Dr Therene Roten Kehilangan Koper Saat Perjalanan Menggunakan Pesawat Batik Air JT ID7158 Dari Singapura ke-Jakarta Berikut 3/4 Penumpang Lainnya

JAKARTA, JP - Seorang penumpang perempuan bernama Therene Roten kehilangan koper saat perjalanan naik pesawat Batik Air JT ID7158 dari Bandara Changi Singapura menuju Bandara Cengkareng Jakarta. Kejadian ini terjadi, Jumat malam (30/1/2023). Selain Theren Roten hampir sekitar 3/4 penumpang lain juga kehilangan koper bersamaan.

Kejadian ini berdasarkan informasi langsung dari Theren sapaan akrabnya kepada media, Sabtu (1/7/2023) di Jakarta. Ia mengatakan, sempat menanyakan kepada pihak Batik Air yang di Bandara Cengkareng Jakarta, namun para petugas bilang tidak tahu kemana.

"Saya kecewa banget sama Batik Air. Saya kehilangan koper dalam perjalanan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Cengkareng Jakarta. Saat saya tanya kemana koper tersebut, tidak ada yang tahu," kata Therene dengan suara sedih.

Saat ini Therene dan penumpang lain sudah mengurus Property Irregularity Report (PIR) ke pihak Bandara Internasional Cengkareng Jakarta. Pihaknya diminta menunggu kabar dalam 1 jam kedepan, namun sampai detik ini belum ada kabar dan terus menunggu.

"Kok bisa penerbangan kelas internasional terjadi kekacauan dan banyak koper yang tertinggal atau nyasar ke tempat lain. Kami minta segera dalam waktu 2 x 24 jam untuk bisa dikembalikan dan pihak Batik Air minta maaf secara terbuka," pungkasnya.

Sementara itu pihak layanan Call Center Batik Air belum bisa dihubungi. Awak Media terus berupaya menghubungi agar mendapat keterangan dari pihak Batik Air terkait akan peristiwa tersebut serta keberimbangan dalam pemberitaan.

 

(Syafrudin) JP

4 Pucuk Senjata Api Mouser Dan Munisi Diserahkan Sukarela Simpatisan TPNPB-OPM Pada Tim Khusus Bima Sakti di Distrik Muara Tami, Jayapura

JAYAPURA, JP - Tim Khusus Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS yang dipimpin oleh Wadansatgas Mayor Inf Zulfikar Rakita Dewa berhasil menerima penyerahan 4 pucuk Senjata Api jenis Mouser beserta 3 butir munisi Kaliber 7,62 mm dari simpatisan kelompok TPN-OPM pada Rabu (28/6/2023) di wilayah perbatasan RI-PNG, Kampung Mosso-Distrik Muara Tami dan Bendungan Tami-Kecamatan Muara Tami, Jayapura.

Penyerahan senjata api beserta munisi oleh simpatisan kelompok TPN-OPM tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada akhir bulan Mei 2023, pada awal dan akhir bulan Juni 2023.

Momen tersebut bermula dari perintah Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS Letkol Inf Ahmad Fauzi kepada Mayor Inf Zulfikar untuk membentuk Tim Khusus Bima Sakti dalam rangka mengantisipasi aktivitas dan pergerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) di wilayah perbatasan Papua yang berupaya untuk menyelundupkan senjata api dan munisi secara ilegal.

Dengan mengedepankan pembinaan teritorial yang humanis, kemudian Mayor Inf Zulfikar melaksanakan perintah tersebut dengan memilih dan menyiapkan personel terbaiknya yang didukung oleh Kapten Inf Putra Kurnia Zendrato dan Serka Faisal Harahap.

Dalam keterangannya Wadansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS mengatakan bahwa," Komunikasi sosial (Komsos) yang senantiasa dilakukan oleh Tim Khusus Bima Sakti dengan mengedepankan pembinaan teritorial tersebut disambut dengan sangat baik dan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat karena memberikan kesejahteraan dan jaminan keamanan bagi masyarakat di perbatasan Papua," terang Mayor Inf Zulfikar (29/6/2023).

"Selama kurang lebih 8 bulan, berbagai kegiatan pembinaan teritorial yang bersifat humanis sangat membantu masyarakat Papua," imbuhnya.

"Tak hanya itu," lanjut Wadansatgas,"Tim Khusus Bima Sakti juga sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat Papua, seperti pembuatan sumur bor untuk akses air bersih, perehaban rumah-rumah masyarakat, perehaban rumah ibadah (gereja), acara adat “Bakar Batu”, lomba menghias pohon natal, pendistribusian 2.100 helai pakaian baru, pembagian 870 paket Sembako, pembagian 100 paket perlengkapan belajar kepada siswa/i Sekolah Dasar, khitanan dan pengobatan massal gratis disertai dengan pembagian 100 bingkisan makanan/minuman ringan, hingga pemasangan 100 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di sepanjang jalur perlintasan perbatasan Papua dan lain sebagainya."

Zulfikar mengungkapkan bahwa, "Berbagai upaya dalam rangka menjaga keamanan juga telah dilakukan untuk melindungi masyarakat, seperti menangkap YP yang merupakan salah satu tokoh TPNPB-OPM, menggagalkan peredaran dan penyelundupan ganja hingga mencapai 34,5 kilogram, menggagalkan penyelundupan munisi oleh warga negara Papua Nugini, menerima penyerahan 28 butir munisi Kaliber 5,56 mm, menggagalkan penyelundupan BBM solar subsidi sebanyak 3,4 ton dan masih banyak lainnya," ungkapnya.

“Dengan kerja keras, pengorbanan, ketulusan dan keikhlasan, kami senantiasa berupaya memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi setiap dinamika permasalahan yang terjadi di masyarakat," tambah Wadansatgas.

Dirinya juga mengutarakan bahwa,"Melalui berbagai kegiatan pembinaan teritorial yang menyentuh hati, nurani dan pikiran masyarakat serta didukung aktivitas yang memberikan keamanan bagi masyarakat, simpatisan kelompok TPN-OPM dengan penuh kesadaran menyerahkan senjata api beserta munisi miliknya kepada Tim Khusus Bima Sakti," tandas Mayor Inf Zulfikar.

Sementara itu, Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melindungi masyarakat bahkan membangun kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan Papua.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di perbatasan Papua," tegas Letkol Inf Ahmad Fauzi, (30/6/2023)

 

(Tulehu) JP

Panda Nababan Tegaskan, Gibran Anak Ingusan Dan Besar Kepala, Solmet : Pernyataan Tidak Mendidik, Rendahkan Anak Muda Terjun Politik!

JAKARTA, JP - Politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan menyebut sosok Gibran Rakabuming masih "Anak Ingusan dan Besar Kepala", serta menuduh keluarga Jokowi kayak dinasti dalam acara Talk Show 'Total Politik' sebuah Media Online. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Kelompok Relawan Joko Widodo Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menilai pernyataan tersebut tidak mendidik dan berpotensi merendahkan anak-anak muda yang terjun ke dunia politik.

Pria yang biasa disapa Silfester menyampaikan tanggapan balik atas pernyataan Panda Nababan, yang juga mengatakan Gibran belum memiliki banyak pengalaman sebagai pemimpin dan cenderung besar kepala.

"Pernyataan Panda Nababan sangat tidak pantas dan sangat berpotensi merendahkan anak-anak muda yang memiliki prestasi dan sedang bekerja keras. Dimana saat ini juga ikut andil memajukan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia," Silfester melalui rilis Media di Jakarta, Kamis, (29/6/2023).

Ia secara terang-terangan menyatakan membela Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Kata Silfester, Gibran saat ini adalah sosok panutan bagi anak muda dan dinilai mampu memberikan semangat untuk membangun Indonesia.

"Mas Gibran Rakabuming (Walikota Solo) dan Bang Bobby Nasution (Wali Kota Medan) adalah role model yang sangat bagus untuk memberikan semangat kepada anak anak muda. Supaya bisa terpanggil membangun Indonesia lewat jalur politik pemerintahan," ujarnya.

Selain itu dia juga menilai bergabungnya putra sulung dan menantu Presiden Jokowi itu ke dunia politik tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Apalagi menyalahi nilai etika dan moral.

Tokoh dan Penanggung Jawab Relawan Setia Tegak Lurus Jokowi ini kemudian mengutarakan, bergabungnya Gibran dan Bobby ke dunia politik justru bisa menjadi pendidikan politik bagi anak muda Indonesia.

Silfester juga berpandangan sampai saat ini Gibran dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan berbagai bisnis. Putra pertama Presiden Jokowi ini juga mampu menjadi kepala keluarga yang baik, bahkan dapat pula memimpin ratusan ribu warga Solo. Dimana berbagai kebijakan dan kerja kerasnya mampu memajukan kota Solo yang menjadi pusat bisnis di Jawa Tengah.

"Mas Gibran berhasil mendirikan dan mengembangkan berbagai bisnis, mampu menjadi kepala keluarga yang baik, dan mampu memimpin ratusan ribu warga Solo. Terutama lewat berbagai kebijakan dan kerja keras untuk kemajuan Kota Solo," pungkas Silfester. 

 

(Syafruddin) JP

Putri Ariani Raih 'Golden Buzzer' Dalam Ajang Audisi America's Got Talent, Ketua MPR RI Bamsoet : Saya 'Merinding', Dengar Putri Bawa Lagu Ciptaan Sendiri

JAKARTA, JP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kemampuan serta kepiawaian  bernyanyi Putri Ariani. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang dibuat kagum oleh suara emas penyanyi berusia 17 tahun ini, dunia internasional pun dibuat terhenyak oleh kemampuan vokal yang kuat dari Putri.

"Saya sendiri 'merinding' saat mendengarkan Putri membawakan lagu ciptaannya sendiri. Tidak aneh bila kemudian saat ajang audisi America's Got Talent (AGT) musim ke-18 tahun 2023, salah satu juri Simon Cowell memberikan Golden Buzzer kepada Putri. Dengan Golden Buzzer tersebut Putri bisa langsung melenggang masuk ke semifinal AGT 2023 akhir Agustus mendatang," ujar Bamsoet usai duet menyanyikan lagu 'My Way' bersama Putri Ariani di Jakarta, Rabu (28/6/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, prestasi yang diraih Putri tidaklah instan. Perlu perjuangan panjang sebelum Putri dikenal dunia internasional. Saat berusia 8 tahun Putri mengikuti Indonesia’s Got Talent di tahun 2014. Kepiawaiannya membawakan lagu dengan karakter vokal yang kuat membuat Putri terpilih sebagai pemenang Indonesia’s Got Talent 2014.

"Di tahun 2016 Putri mendapatkan penghargaan  Anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional. Tidak merasa puas, Putri kemudian mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia pada tahun 2017. Namun, perjalanan Putri di The Voice Kids Indonesia hanya sampai sebagai salah satu finalis. Saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018, Putri mendapat kesempatan membawa lagu 'Song of Victory'," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya piawai dalam olah suara, Putri juga mahir dalam menciptakan lagu. Sejumlah lagu yang telah dilahirkan Putri antara lain 'I Love Mama N Papa', 'Tak Mampu Lupa', 'Melesat', 'Mimpi', 'Rumit', 'Selalu Ada Harapan, 'Kamu Lagi', 'Bertahan Tak Sejalan', 'Aku Mau', 'Banyak Makna Cinta', 'Permata Indah Dunia', 'Hanya Rindu', 'Menantimu Kembali', 'Happiness', 'Seeing With Heart', 'Loneliness' serta sejumlah lagu lainnya.

"Bahkan, tidak hanya pandai mencipta lagu dan menyanyi, Putri juga piawai memainkan beberapa alat musik, semisal piano dan flute. Putri juga fasih dalam mengaji. Ia mampu membaca Al Quran braille yang didesain khusus untuk penyandang tuna netra, dengan sangat merdu," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, sebelum tampil di semifinal America's Got Talent 2023, Putri akan tampil sebagai pembuka konser Ronan Keating 'Epic Friday Ronan Keating Live in Indonesia 2023'. Ronan Keating rencananya akan menggelar konser di Jakarta tanggal 18 Agustus 2023. Saat perayaan Hari Kemerdekaan RI, Putri diundang Presiden RI Joko Widodo menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Istana Negara.

Pada tanggal 14 Juli 2023, Putri akan tampil dalam konser 'Wanita Hebat' di Ancol. Sejumlah musisi wanita lain yang akan mengisi acara antara lain Titi DJ, Raisa, Lesti, Tiara Andini, Brisia Jodie dan Merry Riana.

"Semangat luar biasa Putri meraih cita-citanya harus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Jangan pernah putus semangat, ciptakan peluang dan raih kesuksesan dengan penuh keyakinan," pungkas Bamsoet. 

 

(*) JP

Presiden RI Joko Widodo Luncurkan Program Pemulihan Luka Bangsa Akibat Pelanggaran HAM Berat Pada 12 Peristiwa di Rumoh Geudong, Kab.Pidie

ACEH, JP - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Pelaksanaan Rekomendasi Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia. Kegiatan ini digelar di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023) siang.

“Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban,” ucap Presiden.

Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh jalur nonyudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial.

“Kita bersyukur, alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Presiden mengakui, proses penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di tanah air melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kebesaran hati para korban dan ahli waris korban menerima setiap proses yang berjalan.

“Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam laporannya menyampaikan alasan dipilihnya Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia.

Selain itu, Menko Polhukam melanjutkan, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh, serta penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu.

“Ketiga hal tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” ucap Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan hak-hak korban maupun ahli waris kepada delapan perwakilan penerima. Selain itu, Presiden juga meninjau stan-stan kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki. 

(Tgh/Irf/Un) JP

PJ Bupati Dhani Ramdan Beserta SKPD Terkait Dinilai Tak Becus Kerja, Kabupaten Bekasi Tak Miliki RDTR Turunan RTRW Sampai Saat Ini

KABUPATEN BEKASI, JP - Persoalan terkait banyaknya Fasos-fasum baik Perumahan tingkat Elite Class, Middle Class maupun Grassroot Class yang belum juga ada itikad untuk menyerahkan dari pihak Pengembang ke pihak Pemkab Bekasi menjadi dilema dan momok yang menjadi salah satu tolok ukur terhambatnya laju pembangunan serta peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bekasi, akibat dari kinerja Bupati, Plt dan PJ Bupati Kabupaten Bekasi beserta SKPD terkait dan jajarannya yang sebelumnya maupun saat ini dinilai, lamban,melehoi dan bahkan lalai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Tupoksinya, sehingga melampaui Deadtime yang sudah di tetapkan Pemerintah Pusat.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS komisi II, H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si saat melakukan anjangsana dengan bertandang ke kediaman Kades Sukarukun, Karnada pada (24/06/2023) Siang guna mempererat hubungan baik pribadi maupun Institusi berkelanjutan dalam silaturahmi yang di lakukan Faisal tersebut.

 

" Tergantung perjanjian dan modelnya, bisa aje die punya satu alibi perumahan itu di bagi-bagi dalam penyerahannya, yang ini 10 tahun, yang ini 15 tahun, yang ini 20 tahun, yang ini gak bakal diserahin karena ini masih ada kewenangan dia untuk masa depan sehingga yang sepadan jalan diserahkan, bawahnya engga...bisa begitu," katanya

Disinggung tentang Delta Mas yang sampai saat ini tidak juga menyerahkan Fasos-fasumnya terhadap Pemerintah Daerah kendati perumahan tergolong elite tersebut dapat juga di sebut sebagai icon Pemkab.Bekasi, dimana keberadaannya di lokasi central yang berada di longkungan sekitar Pemkab Bekasi.

"Kebetulan juga saya barusaja kemaren, orang dari salah satu perumahan pengembang terbesar, saya tinggal di Cikarang Baru, itu baru aja ngobrol dengan saya, karena dia cerita tentang penyerahan Fasum Fasos jalan tapi tidak semuanya diserahkan itu menjadi persoalan, saya tanya..mana ente punya aturannye gimana, nah dibawa tuh berbagai macem, ternyata banyak pasal yang abu-abu bang,"ungkap Faisal.

 

Lanjutnya,"Abu-abu artinya pasal karet yang bisa dibawa kesini-bisa di bawa kesana, tergantung pada situasi yang terjadi, nah itu saya rasa akan sulit cerita masalah gitu, karena semua ada aspek hukumnya yang musti di tempuh," sambungnya.

 

Terkait Fasum Fasos Delta Mas yang beberapa telah di gunakan untuk Mako Brimob seluas kurang lebih 4 Hektar dengan ketetapan selebihnya yang tidak ada kejelasan. Anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PKS tersebut menceritakan.

 

"Dulu saya pernah tahun 2006 ngurusin di perumahan saya yang di Cikarang Baru. Ada satu Cluster luas Fasum Fasosnya hampir 10.000 dan tiba-tiba di jadiin kawasan perumahan, yang lainnya di pindahin ke tempat lain. Apa dalihnya,"Kan pak kitakan Kawasan yang penting 60-40 nya terjadi, mau saya pindahin kemana-kemana gek no problem kan komposisinya bener, itu juga dalih Delta Mas begitu,"Kitakan Kawasan"," tegasnya.

Ditanyakan tentang pandangan terhadap aturan Tata Ruang di Kabupaten Bekasi dengan segala pernak-perniknya, Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS komisi II mengungkapkan bahwa.

"Tata Ruang Kabupaten Bekasi permasalahannya RDTRnya belon ada, dari tahun jebot itu rencana kaga jadi-jadi, Rencana Detil Tata Ruang yang diturunkan pada Rencana Detil Tata Ruang tingkat Kecamatan, di bawahnya RTRW, misalnya dalam Blok itu tertulis, ini kawasan hijau, kawasan merah...bener itunye besarkan tapi di kecilkan lagi merahnya, kan otomatis ada Kecamatannya..ada Desanya mana aja Desanya yang di maksud dengan merah, itu RDTR namanya Rencana Tata Ruang Tingkat Kecamatan, taruhlah kalau Desa terlalu jauhlah..terlalu detil, ini Kecamatan..itu kaga pernah jadi-jadi bang, sampai saat ini...yang ada hanya Blok-blok aja, wilayah 1, wilayah 2, nah baru sampai itu setahu saya, itu persoalan yang akhirnya pengembang atau masyarakat yang mau mengembangkan wilayah itu jadi bingung, akhirnya main kucing-kucingan, yang berani, yang apa.. ayo, Itu persoalan Bekasi Intinya, lah belon ada RDTR," tutur Faisal.

 

Lebih dalam lagi Ia mengungkapkan bahwa,"Kemaren kita kebetulan habis ngurusin RTRW, karena saya orang Bekasi, persoalan pertama yang kita pikirin adalah "Lahan Abadi" tentang Pertanian, kan sekarang banyak di Bekasi tentang Pertanian berubah jadi Perumahan, Jadi kemaren saya sengaja dateng bertemu sama pak PJ, kita nagih mana bukti tentang RDTR yang terkait dengan luas "Lahan Abadi" yang memang jadi target nasional, Bekasikan menjadi lumbung padi nasional, lumbung padi Jawa Barat juga, harusnya kita punya lahan yang di patok yang engga boleh di ganti apapun," ungkapnya.

"Kitatuh sawah yang awalnya 85 ribu hektar tahun 2004 saya di Dewan Bekasi,sekarang tinggal 35 ribu hektar, lah pada kemana itu," sambungnya.

"Kan RDTR itu penjelasan dari Visi Misi Bekasi ini mau jadi apa?, kan di jabarkan dalam Tata Ruang, apakah mau menjadikan Industri, apakah mau memajukan sawah atau Pertanian, berapa bannyak, Perumahannya berapa banyak, kan dari Visi Misi, tetep yang 35 ribu hektar itu "Lahan Abadi" dan Bekasi sudah mengajukan, sebab satu-satunya yang belon punya RDTR yang di sahkan dengan Paripurna "Lahan Abadi" itu Bekasi, mangkanya saya dateng khisis kemaren ketemu pak PJ Dhani Ramdan nah baru di kasih akhirnya rapatkan, masih bingung die, coba pak pikirin jalan keluarnya, akhirnya ketok palu ditetapkan sudah, kalau engga salah 30 ribu terakhir..jadi itu enggak boleh dirubah," ungkapnya

Faisal menegaskan bahwa," Kabupaten Bekasi belon punya RDTR, ditanya ke PJ juga "Belon punya," jawabnya, Tata Ruang Bekasi aja masih belon ajeg, RDTR mah sejak jaman Bupati Neneng juga belon ada di dua periode lalu sampe sekarang, RDTR lebih spesifik, supaya engga jadi rebutan, memang masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya, kalau ditetapkan begitu membantu semua karenakan jelas, tapi kalau terlalu jelaskan kalau ada pengembang yang pengen ada ini itu kan repot, karena ditahan tidak boleh, tapi iru semua dapat di hancurkan kalau Program Strategis Nasional (PSN) masuk disittu," tegasnya.

"Jadi intinya Tata Ruang di Kabupaten Bekasi masih belon beres, kan ngegantung kemaren, belon sempet kita memfinalkan Tata Ruang Bekasi, tiba-tiba aturan baru sudah turun lagi RDTR baru dari Provinsi yang di baru sahkan, jadi masuknya Kinerja Pemkab, Pemkab sebelumnya juga jadi kendala disitu, jadi kinerja Pemkab Lamban," tandas Faisal.

Dirinyapun kembali menekankan bahwa, "Intinya Kabupaten Bekasi sampai dengan saat sekarang ini belon mempunyai Tata Ruang Detil, disebut RDTR turunan dari Tata Ruang RTRW, nah kondisinya mungkin terkait dengan masih berprosesnya pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten Bekasi, tapi karena yang membuat kewenangan itu berganti-ganti sehingga Bekasi sampai saat sekarang belon menyelesaikan Tata Ruang yang seharusnya sudah du sahkan sejah setahun yang lalu. Akibatnya belon selesai yang  setahun ini sudah ada aturan lagi yang mengelola tentang pengelolaan aturan yang baru, jadi terkesan tumpang tindih akhirnya, mudah-mudahan ini di tahun yang sekarang ini bisa diselesaikan Tata Ruang Bekasi dulu secara menyeluruh baru kemudian di tunggu untuk detil Tatar Ruang yang mesti juga di selesaikan, Kinerja Pemkab kurang optimal dan lamban kemungkinan terjadi karena dua hal, pertama, pergantian kepemimpinan itu mempengaruhi pola kerja dan kinerja juga, berganti kepemimpinan maka berganti juga yang melakukan kebijakan, yang kedua, memang proses ini tidak di seriusilah, pada saat kesempatan ada tapi tidak di seriusi sehingga menjadi terlambat semuanya," tekan Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS komisi II.

 

" Prioritas Pemerintah sekarang adalah menyelesaikan Tata Ruang secara sempurna sampai ke tingkat RDTR untuk kemudahan kita atau masyarakat pelaku usaha dan bisnis memanfaatkan Tata Ruang di Bekasi," pungkas H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.

 

(Joggie) JP

Mendagri Tegaskan, Kepala Daerah Butuh Camat Yang Memiliki Kapasitas Pada Tugas Pengawasan Dan Pembinaan Para Kepala Desa di Daerahnya

JAKARTA, JP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Kepala Daerah seperti Bupati dan Wali Kota membutuhkan peran Camat sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Pasalnya, pihak yang berhubungan langsung dengan Kepala Desa (Kades-Red) adalah Camat. Oleh karena itu, Camat harus dibekali dengan pelatihan dan penguatan kapasitas agar lebih baik dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan.

"Tugas camat adalah menjembatani antara Bupati, Wali Kota, dengan Kepala Desa guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tugas Camat adalah membina dan mengawasi setiap Kepala Desa," kata Mendagri dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Camat, Sosialisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D dan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2023 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Dalam rakernas yang dihadiri jajaran Camat di seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring itu, Mendagri menjelaskan, disosialisasikannya sejumlah program pada acara itu adalah untuk memperkuat peran Camat. Penguatan itu yakni dalam hal memberikan pelayanan publik terdepan kepada Pemerintah Desa. Alasan itulah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya program tersebut, yakni untuk memperkuat kapasitas Camat dan Kepala Desa.

"Kedua, tanggap bencana di antaranya bukan hanya bencana alam namun selain itu bencana sosial yakni konflik horizontal di masyarakat. Untuk itulah fungsi camat di garis depan untuk melakukan pencegahan dengan mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegahnya sedini mungkin," tandas Mendagri.

 

(Irf) JP