Satgas Pamtas Bungkus PMI Nonprosedural di Jalur Tikus Tanah, Dansatgas : Menghindari Penggunaan Passport Dan Masuk Lebih Cepat!

KALIMANTAN BARAT, JP - Satgas Pamtas Yonkav 12/BC kembali mengagalkan keberangkatan calon PMI nonprosedural yang hendak ke Malaysia melalui jalur tikus di perbatasan Kabupaten Sambas. pada (31/7/2024). Dimana diungkapkan Dansatgas Pamtas Yonkav 12/BC bahwa,"Satgas Yonkav 12/BC Pos Gabma Sajingan berhasil menggagalkan seorang calon PMI nonprosedural."

Dansatgas menuturkan bahwa, calon PMI nonprosedural tersebut digagalkan keberangkatannya setelah prajurit Satgas Pamtas Pos Gabma Sajingan melaksanakan patroli jalur tikus di sektor sektor kiri PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan. Ia juga menyebut bahwa, calon PMI non prosedural tersebut mencoba masuk ke Malaysia.

"PMI nonprosedural tersebut mencoba masuk ke Malaysia melalui di jalan tikus di sektor kiri PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Basar, Kabupaten Sambas."tutur Letkol Kav Andy Setio Untoro, pada (1/8/2024).  

"Calon PMI nonprosedural tersebut masuk melalui jalan tikus untuk menghindari penggunaan Passport dan lebih cepat," kata Letkol Kav Andy Setio Untoro.

Dia menegaskan bahwa, PMI nonprosedural tersebut sudah diserahkan pada pihak Imigrasi di PLBN Aruk untuk penanganan lebih lanjut. 

"Untuk memperketat pengawasan guna mencegah kegiatan ilegal di wilayah perbatasan, salah satunya PMI nonprosedural," tegas Dansatgas Pamtas Yonkav 12/BC, Letkol Kav Andy Setio Untoro.

(Yonky) JP

LHP Atas LK BA 015 Dan LK BUN 2023 Meraih Predikat Opini WTP, Menkeu Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Mezzanine, Jakarta

JAKARTA, JP – Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono hari ini menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) dan Laporan Keuangan  Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2023. Kedua laporan keuangan tersebut kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(30/7/2024 ).

Bertempat di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (30/7), penyerahan tersebut dilakukan oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Auditor Utama Keuangan II Nelson Ambarita, sejumlah perwakilan dari BPK RI serta dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan para direktur Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

"Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penyampaian LHP atas LK BA 015 dan LK BUN dan 6 LK PHLN tahun 2023 yang tadi telah disampaikan semuanya memiliki opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah hasil kerja keras dan hasil kerja di mana BPK selalu menjaga kita, terus mengingatkan, menjaga standar, dan kami terus juga memenuhi dan menghargai serta terus menjaga amanah di dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK sebagai wujud keseriusan dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Menurutnya, temuan dan rekomendasi dari BPK menjadi mekanisme untuk memperbaiki diri dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan negara.

"Jadi kami tidak menganggap rekomendasi dan temuan itu sebagai gangguan, pak Daniel, tapi kami menghormati sebagai cara kita bersama menjaga republik dan keuangan negara. Dan ini juga membuat kami terus meningkatkan komitmen untuk terus melakukan rekomendasi dan melaksanakan rekomendasi dari BPK Republik Indonesia sebagai wujud keseriusan kita di dalam mengelola keuangan negara yang akuntabel," tegasnya.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa terhadap seluruh temuan dan rekomendasi BPK dalam LHP tahun 2023 yang diterima hari ini, Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana aksi kepada BPK dan akan menindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Sementara itu, terhadap temuan tahun lalu Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melaksanakan 83,68% rekomendasi BPK atas LK BA 015 dan 83,76% rekomendasi atas LK BUN.

Sebagai penutup, Menteri Keuangan menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan juga komunikasi yang terjalin secara baik antara pemerintah dan BPK selama ini, termasuk berbagai interaksi teknikal dalam rangka saling meningkatkan profesionalitas dan kompetensi kedua institusi.

"Semoga kita berdua yaitu BPK dan Kementerian Keuangan akan terus menjadi pilar penjaga keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Karena ini adalah salah satu instrumen yang sangat luar biasa penting untuk menjaga dan membangun Indonesia," tutupnya. 

(Dm/Al/Irma/Indri) JP

Desak Polri Segera Periksa, Tiga Aktivis Papua Kecam Keras Pernyataan Senator Filep Wamafma 'Saya Adalah OPM!'' Saat Sidang Paripurna DPD RI

JAKARTA, JP - Pernyataan senator asal Papua Barat, Filep Wamafma (FW) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada 12 Juli 2024 lalu, dipertanyakan oleh Tokoh Pemuda Maybrat asal Aifat Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Jefry Aifat. Dimana FW menyatakan dirinya adalah OPM.

“Saya selaku anak adat dari Aifat, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya mempertanyakan statemen FW selaku senator asal Papua Barat. Dimana dirinya menyatakan, 'Saya adalah OPM'. Kalaupun iya atau tidak pihak Bareskrim Polri diharapkan, saudara FW untuk segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut,” ungkap Jefry Aifat kepada awak media, Senin (29/7/2024) di Jakarta.

Dikatakan Jefry, pernyataan yang disampaikan itu mendapat kritikan negatif dari para senator dari daerah lain. Pernyataan tersebut bisa saja berujung pada pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, karena senator asal Papua Barat ini merupakan pejabat negara.

Dimana sosok FW masih menggunakan fasilitas negara dan dibiayai oleh negara, serta telah bersumpah akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi mengapa FW, harus mengeluarkan bahasa yang berbau kontroversi seperti itu.

“Pernyataan dari FW dikhawatirkan dapat membuat penilaian negatif dari seluruh masyarakat Indonesia kepada pejabat negara dari Papua. Apalagi FW ada dalam pemerintahan dan akan menjabat anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029,” kata Jefry.

Lanjut Jefry, pernyataan FW yang dikeluarkan dalam rapat paripurna tersebut, mau itu sengaja atau tidak, tidaklah pantas untuk dikeluarkan. Apalagi dalam acara paripurna adalah forum resmi dalam pengambilan keputusan, sehingga bahasa seperti itu keluar sudah pasti akan ada perseden buruk bagi seluruh pejabat Papua.

“Oleh karena itu, sebagai tokoh pemuda asal Maybrat sekali lagi saya meminta kepada Bareskrim Polri untuk memanggil dan mengklarifikasi statemen yang dikeluarkan dalam rapat paripurna tanggal 12 Juli 2024 lalu Kalau tidak, maka sudah pasti seluruh pejabat Papua yang ada dalam pemerintahan dan legislatif akan dinilai masyarakat seluruh Indonesia telah berafiliasi dengan OPM, karena satu orang punya mulut semua terkena dampak,” tutup Jefry.

Tokoh Muda Papua Alvarez Kapisa Kecam Pernyataan FW Mengaku Saya OPM

Kecamatan dan tanggapan keras juga datang dari Tokoh Muda Papua Alvarez Kapisa. Menurutnya, statemen Anggota DPD RI, Filep Wamafma (FW) yang mengatakan dirinya adalah seorang Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga pelanggaran nyata.

Di luar serius atau bercanda, Alvarez mengatakan bahwa statemen yang dikeluarkan oleh FW pada Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara 5, Gedung MPR/DPD/DPR RI, Senayan Pada Tanggal 12 Juli 2024 lalu, tidak seharusnya keluar.

“Sangat disayangkan statement itu keluar dari seorang pejabat, di sidang resmi yang diliput oleh banyak media bahkan disiarkan langsung secara live. Perlu diingat bahwa dia ini pejabat yang dipilih untuk mewakili rakyat, sehingga tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang kontroversi seperti itu,” sesal Alvarez.

Menurut Alvarez, apa yang dilakukan FW akan menambah buruk pandangan dan penilaian seluruh masyarakat Indonesia tentang pejabat-pejabat, yang berstatus Orang Asli Papua (Papua).

Tanpa menutup mata jelas Alvarez, saat ini ada beberapa pejabat yang dinilai atau dituding sebagai orang yang pro terhadap gerakan tersebut. Dimana statemen dari FW itu, akan membuat semakin banyak masyarakat menilai bahwa pejabat OAP seperti itu semua.

“Dia (red-Filep) harusnya sadar bahwa apa yang dia ucapkan itu bisa membuat masyarakat berpikir bahwa semua pejabat OAP seperti itu. Mulai dari DPR, DPD, bupati, walikota, gubernur, sampai wakil menteri akan dinilai mendukung gerakan OPM. Statemen seperti ini bahaya sekali,” ucap Alvarez menyayangkan.

Lanjut Alvarez, wajah 24 senator lainnya juga akan ikut tercoreng perkara statemen FW yang terekam video dan telah tersebar luas di sosial media itu.

“Kasihan juga karena mulut satu orang, senator lainnya jadi kena imbas, padahal mungkin mereka sudah sangat baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili,” kata Alvarez.

Dia meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Ternyata Alvarez berharap, pihak kepolisian harus memeriksa dan memproses hukum yang bersangkutan.

“Filep ini harus dipanggil serta diperiksa, kalau memang terbukti pernyataan itu disengaja dan tujuannya ingin membuat gaduh, yang bersangkutan diproses hukum saja. Jangan sampai gara-gara perbuatan satu orang, citra OAP jadi jelek di mata umum,” tandas Alvarez.

Andre Irreuw Aktivis Pemuda Tabi juga sangat menyayangkan, statemen senator asal Papua yaitu Filep Wamafma (FW) yang menyebutkan dirinya adalah OPM.

"Kami Minta Bung FW segera lakukan klarifikasi ke publik sehingga isu tersebut tidak liar di tengah masyarakat," ucap Andre.

Isu Organisasi Papua Merdeka atau OPM ini sangat sensitif. itu sudah banyak makan korban di Tanah Papua. Isu OPM membuat sehingga anak-anak papua tidak berkembang dalam segala hal.

Figur FW sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Papua di DPD RI tidak sepantasnya mengeluarkan statemen, saya adalah OPM dalam sidang paripurna DPD RI

"Oleh sebab itu kami minta Badan Kehormatan DPD RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa FW selaku senator asal Papua. Sangat tidak pantas FW memainkan isu-ius OPM, apalagi dalam sidang terhormat seperti ini (red-paripurna)," pungkas Andre. 

(Gus Din) JP 

Diduga Menipu Janji Masuk Polri Dengan Embat Uang Warga, SKP Desak Polda Maluku Segera Mengejar Dan Menangkap Residivis MJS Alias FM

JAKARTA, JP - Dinilai dapat merusak nama baik Instasi Polri Ketua Umum Setya Kita Pancasila (SKP), Andre Sumual mendesak dan meminta atas dugaan penipuan yang dilakukan seorang Residivis Wanita bernama Margin Jaklyn Sumesey alias Fergie Mayaut untuk segera diusut tuntas oleh kepolisian dan menangkap pelaku. Dimana diketahui indikasi penipuan ini telah mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah bagi masyarakat dalam bentuk modus lulus daftar masuk Polri.

"Setya Kita Pancasila (SKP) meminta Polda Maluku untuk lebih serius dalam menangani kasus penipuan lulus daftar masuk Polri. Dimana hal ini dilakukan oleh Residivis kambuhan seorang wanita bernama Margin Jaklyn Sumeisey alias Fergie Mayaut (FM)," Kata Andre sapaan akrabnya kepada media, Sabtu (27/7/2024), pihaknya meminta kasus ini segera dapat atensi dari Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Menurut Andre, FM saat ini sudah dilaporkan oleh saudara Gerard Lenussa, Katanya, Margie Jaklyn Sumeisey alias Fergi Mayaut adalah residivis mambuhan dengan modus sama 378 penipuan masuk Polri.

"Maka dengan ini, kami minta Pihak Polda Maluku untuk serius mengejar dan menangkap FM (red-terlapor), karena dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama kedepan. Jangan sampai institusi Polri makin dirugikan oleh orang-orang penipu seperti ini," tutupnya. 

(Budiman) JP

HYU Dan Mananwir Paul Finsen Mayor Mendesak Kapolda Papua Barat Bertanggungjawab Dan Segera Ungkap Pelaku Penembakan Advokat YCW

JAKARTA, JP . Kondisi keamanan dan kenyamanan di Wilayah Manokwari, Papua Barat mulai terganggu dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) kepada Advokat Senior dan Pembela HAM Papua Yan Christian Warinussy, SH. Situasi ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak khususnya tokoh masyarakat Papua.

Tanggapan kejadian ini datang dari Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) dan Mananwir Paul Finsen Mayor, S. IP., CM. NLP Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (24/7/2024) di Jakarta.

"Kontroversi penembakan YCW dapat menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat Manokwari. Sampai saat ini pelaku penembakan belum diumumkan ke publik oleh Polda Papua Barat,. Jadi kita mendesak kepolisian segera mengungkap siapa pelakunya," kata Hendrik Yance Udam atau disapa HYU saat diwawancarai media.

HYU memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dan jajarannya yang sudah menangkap aktor penembakan YCW. Namun, sampai saat ini kata HYU pihak Polda Papua Barat belum mengumumkan siapa sebenarnya pelakunya.

"Saya berharap oknum atau aktor penembakan ini oleh Polda Papua Barat segera diumumkan kepada publik. Sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan apa motif utama dari teror bersenjata, serta percobaan pembunuhan YCW," desak HYU.

Dirinya juga meminta Kapolda Papua Barat untuk dapat bertanggungjawab terhadap Kamtibmas di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dimana bisa melindungi masyarakat sipil dari teror-teror bersenjata dan percobaan pembunuhan.

"Tindakan-tindakan kriminal bersenjata atau lainnya yang dapat menganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua Barat dan Papua Barat Daya harus segera ditangani serius. Jika tidak kejadian penembakan-penembakan OTK ini akan terus terjadi,” harap HYU Tokoh Nasional asal Papua ini.

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Terpilih 2024-2029 Mananwir Paul Finsen Mayor yang juga sebagai Penerima Penghargaan dari Kejaksaan tinggi Papua Barat ini menegaskan, kepada Kapolda Papua Barat untuk segera mengumumkan nama pelaku kepada publik.

Kata dia, pelaku yang diduga melakukan percobaan pembunuhan tersebut, bisa saja ada kepentingan kelompok dan individu yang memiliki dendam.

"Saya pesankan atas nama korban penembakan YCW selaku Advokat Senior dan Pembela HAM di Tanah Papua meminta kepada Polda Papua Barat untuk segera mengungkap pelaku ke publik. Kapolda Papua Barat kami desak segera umumkan dan ungkapkan tanpa alasan lagi," kata Mananwir akrabnya.

Kata dia, hari ini Kapolda Papua Barat adalah anak asli papua, sehingga kita bangga dan hari ini juga kami mau tahu siapa pelakunya,. Jadi untuk itu katanya masyarakat sudah ingin tahu pelakunya dan apa motif melakukan penembakan ini.

"Saya masih percaya dengan kinerja kepolisian, maka untuk itu Polda Papua Barat bisa segera mengumumkan pelakunya. Agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan Pemalangan (red-pemblokiran jalan) di Manokwari," ucap Anggota DPD RI Terpilih dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Papua Barat dan Papua Barat Daya ini.

Apalagi kata Mananwir, dalam durasi beberapa hari ini jangan ada lagi aksi penembakan yang menelan korban di Manokwari. Jangan sampai ada stigma yang negatif untuk kinerja kepolisian Daerah Papua Barat.

"Mari kita dukung sama-sama kinerja kepolisian Daerah Papua Barat dan dalam waktu singkat segera mengungkap pelaku ke publik. Sebagai Tokoh masyarakat saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Manokwari untuk menahan diri, karena Polsa Papua Barat dalam waktu singkat akan mengumumkan siapa pelakunya," tukasnya.

Terakhir kata dia, apalagi semua alat bukti sudah lengkap dan memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi pelaku dan dalang dibalik semua ini akan diumumkan diharapkan segara diumumkan oleh Polda Papua Barat.

"Kita percayakan kepada Polda Papua Barat untuk menjelaskan semua dengan terang. Sehingga suasana Kamtibmas di Manokwari khususnya dan Papua Barat pada umumnya jadi kondusif seperti sedia kala," pungkas Mananwir. 

(Budiman) JP

PWI Demo DPP PWI Terduga Embat Uang Rakyat, Pendemo : Urusin SDM Anggota Dan Ajarkan Technologi Jurnalistik, Ini Malah Jadi Koruptor!

JAKARTA, JP - Sekelompok anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar demonstrasi di kantor PWI Pusat yang terletak di gedung Dewan Pers. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pengurus pusat PWI, yaitu Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhammad Ihsan, dan Syarif Hidayatullah pada hari .Selasa, 23 Juli 2024.

Para demonstran menuntut diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PWI untuk membersihkan organisasi tersebut dari praktik-praktik korupsi. Mereka mengutuk tindakan para pengurus yang dianggap telah mengkhianati amanah dan mengkorupsi uang rakyat.

"PWI seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, bukan malah menjadi pelaku utama korupsi," ujar salah satu Demonstran berteriak.

"Kami mendesak agar kasus ini segera ditangani oleh aparat penegak hukum," sambung Demonstran lainnya

Selain itu, mereka juga menuntut agar para komisioner Dewan Pers diperiksa karena diduga menjadi pelindung para pelaku korupsi. 

"Para komisioner Dewan Pers juga harus diperiksa karena mereka diduga kuat menjadi backing para dedengkot koruptor uang rakyat itu dalam melakukan aksi bejatnya," tambah Demonstran tersebut.

Tak Digubris, Kami Akan Datang Lagi Dengan Aksi Yang Lebih Besar

Gerakan arus bawah PWI ini menegaskan perlunya membersihkan dunia pers Indonesia dari sifat tamak, rakus, dan hedon yang mendorong para jurnalis melakukan tindak kriminal menggelapkan uang rakyat.

"Kami dari Persatuan Wartawan Indonesia, iIni semua anggota PWI menyatakan rasa prihatin dan sangat letih. Keletihan ini..jadi pertikaian yang begini panjang sejak Januari dan awal Februari yang tidak juga menemukan solusi, yang muncul hanyalah gugat menggugat, lapor melapor. Kita terus terang merasa tidak nyaman sebagai Insan-insan Pers termasuk juga rasa percaya diri kita sudah terengus," ungkap Edison Siahaan selaku penanggung jawab Aksi kegiatan Demonstrasi pada Awak Media (24/7/2024) di lokasi.

Lanjutnya,"Terus, ada surat diakhir pertikaian ini Dewan Kehormatan (DK) yang memiliki keputusan final dan mengikat menyebut supaya membentuk KLB  dan menunjuk Ketua bidang organisasi dan seluruh pimpinan PWI se Indonesia untuk melakukan rapat pertemuan yang arahnya akan rujukan LBK eh bukan KLB..nah itu yang kita dorong," imbuhnya.

"Karena kita melihat dan kita menilai bahwa KLB satu-satunya solusi yang bisa membuat suasana menjadi kondusif, apapun hasil solusi itu..apapun hasil KLB itu, ya harus kita taati sebagai anggota, itu yang bisa kami sampaikan dan itulah makna dari aksi ini," tukasnya.

Ia juga menekankan bahwa,"Apabila Dalam waktu yang relatif singkat ini namun hal itu tidak terjadi maka kami akan datang lagi dengan pendukung yang lebih besar lagi," tandas penanggung jawab Aksi, Edison Siahaan dengan nada tinggi setengah berteriak.

Mereka berharap adanya tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) akan mampu memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Dunia Pers khususnya Organisasi PWI.

Jangan Hanya Mikirin Uang, Urusi SDM Anggota Dan Ajarin Technologi Jurnalistik Digital

Sementara penanggung jawab aksi lainnya menambahkan bahwa," Inikan urusan organisasi ya..jadi diselesaikan dengan organisasi, kita punya PD ART kita punya Dewan Kehormatan..mereka yang paling tinggi dan mereka yang bisa memberikan sangsi dan mereka yang mempunyai putuskan dan bersifat tetap, jadi apa yang ditetapkan DK sebaiknya di jalankan," sambung Ronny Kusuma.

Ia juga memaparkan bahwa,"Kami sebagai anggota PWI sebenarnya berminggu-minggu, berbulan-bulan ini apa ?...seharusnya tinggal jalankan saja, Dewan Kehormatan itukan di pilih melalui Kongres kemaren di Bandung dan Ketua Umum, Ketua dan Sekjen semua juga dipilih semuanya, jadi jalankan Dewan Kehormatan ini..jangan memberhentikan segala macem aturannya mana?, kita kembali ke aturan PD ART aja, jalan terbaik adalah Ketua Bidang Organisasi mengumpulkan dan menunjuk Plt dan kemudian panggil semua Ketua PWI-PWI Daerah berkumpul untuk membuat Plt agar terpilih Ketua PWI yang memang berintegrasi dan membawa marwah PWI terus lebih baik," paparnya.

"Ini Organisasi Wartawan tertua PWI jangan di bikin malu, bagaimana Founder-founder ini nangis liat kita kalau kepuruk kayak gini. Mempunyai jabatan tapi jabatannya kan amanah harus di jalankan dengan baik, kalau sudah Pimpinan poin titiknya ya Etika..Etika..kalau kita merasa wajar enggak sih kita secara pikiran dan attitude..malulah jadinya," bebernya.

"Persaingannya sekarang bukan uang-uang lagi. Profesi Jurnalis harus di kembangkan SDMnya, tingkatkan kemampuannya, sudah sekarang jaman AI jangan mikirin duit-duit-duit lagi, AI ini latih semua anggota PWI perkenalkan Technologi Jurnalistik Digital, selain memperkuat UU Pers terus prilaku Jurnalis. Banyak yang harus di berikan kepada anggota, jangan hanya memikirkan kerjasama-kerjasama..kembalikan itu, banyak anggota yang harus di urusin jangan hanya urusin audensi berbalas surat - berbalas pantun...anggota ini urusin seluruh Indonesia..Media ini semakin susah semakin mati," pungkas Ronny Kusuma. 

 

(Mat Kampak) JP

Sumber : Tim Awak Media

Anies Baswedan Maju Pilkada DKI Jakarta 2024, Politisi PAN Syafrudin Budiman : Anies Baswedan Saat Pilpres Kalah Dengan Prabowo - Gibran

JAKARTA, JP - Partai NasDem resmi mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta. Keputusan itu diambil usai NasDem melakukan rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Surya Paloh.

Pengumuman disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim yang juga dihadiri Anies di NasDem Tower.

"Pak Surya Paloh memimpin rapat langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai NasDem," kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebelum menyepakati mendukung Anies, diketahui ada dua nama lainnya yang juga berpeluang diusung di Jakarta. Dua nama itu, yakni Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dan Ketua DPW NasDem Jakarta Wibi Andrino.

Dengan tambahan dukungan dari NasDem, maka Anies Baswedan resmi genap didukung tiga partai setelah PKB dan PKS menyatakan dukungannya. Sedangkan untuk syarat minimal mendapatkan dukungan 21 kursi untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Bila ditotal, maka Anies mendapat dukung 39 kursi legislatif dengan rincian, PKS 18 kursi, NasDem 11 kursi dan PKB 10 kursi.

Politisi PAN : Anies Saat Pilpres Kalah Dengan Prabowo - Gibran

Politisi Muda PAN, Syafrudin Budiman SIP tidak mempersoalkan majunya Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 untuk kedua kalinya. Kata dia walau Anies Baswedan Maju kembali di Pilkada 2024 usai Pilpres kemarin adalah bagian dari ruang hak demokrasi.

"Tak sah-sah saja Anies Baswedan Maju Pilkada, namanya demokrasi harus menghargai siapapun yang mau maju," ujar Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman SIP yang Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini, Senin (22/7/2024) di Jakarta.

Menurut dia, majunya Anies Baswedan semakin memperkuat tatanan demokrasi yang sehat, walau kalah Pilpres tapi masih mau maju di Pilkada. Tentu kata Gus Din, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Gelora, Garuda, PBB dan Prima siap melawan Anies di kontestasi menuju DKJ 1.

"Majunya Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/7/2024) oleh Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menjadi simbol kontestasi dimulai. Tentunya kelompok KIM juga sudah menyiapkan kandidat untuk di Pilkada 2024 mendatang," jelas Gus Din.

Saat ini kata Ketua Relawan Prabowo Gibran Barisan Pembaharuan 08 ini, sudah ada beberapa nama yang muncul dari kelompok KIM.Diantaranya, untuk Calon Gubernur ada Ridwan Kamil, Kaesang Pangareb, Yusril Izha Mahendra dan lainnya. Sementara untuk Calon Wakil Gubernurnya, ada Yusuf Hamka, Lula Kamal, Pasha Ungu, Zita Anjani, Ekonomi Patrio, A. Riza Patria, Rahayu Saraswati dan lainnya.

"Kemungkinan dari Koalisi Indonesia Maju (red-KIM) ada Ridwan Kamil, Kaesang Pangareb dan Yusril Ihza Mahendra. Kalau wakilnya banyak tinggal dipilih dan disepakati," tegas Gus Din yang juga Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia ini.

Dalam konteks peluang melawan Anies Baswedan, Syafrudin Budiman mengatakan, peluang mengalahkan Anies Baswedan sangat besar. Sebab kata dia, saat Pilpres 2024 kemarin Prabowo-Gibran menang di Dapil DKI Jakarta mengalahkan Anies Baswedan.

Menurut Gus Din, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih suara terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dalam Pilpres kemarin. Dimana suara pasangan ini berhasil mengungguli kedua lawannya, yakni pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Faktanya pada provinsi DKI Jakarta adalah Prabowo-Gibran mampu menang tipis melawan Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Prabowo-Gibran sedikit lebih tinggi, dengan selisih melawan Anies-Muhaimin sebesar 38.249 suara," tukasnya.

Berdasar hasil akhir rekapitulasi KPU DKI Jakarta, pasangan Anies-Cak Imin memperoleh 2.653.762 suara atau 41,07%. Berikutnya, pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 2.692.011 suara atau 41,67%. Kemudian, pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 1.115.138 suara atau 17,26%.

"Berdasar dari data di atas dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (red-KIM) dan dukungan para relawan Prabowo Gibran, kami yakin lawan yang diusung parpol KIM bisa menang melawan Anies Baswedan," pungkas Gus Din. 

(Red) JP