alhamdulillah kami diterima baik oleh Bapak Kapolda Banten dan Ibu, kami mengucapkan terimakasih," katanya.

Jaro Saija menjelaskan bahwa masyarakat Baduy baru pertama kali di undang oleh Kapolda Banten dalam upacara Seba Baduy.

"Kami mengadakan upacara Seba tahunan, baru sekarang lah Bapak Kapolda Banten mengundang kami. Mudah-mudahan Bapak Kapolda Banten yang sekarang dicurahkan berkah selamat, subur dan makmur. Dan kami merasa bangga telah di undang Bapak Kapolda Banten," ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan bahwa kedatangan perwakilan masyarakat Baduy ke Rumah Dinasnya merupakan suatu penghormatan.

"Saya merasa terhormat sekali kehadiran para sesepuh dari adat Baduy, dan ini merupakan suatu penghormatan bagi saya sebagai Kapolda didatangi para sesepuh dan para Jaro di Rumah Dinas saya," ujar Rudy Heriyanto.

Rudy Heriyanto menjelaskan bahwa ia sengaja mengundang perwakilan masyarakat Baduy ke Rumah Dinasnya bertujuan untuk bersilaturahmi dengan para Sesepuh adat Baduy.

"Saya meminta supaya diadakan silaturahmi ini pada saat adanya Seba Baduy. Pertama-tama saya ingin kenalan, saya ingin silaturahim dengan para sesepuh dari adat Baduy. Dan sekaligus bertukar pikiran dalam rangka kita bisa mencari solusi yang selama ini belum bisa diselesaikan," imbuh Rudy Heriyanto.

"Dan sejak awal saya menjabat saya langsung sowan kepada sesepuh-sesepuh yang ada di Baduy, itu menunjukkan bahwa saya sangat peduli sekali dengan warga Baduy," tegasnya.

Ditempat yang sama, Hudaya selaku Pengamat Budaya Baduy mengapresiasi inisiatif Kapolda Banten untuk mengundang masyarakat Baduy ke Rumah Dinasnya.

"Ini adalah sejarah baru, seingat saya baru kali ini seorang Kapolda berinisiatif untuk mengundang delegasi keseluruhan (orang Baduy) langsung kerumah dinasnya. Ini sesuatu yang luar biasa dan sejarah terpecahkan hari ini. Semua delegasi Seba di undang kerumah dinas Kapolda," ucapnya.

"Dan sejak zaman sebelum Polda, masih Polwil belum pernah terjadi. Dan Alhamdulillah hari ini delegasi masyarakat Baduy di undang secara langsung oleh Kapolda Banten," tutupnya. 

(Edy) JP

Sumber : Bidhumas

Kedapatan Membawa Sabu, Mantan Disertir Diamankan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Kotim

KALTENG, JP – Seorang laki-laki mantan Disertir inisial AR (41 tahun) diamankan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Kotim, jajaran Polda Kalteng, bertempat di Jalan Bata Merah (barak Kontrakan bpk. Muhammad) pintu No.01 Rt.030 Rw.011 Kelurahan Sawahan, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng.

Pada pengungkapan tersebut dari tangan Pelaku inisial AR (41 Tahun) di TKP, berhasil diamankan barang bukti berupa 16 Paket bungkusan plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 5,57 gram, Kamis (20/05) 08.40 Wib. 

Dalam hal ini Kapolres Kotim AKBP. Abdoel Harris Jakin, S.I.K, M.Si melalui Kasat Narkoba Polres Kotim AKP. Syaifullah, S.H.M.H, berdasarkan laporan membenarkan atas kejadian tersebut, "Benar bahwa telah melakukan pengungkapan Pelaku pengedar Narkoba inisial AR (41 Tahun) berawal dari Informasi dari masyarakat, tentang Pelaku Pengedar narkotika jenis Sabu didaerah tersebut," katanya/

 
Syaifullah memaparkan, bahwa,"Dari kegiatan penyelidikan terhadap informasi tersebut, Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Pelaku AR yang ketika itu sedang berada di TKP pada alamat tersebut diatas, setelah ditunjukan Surat Tugas kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat, Petugas berhasil menemukan 16 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu di dalam sebuah dompet kecil warna merah muda yang berada didalam kantong celana depan sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh AR, selain itu didalam dompet kecil warna merah muda ditemukan juga 1 buah pipet kaca kemudian diamankan  juga 1  unit HP merk Nokia warna hitam dari dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya AR beserta barang bukti diamankan ke Polres Kotim untuk proses sidik lebih lanjut," paparnya.

Kasat Narkoba menambahkan," AR (41 Tahun) ini adalah mantan Desertir yang telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kedinasan Polri sekitar tahun 2016, karena Kasus Positif Pengguna Narkoba dan Meninggalkan Tugas (Disersi)," imbuhnya.

 
Syaifullahpun menegaskan, bahwa,"Atas perbuatan Pelaku inisial AR (41 Tahun) diduga telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diancam penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00," pungkasnya.

(Hums-Spt) JP